cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Nazir Salim
Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : 24426954     EISSN : 25802151     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.
Arjuna Subject : -
Articles 194 Documents
 16   17   18   19   20 
Dampak Penambangan Timah Laut terhadap Sumber Penghidupan Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Meranti Tirta Anugerah; Arya Hadi Dharmawan; Ivanovich Agusta
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Source of Livelihood of fishermen households in Meranti Islands regency is from fishery. The livelihood of fishermen households is influenced by condition of marine ecosystem. A slight disruption to the stability of the marine ecosystem may affect whole fishermen’s livelihood system. Tin mining activities in each operation has resulted in the degradation of coastal and marine ecosystems, giving shocking impacts on the fishermen’s livelihoods there. The purpose of this study is to analyze the level of vulnerability of livelihoods of small fishermen’s households whose fishing areas are degraded. This study uses quantitative methods supported by qualitative approach. The data was collected from twenty fishermen’s household using gillnet (tangsi) and twenty fishermen’s households using trawling. Questionnaire used as a research instrument and qualitative data collection was obtain from in-depth interviews. This study found that fishermen households using trawling method are more vulnerable to their livelihoods than fishermen households using gillnet (tangsi). Two groups of fishermen households are not only threatened with loss of their livelihoods as fishermen. At the same time, they also lost their homes due to mining activities. Keywords: vulnerability, marine degradation, fishermen, livelihood system Intisari: Sumber penghidupan rumahtangga nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari aktivitas menangkap ikan. Penghidupan rumahtangga nelayan sangat dipengaruhi kondisi ekosistem laut sehingga sedikit saja terjadi guncangan pada kestabilan ekosistem laut maka keseluruhan sistem penghidupan nelayan akan terpengaruh. Aktivitas penambangan timah laut dalam setiap operasi telah mengakibatkan degradasi ekosistem pesisir dan laut sehingga memberi guncangan terhadap penghidupan rumahtangga nelayan setempat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kerentanan penghidupan rumahtangga nelayan kecil yang ekosistemnya terdegradasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang didukung pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari 20 rumahtangga nelayan jaring tangsi dan 20 rumahtangga nelayan jaring gombang dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian dan wawancara mendalam untuk mendapatkan data kualitatif. Tulisan ini menemukan fakta bahwa rumahtangga nelayan gombang lebih rentan penghidupannya dibandingkan rumahtangga nelayan tangsi. Kedua kelompok rumahtangga nelayan tersebut secara umum tidak hanya terancam kehilangan sumber penghidupan sebagai nelayan, namun juga kehilangan tanah dan tempat tinggal (lost of livelihood and lost land) karena aktivitas penambangan. Kata kunci: kerentanan, degradasi laut, nelayan, sistem penghidupan
Penerapan Pendekatan Formalistik Dalam Penemuan Hukum Adat Oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Surat Keterangan Tanah Adat di Kalimantan Tengah Achmad Caesar Luthful Hakim; Sartika Intaning Pradhani
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper identifies legal formalism approach application in customary law findings by a judge by analyzing formal law to validate the Declaration of Customary Land Tenure (SKTA). Research questions are (1) how do judges make consideration in deciding on a case of land dispute based on adat law in Central Kalimantan which brought SKTA as evidence? (2) how do judges apply legal formalism to SKTA law findings as evidence of customary land tenure?  This study is normative legal research for it analyzes legal norms used as references by the judges to validate SKTA. Secondary data are Central Kalimantan District Court decisions from 2015-2020 collected from website putusan3.mahkamahagung.go.id. Judge considerations in deciding SKTA disputes are legal relationship between a plaintiff and the disputed land, a defendant, basic law and procedure to issue SKTA, land acquisition of the disputed land, and whether the defendant has properly cited. The judges apply a formalistic approach in SKTA law findings by referring to Central Kalimantan Local Regulation 16/2008, Central Kalimantan Governor Regulation 13/2009, Civil Code, Agrarian Law, Government Regulation 14/1999, and Civil Procedure Law. According to this research, customary law study cannot be separated from state law because judges find customary law in laws and legislations in the courtroom. Keywords: customary law, formalistic approach, SKTA     Intisari : Tulisan ini mengidentifikasi penerapan pendekatan formalisme hukum dalam penemuan hukum adat oleh hakim dengan cara melihat penggunaan hukum formal oleh hakim untuk menentukan keabsahan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). Rumusan yang diangkat adalah (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah yang menggunakan SKTA sebagai alat bukti di pengadilan?; dan (2) bagaimana hakim menerapkan pendekatan formalistik dalam penemuan hukum SKTA sebagai alat bukti penguasaan atas tanah adat? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena meneliti norma hukum yang menjadi rujukan hakim dalam menentukan keabsahan SKTA. Data sekunder adalah putusan-putusan Pengadilan Negeri di Kalimantan Tengah dengan objek sengketa SKTA sejak tahun 2015-2020 yang didapatkan melalui website putusan3.mahkamahagung.go.id. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa SKTA adalah hubungan hukum antara penggugat dan tanah objek sengketa, pihak yang seharusnya digugat, dasar hukum dan prosedur penerbitan SKTA, transaksi tanah yang telah dilakukan dengan tanah objek sengketa, dan Tergugat secara patut telah dipanggil. Majelis Hakim menerapkan pendekatan formalistik dalam penemuan hukum SKTA sebagai alat bukti penguasaan atas tanah adat dengan merujuk pada Perda Kalteng 16/2008, Pergub Kalteng 13/2009, KUHPerdata, UUPA, PP 24/1997, dan HIR. Tulisan ini menemukan bahwa studi hukum adat tidak dapat lagi dipisahkan dari ketertiban hukum negara karena hakim menemukan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan dalam ruang pengadilan.    Kata Kunci: pendekatan formalistik, hukum adat, SKTA
Pemanfaatan Data Sensus Pertanian untuk Mendukung Program Land Reform: Kasus Kabupaten Blitar dan Luwu Utara Mohamad Shohibuddin; Anisa Dwi Utami; Dina Nurdinawati
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The success of land reform depends, among others, on complete and accurate data on land tenure. Such data are still lacking since land registration has not been completed yet, while the completed ones are difficult to access. Actually, agriculture census data contain some information concerning farm landholding, although the last concept refers to “effective landholding” rather than “formal landholding” (legal ownership) as frequently used in land reform program. Using literary study, this article aims to analyse the 2013 Agricultural Census with special focus on Blitar in East Java and Luwu Utara in South Sulawesi to represents two types of ecosystems in Geertz’s conception, namely “Inner Indonesia” and “Outer Indonesia” respectively. The analysis resulted in detailed descriptions on the distribution of farm households, farmland use, and inequality of landholding which can be traced until the village level. For preparing land reform, it is important to combine this information with existed data on land ownership and to use it as a basis for further field-based inventories on farmland holding, ownership, use and utilization. This article concludes that the benefit of agricultural census data should be optimized. Some policy recommendations are also provided, emphasizing the urgency for more contextual way to implement land reform. Keywords: Agricultural Census, Land Reform, Farm Household, Inequality of Landholding, Blitar, Luwu Utara   Intisari: Keberhasilan program land reform bergantung antara lain pada data penguasaan tanah yang lengkap dan akurat. Data semacam ini masih belum memadai karena pendaftaran tanah di seluruh Indonesia belum tuntas, sementara data yang sudah tersedia sulit diakses. Sebenarnya, Sensus Pertanian mengandung banyak informasi mengenai penguasaan lahan pertanian, sekalipun konsep “penguasaan” ini mengacu pada “penguasaan efektif” dan bukan “penguasaan formal” (alias kepemilikan legal) yang sering dimanfaatkan dalam program land reform. Menggunakan studi pustaka, artikel ini bertujuan untuk menganalisis data mentah Sensus Pertanian 2013 dengan fokus di Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dua kabupaten ini dipilih secara purposive untuk mewakili dua tipe ekosistem yang berbeda dalam konsepsi Geertz, yakni berturut-turut “Indonesia Dalam” dan “Indonesia Luar”. Hasil analisis menyajikan deskripsi detail mengenai sebaran rumah tangga petani, penggunaan lahan pertanian, dan ketimpangan penguasaan lahan yang bisa ditelusuri hingga ke level desa. Untuk perencanaan land reform, sangat penting untuk memadukan informasi ini dengan data kepemilikan tanah yang ada dan menjadikannya sebagai pijakan bagi inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di lapangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa manfaat data Sensus Pertanian perlu lebih dioptimalkan. Beberapa rekomendasi kebijakan juga disajikan yang menekankan urgensi pelaksanaan land reform secara lebih kontekstual. Kata Kunci: Sensus Pertanian, Land Reform, Rumah Tangga Petani, Ketimpangan Penguasaan Lahan, Blitar, Luwu Utara
Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan M Nazir Salim; Westi Utami; Diah Retno Wulan; Sukmo Pinuji; Mujiati Mujiati; Harvini Wulansari; Bunga Mareta Dwijananti
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v7i2.476

Abstract

Abstract: The Agrarian Reform (RA) policy, especially land redistribution from the release forest areas, is considered slow. This was caused by several problems in the field, namely: leadership, institutions, regulations, and RA subjects-objects. Effective strategies to implement RA at central and regional levels has not been found, particularly on leadership and coordination between sectors at site level. This study is presented in the form of a policy forum by closely reviewing findings and solutions to RA practices in forest areas. Analysis, reduction, and interpretation of qualitative data were carried out to draw conclusions on real practices of RA at site level in the last three years. At macro level, the authors' findings confirm that the practice of RA experiences a fairly systematic problem due to the weakness of key actors controlling the implementation of RA, the ineffectiveness of the established institutions, and different interpretations of regulations impacted on the differences in understanding RA objects in the field. These findings emphasized that, resoundingly, strategic program of RA has not yet become a common agenda to be implemented in the framework of creating justice and welfare for the entitled people. Keyword: Agrarian reform policy, PPTKH, GTRA, TORA, release of forest area     Abstrak: Kebijakan Reforma Agraria (RA) khususnya redistribusi tanah dari objek pelepasan kawasan hutan dianggap lambat. Pelambatan tersebut disebabkan karena beberapa problem di lapangan, yakni: kepemimpinan, kelembagaan, regulasi, dan objek-subjek RA. Sampai saat ini, belum ditemukan cara yang efektif untuk menjalankan tata kelola RA di level pusat dan daerah, khususnya kepemimpinan dan koordinasi antarsektor di level tapak. Kajian ini dimaksudkan untuk memetakan problem dan menawarkan solusi dengan basis observasi dan studi di lapangan selama tiga tahun terakhir (2018-2020). Studi ini disajikan dalam bentuk policy forum dengan me-review secara padat temuan-temuan dan solusi atas praktik RA di kawasan hutan. Analisis, reduksi, dan tafsir atas data-data kualitatif dilakukan untuk menarik kesimpulan, bagaimana sesungguhnya praktik RA di level tapak dalam tiga tahun terakhir. Secara makro, temuan penulis mengkonfirmasi bahwa praktik RA mengalami problem yang cukup sistematis akibat lemahnya aktor-aktor kunci pemegang kendali RA, tidak efektifnya kelembagaan yang dibentuk, dan perbedaan tafsir atas regulasi yang berdampak pada perbedaan pemahaman atas objek RA di lapangan. Berbekal temuan tersebut, secara meyakinkan program strategis RA belum menjadi agenda bersama untuk dijalankan dalam kerangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat yang berhak. Kata Kunci: Kebijakan RA, PPTKH, GTRA, TORA, Pelepasan Kawasan Hutan
Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo-Solo Balapan: Kebijakan Konservasi Vs Pembangunan Infrastruktur Tri Idawijayanti; Retno Widodo Dwi Pramono
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v7i2.484

Abstract

Abstract: Dilemmas and conflicts frequently arise during public policy-making. For instance, those occurring between the Policy for the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (PLP2B) and land acquisition for development in the public interest (PTPKU). The former aims to preserve agricultural land, whereas the latter ensures absolute land provision for infrastructure and facility development in the public interest. The purpose of this study is to describe the policy conflicts that exist between the PLP2B policy and the PTPKU policy. A qualitative approach is used to conduct this research with a case study design using content analysis. Apart from documents, data triangulation is also conducted through interviews with multiple parties involved in decision-making and through observation and documentation of field conditions. Although both are in the public interest, the study's findings indicate that conservation is inferior to infrastructure development. The process of nullifying conservation implementation goes through a series of steps that emerge at each stage of land acquisition justification. Key words: Boyolali-Indonesia, LP2B, Land Acquisition, Policy Conflicts, Spatial Planning   Intisari: Dilema dan konflik sering terjadi dalam pengambilan kebijakan publik. Sebagai contoh yaitu antara kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan kebijakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (PTPKU). Kebjiakan PLP2B bertujuan untuk mempertahankan tanah pertanian, sedangkan kebijakan PTPKU menjamin penyediaan lahan secara mutlak bagi pembangunan infrastruktur atau fasilitas bagi kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konflik pada dua contoh kebijakan di atas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain studi kasus menggunakan konten analisis (content analysis). Selain berdasar dokumen, dilakukan juga trianggulasi dalam penggunaan data, yaitu dengan wawancara terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, serta observasi dan dokumentasi kondisi lapangan. Dari hasil penelitian tergambar bahwa meski sama-sama sebagai kepentingan umum, kebijakan pelestarian pertanian kalah dengan kepentingan umum pembangunan infrastruktur. Proses pembatalan ketetapan pelestarian terjadi melalui berbagai tahap yang ada pada setiap tahap justifikasi pelaksanaan pengadaan tanah. Kata Kunci: Konflik kebijakan, Tata Ruang, LP2B, Pengadaan Tanah, Boyolali-Indonesia
Kontribusi Community Supported Agriculture untuk Gerakan Agraria di Indonesia: Pelajaran dari Jerman Gusti Nur Asla Shabia
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v7i2.490

Abstract

Abstract: Community Supported Agriculture (CSA) is a model of cooperation between food producers and consumers in carrying out agriculture that has emerged in Global North’s countries. The establishment of CSA is related to the desire of a few people striving for a more equitable food system than the global and industrial food system which marginalizes the welfare of farmers. Building on the ethnographic study of the CSA Garten Coop in Freiburg, Germany, and comparing it with studies of CSA in other countries, this paper tries to explore the possibilities of how CSA can offer farmers an alternative agricultural model for the sustainability of their farm and its contribution to agrarian movement, especially in Indonesia. The results show that CSA provides this alternative through rearranging the food system with a more democratic, autonomous, and equal management of production resources, income certainty for farmers through consumer commitment and by the solidarity economy, and independence through the principles of sustainable agriculture. Therefore, CSA indirectly contributes to the agrarian movement by providing the possibility for farmers to maintain their farming business, along with their land tenure or ownership, as well as a forum for organizing farmers and consumers to raise awareness of the food system. Keywords: Agrarian Movement, Community Supported Agriculture, Solidarity Economy, Producer-Consumer Partnership. Intisari: Community Supported Agriculture (CSA) merupakan model kerjasama produsen dan konsumen pangan dalam menyelenggarakan pertanian yang banyak muncul di negara-negara Global Utara. Pendiriannya tak lepas dari keinginan segelintir orang mengupayakan sebuah sistem pangan yang lebih adil dari sistem pangan global dan industrial yang meminggirkan kesejahteraan petani. Dengan menggunakan studi etnografi pada komunitas CSA Garten Coop di Freiburg, Jerman dan membandingkan dengan studi-studi atas CSA di sejumlah negara lainnya, artikel ini disusun untuk menelusuri kemungkinan tentang bagaimana CSA dapat menawarkan model pertanian alternatif bagi petani untuk keberlanjutan usaha taninya dan kontribusinya terhadap gerakan agraria, terutama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSA memberikan alternatif ini lewat pengaturan ulang sistem pangan dengan manajemen sumber daya produksi yang lebih demokratis, otonom, dan setara, kepastian pendapatan bagi petani lewat komitmen konsumen dan ekonomi solidaritas, serta independensi melalui prinsip pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, CSA secara tidak langsung berkontribusi dalam gerakan agraria dengan memberikan kemungkinan bagi petani untuk mempertahankan usaha taninya, berikut penguasaan atau kepemilikan lahannya, sekaligus wadah pengorganisasian petani dan konsumen untuk menumbuhkan kesadaran akan sistem pangan. Kata Kunci: Community Supported Agriculture, Ekonomi Solidaritas, Gerakan Agraria, Kerjasama Produsen-Konsumen.
Perubahan Peran Perempuan Setelah Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Yogyakarta International Airport: Kasus Kalurahan Kebonrejo di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta Fairuz Nabila; Mohamad Shohibuddin; Endriatmo Soetarto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v7i2.494

Abstract

Abstract: Women are one of the parties being affected by the process of land acquisition for the construction of public infrastructure. This article aims to analyse the change of women role after the implementation of land acquisition for the construction of Yogyakarta International Airport in Kulonprogo regency, Special Region of Yogyakarta. The research is carried out in Kebonrejo village, Temon district using quantitative approach supported by qualitative approach. Quantitative data are collected through a survey among 30 female respondents in the households selected by a simple random sampling and analysed through Rank Spearman test, while qualitative data are obtainded through documents review, participant observation and depth interview with key informants. The research findings demonstrate that there is a weak relationship between the participation of women throughout the implementation of land acquisition and the change of women role after the completion of land acquisition. This is due to the fact that despite there is a strong emphasize of public consultation and participation in the regulation of land acquisition, the will and power of the government is very strong and could not be influenced by the whole affected community. In addition, the process of land acquisition itself often put aside women’s specific aspiration and intereset. Consequently, a relative equal gender relation within the household during land acquisition process didn’t have any effect throughout the process and afterward. Keywords: women participation, the roles of women,  land acquisition, development of public infrastucture.   Intisari: Perempuan adalah salah satu pihak yang terimbas oleh pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik. Artikel ini bermaksud untuk menganalisis ,perubahan peran perempuan setelah pengadaan tanah untuk pembangunan Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian lapangan dilakukan di Kalurahan Kebonrejo, Kapanewon Temon dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung pendekatan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari survei atas 30 responden perempuan dalam rumah tangga yang dipilih secara simple random sampling dan diolah dengan uji Rank Spearman, sementara data kualitatif diperoleh melalui studi dokumen, pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara keterlibatan perempuan selama proses pengadaan tanah untuk pembangunan Yogyakarta International Airport dengan peran perempuan setelah pengadaan tanah. Ssekalipun keharusan konsultasi dan partisipasi publik sangat ditekankan dalam regulasi pengadaan tanah, namun kehendak dan kekuasaan yang kuat dari pemerintah membuat proses pengadaan tanah tidak dapat dipengaruhi oleh masyarakat terdampak secara keseluruhan. Selain itu, proses pengadaan tanah itu sendiri abai terhadap aspirasi dan kepentingan spesifik kaum perempuan. Akibatnya, relasi gender yang relatif setara di level rumah tangga selama proses pengadaan tanah tidak memiliki hubungan apa pun sepanjang proses tersebut maupun setelahnya.  Kata Kunci: keterlibatan perempuan, peran perempuan, pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur publik.
Conflict of Palm Oil Companies with Indigenous People and Forest Surrounding Society Wieke Herningtyas
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v7i2.504

Abstract

Abstract: Oil palm was one of profitable industrial crops. Oil palm high demand in industries encouraged new plantation field opening as oil palm plantation by means of forest conversion method. From land acquisition to oil palm plantation management, tenurial conflict often occurs. This article aimed to map some existing researches concerning conflict of palm oil companies with indigenous and surrounding forest community in Indonesia. This article uses systematic review method by using conflict-related keywords as assisting tool in filtering the data in order to acquire matching articles. Conflict of palm oil companies with indigenous people and surrounding forest community was distributed into four types. Type 1 was the conflict related to land acquisition and HGU permit. Type 2 was the conflict related to plasma plantation development and land compensation which would be used for plasma plantation. Type 3 was the conflict related to Broken Promises and Unfulfilled CSR Commitment. Type 4 was the conflict which occurred during plasma plantation management by cooperatives and companies for oil palm production (TBS and CPO). Keywords: conflict, plantation, palm oil, indigenous people, people surrounding society   Intisari : Kelapa sawit merupakan salah satu produk tanaman industri yang menguntungkan. Tingginya permintaan kelapa sawit oleh pasar industri mendorong pembukaan lahan perkebunan baru untuk perkebunan kelapa sawit melalui konversi hutan. Konversi lahan sering terjadi konflik tenurial. Artikel ini bertujuan untuk memetakan penelitian-penelitian terdahulu mengenai konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat adat/masyarakat sekitar hutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sistematik review dengan menggunakan kata kunci sebagai alat bantu dalam proses penyaringan untuk mendapatkan artikel yang sesuai. Konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat adat/masyarakat sekitar hutan dibagi menjadi empat tipe. Tipe 1 adalah konflik terkait akuisisi lahan dan perizinan HGU. Tipe 2 adalah konflik yang terjadi terkait pengembangan perkebunan plasma dan ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk perkebunan plasma. Tipe 3 adalah konflik yang terjadi terkait janji yang tidak ditepati dan komitmen dari CSR yang tidak dipenuhi. Tipe 4 adalah konflik yang terjadi dalam pengelolaan kebun plasma oleh koperasi dan perusahaan untuk menghasilkan kelapa sawit (TBS dan CPO). Kata Kunci: kelapa sawit, konflik, masyarakat adat, masyarakat sekitar hutan perkebunan
Reforma Agraria sebagai Jalan menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh Akhyar Tarfi; Ikhwan Amri
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v7i2.509

Abstract

Abstract: The signing of the Helsinki Memorandum of Understanding (MoU) in 2005 marked the end of the Indonesian government's decades-long conflict with the Free Aceh Movement. One of the deals in the Helsinki MoU is to provide farming land to former combatants, amnestied political prisoners, and conflict victims as a form of reintegration and livelihood restoration. However, this activity did not run effectively for a dozen years after the peace deal due to the absence of regulations and authorities in its implementation. Based on this background, this paper examines the role of Agrarian Reform on the policy of agricultural land provision to the people related to the Aceh conflict. This research used a qualitative approach, and relied on observational data and literature review. Agrarian Reform can be an alternative strategy for post-conflict peacebuilding. The concept of asset reform and access reform offered in the Agrarian Reform can be adopted to realize the allocation of agricultural land by the mandate of the Helsinki MoU. The main problems found so far are that there is no regulation regarding the granting of land rights in the law, authority, and several obstacles in its implementation. This paper also provides a crucial lesson that proper agrarian policy contributes to the prevention of recurring conflicts that have the potential to cause national disintegration. Keywords: Agrarian Reform, Free Aceh Movement, Helsinki MoU, Land Redistribution, Peacebuilding   Intisari : Penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) Helsinki pada tahun 2005 menandai berakhirnya konflik pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka selama beberapa dekade. Salah satu kesepakatan di dalam MoU Helsinki adalah menyediakan tanah pertanian kepada mantan kombatan, tahanan politik yang memperoleh amnesti, dan korban konflik sebagai bentuk reintegrasi dan pemulihan penghidupan. Namun, kegiatan ini tidak berjalan secara efektif selama belasan tahun setelah perjanjian damai karena belum adanya regulasi dan kewenangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mengkaji peran Reforma Agraria terhadap kebijakan penyediaan tanah pertanian untuk masyarakat yang berkaitan dengan konflik Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta mengandalkan data observasi dan tinjauan literatur. Reforma Agraria dapat menjadi strategi alternatif pembangunan perdamaian pasca-konflik. Konsep penataan aset dan penataan akses yang ditawarkan di dalam Reforma Agraria dapat diadopsi untuk merealisasikan alokasi tanah pertanian sesuai amanah MoU Helsinki. Permasalahan-permasalahan utama yang ditemukan selama ini adalah belum adanya pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah tersebut di dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan, dan sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya. Tulisan ini juga memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan agraria yang tepat dapat berkontribusi terhadap pencegahan konflik berulang yang dapat berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa. Kata Kunci: Gerakan Aceh Merdeka, MoU Helsinki, Pembangunan Perdamaian, Redistribusi Tanah, Reforma Agraria
The Participatory Mapping as Soft-Territorialization Discipline Practice of The Karen People in The Thailand Highlands Agung Wicaksono
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 1 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v8i1.515

Abstract

Territorialization is an important element for the authorities to control both natural and human resources. Although the territorialization in Thailand has been started since the 1930s, but until the 2000s, the expected results are still far from satisfactory. One of the fundamental issues is the overlap of land claims, especially between the Royal Forestry Department (RFD) and the Karen people. In the midst of this cold war, the local government (TAO) is working with non-governmental organizations to encourage the implementation of participatory mapping. In this case, land cleared after 2014 must be submitted to the RFD for reforestation. Surprisingly, the program was a great success. This article seeks to explain why participatory mapping was a great success even though the program limited or even reduced Karen people's access to farmland. Based on ethnographic research and combined with map analysis, this study found that successful participatory mapping due to the presence of new, effective satellite-based surveillance instruments linked to the presence of relatively affluent farming households. Keywords: Karen, participatory mapping, shifting cultivation, smooth territorialization, territorialization

Page 18 of 20 | Total Record : 194

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 2 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 1 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 3 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan (Special Edition) Vol. 5 No. 2 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014) No. 39 (2014) No. 38 (2013) No. 37 (2013) More Issue