Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan

JB
Website

Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

ISSN : 24426954 EISSN : 25802151 DOI : -

Core Subject : Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.

Arjuna Subject : -

Articles 194 Documents

2 3 4 5 6

KADASTER 4D: SEBUAH KENISCAYAAN MENURUT KONDISI GEOLOGIS INDONESIA Tanjung Nugroho
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 38 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The geologic condition of the Indonesian archipelago; lying on the meeting zone of three big global tectonic plateswhich actively moves, often causes the rising of many faults in the region. The faults have various activities ranging from silentmotion to active motion category. Today there are many land parcels located on the faults. Some of them have been registeredat the local Land Office. Due to the active motion of the faults, it is possible that there are movements of the land position anddimension. This may cause disputes on land boundaries. The 4D Cadastre is aimed at anticipating the coming problems.Keywords: Tectonic activities, geologic faults, land parcels.

“MENJARAH” PULAU GAMBUT: KONFLIK DAN KETEGANGAN DI PULAU PADANG M. Nazir Salim
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 37 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The article was saimed at describing the conflicts between the community, peasants at Pulau Padang, Meranti Islands Regency, and PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). The conflict started from the policy of The Minister of Forestry which allowed concession of HTI to RAPP at Pulau Padang. The problem was the permission itself as it took not only the area of farming lands but also the areas of settlement. The other problem was the environment itself. This was a result of RAPP. Various researches showed that Pulau Padang had thick peat. However, the permission for RAPP was to build industries and canals needing a lot of water. This would damage the environment whereas the peat ought to be protected. If tis is done, the serious damage of ecosystem at Pulau Padang will take place.

Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Bukit Indah, Bulukumba: Batasan dan Kemungkinan Tasmin Tangngareng; Muhammad Ridha
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract : This paper describes the policy of the implementation of Community-Based Forest Management program (CBFM) in Bulukumba district. CBFM Program consists of policies regarding Forest Villages, Community Forests and Community Plantation Forests. In these schemes, CBFM concept is applied in different region and different case. Research location for this paper is in Bulukumba, the location of the implementation of Community Forest to some Forest Farmers Group. The results found that CBFM scheme, which is the process of power transfer, devolution of forest resources to local users, has its own limitations and possibilities. The program was running well within the context of improvement of tenure security of forest communities, but on the other hand, this scheme does not have the authority to reform the structure of forest land tenure that has already crippled and been confirmed by this CBFM scheme. Keywords : Community Base Forest Management, Comunity Forest, DevolutionIntisari : Tulisan ini ingin menggambarkan kebijakan pelaksanaan program Community Base Forest Manajement (CBFM) dalam pengelolaan hutan di kabupaten Bulukumba. Program CBFM ini terdiri dari kebijakan mengenai Hutan desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat. Dalam skema-skema inilah konsep CBFM ini diaplikasikan di masing-masing wilayah dan case yang berbeda-beda. Lokasi penelitian untuk tulisan ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba, lokasi penerapan Hutan Kemasyarakatan kepada beberapa Kelompok Tani Hutan. Hasil penelusuran yang dilakukan menemukan bahwa skema CBFM, yang merupakan proses transfer kekuasaan, devolusi sumberdaya hutan kepada pengguna lokal, memiliki keterbatasan dan kemungkinannya sendiri. Program ini baik dalam konteks perbaikan tenurial security masyarakat pengelola hutan, tetapi disisi yang lain skema ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perombakan struktur penguasaan lahan hutan yang sudah timpang dan dikukuhkan oleh skema CBFM ini. Kata Kunci : Community Base Forest Management, Hutan Kemasyarakatan, Devolusi

Model-Model Pendekatan Partisipatif Dalam Sistem Informasi Geografi Kusmiarto Kusmiarto; Arie Yulfa; Fahmi Charish Mustofa
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The participatory approach in decision making and the implementation of activities that directly or indirectly relate to the public interest has become a new stream of current research. Participatory Geographic Information System (PGIS), Public Participation Geographic Information System (PPGIS), Collaborative Geographic Information System (CGIS), Participatory Mapping (PM), Volunteered Geographic Information (VGI) and Crowdsourcing Spatial Data (CSD) are terms that are commonly used in scientif ic publications that focus on the public’s knowl edge in geospatial science and technology. These terms are increasingly emerging since the adoption of Web 2.0 technology. Reviews of these terms are increasingly widespread and also cause overlap in their use. This article aims to discuss the def inition, method, quality of output and implementation of these terminologies and outline in brief as an enrichment reference to encourage the potential of research themes related to participatory approaches and community knowledge. A literature review is applied to achieve the objectives of this article. The results obtained from this study are the similarity and the difference in the models of participatory-based approach to the object of this research. The similarity is an effort to utilize other people in solving problems. Whereas the differences found lies in the location, time, and design of the participant meeting strategy. Keywords: PGIS, PPGIS, PM, Collaborative GIS, VGI, Crowdsourcing.Intisari: Pendekatan partisipatif di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik telah menjadi arus baru penelitian-penelitian terkini. Sistem Informasi Geografi Partisipatif (SIG-P), Sistem Informasi Geografi Partisipasi Publik (SIG-PP), Sistem Informasi Geograf i Kolaboratif (SIG-K), Pemetaan Partisipatif (PP), Volunteered Geographic Information (VGI) dan Crowdsourcing data spasial merupakan istilah-istilah yang sering digunakan dalam publikasi ilmiah yang berfokus pada ilmu dan teknologi geospasial. Istilah tersebut semakin banyak muncul semenjak penerapan teknologi Web 2.0. Ulasan mengenai istilah-istilah tersebut menimbulkan tumpang tindih dalam pemakaiannya. Artikel ini bertujuan untuk membahas def inisi, metode, kualitas luaran dan implementasi dari terminologi-terminologi tersebut dan menguraikan secara ringkas sebagai pengayaan referensi untuk mendorong potensi tema-tema penelitian terkait pendekatan partisipatif dan pengetahuan masyarakat. Tinjauan pustaka digunakan sebagai satu pendekatan untuk meraih tujuan dari artikel ini. Hasil yang didapatkan adalah adanya kesamaan dan perbedaan pada model-model pendekatan berbasis partisipatif pada objek penelitian. Persamaanya adalah adanya pemanfaatan orang lain dalam menyelesaikan persoalan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, waktu, dan rancangan strategi pertemuan partisipannya. Kata Kunci: SIG-P, SIG-PP, SIG Kolaboratif, PP, VGI, Crowdsourcing

Integrasi Penataan Pertanahan Dalam Kerangka “Penataan Wilayah Pesisir Dan Lahan Atas Terpadu Waryanta Waryanta
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Indonesia has the second longest coastline in the world. This condition is considered as a potential to promote thedevelopment of the nations. Nevertheless, some issues emerged related to the development of coastal areas; one of them is thearrangement of the coastal region. The concept of Coastal Zone Planning and Integrated Upper Land Management’is the conceptof sustainable arrangement, integrating land spatial planning and marine spatial planning. This concept is set up to organize anintegrated and comprehensive coastal areas management, including the elements of land and marine water. However, CoastalZone Planning and Integrated Upper Land Management not yet considering the factor of land use, utilization, tenure andownership. To achieve this, it is necessary to set up land use and spatial planning regulations for coastal area, as well as to set upits potential of coastal area planning.Keywords: Coastal, Planning, LandIntisari: Indonesia merupakan salah satu negara yang menempati urutan kedua wilayah pantainya terpanjang di dunia. Hal ini tentumerupakan potensi yang cukup besar untuk mendorong pembangunan di negara ini. Namun demikian, masih banyak persoalan yangdihadapi dalam pembangunan wilayah pesisir, antara lain masalah penataan wilayah pesisir. Konsep “Penataan Wilayah Pesisir danLahan Atas Terpadu “adalah konsep penataan wilayah masa mendatang yang mencoba mengkompromikan antara Rencana Tata RuangWilayah dengan Perencanaan Ruang Laut. Dengan konsep ini diharapkan penataan wilayah pesisir yang melibatkan unsur daratan danperairan laut menjadi integrative dan komprehensif. Namun demikian, perencanaan Penataan Wilayah Pesisir dan Lahan Atas Terpadubelum mempertimbangkan faktor penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah. Dan untuk melengkapinya diperlukankebijakan penataan pertanahan di wilayah pesisir dan penyusunan potensi penataan kawasan di wilayah pesisir.Kata Kunci: Pesisir, Penataan, Pertanahan

PEMBANGUNAN JALAN TOL DI INDONESIA: KENDALA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DAN GAGASAN UPAYA PENYELESAIANNYA Senthot Sudirman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The study is aimed at (a) identifying both legal and empirical constraints inhibiting the process of land clearing whichis one the important factors in land acquisition for public facilities, and (b) suggesting the concept of solving the problem, especiallyon the construction of Trans Java toll road. The research is done by library studies including legislations, documents, interviews.The efforts to solve the problems on land clearance was based on academic studies using references such as books, legislations,empirical and data and facts and actors opinions. Several constraints already identified are: (a) the difficulty of achieving anagreement on the amount of compensation caused by (i) the minimum knowledge awareness on the social function of land (ii) theimportance of infrastructure building, including toll roads, (iii) the limited fund for land acquisition, (iv) the dispute on landownership, (v) the existence of land acquisition objects by BUMN, BUMD and wakaf land, (b) the incomplete file on landacquisition, (c) the invalid evidence of land ownership, (d) the presence of land speculators, (e) the presence of provocateurs (f) theweek cooperation of private-state scheme, etc.Keywords: constraints, land clearance, land acquisition, public facilities.

Peluruhan Kelembagaan Pertanian di Wilayah Periphery Perkotaan Tomi Setiawan; Haidar Adi M; Yames Pakniany; Indria R Mutiar
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Generally, this paper describe the disintegration of agricultural institution in urban periphery area in Kabupaten Bogor, as a result of the increasing of conversion of agricultural land into non-agricultural area. The study was implemented in Desa Babakan, which characterized by the existence of changing of farmlands. The method used was mixmethod, by combining quantitative and qualitative method. Quantitative and qualitative data collections were conducted simultaneously, and then being analyzed as qualitative sing NVivo and quantitative using Spearman Rank correlation using SPSS. The result shows that shifting land use in Desa Babakan influenced by internal and external factors. Moreover, the change of land use affected on the disintegration of agricultural institutions, that statistically shown by the correlation between land use change and agricultural institutions in the area. Intisari: Tulisan ini secara umum hendak memaparkan terjadinya peluruhan kelembagaan pertanian di wilayah periphery perkotaan, tepatnya di Kabupaten Bogor sebagai dampak dari meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Studi ini dilakukan di Desa Babakan, yang memiliki karakteristik persawahan yang sedang berubah. Metode yang digunakan adalah mixmethod, dengan menggabungkan metode kuantitatif dan didukung metode kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara simultan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan dengan NVivo dan analisis kuantitatif korelasi Spearman Rank dengan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan di Desa Babakan dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada lahan telah berdampak pada peluruhan kelembagaan pertanian yang secara statistik juga ditunjukkan dengan adanya korelasi antara antara perubahan lahan dengan kelembagaan pertanian di desa tersebut.

HAK ULAYAT LAUT: FENOMENA YANG PERLU DICERMATI DALAM MENYUSUN KADASTER KELAUTAN Tanjung Nugroho; Eko Budi Wahyono; Ign. Indradi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 38 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The phenomena on sea tenure by the traditional society in Nusantara maritime are spread from the western part upto the eastern area. The common property rights on maritime resources have not been explicitly admitted by the state, however,they are only considered as the state property. According to maritime anthropologists, the practice of sea tenure constitutesstrategies of resources management. This is intended to preserve the fishermen’s living conditions and marine resources. To acertain extent, the fish resources are said to belong to all people and openly accessed. This has led to a great crisis on fisheriesand if this is not well controlled there will be human disasters.Keywords: sea tenure, marine cadastre.

Analisis Pan-Sharpening untuk Meningkatkan Kualitas Spasial Citra Penginderaan Jauh dalam Klasifikasi Tata Guna Tanah Iswari Nur Hidayati; Eni Susanti; Westi Utami
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Pan-sharpened transformation methods improve the quality of spatial resolution remote sensing imagery. This study used pan-sharpened analysis to improve the quality of image. Pan-sharpening method was used to increase spatial quality of each research object. The aims of reserach were to study image sharpening using Quickbird imagery (multispectral band and pancromatic band) and to calculate overall accuracy of land use classification base on pan-sharpened imagery classification. This study used Brovey transformation and Gram-Schmidt transformation for pan-sharpened process. The classification system used Suharyadi Classification scheme (2001) for urban areas. The results showed that Brovey transformation better than gram-schmidt transformation for the elements of texture, shape, pattern, height, and shading. Gram-Schmidt method was more suitable for the analysis concerned to its original color combination associated with the color or hue of the elements of visual interpretation. The accuracy of the study is 90.70%.Sebagian besar proses citra pan-sharpened yang diperoleh dengan formulasi berbagai algoritma yang sudah ditentukan merupakan representasi antara hubungan karakteristik dari resolusi spektral untuk meningkatkan kualitas secara visual dari citra itu sendiri. Hasil dari beberapa citra pan-sharpened tersebut menjadikan salah satu alternative untuk analisis visual citra penginderaan jauh. Penelitian ini mencoba melakukan analisis pan-sharpened untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam berbagai kenampakan untuk setiap tata guna tanah perkotaan. Pemanfaatan pan-sharpening untuk meningkatkan kualitas spasial dari tiap objek penelitian akan dikaji agar mendapatkan masukan dalam pengembangan metode pan-sharpening untuk klasifikasi tata guna tanah di perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode transformasi Brovey dan Gram-Schimdt untuk proses pan-sharpened. Sistem klasifikasi yang digunakan adalah sistem Klasifikasi Suharyadi (2001) untuk daerah perkotaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Brovey lebih baik dalam penyajian untuk tekstur, bentuk, pola, tinggi, dan bayangan. Metode Gram-Schimdt lebih cocok untuk analisis yang lebih mementingkan perpaduan warna (komposit) aslinya terkait dengan warna ataupun rona dalam unsur interpretasi visual. Hasil akurasi penelitian penggunaan tanah yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 90,70%.

Aplikasi Citra Satelit Penginderaan Jauh untuk Percepatan Identifikasi Tanah Terlantar Westi Utami; I Gede Kusuma Artika; Aziz Arisanto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Identification and regulation of abandoned land needs to be intensified, to contribute identification of Objects of Agrarian Reform (TORA). Mapping of potential abandoned land carried out by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) was considered not optimally implemented if compared between the setting targets with the achievements each year. Utilization of google earth imagery and Geographic Information System (GE and GIS) is expected accelerate mapping of potentialabandoned land. Google earth image was used to interpret land cover as the basis to identify land use. Land cover classification was done using supervised classification with maximum likelihood algorithm. The results showed that google earth image and GIS were able to present existing land use, and able to identifyland that has not been used as the permit rights granted. The result of interpretation and GIS analysis was expected to be used as tool to identify potential abandoned land, as the basis to regulate, accelerate and control abandoned land in Indonesia.Intisari: Identifikasi dan penertiban tanah terlantar perlu dilakukan secara intensif, salah satunya untuk memberikan sumbangan bagi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Pemetaan potensi tanah terlantar yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama ini dirasa belum optimal apabila dibandingkan antara target yang ditetapkan dengan capaian setiap tahunnya. Pemanfaatan citra google earth dan Sistem Informasi Geografi diharapkan dapat membantu pekerjaanpemetaan potensi dan identifikasi tanah terlantar. Data yang digunakan adalah citra google earth untuk interpretasi tutupan tanah sebagai dasar untuk menentukan penggunaan tanah. Klasifikasi tutupan tanah pada penelitian ini menggunakan klasifikasi terselia (supervised) dengan algoritma maxsimum likelihood. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan citra google earth dan SIG mampu menyajikan data penggunaan tanah eksisting terbaru, dan mampu mengidentifikasi tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai arahan dalam izin hak yang diberikan. Hasil interpretasi dan analisis dengan SIG ini diharapkan dapat digunakan sebagai identifikasi obyek potensi tanah terlantar untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam kegiatan penertiban tanah terlantar sehingga dapat membantu percepatan penertiban tanah terlantar di Indonesia.

Page 4 of 20 | Total Record : 194

2 3 4 5 6

Filter by Year

2013 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 1 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 2 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 1 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 3 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan (Special Edition) Vol. 5 No. 2 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014) No. 39 (2014) No. 38 (2013) No. 37 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name M. Nazir Salim

Contact Email nazirsalim@stpn.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA