Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

gakkum
Website

Published by Universitas Medan Area

ISSN : 2355987X EISSN : 2622061X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law

Arjuna Subject : -

Articles 234 Documents

1 2 3 4 5

STATUS KERUGIAN BISNIS PERSEROAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Lubis, Anggreni Atmei
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atausebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yangberasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. PT. Merpati Nusantara Airlines (PT.MNA)merupakan BUMN yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero) yang modalnya terbagiatas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnyadimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.Terhadap BUMN yang berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana terdapat dalam Undang-UndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Hal ini telah diatur dalam Pasal11 jo Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta penjelasannya. Dengandemikian, segala peraturan yang berlaku terhadap perseroan terbatas berlaku juga bagiBUMN yang berbentuk Persero selama tidak diatur oleh UU BUMN.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridisnormatif, yaitu penelitian hukum yang mendasarkan kajiannya pada peraturanperundang-undangan yang ada. Terdapat pemeriksaan dokumen yang berupaperaturan perundang-undangan yang terkait dalam Putusan No.36/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., dan selanjutnya dianalisis dengan fakta-faktayang terdapat dalam persidangan, dihubungkan dengan peraturan perundangundanganyang berkenaan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakandengan teknik studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan wawancara.Dari hasil penelitian diketahui, bahwa adanya perluasan arti unsurMelawan Hukum Materil yang mengartikan kewajiban untuk bertindak hati-hatidalam menjalankan suatu perusahaan serta memegang prinsip Good CorporateGovernance pada Putusan No. 36/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., hal ini tidaksesuai dengan unsur Melawan Hukum Materil seperti yang termuat di dalamPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Selain itu, alasan-alasan yangdapat dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi atasPutusan No. 36/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, dengan terdakwa Hotasi Nababan,dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, adalah alasanpada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu mengenai suatu peraturan hukum yangtidak diterapkan atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

PENERAPAN ALASAN PEMAAF DAN PEMBENAR TIDAK DAPAT DILAKSANAKANNYA SUATU PRESTASI OLEH DEBITOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN Lubis, Elvi Zahara
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Alasan pembenar dan pemaaf dalam suatu perjanjian yang memberikan alasankepada debitor untuk tidak memberikan penggantian biaya rugi dan bungadalam hal debitor tidak dapat memenuhi prestasinya . Namun deditordiwajibkan untuk menyelesaikan prestasinya.

Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Formil dan Materil UU No 37 Tahun 2004 terhadap Perkara Kepailitan pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga Medan Sari, Dinda Agita; Zahara, Elvi
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Juridical Issues Against Formality and Material Requirements From Uu No. 37 of 2004 Against Bankruptcy Cases of Decision Number 09 / Pdt.Sus-Pkpu / 2015 / Pn.Niaga MedanThis thesis is basically about what are the formal requirements and material requirements of Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy cases and relating them to the bankruptcy case of PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel. The proposed discussion is the regulation of bankruptcy law in Indonesia, with debt restructuring and the postponement of bankruptcy debt payment obligations, as well as the legal consequences of the bankruptcy decision of PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel. To discuss these problems, the primary legal material research is carried out, namely the material that is binding because it is issued by the Government, among others: statutory regulations, court decisions and treaties, the second is secondary legal material, namely materials which discuss primary material, between Other: books, articles, research reports, as well as various other scientific papers and all three tertiary legal materials, namely materials that support primary and secondary materials, among others: internet and others and conduct field research in the Medan Commercial Court

PARTISIPASI UMAT KRISTEN DALAM PENEGAKAN HUKUM James, James
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Indonesian nation is a country with law principle based, therefore all components availableinside. In automatically, is shall be oriented in law enforcement in practical in this case includingall Christian people in community of Indonesia, and encourage them to know it well, then invitethem at all to take participation when need to enforce the law around them. It is acknowledgedthat there are many things that can be done as loyal community in take participation all lawenforcement in nation, such as all people in community should obey the law in order, for neverbroke the laws and set away from legal practices. The importance things also every body isencouraged to contribute n many positively for the law may interact to social well and runsmoothly.

Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Putusan Nomor : 706/Pdt.G/2012/PN.Medan Simatupang, Binka Lg; Siregar, Taufik
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Juridical Review Due to Divorce Against Gono-Gini Property Distribution According to the Civil Code on Decision Number: 706/Pdt.G/2012/PN.MedanThe main goal of humans in slimming is to form a harmonious household. Based on the marriage law number 1 of 1974, marriage is a birth bond between a man and a woman as a husband with a family (household) goal that is pleasant or eternal through the Almighty Godhead. If the divorce occurs indoors, the household can be described as having a result of the person in dispute in the household, where during the marriage, the household that has assets or in everyday language in Indonesia is said to be a "gono-gini" property. In this study, the research engineers are normative juridical, namely research aimed at examining or norms in positive law. The characteristics of this research are analytical descriptive, which is uniquely from the facts to determine something that happened. The purpose of this study was to find out the implementation of the sharing of shared assets and to find out the obstacles to the distribution of shared assets. In addition, in the Compilation of Islamic Law, the distribution of shared assets is also regulated in KHPerdata.

HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM Rahmadani, Gema
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa).Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah dilarang dilakukan dengan larangan tegasdimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat. Sedangkan yang halaladalah apa saja yang dihalalkan (dibolehkan) oleh Allah, dan yang haram adalah apa saja yangdilarangNya. Sedangkan yang tidak disebutkan (halal atau haramnya) hukumnya diampuni.

Analisis Yuridis Perjanjian Usaha Waralaba Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasution, Rina Suryana
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha waralaba dan karakteristik bisnis waralaba, sehubungan dengan menjamurnya bisnis waralaba di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bisnis waralaba masih belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu usaha yang lebih menguntungkan dan relatif membutuhkan lebih sedikit modal dibandingkan jika harus memulai bisnis baru. Bisnis waralaba ini dapat segera dijalankan setelah disepakatinya perjanjian antara pihak pemilik hak waralaba dengan pemegang hak waralaba, dengan hak dan kewajiban tertentu yang diemban oleh masing-masing pihak, dengan berpedoman pada syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Namun selain peraturan dasar perjanjian tersebut, peraturan perundang-undangan spesifik yang disediakan oleh Pemerintah sebagai payung hukum bagi berkembangnya bisnis waralaba ini masih relatif kurang memadai, sehingga banyak pengusaha yang masih merasa “takut” untuk memulai bisnis semacam ini, dan lebih memilih mengembangkan bisnisnya sendiri.

Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam Perkawinan Ritonga, Deby Syahputri; Daulay, Agus Salim
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 4, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Juridical review Against Infertility Caused Divorce Wife In MarriageMany people crave marriage, both men and women. A married couple who are not harmonious because they cannot be trusted from marriage with divorce. This study uses a type of normative legal research, a scientific research procedure to find truth based on legal scientific logic from the normative side. The characteristics of this research are descriptive, namely research carried out with the main objective, objectively determining objectives. The technique of collecting data in it is by collecting legal materials consisting of basic materials, legal materials and non-legal materials. Children in a family are very helpful if there is no family that can produce offspring, nor is there a family with a divorce caused by one party. Various reasons can be used as reasons for divorce, one of which is a continuous disp

IMPLEMENTASI TUKAR MENUKAR DALAM PERJANJIAN MENURUT KUHPERDATA Parluhutan, Parluhutan
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Perjanjian tukar menukar adalah perjanjian timbal balik (Bilateralenitrael) maksudnya suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajibankeada kedua belah pihak.Perjanjian tukar menukar diatas dalam pasal 1541sampai dengan pasal 1546 KUH pendata. Perjanjian tukar menukar bersifatkonsensual yakni perikatan telah terjadi pada saat tercapainya kata sepakatantara pihak – pihak yang membuat perjanjian dengan kata lain perjanjian itusudah sah dan mempunyai kekuatan hukum atau akibat hukum sejak saattercapainya kata sepakat antara pihak – pihak mengenai pokok perjanjian. Akantetapi perjanjian yang dibuat pihak – pihak itu baru dalam taraf menimbulkanhak dan kewajiban saja, belum menindahkan hak milik (Ownership)hak milikbaru berpindah setelah dilakukan penyerahan (levering).

Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat Rangkuti, Afifa
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Dalam praktek kehidupan bernegara sejak masa awal kemerdekaan hingga hari ini, ternyata pemahaman demokrasi saat ini di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang berbeda satu dengan lainnya. Sejak era reformasi, ada perubahan politik yang signifikan di Indonesia. Melihat implementasi demokrasi di era reformasi ini sering disebut sebagai masa-masa euforia kebebasan, kita harus jujur dan rela merupakan cara untuk mengembangkan demokrasi kita yang tidak sehat, sehingga konsep demokrasi yang berulang kali kita kembangkan itu dapat meningkatkan situasi dan segera membawa bangsa ini keluar Dari krisis multidimensi yang terjadi, bahkan ada tanda-tanda semakin memperburuk situasi. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan demokrasi adalah QS.Ali Imran 159. Sementara di dalam Al Qur'an membahas musyawarah di QS.Ash-Shuraa: 38. Diskusi tentang konsep demokrasi pada akhirnya menuntun umat Islam untuk bergerak maju dan mengimplementasikan garis besar Qur'an dan Sunnah Nabi dan praktek masyarakat yang ada di zaman Nabi dan Sahabat-Sahabatnya. Penggalian demokrasi itu penting dan relevan karena dalam Al Qur'an dan kehidupan Nabi dan Muslim sebelum kita ada dalam kehidupan masyarakat yang adil, beradab dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sosial di Indonesia.

Page 1 of 24 | Total Record : 234

1 2 3 4 5

Filter by Year

2014 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 10 No. 1 (2023): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol. 9 No. 2 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol. 9 No. 1 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 9, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 8, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol 8, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 7, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol 7, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 6, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER Vol 5, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 5, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 4, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 4, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Agung Suharyanto

Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jiph@uma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Agung Suharyanto

Contact Email agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jiph@uma.ac.id

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Agung Suharyanto

Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jiph@uma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA