Garuda - Garba Rujukan Digital

PERKAWINAN ADAT: ANALISIS HUKUM DAN SISTEM PERKAWINAN DI KERINCI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Halil Khusairi; Ican Mandala
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.565

Perkawinan merupakan sebuah proses perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam perjanjian tersebut berisikan mengenai perjanjian untuk menjalani kehidupan bersama berlandaskan tuntunan agama. Sehingga perkawinan tidak dapat dianggap sebuah kegiatan yang biasa. Bahkan agama Islam sangat memperhatikan perkawinan, ditandai dari berbagai ayat-ayat dan Hadist tentang munakahat (pernikahan). Perhatian khusus terhadap perkawinan juga dilakukan oleh negara, dengan melahirkan undang-undang sebagai pengatur dan ketetapan. Sama halnya dengan Kabupaten Kerinci Jambi. Tidak sekedar hukum konvensional dan hukum syara’, di tengah masyarakat telah ada hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan. Penetapan hukum adat tersebut di adopsi dari hukum syara’ dan hukum konvensional perkawinan. Kemudian sistem perkawinan adat di Kabupaten Kerinci dilakukan dengan proses yang memiliki nilai sakral melibatkan ninik mamak (pemangku adat). Dalam pelaksanaan perkawinan adat, al-Qur’an dan Hadist menjadi landasan utama. Perkawinan adat Kerinci dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terhadap bentuk hukum dan sistem perkawinan adat di Kabupaten Kerinci. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data kemudian di analisis dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa hukum perkawinan adat di Kabupaten Kerinci ditetapkan berdasarkan hukum konvensional dan hukum syara’. Serta sistem perkawinan berlandaskan pada tiga unsur, yakni hukum Islam, hukum konvensional, dan hukum adat.

KEPEMIMPINAN WANITA DALAM HUKUM ISLAM (ANALISIS GENDER DALAM ORGANISASI KEMASYARAKATAN) Siti Juria Arianti; Lalu Muhamad Rusdi Fahrizal
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.568

Nahdlatul Wathan sebagai organisasi yang mengandung makna membangun negara dan agama. Antara agama dan negara diposisikan sama dalam satu tarikan nafas, yakni membangun agama dan negara, begitu juga sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum wanita menjadi seorang pemimpin dalam organisasi Masyarakat terbesar di Nusa Tenggara Barat. Peneliti mendapatkan perbedaan pendapat tentang hukum wanita menjadi pemimpin dalam organisasi Nahdllatul Wathan, sehingga menyebabkan terjadinya dualisme yang berkepanjangan di dalam tubuh organisasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan kepustakaan library research. Peneliti juga mewawancari tokoh-tokoh yang berpengaruh pada waktu Muktamar yang penuh dengan dinamika sehingga menyebabkan dualisme kepemimpinan.

MODEL KEPUTUSAN MEMILIH PRODUK BERDASARKAN ATRIBUT PRODUK, PROMOSI DAN KOMITMEN RELIGIUS DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS NASABAH PRODUK TABUNGAN DI BANK SUMUT SYARIAH Muhammad Zuardi; Nurhayati Nurhayati; Muslim Marpaung
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.571

Tantangan yang dihadapi Bank Sumut Syariah semakin kompleks, karena tidak hanya berupaya menarik dana dari masyarakat Sumatera Utara yang beragama Islam namun juga bersaing dengan beberapa bank syariah yang terus melakukan ekspansi. Dana pihak ketiga dari produk tabungan di Bank Sumut Syariah lebih rendah dibanding dari produk Deposito dan Giro. Keputusan memilih produk tabungan Bank Sumut Syariah diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, dalam penelitian ini dibatasi pada faktor atribut produk, promosi dan komitmen religius. Jika keputusan memilih produk tabungan meningkat hal ini mengindikasikan meningkatnya loyalitas nasabah.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor atribut produk, promosi dan komitmen religious terhadap keputuasn memilih, serta bagaimana pengaruh keputusan memilih terhadap loyalitas nasabah. Teknik Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan alat analisis data adalah Structural Equation Model. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan Atribut Produk Tabungan terhadap Keputusan Memilih produk tabungan di Bank Sumut Syariah. Terdapat pengaruh Keputusan Memilih terhadap Loyalitas Nasabah. Terdapat pengaruh yang signifikan Komitmen Religius terhadap Keputusan Memilih produk tabungan Bank Sumut Syariah. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Promosi terhadap Keputusan Nasabah Memilih produk Tabungan Bank Sumut Syariah.

MENYOAL PROSPEK EKONOMI SYARI`AH DI INDONESIA Zaenudin Mansyur
istinbath Vol 13 No 2 (2015): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Optimisme terhadap prospek Ekonomi Syariah di masa akan datang semakin besar,setelah sistem ekonomi syariah ini berhasil melampaui krisis keuangan global pada tahun1998. Peluang yang diperoleh oleh sistem ekonomi syari`ah itu tidak boleh disikapi olehsubjeknya dengan membanggakannya, namun harus juga mempertimbangkan tantangan yangakan timbul di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tidak bias disangkalbahwa peluang semestinya menjadi dasar untuk melebarkan sayap justru bisa sajamenjadi sebuah tantangan yang berat bagi sistem ekonom syari`ah itu. Begitu jugasebaliknya, tantangan yang seharusnya menjadi tonggak untuk berhati-hati dalammengembangkannya justru menjadi peluang di masa-masa mendatang. Dengan melihatkenyataan ini setidaknya menjadi dasar yang kuat untuk dilakukan sebuah pengkajianterutama dalam mempersoalkan bagaimana prosfek yang utuh bagi sistem ekonomi syari`ahapakah sesuai harapan yang selama ini digembar-gemborkan keberhasilannya oleh pakarekonomi syari`ah atau justru sebaliknya akan bertahan dalam ruang tantangan yangtidak akan jelas kapan selesainya.

Islam, Adat, dan Politik: Perkembangan Ta’lik-Talak dan Pelembagaannya pada Era Kolonial Muhammad Latif Fauzi
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Artikel ini mengkaji tentang perkembangan historis ta’lik-talak, perjanjian perceraian bersyarat. Perjanjian ini biasanya dibacakan suami di akhir upacara perkawinan. Melalui perjanjian ini, perempuan secara legal memiliki hak untuk mendapatkan cerai dari suaminya. Secara spesifik, artikel ini membahas proses pembentukan dan transformasi ta’lik-talak menjadi tradisi janji dalem pada era kerajaan Islam Jawa. Selain itu, ia juga menganalisis faktor-faktor sosial-politik yang melingkupi pelembagaan janji dalem dalam kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Melalui penelusuran dokumen dan telaah literatur, artikel ini menemukan bahwa meskipun bersumber dari aturan fiqh klasik, pengaruh sosial politik dalam penerapan ta’lik-talak tidak dapat dilepaskan. Abstract This article deals with the historical development of ta’lik-talak, an agreement of (conditional) divorce. This agreement is usually recited by a husband after the completion of a marriage ceremony. By this agreement, women have legal authority to obtain a divorce from the husband. This article specifically explores the process of of the formation of the ta’lik-talak and how it was transformed into janji dalem (royal vow) in the age of Islamic kingship in Java. In addition, it also addresses the multiplicity of factors that shaped the institutionalization of janji dalem in the Dutch colonial regulations. Based on documentary analysis, this article finds that despite deriving from fiqh, the practice is not free from from socio-political influences.

KAJIAN FIQH SAINS TERHADAP KECERLANGAN HILAL SEBAGAI PRASYARAT TERLIHAT HILAL KRITERIA DANJON DAN KRITERIA DJAMALUDDIN Arino Bemi Sado
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan kriteria Danjon dan kriteria Djamaluddin untuk kecerlangan sebagai prasyarat terlihatnya hilal dalam penentuan awal bulan hijriah. Dengan menggunakan metode deskriptif komparatif dan pendekatan fiqh sains, tulisan ini menjelaskan tentang kecerlangan sebagai prasyarat terlihat hilal dengan kriteria Danjon dan Djamaluddin serta membandingkan antara kedua kriteria tersebut. Perlu dilakukan analisis mendalam mengenai tingkat kecerlangan hilal yang dapat memengaruhi pengamatan hilal pada saat matahari mulai terbenam pada akhir bulan Hijriyah. Danjon telah menganalisis hubungan antara jarak sudut matahari dan bulan (yaitu jarak di langit dalam ukuran sudut pandang yang dinyatakan dalam derajat) serta besarnya lengkungan sabit hilal. Djamaluddin mempertimbangkan dua aspek pokok terkait dengan kecerlangan hilal, yaitu aspek fisik hilal dan aspek kontras latar depan di ufuk barat. Aspek fisik hilal dipertimbangkan karena terkait dengan kuat cahayanya, sedangkan aspek kontras latar depan di ufuk barat dipertimbangkan karena terkait dengan cahaya senja yang mengganggu pengamat ketika mengamati hilal. Dari uraian tentang kecerlangan kriteria Danjon dan Djamaluddin, penulis menyimpulkan bahwa kriteria Djamaluddin merupakan penyempurna dari kritera Danjon, yakni dengan menambahkan parameter beda tinggi Bulan dan Matahari pada kriterianya, sebagai koreksi terhadap cahaya syafak. Abstract This study explains Danjon and Djamaluddin’s criteria for brightness as a precondition for the appearance of a new moon in the early determination of the hijri month. By using comparative descriptive method and fiqh approach of science, this paper explains bout the brightness as a prerequisite for the visibility of the moon viewed from these two scholars. Danjon, a France astronomer, has analyzed the relationship between the angular distance of the sun and the moon (i.e. the distance in the sky in the measured viewing angle expressed in the degrees) as well as the magnitude of the hilal crescent arch. Djamaluddin considers two main aspects related to the brightness of the new moon, the physical aspect of the new moon and the aspect of the foreground contrast on the western horizon. The physical aspect of the new moon is considered because it is associated with its strong light, while the foreground contrast aspect in the western horizon is considered because it is associated with the evening light that disturbs the observer when observing the moon. This study argues that Djamaluddin’s criterion is a perfect complement to Danjon’s criterion. Djamaluddin adds the height difference parameters of the moon and the sun to its criterion as a correction to the light of syafak (twilight)

FUNDRAISING WAKAF ORGANISASI MUHAMMADIYAH KOTA PONTIANAK Dahlia Haliah Ma’u
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Penelitian ini mengkaji tentang fundraising wakaf organisasi Muhammadiyah kota Pontianak. Kajian ini dikategorisasikan sebagai penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research) karena mengandalkan data dari lapangan, yakni berupa data-data dan informasi yang peneliti peroleh dari para informan sebagai pengurus organisasi Muhammadiyah kota Pontianak maupun wilayah Kalimantan Barat. Adapun analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan jalan mendeskripsikan semua data yang penulis kumpulkan dan mengklasifikasikan data-data yang diperoleh di lapangan tersebut berdasarkan kategorisasinya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang fokus yang peneliti kaji. Hasil penelitian ini terumuskan bahwa Fundraising wakaf organisasi Muhammadiyah kota Pontianak dalam aspek penghimpunan harta/benda wakaf, sama halnya dengan prosedur perwakafan yang di atur di Indonesia. Hanya saja terdapat keunikan dan kekhasan organisasi ini dalam aspek penghimpunannya. Dalam aspek produktivitasnya terwujud melalui bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan. Bidang pendidikan dilakukan melalui subsidi silang berupa pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa yang tergolong fakir miskin. Untuk bidang sosial, organisasi ini memiliki beberapa panti asuhan. Selanjutnya, dalam aspek distribusi diwujudkan berupa penampungan bagi anak-anak yatim piatu, fakir miskin, atau anak-anak tidak mampu, yang dikelola dalam bentuk panti asuhan. Abstract This study examines the endowment fund-rising program organized by Islamic organization Muhammadiyah in Pontianak. This qualitative study was based on fieldwork in that town where the data gathered through observation, interview and documentation and analyzed descriptively and critically. This study shows that the fund-rising method adopted by Muhammadiyah is in general the same to the principle and method laid down in the procedure of endowment in Indonesia. However, the study reveals distinct characters of fund collection and distribution by the organization. The product of the fund is used to support education, social need/public welfare and health. In the field of education, the fund of the endowment is distributed in the form of scholarship or fellowship to poor students. In terms of social welfare, part of the fund is taken to subsidize a number of shelter-house for orphanage, poor kids and unattended children. All these examples suggest that the use of endowment fund in Muhammadiyah of Pontianak is flexible and dynamic.

Pendekatan Kontekstual dalam Manhaj Ijtihad (Eksplorasi, dan Rekonstruksi) Miftahul Huda
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Pemahaman dan penerapan kandungan hukum al-Quran dan Hadits memerlukan pertimbangan yang memadai dari perspektif sosiohistoris. Karena jika tidak demikian, konsep hukum yang dihasilkan akan cenderung tidak efektif, parsial, kontradiktif dan implikasi penerapannya tidak sesuai dengan nilai sosiomoralnya yang fundamental. Hal itu karena suasana kehidupan, dan tantangan sosiohistoris dan masalah yang dihadapi umat sekarang sudah jauh berbeda dengan suasana di jaman kenabian. Perspektif sosiohistoris tersebut antara lain mencakup pertimbangan korelasi antar sesama teks syariat sendiri, relevansi sosiologis, filosofis, penghayatan religiomoral, dan juga pertimbangan dari sisi kajian ilmiah (scientific discoveries). Untuk meraih tujuan tersebut metode pemahaman hukum (manhaj ijtihad) perlu terus disempurnakan, dan untuk mengembangkannya dibutuhkan keahlian yang memadai dari para mujtahid, baik mengenai seluk-beluk sumber syariat maupun masalah-masalah yang konkret dalam kehidupan manusia dengan segenap kompleksitasnya. Abstract Appreciation and application of Islamic laws derived from the Quran and Hadits always need considerations in socio-historical context so the law will not be ineffective, partial, and contradictive. Consequently, the implementation of its orders will not be suitable with its fundamental socio-moral values. Because the sociological atmosphere, challenges, and real problems faced by human in nowadays and future are far different from the condition in the prophetic era. Such a socio-historical perspective, covers consideration of inter-textual correlation among shariah textual sources, sociological relevance, philosophical foundation, religio-moral comprehension, and consideration in scientific perspective. To obtain such objectives, the Islamic legal methodology (manhaj ijtihad) should be continuously developed. Besides, the contemporary Islamic jurist (mujtahid) should have enough competencies not only on textual sources of shariah but also on real problems in human life with all of their complexity.

IMPLIKASI FIKIH PENGGUNAAN METODE HISAB WUJÛD AL-HILÂL PADA KALENDER MUHAMMADIYAH Maskufa Maskufa
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Kalender Hijriyah Muhammadiyah disusun dengan menggunakan metode hisab wujûd al-hilâl tanpa membedakan fungsi kalender untuk ibadah dan muamalat atau administrasi. Tiadanya pembedaan fungsi kalender ini menjadikan kalender Muhammadiyah lebih menunjukkan kepastian dalam penetapan hari-hari besar keagamaan sehingga memberikan kemudahan dalam membuat perencanaan kegiatan yang bernuansa keagamaan. Meskipun demikian, masih beragamnya metode yang digunakan dalam penyusunan kalender yang ada di Indonesia menyebabkan penetapan hari-hari besar keagamaan khususnya bulan-bulan yang terkait dengan ibadah masih belum seragam. Perbedaan dalam penggunaan metode ini mempunyai implikasi fikih yang signifikan seperti puasa Ramadan, hari raya, puasa Arafah, kurban dan zakat. Tulisan ini akan membahas persoalan tersebut dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu ilmu ushul fikih, ilmu astronomi, dan sosiologi. Abstract Muhammadiyah Islamic lunar calendar is composed on the methodological basis of the emergence of the Moon (wujud al-hilal). This method does not distinguish the function of calendar whether for worship, transaction or administrative objectives. The absence of such limit shows that the Muhammadiyah calendar system strives to put certainty in determining the dates of Islamic holidays so to make Muslims easy to prepare the events far before they are realized. However, unlike the Muhammadiyah, there are different methods of composing the Islamic lunar calendar amongst Islamic organizations in Indonesia. As a result, conflicts amongst Muslims often occur when determining the dates of Islamic worship and event. This, furthermore, has caused legal implication in Islamic law, such as in determining the beginning of the fasting month, the first day of idul fitri and the payment of zakat al-fitr, the fasting in the days of the hajj and the slaughtering of animals. This article will examines the issue of discrepancies in determining the beginning of the Islamic lunar calendar seen from the perspectives of Islamic legal methodology (usul al-fiqh), astronomy and sociology.

KEARIFAN LOKAL AWIK-AWIK DESA SESAOT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mohammad Liwa Irrubai; Idrus Affandi; Nana Supriatna
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Artikel ini berisikan laporan penelitian tentang Kearifan Lokal Awik-Awik Desa Sesaot Dalam Perspektif Hukum Islam serta bagaimana sejarah lahir, isi/materi, pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam pada kearifan lokal awik-awik desa sesaot. Penelitian inimerupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian etnografi yang dilakukan di Masyarakat Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menujukkan bahwa awik-awik lahir berdasarkan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan diiringi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Atas dasar ini pada tahun 1986 Gubernur NTB mengeluarkan surat keputusan No. 140 tahun 1986 tentang pemanfaatan tanaman kopi dalam areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I NTB, isi/materi awik-awik terdiri dari anjuran, larangan dan sanksi, pada tahap pelaksanaan melibatkan seluruh anggota masyarakat dan Awik-awik Desa Sesaot dapat dianalisis sebagai adat/’Urf yang tidak bertentangan dengan syara’, maka boleh diamalkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup manusia. Abstract This article contains research reports on Local Awareness of Sesaot Village in the Perspective of Islamic Law and how history is born, the content / material, implementation and review of Islamic law on local wisdom awik-awik sesaot village. This research is qualitative descriptive research with ethnographic research approach done in Sesaot Village Community, Narmada Sub District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara. The results showed that awik-awik was born based on the importance of preserving the forest and accompanied by improving the welfare of people around the forest. On this basis in 1986 the Governor of NTB issued a decision letter No. 140 of 1986 on the use of coffee crops within the forest area in the NTB Provincial Level Region, the content / matter of awik-awik consists of recommendations, prohibitions and sanctions, at the implementation stage involving all members of the community and Awik-Awik Sesaot Village can be analyzed as custom / 'Urf that is not contrary to the syara', it can be practiced to maintain and preserve the human environment.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Jaya Miharja

Contact Email
jaya.miharja@uinmataram.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jaya.miharja@uinmataram.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Jaya Miharja

Contact Email jaya.miharja@uinmataram.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jaya.miharja@uinmataram.ac.id

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Jaya Miharja

Contact Email
jaya.miharja@uinmataram.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jaya.miharja@uinmataram.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA