Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan

JB
Website

Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

ISSN : 24426954 EISSN : 25802151 DOI : -

Core Subject : Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.

Arjuna Subject : -

Articles 194 Documents

3 4 5 6 7

INTERAKSI KEPENTINGAN DALAM PENENTUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH Priyo Katon Setyo
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan atau (BPHTB) is a tax given by the Central Government to the Local Government.This is based on the Law No. 28 of 2009. Magelang Regency, as a local government, which was given the duty, hasprepared regulations in the form of Regional Regulation (Perda) No 13 of 2010. In collecting the taxes, the Magelang Regencydelegates to Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKAD). Based on the above order, the verification processof the deeds made by the Land Deed Officials was done. It was proved that the process took a longer time than that of theprocess before it was delegated. The determination of NJOP at the beginning of the year was also late. This causes the processof making the deeds was done later than the time already determined. The dual interest in determining BPHTB in Magelangregency needs to be cooperated so that both parties are accommodated.Keywords: BPHTB, dual interest.Abstrak: Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan atau (BPHTB) merupakan pajak yang telah dilimpahkan oleh Pemerinatah Pusatkepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang Undang No 28 Tahun 2009, Kabupaten Magelang sebagai daerah yang menerimapelimpahan kewenagan tersebut telah mempersiapkan perangkat peraturan perundang-undangan berupa Perda No 13 Tahun2010, Dalam melakukan pemungutan pajak Pemerintah Kabupaten Magelang mendelegasikan kewenangannya kepada DinasPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKAD), Kabupaten Magelang untuk melakukan pemungutan pajak. Atas dasarhal itu maka dilakukan proses verifikasi atas akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Verifikasi yang dilakukanternyata mememerlukan waktu yang lebih lama dari pada waktu sebelum ada pelimpahan, sementara itu dalam penentuan NJOPdi awal tahun juga mengalami keterlambatan. Hal ini menyebabkan pengunduran tanggal dalam pembuatan akta. Interaksikepentingan yang terjadi di dalam penentuan BPHTB di Kabupaten Magelang, mmerlukan sinergi agar kepentingan seluruhpihak terakomodir..Kata kunci: BPHTB, Interksi kepentinganA. PengantarDengan berlakunya Undang- Uundang

BELAJAR DARI CILACAP: KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA ATAU REDISTRIBUSI TANAH Heri Setiaji; Deden Dani Saleh
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 39 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The Agrarian Reform or The Program of National Renewal Reform on Agrarian Affairs was carried out in 2007. Bythe implementation of the program, the agrarian structure which used to be unbalanced was expected to be balanced and just.By the new structure it was hoped that the poverty in villages and problems of peasants’ welfares could be overcome. However,the implementation of the policy was still considered as not fulfilling the people’s hopes. The research was aimed at describingthe agrarian reform using the site approach. This resulted on the failure of the new agrarian structure and superficially orientedon solving the conflicts.Key words: agrarian reform, policy implementation

DILEMATIKA PELAKSANAAN OTONOMI DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM/AGRARIA Sarjita Sarjita
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 37 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The management of natural/agrarian resources in the reformation era influence the governance of the governmentafter Amendment of the 1945 Constitution. The article is aimed at analyzing the crusial problems related to the right of thecentral government on managing (the land, forestry, mining, and taxation) problems. Yet, at present, those duties are implementedby the provincial and regional governments. The result of the analysis showed that the implementation caused thedecrease of the environmental quality, overlapping of services and so forth. Therefore, to make the regulations accord with theconstitution, the break law by the judges of the constitutional court was badly required.Keywords: dilemma, implementation, management natural/agrarian resources.

Pembentukan Wilayah Pertahanan Dan Persoalan Agraria Di Pesisir Selatan Kebumen-Cilacap Devi Dhian Cahyati
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

AbstractThis paper describes the formation of defence area that often triggers agrarian questions at local level. The determination of defence area frequently aroused conflicts with local community having evidence of land ownership and cultivating the land for productive purposes. Ironically, military power, as an instrument for national defence claimed those land and use it for economic interests. This research uses qualitative method. Data collection was conducted by literature study, in-depth interviews and observation. This paper concludes that military defence was used as a tool to secure economic interests of the Colonial Government in colonial era. Furthermore, Indonesian military following this pattern in post-reform era. This means that there is a dislocation of authority when the Military uses public assets for their private interests. Intisari Tulisan ini menjelaskan mengenai pembentukan wilayah pertahanan yang sering kali memicu persoalan agraria di ranah lokal. Penentuan wilayah pertahanan sering kali memunculkan persoalan dengan masyarakat lokal yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan produktif. Militer sebagai alat pertahanan negara secara ironis melakukan klaim tanah dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan ekonomi mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melaluistudi pustaka, wawancara mendalam dan observasi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertahanan menjadi alat untuk mengamankan kepentingan ekonomi pemerintah kolonial dan diikuti oleh militer Indonesia pasca reformasi. Artinya terjadi dislokasi wewenang ketika militer menggunakan aset publik untuk kepentingan privat.

The Implementation Of Ladm Versionedobject Class For Representing Spatio-Temporal Of Cadastre 4d Objects Miranty N. Sulistyawati; Trias Aditya; Purnama B Santosa
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Spatial representations and ownerships of 3D properties change over time. Changes are recorded as historical data of transactions, adding the dimension of 3D spatial data into 4D data, known as Cadastre 4D. Spatial representations of 3D properties are prone to disputes when the shape and dimensions representing ownership changes do not match with the reality. This paper focuses in assessing visualizations of 4D cadastre objects applying VersionedObject class stated in the International Standard of Land Administration Domain Model (ISO 19152:2012). Based on the analysis on the current strata title ownership registration implemented in Indonesia’s land Information System (known as KKP), a model of 4D spatial data that f its to the administration system in Indonesia was developed. Visualization of 4D cadastre objects applied in this research is suited to VersionedObject class LADM and presented on the web to represent changes of 3D geometry boundaries over time.Keywords: Cadastre 3D and 4D, VersionedObject, LADM, data presentation, land information system Intisari: Penyajian spasial dan kepemilikan properti 3D mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan dicatat sebagai data historis transaksi, dengan menambahkan dimensi data spasial 3D ke dalam data 4D, yang dikenal sebagai Kadaster 4D. Representasi spasial properti 3D rentan terhadap sengketa ketika bentuk dan dimensi yang mewakili perubahan kepemilikan tidak sesuai dengan kenyataan. Paper ini berfokus pada visualisasi data spasial obyek kadaster 4D dengan menerapkan kelas VersionedObject LADM (ISO 19152:2012). Berdasarkan analisis pada pendaftaran kepemilikan atas satuan rumah susun terkini yang telah diterapkan di Sistem Informasi Tanah Indonesia (dikenal sebagai KKP), telah dikembangkan model data spasial 4D yang sesuai dengan sistem administrasi di Indonesia. Visualisasi objek kadaster 4D yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kelas VersionedObject LADM dan disajikan di web untuk mewakili perubahan batas geometri 3D dari waktu ke waktu.Kata Kunci: Kadaster 3D dan 4D, VersionedObject, LADM, penyajian data, sistem informasi pertanahan

Computer Assisted Mapping (Cam) Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanguna Mendukung Perlindungannya Senthot Sudirman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk merancang (a) sistem pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) indikatif berbasis bentang lahan pertanian dan pemetaan LP2B Aktual berbasis bidang-bidang lahan pertanian secara komputerisasi, dan (b) menggunakan informasi hasil kerja CAM ini untuk merancang sistem perlindungan LP2B. Lokus yang digunakan untuk kepentingan pemetaan LP2B Indikatif adalah Kecamatan Mlati, sedangkan untuk pemetaan LP2B Aktual adalah Desa Nogotirto di Kabupaten Sleman dan Desa Banjararum di Kabupaten Kulonprogo. Data dikumpulkan melalui survei lapangan dan analisis citra satelit, serta analisis peta-peta tematik lain. Data tekstual dianalisis secara komputerisasi menggunakan software Excell dan data spasial dianalisis secara komputerisasi menggunakan software ArcGIS 10.1. Konektivitas antara data tekstual dan data spasial merupakan kunci dalam perancangan CAM ini. Hasil penelitian meliputi (a) CAM yang memuat langkah pemetaan LP2B Indikatif dan LP2B Aktual secara komputerisasi, (b) informasi spasial dan tekstual tentang sebaran dan luas LP2B Indikatif, (c) informasi spasial dan tekstual tentang jumlah bidang, luas bidang, dan sebaran bidang-bidang LP2B Aktual, dan (d) contoh pemanfaatan informasi hasil CAM untuk kepentingan perencanaan dan pembiayaan perlindungan LP2B.Kata kunci: Computer Assisted Mapping, LP2B Indikatif, LP2B Aktual, Perlindungan LP2B.

Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis R Yando Zakaria
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Arizona (2015b) reported that in the last mid-2015, there were lots of local regulation products intended as instruments to recognize the rights of indigenous people. Eventhough 40% of these products contain arrangements of the area, lands and communal forests, in reality, total area that have been effectively possessed by local communities were insignificant. According to Arizona (2015a), this condition occurred because the advocacy agenda trapped by the complexity of the diversity of the subjects and objects of the indigenous rights to be recognized and protected. This article was not about to argue that conclusion. However, this paper believes that the trap of complexity and diversity of the subjects and objects of the recognition of indigenous rights was enabled by three factors. First, the stakeholders within those complexity of definition came from generic concepts; second, failed to approach subjects and objects of the rights as a socio-antrophology reality at field level; and third, this problem was worsen by the stakeholders that barely have a proven instrument in finding sociological-anthropological reality. This article aims to fill those gaps. Keywords : Strategy, Recognition, Indigenous Peoples, socio-anthropologicalIntisari: Arizona (2015b) melaporkan bahwa tengah tahun 2015 lalu ada banyak produk hukum daerah yang dimakudkan sebagai instrument hukum pengakuan hak-hak masyarakat adat. Namun, meski 40% produk hukum daerah itu berisi pengaturan tentang wilayah, tanah dan hutan adat, di tingkat lapangan, total luas yang telah benar-benar efektif dikuasi masyarakat adat relatif sangat sedikit. Menurut Arizona (2015a), hal itu terjadi, antara lain, agenda advokasi terjebak oleh kerumitan keragaman subyek dan obyek hak-hak adat yang akan diakui dan dilindungi. Tulisan ini tak hendak membantah kesimpulan itu. Namun, tulisan ini percaya bahwa jebakan kerumitan keragaman subyek dan obyek pengakuan hak-hak masyarakat adat itu dimungkinkan oleh tiga hal. Pertama, para-pihak terjebak dengan perdebatan definisi dari beberapa konsep yang memang bersifat generik; kedua, alpa mendekati subyek dan obyek hak itu sebagai realitas sosio-antropologis di tingkat lapangan; dan ketiga, masalah ini diperumit oleh para-pihak nyaris tidak memiliki instrument yang teruji dalam menemukan realitas sosiologis-antropologi dimaskud. Tulisan ini disusun untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Kata Kunci: Strategi, Pengakuan, Masyarakat Hukum Adat, sosio-antropologis

PENGADAAN TANAH DAN PROBLEM PERMUKIMAN KEMBALI: SKEMA PEMBERDAYAAN UNTUK PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERDAMPAK Dwi Wulan Pujiriyani
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

One of the trigger for conflict in the case of land acquisition is the idea of resettlement as a form of compensation. Thereare many cases of resettlement that end up with rejection by the society. Resettlement in the case of land acquisition most likelyto be responded as a negative action which related to eviction or expulsion. Furthermore, this paper will reveal the problem ofresettlement in the implementation of land acquisition in Indonesia. This can be related to the model of community empowermentwhich possibly could become a constructive solution to bridge the need of development and the need of persons affected bydevelopment project to protect their rights.This study was conducted due to searching and studying secondary source thatdiscussed about development-induced resettlement. The result shows that resettlement could not only be defined as a physicaldisplacement. Resettlement has to be planned and implemented appropriately so that its effect was not exacerbating the affectedcommunities.Keywords: Land acquisition, compensation, resettlement, empowering

POTRET KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA Widiyanto Widiyanto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 37 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jb.v0i37.149

For the last three years (2010-2013) the conflicts on natural and agrarian resources has taken public attentionbeginning from the Government, Parliement, National Commission on Human Right to Non Governmental Organization as theyfrequently took place. The conflicts, which had been previously latent, later they came into existence.The article talks about theportrait of the agrarian conflicts taking place in Indonesia in general.Keywords: conflicts, agraria, Indonesia, natural resources.

Pola Adaptasi Ekologi Budaya Tiga Komunitas di Jambi Nana Kristiawan
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Pattern of cultural ecological adaptation of the three group of society in Jambi is considered diverse. The background of this study is the occurrence of traditional cultifation practice, known as shifting cultivation, in Jambi. The first purpose of this study is to analyze pattern of adaptation of Talang Mamak, Malay and Javanese community by the existence of industrial economy of rubber plantation. Secondly, this study aims to analyze economic stability in livelihood system of the three community groups. This research use qualitative and quantitative methods. Data collection technique use in-depth interview, observation and survey of livelihood system. The results show that adaptation of cultural ecology of Talang Mamak and Java , even though based on forest ecosystem, but Talang Mamak shows the pattern of hunting and gathering. On the other hand, migrants from Java worked in the forest as loggers. The differences of adaptation method from each community show the process to achieve different stability of livelihood. Livelihood stability of Malay migrants is better than the other two, shown by incomes and degree of resilience that considered as better than the other groups. This condition caused by the adaptability of the households to the environment is higher, specifically on the range of available jobsAbstrak: Pola adaptasi ekologi budaya ketiga komunitas menunjukkan keragaman dalam proses pencarian penghidupan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya budidaya tanam pertanian tradisional atau pertanian ladang berpindah. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk menganalisis pola adaptasi komunitas Talang Mamak, komunitas Melayu dan Pendatang Jawa terhadap sistem ekonomi industrial perkebunan karet. Kedua, Untuk menganalisis tentang stabilitas ekonomi dalam sistem mata pencaharian tiga komunitas. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam, observasi dan survey tentang sistem penghidupan tiga komunitas. Hasilnya menunjukkan bahwa adaptasi ekologi budaya dari Talang Mamak dan Pendatang Jawa sekalipun berbasis pada ekosistem hutan, namun Talang Mamak menunjukkan cara bernafkah hunting and gathering. Di lain pihak, Pendatang Jawa bekerja di hutan sebagai pembalak kayu. Perbedaan cara beradapatasi dari tiap kelompok masyarakat menunjukkan proses menuju kestabilan nafkah yang berbeda. Stabilitas ekonomi rumahtangga Pendatang Melayu dilihat dari struktur pendapatan dan tingkat kelentingannya jauh lebih baik dibandingkan dua kelompok masyarakat yang lain. Hal ini karena daya adaptasi rumah tangga tersebut terhadap lingkungan lebih tinggi terutama dalam ragam pekerjaan yang lebih banyak.

Page 5 of 20 | Total Record : 194

3 4 5 6 7

Filter by Year

2013 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 1 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 2 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 1 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 3 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan (Special Edition) Vol. 5 No. 2 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014) No. 39 (2014) No. 38 (2013) No. 37 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name M. Nazir Salim

Contact Email nazirsalim@stpn.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA