cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satrio Ageng Rihardi
Contact Email
hukum@untidar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hukum@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Literasi Hukum
Published by Universitas Tidar
ISSN : 25980769     EISSN : 25980750     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel ilmiah yang mengedepankan pada nilai-nilai riset dalam mengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 84 Documents
 3   4   5   6   7 
75 TAHUN NEGARA HUKUM: REFLEKSI ATAS UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Udiyo Basuki
Literasi Hukum Vol 4, No 2 (2020): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.457 KB)

Abstract

Negara hukum, pengertiannya secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sesuai prinsip negara hukum yang harus menjamin kepastian, ketertiban dan keadilan maka penegakan hukum wajib diusahakan oleh, terutama pemerintah atau penguasa. Seperti diketahui, hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus ditaati oleh masyarakat dalam melaksanakan interaksi sosial, dan oleh penguasa dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena konsep-konsep, ide-ide dan cita-cita sosial yang melekat secara inheren dalam hukum tersebut merupakan pancaran sistem nilai yang hidup dalam sanubari masyarakat yang bersangkutan. Maka, pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum merupakan keniscayaan yang harus diupayakan dalam sebuah negara hukum, karena kesadaran hukum akan memberi sumbangan signifikan dalam mendukung penegakan hukum
UPAYA PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI INDONESIA DALAM KERANGKA PSMA Winanda Kusuma; Sasmiar Sasmiar; Rosmidah Rosmidah
Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.581 KB)

Abstract

Menjaga kekayaan alam di wilayah kedaulatan dalam laut teritrorial dan hak berdaulat merupakan kewenangan suatu negara terhadap wilayahnya. Kemajuan teknologi dewasa ini telah berkembang jenis-jenis alat penangkapan ikan yang dimaksud untuk mempermudah cara penangkapan dan menghasilkan yang semaksimalkan mungkin, kondisi yang demikian itu apabila tanpa memperhatikan ekologi.   Pemikiran   yang   mengarah   pada   pencegahan   kepunahan   maupun kerusakan lingkungan laut sangat diperlukan disisi lain diperlukan kontrol dalam bentuk pengawasan baik secara sektoral maupun regional. Keadaan geografis Indonesia ditambah potensi perikanan besar telah menumbuhkan gagasan tentang strategi pemberdayaan yang  dikembangkan diantaranya  adalah  meningkatkan posisi tawar nelayan melalui penataan kelompok nelayan, kelembagaan pasar, kelembagaan pelayanan. Strategi tersebut dikembangkan dikembangkan karena berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi pemberantasan penangkanapan ikan ilegal setelah meratifikasi Agreement On Port StateMeasures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian  konseptual dan pendekatan perundang-undangan.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG “DIRUMAHKAN” AKIBAT PANDEMI COVID-19 Mustika Prabaningrum Kusumawati
Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.81 KB)

Abstract

Kehadiran pandemi Covid-19 membuat dunia tersentak. Jutaan nyawa manusia di seluruh dunia telah terenggut dan masih banyak pula pasien Covid-19 berjuang untuk sembuh dari penyakit ini. Berbagai sektor usaha khususnya di Indonesia banyak yang harus berhenti beroperasi akibat terkena dampak pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan nasib pekerja/ buruh ada yang dirumahkan hingga sampai dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh sebab itu, tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi pekerja yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 menjadi sangat  penting. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga, demi menjamin terlaksananya dan memberikan perlindungan terhadap pekerja/ buruh yang harus dirumahkan khususnya yang berkaitan dengan upah maka ditekankan pada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh. Kesepakatan ini sangat penting karena pada kondisi pandemi Covid-19 ini baik pihak pengusaha maupun pihak pekerja/ buruh sama-sama menjadi korban. Dibutuhkan komunikasi dua arah yang baik antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja/ buruh. Hal ini sangat penting untuk dilakukan sebab pandemi Covid-19 ini sangat merugikan kedua belah pihak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DONATION-BASED CROWDFUNDING PADA INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA Jeremias Palito; Enni Soerjati Priowirjanto; Tasya Safiranita Ramli
Literasi Hukum Vol 4, No 2 (2020): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.25 KB)

Abstract

Teknologi pembayaran berkembang dengan pesat. Bank bukan lagi menjadi satu-satunya lembaga pembayaran yang ada. Merupakan financial technology, suatu inovasi dalam bidang finansial yang marak digunakan masyarakat terutama dikarenakan adanya gelombang revolusi industri 4.0. Salah satu bentuk financial technology yang digandrungi masyarakat dalam mencari dana adalah donation-based crowdfunding, yaitu suatu media pembayaran yang mengutamakan pengumpulan dana dari sejumlah banyak kontributor, digunakan untuk menggalang dana kemanusiaan. Namun, platform donation-based crowdfunding terutama yang berbasis sistem elektronik, memiliki kekurangan, di antaranya lemahnya pengaturannya di Indonesia, serta adanya penyelewengan dana terkumpul. Dalam penelitian ini dilakukan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, berspesifikasi deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data studi dokumen. Dengan adanya penelitian ini, instrumen hukum mengenai donation-based crowdfunding berbasis sistem elektronik dapat diketahui sehingga dapat ditelaah prosedur perizinan yang harus dimiliki platform serupa donation-based crowdfunding, meminimalisir terjadinya penyelewengan dana, serta agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan platform financial technology di Indonesia
RELASI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR Allan Fatchan Gani Wardhana; Muhamad Saleh; Ahmad Ilham Wibowo
Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.594 KB)

Abstract

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi pilihan hukum yang dipilih oleh Pemerintah untuk mengatasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun, dalam pengaturannya, terdapat ketidaksingkronan corak hubungan pusat dan daerah antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang bersifat sentralistik dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat desentralistik. Penelitian ini fokus mengkaji 2 (dua) permasalahan, pertama, bagaimana relasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar?;dan kedua, bagaimana pengaturan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ke depan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Terdapat 2 (dua) hasil dalam penelitian ini. Pertama, penempatan PSBB sebagai urusan pemerintahan bidang kesehatan menimbulkan masalah pada aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah seperti di Indonesia. Kedua, perlu ada pengaturan terkait penetapan PSBB yang mencerminkan otonomi daerah. Menteri Kesehatan tetap memegang kewenangan menetapkan PSBB. Sedangkan, terdapat dua model Pengusulan PSBB yakni, (1) pengusulan PSBB terhadap penanganan Covid-19 lebih tepat diusulkan oleh Gugus Tugas/Satuan Tugas Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah namun juga berisi DPRD sehingga mencerminkan keterwakilan unsur-unsur di daerah;dan (2) dalam hal Presiden tidak membentuk Gugus Tugas/Satuan Tugas Daerah, maka pengusulan PSBB dilakukan oleh kepala daerah dengan persetujuan bersama DPRD, setelah berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri
KUALITAS PEMBUKTIAN PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK Triantono Triantono
Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.174 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan diskripsi analitis tentang  kualitas pembuktian pada persidangan perkara pidana secara elektronik. Persidangan pidana secara elektronik menjadi terobosan ditengah upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Secara yuridis formal pengaturan terkait dengan persidangan perkara pidana dimasa pandemi melandaskan diri pada PERMA RI No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Terdapat 3 (tiga) rumusan  masalah dalam penelitian ini: pertama, bagaimana konstruksi yuridis persidangan pidana secara elektronik; Kedua, hal-hal apa saja yang menjadi masalah krusial dalam persidangan pidan elektronik; Ketiga, bagaimana kualitas pembuktian dari persidangan pidana secara elektronik. Jenis penlitian ini adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan bahan-bahan pustaka baik yang termasuk bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara diskriprif kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukan bawa secara konstruksi yuridis pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik merupakan bentuk persidangan yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan dilakukannya persidangan melalui forum pengadilan secara langsung. Dalam kondisi tersebut terdapat pergeseran tentang konsep dan prinsip didalam KUHAP diantaranya tentang forum persidangan melalui media elektronik, kehadiran terdakwa/saksi dan proses pembuktian yang dilaksanakan tidak melalui forum langsung (tatap muka) didepan majelis hakim di muka Pengadilan. Masih terdapat problem krusial yang berpengaruh terhadap pelaksanaan persidangan dan kualitas pembuktian berdasarkan prinsip doe process of law, yaitu persoalan teknis, sarana-prasarana, kesiapan sumber daya manusia, kemanan cyber, dan problem koordinasi. Menjaga kualitas pembuktian persidangan elektronik berarti menjamin dan memastikan adanya persidangan yang transparan dan akuntabel dengan meminimisir seluruh resiko serta problem krusial khususnya pada proses pembuktian
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI PASCA DICABUT IZIN USAHA DITINJAU DARI KETENTUAN ASURANSI Bianca Latanya; Nyulistiowati Suryanti; Aam Suryamah
Literasi Hukum Vol 4, No 2 (2020): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.298 KB)

Abstract

Perusahaan Asuransi sebagai pihak yang berupaya untuk meminimalisasi risiko yang akan terjadi harus berpedoman pada prinsip usaha sehat yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan asuransi yang tidak berpedoman pada prinsip tersebut sehingga dapat dijatuhkan sanksi yang salah satunya berupa pencabutan izin usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK terhadap Perusahaan Asuransi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi pasca dicabut izin usaha oleh OJK. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menitikberatkan pada data kepustakaan untuk mengkaji permasalahan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pencabutan izin usaha merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat diberikan oleh OJK terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah. Terdapat ketidak-konsistenan OJK dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi pencabutan izin usaha terhadap Perusahaan Asuransi seperti pada kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang justru mengakibatkan kerugian. Atas dasar tersebut, maka Perusahaan Asuransi perlu untuk memperoleh perlindungan hukum berupa kepastian hukum agar permasalahan yang serupa tidak terulang kembali. Perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif
SATGAS SABER PUNGLI DALAM PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Niken Wahyuning Retno Mumpuni; Andi M.A. Makkasau
Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.435 KB)

Abstract

Pungutan liar erat kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik dalam hal melakukan pelayanan.Sejumlah instansi atau lembaga pengawas telah terbentuk, namun budaya pungli tidak kunjung bisa dihilangkan.Laporan Pungutan Liar di DIY paling banyak di bidang pendidikan dan pertanahan. Kemudian pada tahunn 2016 berdasarkan pada Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentag Saber Pungli, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) DIY.Peran utama Satgas Saber Pungli diantaranya sebagai intelejen, penindakan, pencegahan dan yustisi serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden.Khusus di wilayah Provinsi DIY, dibentuknya satuan tugas saber pungli sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif), sehingga mencegah bentuk-bentuk pungutan liar yang terjadi pada internal instansi pemerintahan. Pendidikan Antikorupsi sejak dini yang ditanamkan dalam pendidikan formal, selain itu dibentuk satgas pada setiap kabupaten untuk mengawasi, mengontrol, serta mencegah praktek-praktek pungutan liar menjadi Provinsi DIY lebih preventif. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis sejauh mana kedudukan Satgas Saber Pungli, serta mengelaborasi penanggulangan pungutan liar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah dengan bahan-bahan hukum lain yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian ini kedudukan Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli menjadi salah satu legal standing bahwa pungli adalah suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana yang patut diberantas, namun muncul kekhawatiran terjadinya tumpang tindih  antara badan atau lembaga pemerintahan. Selain itu, penanggulangan pungutan liar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan upaya preventif dan upaya represif. Simpulan belum diatur secara khusus namun sudah diatur secara tersirat dalam KUHP dan Undang-Undang, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Khusus di wilayah Provinsi DIY, dibentuknya satuan tugas saber pungli sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif), sehingga mencegah bentuk-bentuk pungutan liar yang terjadi pada internal instansi pemerintahan, dan bilamana ada temuan maka akan dilakukan upaya represif
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP PASAL 27 UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 Ahmad Khairun Hamrany
Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.721 KB)

Abstract

Munculnya Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020 sempat menjadi polemik mengingat banyaknya pendapat yang mengarahkan bahwa penerapan pasal ini adalah pelanggaran terhadap prinsip equality before the law atau kesamaam didepan hukum sebagaimana telah diatur dalam konstitusi UUD 1945, Bahkan pasal ini dituding sebagai salah satu bentuk pelegalan korupsi. Akibatnya masyarakat tidak terlindungi dan tidak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum. Penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan dan konseptual ini telah menemukan bahwa lahirnya pasal ini semata-mata untuk memberi kesempatan kepada penyelenggara pemerintah bekerja dengan tenang tanpa khawatir di masa pandemi seperti saat ini. Selain itu, muatan pasal tersebut bukanlah muatan materi baru mengingat sebelum-sebelumnya telah ada materi undang-undang yang memuat materi semakna dengan materi pasal dimaksud serta tidak menghapus atau menegasikan kewenangan dari para penegak hukum untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kata kunci dari pasal ini terletak pada dilaksanakannya tugas dan kewenangan pejabat pemerintahan dengan itikad baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga ketika terjadi pelanggaran peraturan perundangan ataupun penyalahgunaan kewenangan maka tetap dapat diproses dan diukur melalui pengujian, baik melalui lembaga/instansi pemerintahan seperti upaya administratif maupun lembaga peradilan, baik perdata maupun pidana, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara. Kesimpulannya pasal ini telah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara, dimana warga negara dapat berpartisipasi dan tetap dapat melakukan pengujian, baik melalui lembaga/instansi pemerintahan maupun lembaga peradilan, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara
ANALISIS YURIDIS KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PEMBANGUNAN NASIONAL Rr Yunita Puspandari; Fathiya Nabila; Abdul Aziz
Literasi Hukum Vol 4, No 2 (2020): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.625 KB)

Abstract

Setelah dikeluarkannya SEMA (Surat Edaran Makamah Agung) pada tahun 1963 yang mengesampingkan pasal 108 s.d 110 kitab undang-undang hukum perdata (BW) bahwa perempuan atau istri telah cakap melakukan hukum dan dianggap sebagai subjek hukum. Hal tersebut menjadi salah satu bukti adanya kesetaraan gender. Melalui Inpres No 9 Tahun 2000 menjelaskan kesetaraan gender sebagai hal yang utama untuk mendukung pembangunan.nasional. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pengetahuan tentang peran kesetaraan gender dalam pembangunan  nasiona, serta pengetahuan tentang kesetaraan gender dalam perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut secara deskriptif kualitatif. Dalam penulisan ini penulis mendapatkan hasil bahwa, kesetaraan gender sangat berkaitan dengan pembangunan disuatu negara. Kesetaraan gender mempengaruhi aspek moralitas dan aspek keadilan sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu penulis juga melakukan perbandingan kesetaraan gender dalam hukum perdata dan hukum islam. Dalam hukum perdata kedudukan suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam melakukan perbuataan hukum. sedangkan dalam hukum islam kedudukan suami dan istri mempunyai kedudukan sama dan dibedakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal ketakwaan kepada Allah

Page 5 of 9 | Total Record : 84

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM Vol 6, No 2 (2022): LITERASI HUKUM Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum Vol 4, No 2 (2020): Literasi Hukum Vol 4, No 1 (2020): Literasi Hukum Vol 3, No 2 (2019): Literasi Hukum Vol 3, No 1 (2019): Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM Vol 2, No 1 (2018): LITERASI HUKUM Vol 1, No 1 (2017): Literasi Hukum More Issue