Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan

JB
Website

Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

ISSN : 24426954 EISSN : 25802151 DOI : -

Core Subject : Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.

Arjuna Subject : -

Articles 193 Documents

1 2 3 4 5

MASALAH PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTU DI BATANG Achmad Taqwa Aziz
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The availability of land is important element in development activitiesespecially for public interest. This study aims todetermine the mechanisms applied in land acquisition for Batang Power Plant, in Batang, Central Java; and to explore the supportingand inhibiting supports in the implementation of the land acquisition and settlement efforts. This study explains development ofBatang Power Plant as infrastructure projects use the mechanism of Public Private Partnerships (PPP), according to The Law No. 30of 2009 on Electricity and Presidential Decree No. 13 of 2010. The supporting factors of the implementation of land acquisitionare existence of a positive perspective of residents, the price of the deal, the full support of government and large investmentfunds. The inhibiting factors of the implementation of the land acquisition are the attitude of the citizens of rejection, the pricedisagreement, the issue of environmental pollution and the emergence of land speculators. For resolving obstacles and constraintsin land acquisition created the establishment of a forum of communication together, increasing participation of citizens, transparencyand accountability, creating guarantees the survival of the farm laborers and tenants, and enhancing community empowermentthrough CSR programs.Keywords: Acquisition of land, the power plant.

Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Slamet Muryono
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

ABSTRACT Limitations of the existence of natural resources, especially land, is increasingly felt both by the government as the manager of the land and the community as users of the land. Not only due to the increasing number of residents, but its speed of development is always in need of land to make the land users isincreasingly competitive. The object of the research is the use of land at the sites. LANDUSE is further correlated with the RTRW and LP2B for licensing the use of land in order to control the use of land. Instruments used in controlling the use of land consisting of Land Use Map (PT), Map of Spatial Plan (RTRW), and Sustainable Agricultural Land Map (LP2B). Conformity between the land use control instruments can be explained that the PT map with RTRW map, 77.58% rate of compliance in accordance with RTRW and 21.87% mismatch, while 0.55% of roads and rivers fit between PT and RTRW. Among LP2B map with PT map, 75.55% level of compliance in accordance with the LP2B direction, and mismatch much as 24.45%. Among RTRW map with LP2B map, compliance level is 89.45% in accordance with the LP2B direction, and 10.55% is not available.Keyword : Land Use, Spatial Planning, Sustainable Agricultural Land INTISARI: Keterbatasan keberadaan sumberdaya alam khususnya tanah, semakin hari semakin dirasakan baik oleh pemerintah sebagai pengelola tanah maupun masyarakat sebagai pengguna tanah. Hal ini karena luas tanah tetap tetapi yang menggunakan tanah, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Masalah yang muncul adalah upaya untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan khususnya dalam kaitan dengan penggunaan tanah agar tetap sesuai dengan arahan dalam RTRW dan LP2B. Penelitian dilakukan di Kabupaten Temanggung. Pendekatan spasial dilakukan dengan cara analisis tumpang susun (overlay) peta-peta. Objek penelitiannya adalah Peta Penggunaan Tanah (PT) di lokasi penelitian. Peta PT ini selanjutnya dikorelasikan dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hasil penelitian menunjukan bahwa Instrumen yang digunakan dalam pengendalian penggunaan tanah terdiri dari Peta Penggunaan Tanah (PT), Peta (RTRW), dan (LP2B). Kesesuaian antar instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut dapat dijelaskan bahwa 78,13 % sesuai. antara RTRW dengan PT, dan 21,87 % tidak sesuai. Antara LP2B dengan PT 75,55 % sesuai dan 24,45 % tidak sesuai. Antara RTRW dengan LP2B 89,45 % sesuai dan 10,55 % tidak sesuai.

Penyajian Informasi Spasial Pertanahan Berbasis Bencana Tanah Longsor di Gedangsari, Gunungkidul Aprin Sulistyani; Arief Syaifullah; Mr. Kusmiarto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract : Indonesia is in the region with high potential threat of natural disasters. Landslides is the largest and most deadly threat in Indonesia (Gema BNPB 2015). Therefore, disaster risk reduction is needed to minimize the impact of disaster, by encouraging collection, management and access to the risk information using location-based database. To support these efforts, this research sought to describe the distribution of the level of threat, vulnerability, capacity and risk of landslides in the district of Gedangsari through decisive element of risk weighting, which are threats, vulnerabilities and capacities for 67 hamlets in study area. The result were presented as Threat Map, Vulnerability Map, Capacity Map and Landslide Risk Map. Furthermore, these maps were overlayed with Land Registry Map and Technique Base-Map. The results were analyzed using spatial and quantitative descriptive methods to provide land information-based landslides in Kecamatan Gedangsari. This information is useful to support the work of National Land Agency in providing safe land relocation near to the disaster site and to maintain Cadastral Control Points. Keywords : landslide, land relocation, contol pointsIntisari : Wilayah Indonesia berada pada potensi tinggi ancaman bencana alam. Bencana tanah longsor merupakan ancaman terbesar dan paling mematikan di Indonesia (Gema BNPB 2015). Oleh karena itu perlu upaya pengurangan risiko bencana untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dengan mendorong pengumpulan, manajemen dan akses informasi risiko menggunakan dasar data berbasis lokasi. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, penelitian ini mencoba menggambarkan sebaran tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana tanah longsor di Kecamatan Gedangsari melalui pembobotan unsur penentu risiko yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas pada 67 dusun. Hasilnya, disajikan dalam bentuk Peta Ancaman, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Peta Risiko Bencana Tanah Longsor. Selanjutnya, peta-peta tersebut dipadukan dengan Peta Pendaftaran Tanah dan Peta Dasar Teknik. Hasil overlay kemudian dianalisis secara spasial dan deskriptif kuantitatif untuk menyajikan informasi pertanahan berbasis bencana tanah longsor di Kecamatan Gedangsari. Informasi tersebut bermanfaat dalam rangka melaksanakan fungsi Badan Pertanahan Nasional seperti kegiatan penyediaan tanah relokasi yang aman dan dekat dengan lokasi bencana dan pemeliharaan TDT. Kata Kunci : tanah longsor, relokasi tanah, TDT

Transjawa, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Urbanisasi Anton Novenanto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The paper is a critical examination into the nexus of transportation infrastructure development, regional economic growth, and social changes (urbanization and modernization). Relying on previous studies, it begins with learning experiences from other countries regarding transportation infrastructure development and economic growth. The discussion moves into social impacts of transportation infrastructures development in Java in the colonial era in order to address similar problems which may occur as a result of the TransJawa tollroad project, with a specif ic case of East Java province. This paper shows that there is no direct causality of infrastructure development to economic growth, yet both have been catalyst for the velocity of inevitable urbanization as well as modernization. Keywords: economic growth, East Java, modernization, transportation, urbanization Intisari: Makalah ini adalah sebuah telaah kritis tentang keterkaitan antara pembangunan infrastruktur transportasi, pertumbuhan ekonomi kawasan, dan perubahan sosial (urbanisasi dan modernisasi). Mengandalkan data sekunder, makalah ini mulai dari mempelajari pengalaman dari negara-negara lain tentang pembangunan infrastruktur transportasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Diskusi bergerak pada dampak-dampak sosial dari pembangunan infrastruktur transportasi di Jawa pada era Kolonial dalam rangka mendiskusikan persoalan serupa yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari proyek jalan tol TransJawa dengan kasus di Provinsi Jawa Timur. Makalah ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi keduanya telah menjadi katalis bagi percepatan proses urbanisasi dan modernisasi yang tak dapat dihindari. Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur, modernisasi, transportasi, urbanisasi

REFORMA AGRARIA: MOMENTUM KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN Tri Chandra Aprianto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 39 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

At least there were two types of political events at the time of the implementation of agrarian reform in Indonesia,in both the process and practice. However, both events were not adequately used. As a result, the justice and welfare for poorIndonesian farmers were not yet fulfilled. The opportunity should be gained in order to implement the agrarian reform by theauthoritative actor assisted by an institution various social sheltering social forces.Key words: agrarian reform, political momentum, agrarian justice

PERAMPASAN TANAH DAN KONFLIK: KISAH PERLAWANAN SEDULUR SIKEP Tri Chandra Aprianto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 37 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

This paper draws how the people to make effort against land grabbing process in Kendeng montain range, Pati,Central Java. The conflict not only into make effort the struggle forms of violence, but also come into fights on ideas level,because the are other efforts to bear down the other to make academic and cultural in order to pave land grabbing. This papergets to know a consciousness of people to make effort against land grabbing. The consciousness of the people is an expressionof everyday live such as politic behavior, economic idea, and cultural idea. In addition resistant community, especially SudulurSikep speak against land grabbing at the basis on their belief, and one of their conection is the one with the land.Keywords: Land grabbing, industrialization, agrarian conflict, and Sedulur Sikep community.

PETA P4T HASIL PEMETAAN PARTISIPATIF SEBAGAI INSTRUMEN IDENTIFIKASI TANAH ABSENTEE Mujiati Mujiati
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: An absentee land is one of the pieces of land for a Land Reform Object Tanah needed for distribution. Data of landsderived from absentee lands have not been available up to the present moment. The government needs to publish a policy toidentify and enlist the above mentioned absentee lands. Those lands can be identified by Maps on Land Ownership, LandTenure, Land Use and Land Utilization (P4T) made through Participative Mapping on Community-based Land Management(MPBM)..The data base of the MPBM activity are in the forms of Book A on land Register, Book B on spatial data resulted fromparcel measurement, Book C on notes of transfer and cases, Book D on spatial planning, land use, water use and buildingconstruction planning. The main data needed for IP4T mapping is Book A. The change of Article 3 on The GovernmentRegulation No. 224 of 1961 is required to make the identification more effective.Keywords: participative mapping, absentee lands, IP4T maps.Abstrak: Tanah absentee merupakan salah satu Tanah Obyek Landreform yang diperlukan dalam rangka kegiatan redistribusitanah. Data tanah obyek landreform yang berasal dari tanah absentee sampai saat ini belum tersedia. Pemerintah perlu melakukankebijakan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir data tanah absentee tersebut. Tanah absentee dapat diidentifikasi melaluiPeta Pemilikan Penguasaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang dibuat melalui Pemetaan Partisipatif kegiatanManajemen Pertanahan Bernbasis Masyarakat (MPBM). Data base kegiatan MPBM berupa Buku A tentang daftar tanah, BukuB tentang data spasial hasil pengukuran bidang tanah, Data C tentang catatan mutasi dan masalah tanah, Buku D tentangpenataan ruang, penggunaan tanah, tata guna air dan tata bangunan. Sedangkan data pokok yang diperlukan dalam membuatpeta IP4T adalah Buku A yang berisi daftar tanah dan data spasial mengenai bidang tanah di Buku B. Berdasarkan peta P4Ttersebut dapat diidentifikasi tanah pertanian absentee. Perlu perubahan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961agar identifikasi tanah absentee dapat lebih efektif.Kata kunci: pemetaan partisipatif, tanah absentee, peta IP4T

SISTEM TENURIAL TANAH ADAT DI BALI: STUDI TANAH PEKARANGAN DESA DI DESA PAKRAMAN BENG Ni Putu Arie Sulastri; I G Nyoman Guntur
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 38 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Strictly speaking, the Basic Agrarian Law is not intended to wipe out someone’s or legal body’s rights but ratherto unify the National Land Law. As mentioned at Part II of the Basic Agrarian Law, the conversion had to be done to admit boththe western registered lands and those bearing the adat rights. One of the rights that can be converted into the right ofownership is druwe desa land. Eventhough there has already been a rule on the above conversion, druwe desa at Pakraman BengVillage have not been converted up to the present moment. The concept of Tri Hita Karana is one of the reasons why druwe desastill exists.Keywords: Village yard, druwe desa land, conversion stipulation.

Tantangan Masalah Pertanahan Era Presiden Joko Widodo (Review Buku) Yance Arizona
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Buku ini bukan saja memberikan suatu penilaian awal mengenai situasi pertanahan di Indonesia dalam berbagai dimensi, tetapi sekaligus manawarkan berbagai respons yang relevan menghadapi masalah tersebut. Oleh karena itu, buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang hendak mendalami permasalahan pertanahan yang sedang dihadapi Indonesia hari ini, terutama para pengambil kebijakan dan semua pihak yang akan terlibat dalam perubahan agraria kedepan.

Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Dian Aries Mujiburohman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstrak: This paper aims to examine the potential problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL) as the government's priority agenda to establish land registration throughout Indonesia. This study uses a normative legal research approach by analyzing the legislation related to land registration, especially PP. 24 of 1997 concerning Land Registration and Ministerial Regulation ATR/Ka. BPN No. 12 of 2017 as amended by Ministerial Regulation No. 6 of 2018. The potential of this problem relates to the issue of tax and income tax payable, human resources, facilities and infrastructure, issues absentee land, maximum excess of land ownership, abandoned land, announcement of physical and juridical data, and problems of application of the principles of contradictoire delimitation. The potential of this problem is described and is given alternative solutions on the implementation of PTSL. Alternative solution is by strengthening the regulation of PTSL in the form of Government Parliament (PP), either by revising PP. 24 of 1997 and by forming a separate PP on PTSL by clarifying the outlined problems.Intisari: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji potensi permasalahan pendaftaran sistematik lengkap (PTSL) sebagai agenda prioritas pemerintah untuk menyelengarakan pendaftaran tanah seluruh Indonesia. Kajian ini mengunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, khususnya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 12 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Permen No. 6 Tahun 2018. Potensi permasalahan ini berkaitan dengan masalah biaya Pajak PPh dan BPHTB terhutang, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, permasalahan tanah absentee, kelebihan maksimum dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis, serta masalah penerapan asas kontradiktur delimitasi. Potensi masalah ini di diskripsikan dan diberikan aternatif solusi dalam pelaksanaan percepatan PTSL. Aternatif solusinya adalah dengan cara memperkuat regulasi PTSL dalam bentuk Paraturan Pemerintah (PP) baik dengan cara merevisi PP No. 24 Tahun 1997 maupun dengan membentuk PP tersendiri mengenai PTSL yang pada pokoknya pengaturan isi-nya salah satunya memperjelas permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas.

Page 1 of 20 | Total Record : 193

1 2 3 4 5

Filter by Year

2013 2022

Filter By Issues

All Issue Vol. 8 No. 2 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 1 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 3 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan (Special Edition) Vol. 5 No. 2 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014) No. 39 (2014) No. 38 (2013) No. 37 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name M. Nazir Salim

Contact Email nazirsalim@stpn.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA