Articles
56 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB KORPORASI BOEING COMPANY ATAS KECELAKAAN PESAWAT DI WILAYAH INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sazpah, Wahana]]>;
<![CDATA[Wantu, Fence M]]>;
<![CDATA[Kasim, Nur Mohamad]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Volume 3 No. 1 April 2020, Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v3i1.912
<![CDATA[Transportasi udara mempermudah masyarakat untuk menjalankan kegiatannya dalam hal penggunaan atau pengiriman barang. Segala kemudahan tersebut memunculkan beberapa masalah, termasuk kelalaian dalam maintenance pesawat ataupun kelalaian manusia lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan pesawat. Oleh karena itu pengkajian terhadap pertanggungjawaban korporasi produsen pesawat dalam hal ini adalah Boeing.Company sangat diperlukan terhadap kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan prosedur inventarisasi, klasifikasi serta identifikasi dan sistematisasi. Analisis data dilakukan dengan cara dibahas, diperiksa, dan dikelompokkan. Masalah dalam penelitian ini meliputi (1) proses penentuan ganti rugi/santunan terhadap korban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 (2) pertanggungjawaban korporasi produsen pesawat (Boeing.Co) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Berdasarkan hasil analisis dan investigasi yang dilakukan diketahui bahwa ada kesalahan konstruksi pesawat dan kesalahan pilot dalam menangani accident kecelakaan. Pihak jasa pengangkut maskapai Lion Air mempunyai kewajiban untuk membayar kompensasi kepada masing-masing keluarga korban sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Adapun pihak keluarga korban melayangkan gugatan kepada Boeing Company yang diselesaikan secara mediasi. Atas kejadian ini ke depannya maskapai sebagai pengguna barang yang membeli pesawat dari produsen (Boeing Co atau Airbus) harus selalu memperhatikan prosedur dan penggunaan barang atau pesawat yang dibeli, serta penumpang dan masyarakat pada umum agar selalu memperhatikan prosedur-prosedur keselamatan dalam penerbangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan.]]>
<![CDATA[PENGUATAN KEARIFAN LOKAL DALAM PIMILIHAN KEPALA DESA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ruhly Kesuma Dinata]]>;
<![CDATA[Ibrahim Fikma Edrisy]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2386
<![CDATA[the issuance of Law No. 06 of 2014 concerning Villages, villages get better attention from the central government and local governments because there is a village fund policy from the central government to finance village community development and empowerment worth hundreds of millions plus the Village Fund Allocation from the Regional Government for finance the administration of government, implementation of development, community development and empowerment of rural communities worth tens of millions. The size of the budget obtained by the village makes the election of the village head more attractive.In North Lampung, there are 141 villages that will conduct village head elections simultaneously and 463 Village Head Election Participants. In Law No. 6 of 2014 concerning villages, the administration of village government is in accordance with the characteristics, culture and local wisdom of each region. However, at the stages of village head elections, problems arise that are not in accordance with local wisdom in North Lampung, such as indications of alleged violations of money politics, persecution perpetrated by one of the candidates for village head]]>
<![CDATA[SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PENGANIAYA WANITA HAMIL ]]>
<![CDATA[Andreas Yosbenhard Yosbenhard]]>;
<![CDATA[Khilmatin Maulidah Maulidah]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2175
<![CDATA[Latar belakang terjadinya penganiayaan terhadap wanita hamil biasanya dikarenakan adanya kelakuan yang tidak wajar dimana kekerasan atau penganiayaan terhadap wanita hamil terjadi karena alasan stres biopsikososial selama hamil mengganggu hubungan dan kemampuan koping, frustasi dan akhirnya melakukan kekerasan, suami cemburu dengan janin yang dikandung pasangannya dan menjadikan pasangannya sebagai sasaran kemarahan, marah pada janin yang belum lahir atau pada pasangannya, kekerasan dilakukan suami karena bingung dan ingin mengakhiri kehamilan pasangannya.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMENUHUAN KEBUTUHAN PANGAN TERHADAP PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Edi Mulyadi Zafar Sodiq]]>;
<![CDATA[Eki Furqon]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2203
<![CDATA[Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Banten berakibat pada meningkatkan kebutuhan terhadap pangan yang disertai peningkatnya kebutuhan permukiman dan industri yang berdampak terhadap berkurangnya lahan pertanian. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Juncto Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengamanatkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pangan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi secara terkoordinasi dan terpadu. Masalah hukum kemudian muncul bagaimana pelaksanaan kebijakan pangan di Provinsi Banten apakah telah mampu mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan daerah.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mecangkup kebijakan pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan penanganan kerawanan pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pangan. Kedua, kendala penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan pangan Provinsi Banten kondisi faktual saat ini tingginya jumlah penduduk di Provinsi Banten berakibat pada meningkatkan kebutuhan pangan disertai dengan meningkatnya kebutuhan permukiman dan industri.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN KEPADA ORANG ASING PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Okky Putri Hardiyanti]]>;
<![CDATA[Afina Ashuryani]]>;
<![CDATA[Nadhifah Thufailah Azka]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2416
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan salah satu undang-undang yang melaksanakan isi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Orang Asing hanya dapat memiliki tanah dengan Hak Pakai. Akan tetapi, pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa Orang Asing dapat memiliki Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibangun di atas Tanah Hak Guna Bangunan. Apabila dikaitkan dengan konsep tanah bersama pada Rumah Susun, maka hal ini jelas bertentangan dengan konsep kepemilikan tanah oleh Orang Asing sebagaimana pada UUPA. Mengingat dengan Orang Asing memiliki Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tersebut, artinya Orang Asing juga memiliki tanah Hak Guna Bangunan sebagai tanah bersama. Kata Kunci : Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; Hak Guna Bangunan; Orang Asing]]>
<![CDATA[URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MENUJU INDONESIA TANGGUH DAN INDONESIA MAJU ]]>
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Nada Prima Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>;
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>;
<![CDATA[Mouva Putri Ramadhita]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2353
<![CDATA[Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diberlakukan sejak 3 juli 2021 dan terus diperpanjang hingga sekarang, PPKM memang dapat menurunkan jumlah terinfeksi covid-19 tetapi malah memperparah di sektor lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat pasca diterbitkannya peraturan PPKM dan urgensi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perturan PPKM dengan metode Yuridis normatif dan pendekatan Statue Approach dan Literature Review. PPKM yang terus menerus diperpanjang dan ternyata semakin terasanya efek negative dari kebijakan tersebut banyak masyarakat mulai melakukan tindakan-tindakan yang menyuarakan protesnya dengan berbagai bentuk. Maka dari itu sangat dibutuhkan peranan masyarakat dalam tahapan-tahapan pembuatan peraturan. Menurut teori Walfare State atau bisa disebut dengan “Negara Sejahtera” bila melibatkan partisipasi masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari aturan terebut. Oleh karena itu pemerintah diharuskan untuk menggunakan pendekatan secara Bottom-Up, yang berarti membentuk peraturan berdasarkan masukan dari rakyat yang akan disusun dan direalisasikan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat akan memberikan landasan yang lebih baik dan memberikan solusi disertai implementasi yang lebih efektif atas segala permasalahan khususnya pada golongan menengah kebawah.]]>
<![CDATA[URGENSI KAJIAN FIQH AL-BI’AH DALAM PEMENUHAN URUSAN KONKUREN BIDANG PELAYANAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR ]]>
<![CDATA[Syafaat Anugrah Pradana]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2350
<![CDATA[This study aims to find out and analyze the role and efforts of the East Luwu Regency government in tackling waste in terms of the analysis of Fiqh Al-Bi'ah. The type of research used is normative-empirical legal research using a socio-legal approach. The location of the study was carried out at the East Luwu Regency Environmental Agency. The results of the study illustrate that in general, people who often throw garbage into the lake are caused by the lack of facilities from the government such as the provision of garbage bins. In addition, the Environmental Agency's program in the procurement of garbage bin vehicles was programmed in 2018 but until 2020, the program has not been evenly distributed to all districts in East Luwu Regency. Some indicators that cause cleaning services to experience obstacles in East Luwu Regency such as limited budgets of local governments and people who still tend to have no awareness of environmental cleanliness. The call to always protect the environment from the scholars (fiqh al-bi'ah) is needed in increasing public awareness in maintaining cleanliness.]]>
<![CDATA[SANKSI PIDANA BAGI DEMONSTRAN YANG ANARKIS ]]>
<![CDATA[Rizky Asydiqy Asydiqy]]>;
<![CDATA[Fikrotul Jadidah Jadidah]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2179
<![CDATA[Basically, demonstration is a form of expression from a group of people that contains demands for circumstances, reality, an overflow of awareness and even a form of critical national education. Regarding demonstrations without anarchy, in addition to improving the public service system, there needs to be awareness and control from the demonstrators as well as mutual understanding from the police security so that no party feels disadvantaged and even becomes a victim of riots. According to the provisions of Article 1 of Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expressing Opinions in Public, which What is meant by freedom of expression is the right of every citizen to express his thoughts orally, in writing, and so on freely and responsibly in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.]]>
<![CDATA[TATA KELOLA PENGELOLAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA SERANG ]]>
<![CDATA[Nurikah Nurikah]]>;
<![CDATA[E. Rakhmat Jazuli]]>;
<![CDATA[Eki Furqon]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2201
<![CDATA[Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masalah sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke 4 terbesar di dunia, selain itu pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat. Ketidakperdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air ataupun got, sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah, maka aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan pola konsumsi berpengaruh pada bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Data dari Statistik Lingkungan Hidup 2017 (Environment Statictics of Indonesia 2017) menunjukkan bahwa limbah padat atau yang lebih dikenal dengan istilah sampah merupakan limbah yang paing banyak terdapat dalam lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN PADA STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA : STUDI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PATI ]]>
<![CDATA[Yoreyke Adevia Santoso]]>;
<![CDATA[Najamuddin Khairur Rijal]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2382
<![CDATA[This study aims to analyze the immigration policy on dual citizenship status in the Immigration Office Class 1 Non TPI Pati. Dual citizenship itself is an Indonesian government policy for children born from mixed marriages between Indonesian citizens and foreign citizens. Citizenship is regulated in Law No. 12 of 2006, in mixed marriages, children will get limited dual citizenship, namely up to 18 years and no later than 21 years who are registered as dual citizenship children and receive a certificate or affidavit card. This study uses a normative juridical approach. The data analysis technique used in this study is qualitative with secondary data collection techniques from various sources, both journals, news, thesis, and also conducting direct interviews with the Pati immigration office employees regarding limited dual citizenship. The concept used by the author is the concept of dual citizenship as a tool to analyze and find out about the implementation of immigration policies on dual citizenship status in the Immigration Office Class 1 Non TPI Pati.]]>
