Articles
88 Documents
<![CDATA[PENELANTARAN HAK-HAK ANAK AKIBAT PERNIKAHAN PADA USIA DINI ]]>
<![CDATA[Januar Januar]]>
<![CDATA[ HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 1, No 1 (2017): Januari-Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.424 KB)
|
DOI: 10.30983/jh.v1i1.243
<![CDATA[The aims of child protection is enable children to grow and develop optimally. The responsibility and protection of the children lies on their parents. Therefore, the parents are the spearhead of child protection as stated in the Law on Human Rights (pasal 26 paragraph 2). There are many crime in children such as child sexual violence and malnutrition. Moreover, children also get violence from parents and people closest. In other case, children are forced to earn money eventhough they should go to school. One causal factor influencing is the lack of knowledge from their parents and the readiness of the financial. In addition, this condition is often experienced by families from early-age marriage. Perlindungan terhadap anak bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tanggung jawab dan perlindungan anak terletak pada orang tua, maka orang tualah yang menjadi ujung tombak perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia pasa 26 ayat 2. Banyak terjadi kasus penelantaran hak-hak anak seperti kasus kekerasan seksual anak juga sering dijadikan ekspose ekonomi keluarga seharusnya anak bersekolah akan tetapi anak harus dibebani untuk mencari nafkah keluarga, anak memperoleh tindakan kekerasan dari orang tua serta orang terdekat, tidak terpenuhinya kesehatan dan gizi yang baik. Kondisi seperti ini terjadi salah satunya karena bekal pengetahuan dari orang tuanya yang kurang serta kesiapan dari material yang belum ada. Kondisi ini sering dialami oleh keluarga dari pasangan yang menikah pada usia dini.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN WANITA DAN TANAH ADAT MINANG ]]>
<![CDATA[Azima Azima]]>
<![CDATA[ HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.396 KB)
|
DOI: 10.30983/jh.v2i2.773
<![CDATA[In the Minang community, women are considered as holders of trust and all decisions related to the use of their typical land are still dependent on the decisions of the adat leaders. In another sense, a woman is justified in possessing but the property given to her is pregnant soon (Norhalim Ibrahim 2005). Indigenous women will be grouped with land ownership but in terms of power and rights to land still controlled by traditional leaders. The lack of power in the context of managing and using customary land has led to various issues that have touched indigenous lands. The issue is the issue of customary land that is not cultivated and has become widespread. Therefore, this study aims to examine how indigenous women become hindered as a result of the boundaries held by them. Therefore, in-depth interviews with customary land owners in the study area were conducted. The study found that there were a number of obstacles that hindered efforts to capture indigenous women. Because of the allocation of Enakmen Chapter 215 customary land, conflicts between trustees and tribes, it is difficult to obtain credit facilities and the location of customary land. This situation eventually pushed to the limits of efforts to wake up the economy of women. The lack of power resulting from limited property rights makes the economic empowerment of indigenous women not easy to handle. Thus some changes in the context of traditional leadership must need to think about the relevance of ownership that is more utilizing the owner, but in the same period it does not conflict with the existence of the Minang ethnic and ethnic groups.Dalam masyarakat Minang wanita dianggap sebagai pemegang amanah dan segala keputusan berkait dengan urusan pemakaian tanah khasnya masih lagi tergantung kepada keputusan pemimpin adat. Dalam erti lain, seseorang wanita itu dibenarkan memiliki tetapi hakmilik yang diberikan kepadanya adalah hamilik terhad (Norhalim Ibrahim 2005). Wanita adat akan diompokkan dengan pemilikan tanah tetapi dari segi kuasa dan hak terhadap tanah masih dikuasai oleh pemimpin adat. Ketiadaan kuasa dalam konteks mengurus dan memakai tanah adat menyebabkan timbul pelbagai isu yang menyentuh tanah adat. Antaranya adalah isu tanah adat yang tidak diusahakan dan menjadi terbiar. Oleh yang demikian kajian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pemerkasaan wanita adat menjadi terhalang akibat daripada sekatan pegangan yang dimiliki oleh mereka. Oleh itu indepth interview dengan pemilik tanah adat di kawasan kajian dilakukan. Dapatan kajian mendapati terdapat beberapa halangan yang menghalang usaha untuk memperkasakan wanita adat. Antaranya peruntukan tanah adat Enakmen Bab 215, konflik antara pemegang amanah dan keberadaan suku, kesukaran mendapatkan kemudahan kredit dan lokasi tanah adat. Keadaan ini akhirnya mendorong kepada batasan terhadap usaha membangunkan ekonomi wanita. Ketiadaan kuasa akibat daripada hak milik yang terhad menjadikan usaha pemberdayaan ekonomi wanita adat menjadi tidak mudah untuk ditangani. Oleh demikian beberapa perubahan dalam konteks kepimpinan adat harus perlu memikirkan kerelevanan pemilikan yang lebih memanfaatkan pemilik namun dalam masa yang sama tidak mempertikaian keberadaan suku dan etnik minang. Keywords: Indigenous women, empowerment, ownership of land, land ownership and pregnancy]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HAK-HAK PEREMPUAN NIKAH DI BAWAH TANGAN PASCA ISBAT NIKAH: STUDI ATAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN ISBATH NIKAH ]]>
<![CDATA[Mufti Ulil Amri]]>
<![CDATA[ HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 1 (2018): Januari - Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.738 KB)
|
DOI: 10.30983/jh.v2i1.814
<![CDATA[Studi ini memaparkan tentang kepastian hukum hak-hak perempuan yang melakukan nikah di bawah tangan pasca isbat nikah. Nikah dibawah tangan merupakan salah satu bentuk pembangkangan terhadap aturan perkawinan, baik aturan hukum Islam maupun hukum positif. Perkawinan di bawah tangan praktiknya ada yang dilakukan di bawah Tahun 1974 dan sesudah Tahun 1974 setelah lahirnya undang-undang tentang perkawinan. Jika perkawinan di bawah tangan dilakukan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, agar memiliki buku nikah sebagai bukti autentik adalah dengan jalan isbat (penetapan) oleh Pengadilan Agama selama perkawinan tersebut tidak menyalahi hukum Islam. Namun jika perkawinan di bawah tangan dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan bertentangan dengan hukum Islam maka bagaimanakah penyelesaiannya, dan bagaimana hak-hak perempuan sebagai istri dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Dengan teknik wawancara dan studi dokumen, artikel ini berupaya menyajikan data, informasi, sekaligus analisis secara kualitatif terkait persoalan hak-hak perempuan pasca isbat nikah perkawinan di bawah tangan. Pada praktiknya, Pengadilan Agama Buktitinggi dan Pasaman Barat tentang perkara isbat nikah perkawinan dibawah tangan menetapakan bahwa perkawinan tersebut dapat diproses kepersidangan dan dibenar demi hukum, dengan pertimbangan sosiologis dan psikologis pemohon. ]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP HADIS-HADIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Nofry Andi]]>
<![CDATA[ HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (479.548 KB)
|
DOI: 10.30983/jh.v2i2.824
<![CDATA[In 2000 with the issuance of Presidential Instruction No. 9 concerning Gender Mainstreaming in National Development with the aim of accelerating national development in various fields of life in accordance with the mandate of opening the 1945 Constitution. This Instruction instructs all Ministries / Institutions and Governments both central and regional to mainstream gender in the entire development process from planning to evaluation. The campaign for gender mainstreaming in development is a strategy to reduce the gap between Indonesian male and female residents in accessing and obtaining development benefits and increasing their participation in decision making and control over development resources.]]>
<![CDATA[PERSEPSI PEREMPUAN TERHADAP KONSEP “PELAKOR” DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Preciosa Alnashava Janitra]]>
<![CDATA[ HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 1 (2018): Januari - Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (439.895 KB)
|
DOI: 10.30983/jh.v2i1.816
<![CDATA[Media sosial saat ini tidak hanya popular digunakan untuk membangun hubungan yang berarti, tapi juga untuk mencari dan berbagi informasi. Konsumsi media sosial yang tinggi turut membentuk penggunanya dalam memandang sebuah fenomena, salah satunya fenomena pelakor. Kata Pelakor yang merupakan akronim dari perebut laki orang, menjadi salah satu fenomena yang menarik di media sosial khusunya untuk perempuan. Dengan menggunakan konsep persepsi konstruktifis dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba mengetahui bagaimana persepsi perempuan terhadap konsep pelakor yang ada di media sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perempuan memiliki konsep mental tentang pelakor dari segi fisik, sifat maupun perilaku dan media sosial memiliki peran penting dalam pembentukan persepsi atas realitas tersebut.Kata kunci: persepsi, perempuan, pelakor, media sosial.]]>
<![CDATA[Analisis Kualitas Sumber Daya Perempuan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Novera Martilova]]>
<![CDATA[ HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 1, No 2 (2017): Juli-Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (377.332 KB)
|
DOI: 10.30983/jh.v1i2.276
<![CDATA[Abstact This research was conducted in Indonesia. The data used are secondary data obtained from BPS Indonesia. The purpose of this study is to determine how the quality of women’s resources in Indonesia. The benefits of this research is to be a material input and information for the parties concerned that directly or indirectly related. In this study used data analysis with descriptive method, that is analyzing data by reviewing and doing the study based on facts and data and information related to this research. From the results of the study note that the quality of women’s resources in Indonesia is still low. This can be seen from the low level of education of the Indonesian population viewed from the status of education, the participation rate of schools, and the education that was rescued. This is due to the high cost of education, uneven distribution of incomes of the population, where there are still many poor or underprivileged groups and the lack of awareness of the importance of education to improve the quality of women’s resources. Keywords: Women Resources, School Participation Rate and Education Abstrak Penelitian ini dilakukan di Indonesia. Data yang dipakai adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kualitas sumber daya perempuan di Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini dgunakan analisa data dengan metode deskriptif, yaitu penganalisaan data dengan mengkaji serta melakukan penelaahan berdaarkan fakta-fakta dan data serta informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kualitas sumber daya perempuan di Indonesia masih rendah. Ini terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia dilihat dari status pendidikan, angka partisipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan. Hal ini disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan, distribusi pendapatan penduduk yang tidak merata, dimana masih banyak golongan penduduk miskin atau kurang mampu serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan. Kata Kunci: Sumber Daya Perempuan, Angka Partisipasi Sekolah dan Pendidikan]]>
<![CDATA[SEKSUALITAS DALAM ALQURAN (tinjauan Deskriptif Analitis Ayat-ayat Alquran) ]]>
<![CDATA[Muhamad Rezi]]>;
<![CDATA[Muhammad Zubir]]>
<![CDATA[ HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 1, No 1 (2017): Januari-Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (579.197 KB)
|
DOI: 10.30983/jh.v1i1.256
<![CDATA[Alquran is the last Holy Book which is sent down by Allah as the Guide Book for whole human-being. It concludes any aspects. Not only for Moslems, Alquran actually also aimed for any creatures in the universe. This is the actual meaning of rahmatan lil ‘âlamiyn (Islam comes as the mercy for all). To prove it, deep researches and develop observations are needed. Especially, it has to be done in Alquran as a main source of Islam. On of the aspect that has explained in Alquran is sexuality. Sexuality in this paper means anything related to sex such as human lust, genitals, and sexual contacts. In Alquran, terms of sexuality are mentioned in many verses in different surahs. This paper purposed to explain the Alquran verses of sexuality. The methodology that applied in this paper is library research with descriptive-analityc approach. Furthermore, this paper was explained by combining alquran exegesis explanation methods; Mawdhû’iy (Thematic) and Comparative (Muqâran). Alquran adalah Kitab suci terakhir yang diturunkan Allah untuk menjadi buku petunjuk bagi seluruh umat manusia dalam segala hal. Tidak hanya bagi umat Islam, Alquran sejatinya ditujukan bagi seluruh alam. Itulah yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil ‘âlamiyn (Islam adalah berkah bagi seluruh alam). Untuk membuktikannya, diperlukan penelitian mendalam dan berkembang terhadap seluruh sumber-sumber keIslaman khususnya Alquran sebagai sumber utama. Salah satu aspek yang terpaparkan dalam Alquran adalah seksualitas. Seksualitas yang dimaksud adalah segala hal yang berhubungan tentang kelamin seperti nafsu seks, kelamin,hingga kontak kelamin. Di dalam Alquran, term-term terkait seksusalitas tersebut dijelaskan pada banyak ayat di surat-surat berbeda. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang ayat-ayat tersebut dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Tulisan ini juga bersifat penelitian pustaka dengan menggunakan metode penyajian tafsir Alquran kombinasi antara Tematik dan Komparatif.]]>
<![CDATA[SJARIKAT SIMPAN-PINJAM DAN KONGSI OESAHA: RESPON ATAS MONETERISASI KOLONIAL ]]>
<![CDATA[Dedi Arsa]]>
<![CDATA[ HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.396 KB)
|
DOI: 10.30983/jh.v2i2.812
<![CDATA[Artikel ini menelaah moneterisasi dan respon atasnya di Nusantara, khususnya di Minangkabau. Penyusunannya menggunakan metode penyusunan yang dikenal pada umumnya dalam metode penyusunan sejarah modern: heuristik, kritik intern-ekstern; interpretasi; dan ekplanasi dalam bentuk historiografi. Dari artikel ini dihasilkan: 1). Kehadiran kolonial mengintensifkan ekonomi uang (moneterisasi) ke dalam masyarakat tradisional yang sebelumnya belum begitu terasuki secara nyata ke dalam sistem ini. Prosesnya berlangsung lewat dua periode penting kolonialisme: Sistem Tanam Paksa & Liberalisasi Ekonomi. 2). Implikasinya: ikatan kolektif merenggang dan ketergantungan baru kepada negera kolonial dengan ekonomi uangnya yang individual meningkat, serta masyarakat mengalami keterbelahan yang menciptakan keadaan anomie, suatu masyarakat yang terguncang secara sosiologis. 3). Kondisi ini direspon dengan terbentuknya perkumpulan simpan-pinjam maupun syarikat-syarikat usaha atau kongsi-kongsi bersama. Hal ini untuk menciptakan usaha kolektif yang telah terkikis oleh sistem kapital yang cenderung individualis. Usaha ini mengeras dalam bentuk/formulasi yang lebih baku: Koperasi. Namun. sepanjang sejarah, koperasi tidak dapat tumbuh, menjadi dominan, dalam mengimbangi perkembanga ekonomi uang yang semakin mapan. ]]>
<![CDATA[HASIL BELAJAR DAN SIKAP SISWA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM MERINGKAS TEKS DENGAN MIND MAP ]]>
<![CDATA[Deswalantri Deswalantri]]>
<![CDATA[ HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 1 (2018): Januari - Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.395 KB)
|
DOI: 10.30983/jh.v2i1.245
<![CDATA[Hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan dalam meringkas teks eksplanasi dengan mind map menunjukkan perbedaan. Rata-rata nilai perrempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Hal yang sama terdapat pada penilaian sikap religius, jujur, dan santun. Namun, penilaian sikap tanggung jawab memperlihatkan hasil yang unik, keduanya mempunyai nilai yang sama.]]>
