Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law
Articles
234 Documents
<![CDATA[Diversi Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Polres Stabat , Kejaksaan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Stabat) ]]>
<![CDATA[Irma Fatmawati]]>;
<![CDATA[Lidya Rahmadani Hasibuan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v3i1.1893
<![CDATA[Anak sebagai generasi penerus bangsa kadangkala tidak dapat menghindar dari pengaruh lingkungan berupa faktor-faktor sosial yang mengakibatkan seorang anakmelakukan tindak pidana yang dapat merugikan banyak pihak. Anak yang melakukanpelanggaran hukum atau tindak kriminal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luardirinya. Oleh sebab itu haruslah dijadikan pertimbangan jika seorang anak pelaku tindakpidana bukanlah semata-mata pihak yang harus dihukum dengan proses peradilan.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam hal ini belummengatur tentang konsep restorative justice dan diversi dalam Pengadilan Anak. Konseprestorative justice dan diversi merupakan konsep yang memberikan perlindungan danasas kepentingan yang terbaik bagi anak. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara substantiftelah mengatur konsep restorative justice dan diversi untuk anak yang berhadapan denganhukum. Dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa penegakhukum wajiban melakukan diversi dengan pendekatan restorative justice terhadap anakyang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu penelitian ini menitik beratkan padaproses peradilan pidana anak oleh para penegak hukum sebagaimana diamanatkan olehUU No. 11 Tahun 2012. Penegak hukum yang menjadi sasaran sekaligus menjadi lokasipenelitian adalah Polres Stabat, Kejaksaan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Stabat.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan ]]>
<![CDATA[M. Teguh Pulungan]]>;
<![CDATA[Muazzul Muazzul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v4i2.1959
<![CDATA[Legal Review of Transition of Land Rights Through The Gift Agreement Under HandsAbstractThe aim of research is basically about what the legal consequences of the transfer of land rights are through the underhanded pawning agreement and the application of the law to the transfer of land rights through a pawn agreement under the hand. To discuss these issues, research is carried out in the literature and by carrying out case studies on the decisions of civil cases no. 13 / PDT.G / 2011 / PN-LP. A scientific study can be believed to be true if it is arranged with the right method. Arrangement of liens on the building land is contained in customary law, as well as liens for agricultural land regulated also by customary law, except for the return and redemption of land regulated by article 7 of Law No. 56 Prp 1960. Withdrawal of conclusions based on the results of the study of the case is the regulation of liens on the building land contained in customary law, as well as liens for agricultural land regulated also by customary law, except for the return and redemption of land. ]]>
<![CDATA[KETERKAITAN ANTARA PERIZINAN PABRIK KELAPA SAWIT PT. PERMATA HIJAU SAWIT DENGAN PENGELOLAAN LIMBAH DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Fajar Khaifi Rizki]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v2i1.1863
<![CDATA[Pasal 67 UUPPLH, bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarianfungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup. Dalam praktiknya terdapat banyak perusahaan-perusahaan yangmelakukan aktivitasnya menghasilkan limbah dan salah satunya adalah limbah B3.Dari hasil penelitian Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011dan 2012 terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan limbah B3 di ProvinsiSumatera Utara antara lain adalah rumah sakit, perusahaan industri kimia danpabrik kelapa sawit. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji ketentuan yangberhubungan dengan perizinan terhadap pabrik kelapa sawit. Dalam upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakanlingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3, maka kepada perusahaanperusahaantersebut diwajibkan untuk memperoleh izin lingkungan. Sebagaimanadalam Pasal 1 butir 35 UUPPLH, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepadasetiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKLUPLdalamrangkaperlindungandanpengelolaanlingkunganhidupsebagaiprasyaratuntukmemperolehizinusahadan/ataukegiatan.Sebagai salah satu persyaratan yang wajib dilakukan oleh perusahaan adalahizin lingkungan. Terutama dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan olehperusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah dimana terdapat 5 (lima)kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang terwujud dalam bentukperizinan yaitu perizinan penyimpanan, perizinan pengumpulan, perizinanpengangkutan, perizinan pemanfaatan, dan perizinan pengolahan limbah B3. Namundalam praktik dan penerapan telah menimbulkan permasalahan. PT. Permata Hijau Sawit yang bergerak dalam bidang industri pengelolaankelapa sawit yang beralokasi di Jalan Lintas Sibuhuan-Sosa, Desa Mananti,Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara. Dankemudian PT. Permata Hijau Sawit ini berkantor di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 107Medan 20154 Indonesia yang telah melakukan usahanya sejak tahun 2008 dan telahmelakukan penyusunan dokumen UKL dan UPL ini sesuai dengan format KeputusanMenteri Negara Lingkungan Hidup No. 86/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.]]>
<![CDATA[Pengurusan Piutang Negara Pada Kementerian/Lembaga Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Pada KPKNL Medan) ]]>
<![CDATA[Novida Helen Bariang]]>;
<![CDATA[Dani Sintara]]>;
<![CDATA[Halimatul Maryani]]>;
<![CDATA[Adawiyah Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 9, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v9i1.6454
<![CDATA[This study aims to find out the problems that often occur for the Committee for State Receivable Affairs (PUPN) in carrying out their duties assisted by the Directorate General of State Assets (DJKN). DJKN carries out collection of receivables based on Minister of Finance Regulation (PMK) Number 240 of 2016 concerning the management of state receivables. DJKN is entrusted with the authority by PUPN to collect uncollectible state receivables. Collection of state receivables by DJKN in order to collect state rights and return them to the state. This study uses normative legal research that is descriptive analytical based on a case approach which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that in essence there is a need for transparency of procedures from DJKN in collecting state receivables. DJKN delegates this authority to the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) as the executor of the management of state receivables in accordance with PMK Number 240 of 2016, in the management of receivables, it is necessary to analyze the aspects of civil law]]>
<![CDATA[Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015) ]]>
<![CDATA[Hendra Adiwijaya]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 9, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v9i1.6844
<![CDATA[This study aims to find out how the application of the prudential banking principle is included in disbursing the funds of customers who have died. The Supreme Court's decision Number 1050 K/Pdt/2015 is a decision from a civil dispute over a lawsuit against the law from several legal heirs because the customer's funds have been disbursed to a third party who is not the heir of the deceased customer. The research method used in this research is normative research that uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The data collection used in this research is library research, which is then analyzed qualitatively and conclusions are drawn using the deductive method. The results of the study explain that the Bank applies the precautionary principle in disbursing funds from customers who have died based on the Standard Operating Procedures (SOP) of the bank. The responsibility of the bank for failure to apply the prudential principle of the bank in disbursing the funds of a deceased customer, namely by compensating or returning the funds that have been sought to third parties who are not his heirs to the real heirs based on evidence that the attached documents are in accordance with the regulations. legislation]]>
<![CDATA[Model Mediasi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum di Kabupaten Pelalawan ]]>
<![CDATA[Dasrol Dasrol]]>;
<![CDATA[Riska Fitriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 9, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v9i1.6697
<![CDATA[This article aims to discuss the condition of one area in Riau Province that is still implementing legal cases' settlement using customary law with the mediation method, namely Pelalawan Regency. The problem of this research is finding out how ninik mamak and traditional leaders are mediators in resolving legal cases in each sub-district or village in Pelalawan Regency. In order to approach this problem solving, a sociological legal research theory reference is used and then analyzed qualitatively. In collecting data, apart from interviews and literature studies, it is also obtained by involving local indigenous community leaders. This study indicates that ninik mamak or traditional leaders as representatives of indigenous peoples have an important role, namely as mediators and are obliged to resolve legal cases that occur in the community, especially in Pelalawan Regency. Therefore, it is hoped that this article can provide a new perspective for law enforcement officers in overcoming the many cases that cannot be resolved by the judicial subsystem and the overcapacity of correctional institutions throughout Indonesia]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Saham dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PT.Mdn) ]]>
<![CDATA[Tri Yuwandani Hayuningtyas]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Budiman Ginting]]>;
<![CDATA[M Ekaputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 9, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v9i1.7018
<![CDATA[This study aims to determine the purpose of establishing a Limited Liability Company, namely to limit the owner's liability in the event of a financial loss. Shareholders are only responsible for the amount of shares they own. However, the development of piercing the corporate veil, the limitation of liability can be penetrated, for example due to fraud, inadequate capital, failure to fulfill the formalities of company establishment, and abuse of power in a company due to the domination of one or more shareholders. This study uses a normative legal research method that is descriptive analytical. The results of the study indicate that the liability of the beneficial owner for tax crimes based on a study of the Medan High Court Decision No. 66/Pid.Sus/2018/PT.Mdn was declared legally and convincingly guilty of committing a crime in the taxation sector in Article 39 paragraph (1) letter c in conjunction with Article 43 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2000 concerning Second Amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures. Regarding the imprisonment substitute sentence, it is not regulated in the KUP Law as lex specialis nor in the Criminal Code as lex generalis. The imposition of a fine that can be replaced with a substitute sentence for imprisonment in this decision basically gives the defendant a choice, whether he wants to pay a fine or undergo a substitute sentence in the form of imprisonment ]]>
<![CDATA[Menggagas “Sister City for Smart City” sebagai Optimalisasi Peran Hukum Internasional di Gorontalo ]]>
<![CDATA[Mellisa Towadi]]>;
<![CDATA[Waode Mustika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 9, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v9i1.7148
<![CDATA[This study aims to provide policy recommendations in the legal context regarding regional needs for integrative problems so that the flexibility to open access to international cooperation is not only to promote regional potential but can empower that potential for sustainable development. The article was compiled using a juridical normative method supported by field data relating to the existing conditions in Gorontalo in terms of developing international law in the region, namely optimizing the role of the region in international relations as a consequence of the Regulation of the Minister of Foreign Affairs Number 3 of 2019 concerning General Guidelines for Foreign Relations by Local government. The results of the study indicate that strengthening diplomacy is part of the Gorontalo provincial government's efforts to get to know the personal identity of the region (regency and city) both in the context of local excellence and globally competent regional advantages and can even build future-oriented international relations. Sister cities or twin cities in the Gorontalo government will be one way to strengthen foreign diplomatic relations through international cooperation mechanisms that can enable the Gorontalo provincial government, both district and city, to play a strategic role to take advantage of the inter-governments/inter-federation state network. in other countries in order to realize the vision of good governance and the vision of a sustainable smart governance/smart city]]>
<![CDATA[Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara ]]>
<![CDATA[Tengku Keizerina Devi Azwar]]>;
<![CDATA[Utary Maharany Barus]]>;
<![CDATA[Yefrizawati Yefrizawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 9, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v9i1.5781
<![CDATA[This study aims to find out the essence of the importance of recording marriages in Muslim communities in Kampung Nangka Village, North Binjai. As mandated by Article 1 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage that marriage is an inner and outer bond of a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on God Almighty. One of the most important things to do is register the marriage. The fact is that in the community, especially in remote areas, marriage registration in official state documents is rarely done. This research is a normative legal research with analytical descriptive nature by using a literature approach and a field approach. Analysis of the data obtained in this study was carried out qualitatively. The results of the study indicate that the problem of the lack of marriage registration is caused by several factors, such as the lack of knowledge of some people to the laws and regulations regarding marriage, both from the Islamic legal aspect and the positive legal aspect, the existence of some people who still carry out unregistered marriages for various reasons. This can prevent problems that can harm one party if the marriage is not recorded. Many people do not understand the importance of registering marriages that have been carried out and the consequences because marriages are not registered]]>
<![CDATA[Perspektif Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaitan Perjanjian Eksteradisi Indonesia dan Singapore ]]>
<![CDATA[Pandri Zulfikar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 9, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v9i1.6682
<![CDATA[This article aims to find the relationship between the authority of the results of the Supreme Audit Agency's examination of the types of audits. Audits with a Specific Purpose are carried out as a follow-up to financial audits and audits because it is suspected that there is a criminal element in financial actions or the performance of agencies that have been examined, prosecuted and decided which have permanent legal force ( inkracht van gewijds) while the Convicted fled the country. The problem is how the duties and authorities of the State Audit Board are related to the Extradition Treaty of the Republic of Indonesia with the State of Singapore and what is the effectiveness of the Extradition Agreement of the Republic of Indonesia with the State of Singapore. The type of research used is qualitative with the type of normative research. Legal materials are analyzed qualitatively by explaining theories, logical principles to obtain scientific results that are descriptive. The results show that the Extradition Treaty of the Republic of Indonesia and the State of Singapore was signed by the Extradition Treaty of Indonesia and Singapore, aiming to prevent and eradicate transnational criminal acts, such as corruption. by the requesting State for prosecution or trial or execution of sentences for extraditable offenses]]>
