cover
Contact Name
Fakhriyadi Ainiyah
Contact Email
fakhriyadi044@gmail.com
Phone
+6285812783110
Journal Mail Official
fakhriyadi044@gmail.com
Editorial Address
Dsn. Agung Ds. Cagak Agung Rt.03 Rw.02 Kecamatan. Cerme Kabupaten. Gresik Jawa timur
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
ISSN : 23561866     EISSN : 26148838     DOI : -
Core Subject : Economy, Science,
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam accepts original manuscripts in the field of Islamics Economics, including research reports, case reports, application of theory, critical studies and literature reviews. The spread of Islamic Economics include: 1. Islamic Finance and Capital Market 2. Islamic Banking 3. Management of Islamic Business and Entrepenuership 4. Islamic Financial Institution non Bank�
Articles 161 Documents
ANALISIS PRAKTIK PARIWISATA SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Abdurrahman Misno
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 2, No 02 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (799.003 KB) | DOI: 10.30868/ad.v2i02.353

Abstract

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 5 Butir a menyebutkan, “Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan”.  Berdasarkan pasal ini, maka kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai agama. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia secara otomatis menjadi pertimbangan kuat dalam pelaksanaan pariwisata syariah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui penelusuran variable pariwisata syariah dalam perundang-undangan di Indonesia. Data analisis menggunakan teori maqashid yang diambil dari kitab Al-Mustasyfa karya Imam Al-Ghazali dan hikmatu tasyri' wa falsafatuhu karya Al-Jurjawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi pariwisata syariah dalam Islam hukumnya mubah, ia akan berubah mengikuti kebutuham masing-masing manusia. Pariwisata syariah dalam perundang-undangan di Indonesia menjadi satu produk baru dengan landasan undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Analisa maqashid syariah menunjukan bahwa pariwisata syariah termasuk dalam kebutuhan haajiah sehingga hukumnya boleh untuk dilakukan. Analisis maqashid Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa pelaksanaannya harus memperhatikan; hifdz ad-din, hifdz al-‘aql, hifdz an-nafs, hifdz al-nasb dan hifdz al-maal. Analisis Maqashid Al-Jurjawi menunjukkan bahwa pariwisata syariah; mengenal Allah, sarna ibadah, amar ma’ruf nahi munkar dan tidak menghalangi pelaksanaan hukum Islam.
Sugeng Priyono Sugeng Priyono
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.429 KB) | DOI: 10.30868/ad.v1i01.227

Abstract

Selama ini pendekatan kebijakan distribusi ekonomi didasarkan pada dua mazhab,yaitu mazhab klasik (ortodoks) dan mazhab strukturalis. Kesenjangan yang semakinmeningkat antara kelompok kaya dan kelompok miskin seperti dilansir riset the NewEconomics Foundation dan Human Development Report 2006 adalah bukti kegagalan keduamazhab tersebut. Maka urgensi pendekatan konsep ekonomi Islam merupakan solusi yangsemestinya diupayakan oleh para penentu kebijakan (policy makers) terutama di Negaranegaramayoritas muslim, terlebih trend dunia saat ini mengarah pada Sharing-BasedEconomy. Kewajiban zakat dalam Islam sangat fundamental dan berkaitan erat dengan aspekaspekketuhanan dan sosial ekonomi. Aspek-aspek ketuhanan dapat ditelusuri daribanyaknya ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menyebut masalah zakat. Perintah zakat dapatdipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaiankesejahteraan sosial ekonomi dari aspek al-'adalah al-ijtima'iyah. Implikasi zakat dapatmeminimalisir kesenjangan sosial dalam masyarakat, zakat diharapkan dapat meningkatkandan menumbuhkan perekonomian baik individu maupun masyarakat. Zakat adalah keputusanpolitik paling penting dalam Islam (high politic). Ijtihad nishab zakat kontemporer sebagaiupaya realisasi zakat di era modern. Disamping merupakan rukun Islam, jika dikeloladengan baik, zakat dapat memberikan efek rambatan (multiplier effect) yang besar.Logikanya dengan zakat akan meningkatkan konsumsi mustahik (aggregate demand), makaakan mendorong investasi yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi, yangtentu akan meningkatkan kesejahteraan umum.Kata kunci: Zakat, Nishab, Ijtihad ulama
ANALISIS KESEHATAN FINANSIAL DAN KINERJA SOSIAL (STUDI KASUS BANK MUAMALAT INDONESIA DAN BANK SYARIAH MANDIRI) Rivai Yusuf
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 2, No 01 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.999 KB) | DOI: 10.30868/ad.v2i01.238

Abstract

Dewasa ini, bank syariah diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi global, baik itu bagi muslimin maupun non-muslim (prinsip: rahmatan lil alamin). Agar tercapai cita-cita yang diinginkan, maka perlu dilakukan program di semua lini masyarakat, mulai dari edukasi di bidang pendidikan, dunia usaha serta perbankan. Dengan mengedukasi masyarakat diharapkan sistem dan prinsip dasar ekonomi syariah dapat menjadi mindset dan landasan berekonomi yang kokoh. Selanjutnya perbankan syariah dituntut untuk lebih berperan aktif dalam hal sosialisasi kepada dunia usaha yang dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah dan berinovasi terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman agar tujuannya yang mulia tersebut dapat terlaksana. Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. Melalui fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Adapun empat aspek penting dalam komponen kesehatan finansial antara lain: permodalan (capital), kualitas aset (asset quality); rentabilitas (earning); dan likuiditas (liquidity). Sedangkan dalam mengukur tingkat kinerja sosial, aspek yang dihitung antara lain: aspek Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), yaitu pembiayaan qardh, kinerja zakat, pelaksanaan fungsi sosial, dan pelaksanaan fungsi edukasi (CSR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dalam periode tahun 2002-2009, tingkat kesehatan finansial BSM lebih baik dari BMI. Sedangkan untuk tingkat kinerja sosial, dalam periode tahun 2003-2007 kinerja BSM lebih baik dari BMI.Kata kunci: financial ratio, social ratio, time series, trend, correlation.     AbstractToday, Islamic banks are expected to be a solution for global economic problems, whether for Muslims and non-Muslims (principle: rahmatan lil alamin). In order to achieve the desired goals, it is necessary to do the program in all lines of society, ranging from education in the field of education, business, and banking. By educating the community, the system and basic principles of sharia economy can be a mindset and a solid economic foundation. Furthermore, sharia banking is required to play an active role in socialization to the business world based on the principles of sharia and innovate against the needs of society and the development of the times so that its noble purpose can be accomplished. Islamic banks are developed as financial business institutions that conduct their business activities in line with the basic principles of Islamic economics. Islamic economic goals for sharia banks not only focus on commercial goals are reflected in the achievement of maximum profit alone, but also consider its role in providing welfare widely for the community. Contribution to participate in realizing the welfare of the community is the role of sharia banks in the implementation of social functions. Through this social function is expected to smooth the allocation and distribution of social funds needed by the community, especially those in great need. The four important aspects in the components of financial health, among others: capital, asset quality; profitability (earnings); and liquidity. Meanwhile, in measuring the level of social performance, the calculated aspect is among others: aspects of Community Contribution (KKM), ie qardh financing, zakat performance, implementation of social function, and implementation of education function (CSR). The results show that overall in the period of 2002-2009, BSM financial health is better than BMI. As for the level of social performance, in the period 2003-2007 BSM performance is better than BMI. Keyword: financial ratio, social ratio, time series, trend, correlation.
EKONOMI ETIS YANG BERDAMPAK SOSIAL DI INDONESIA Rivai Yusuf
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 1, No 02 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.683 KB) | DOI: 10.30868/ad.v1i02.233

Abstract

Artikel ini hendak membuktikan bahwa: Ekonomi Etis di Indonesia semakin baikdampak sosialnya, maka semakin tinggi performanya. Prinsipnya SRI (Socially ResponsibleInvesment) lebih dari sekedar CSR (Corporate Social Responsibility).Artikel ini juga hendak menunjukkan bahwa ada hubungan kausalitas antara dampaksosial dan performa. Persamaan dengan komunitas akademis seperti Adam Smith yangdikenal sebagai pakar ilmu ekonomi sampai John Maynard Keynes, ekonomi secara luasdipahami sebagai ilmu pengetahuan moral. Kemudian Muhammad Yunus dengan Lembagakeuangannya yang punya tanggung jawab mempersempit ketimpangan antara yang kaya danmiskin. Teorinya Sistem ekonomi harus didesain ulang agar lebih memberikan akses bagiorang miskin terhadap layanan keuangan. Dan ketiga Nejatullah Siddiq bahwa SistemKeuangan Islam memberi memudahkan dalam aktivitas muamalah. Sedangkan perbedaandengan komunitas akademis lain, yakni gagasan yang dianjurkan IMF, bank Dunia dandepartemen keuangan AS, yang disebut Neoliberalism. Dimana Pemerintah harusbertanggungjawab menurunkan tingkat inflasi, bukan menurunkan tingkat pengangguran. Isu-isu sosial tidak dijamah oleh Neoliberalism (Konsensus Washington). Metodologi penelitian ini adalah penelitian Pustaka (library research), dimana sumber-sumber yang digunakan adalah teori-teori yang relevan dengan kajian Artikel ini. Kajian difokuskanpada aspek dampak sosial oleh lembaga keuangan di Indonesia dan dunia, dimana memakaipendekatan ekonomi Etis, termasuk didalamnya SRI (Socially Responsible Invesment)Kata Kunci: Ekonomi Etis, Dampak Sosial, hubungan kausal, SRI
KONSEP HUKUM BISNIS SYARIAH DALAM AL-QUR’AN SURAT AL-BAQARAH [2] AYAT 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal) Evan Hamzah Muchtar
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 2, No 02 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (938.45 KB) | DOI: 10.30868/ad.v2i02.354

Abstract

Hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar’i atau sesuai dengan syariah, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Islam telah mengatur setiap muslim dalam bekerja bukan hanya sekedar untuk meraih kesuksesan di dunia ini, namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Hal tersebut telah diatur dalam Al-Qur’an sebagai sumber hukum bisnis yang merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif, memadukan prinsip-prinsip bisnis, dan moral sekaligus. Bertujuan untuk menetapkan perlindungan (himayah) terhadap kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Bukan hanya mencarinya, tetapi membelanjakan rezeki juga harus sesuai dengan ketentuan dalam agama.
Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu’āmalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional) Fachri Fachrudin
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.539 KB) | DOI: 10.30868/ad.v1i01.228

Abstract

Islam memiliki nilai komprehensif yang berarti syariah islam merangkum seluruhaspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun social (mu’āmalah). Ibadah diperlukan untukmenjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah jugamerupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nyadi muka bumi ini. adapun mu’āmalah diturunkan untuk menjadi rules of the game atauaturan main manusia dalam kehidupan sosialnya.Dalam Islam ekonomi adalah bagian dari tatanan islam yang perspektif. Islammeletakan ekonomi posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan ini diterapkandalam segala bidang ekonomi. Segi imbang antara modal dan usaha, antara produksi dankonsumsi, antara produsen, perantara, dan konsumen dan antara golongan-golongan dalammasyarakat. Termasuk dari keadilan dalam pola produksi, distribusi, dan sirkulasi ekonomiadalah adanya pelarangan jual beli yang dipandang merugikan keduabelah pihak atau salahsatunya.Kata Kunci: Teori Laba, Jual Beli, Fiqh Mu’amalah
MORATORIUM (INZHAR AD-DAIN) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Haryono Haryono
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 2, No 01 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (842.277 KB) | DOI: 10.30868/ad.v2i01.239

Abstract

Sebelum dunia keuangan kontemporer mengaplikasikan konsep moratorium dalam pembayaran utang, Islam sudah jauh hari mengenalkan konsep ini kepada umatnya. Di dalam al-Qur’an sendiri terdapat ayat-ayat tentang moratorium yang menjadi dasar apliksi konsep moratorium. Bukan sekedar itu, banyak pula hadis-hadis yang menerangkan bahkan memerinci bagaimana konsep moratorium yang profesional, adil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Seiring berjalannya waktu konsep moratorium semakin populer dalam dunia keungan global. Bahkan bukan sekedar menjadi solusi kemacetan keuangan, namun sengaja digunakan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Banyak perusahaan, instansi bahkan negara yang memberlakukan moratorium untuk mendapatkan bunga tambahan dari keterlambatan pembayaran utang. Padahal konsep dasar moratorium adalah akad sosial (tabarru’) yang memang tidak boleh digunakan untuk mengambil keuntungan. Di dalam tulisan ini dikupas bagaimana hukum Islam memandang kasus moratorium yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan keuntungan atau manfaat sekaligus bagaimana hukum penalti dalam kasus moratorium. Begitu juga syarat-syarat dibolehkan dan dilarangnya moratorium serta sanksi yang akan diterima bagi mereka yang sengaja tidak melunasi hutang setelah moratorium baik di dunia dan akhirat. Jadi dengan menelaah tulisan ini kita bisa mendalami hakikat moratorium di dalam Islam, tinjauan ayat dan hadis tentang moratorium, syarat-syarat dibolehkan dan dilarang moratorium, hukum tambahan manfaat dan penalti dalam moratorium serta sanksi yang didapat bagi siapa saja yang tidak melunasi pembayaran utang.  Kata kunci: moratorium, (inzhar ad dain), penalti, gharamah maliyah, utang-piutang.         AbstractBefore the contemporary finance world applied the concept of a moratorium on debt repayment, Islam had long ago introduced this concept to its people. In the Qur'an itself, there are verses about the moratorium which became the basis of apliksi moratorium concept. Not only that, there are also many traditions that explain even detail how the concept of a moratorium that is professional, fair and not harms both parties. Over time the concept of the moratorium is increasingly popular in the world of global finance. Not even just a solution to financial congestion, but deliberately used as a way to gain profit. Many companies, even state agencies that impose a moratorium on obtaining additional interest from late payment of debt. Though the basic concept of a moratorium is a social contract (tabarru') which it should not be used to take advantage. In this paper, we discuss how the Islamic law sees the moratorium case as a means of obtaining profit or benefit as well as how the law of penalty in case of the moratorium. So are the conditions allowed and prohibited moratorium and sanctions will be accepted for those who intentionally do not pay off debt after the moratorium both in the world and the hereafter. So by examining this article, we can explore the nature of the moratorium in Islam, the review of verses and traditions about the moratorium, the conditions allowed and prohibited moratorium, additional law benefits and penalties in the moratorium and sanctions obtained for anyone who does not pay off debt payments. Keyword: moratorium,( inzhar ad dain), penalty, gharamah maliyah, debt payments.
THE POLICY OF FOREIGN PORTOFOLIO INVESTMENT LIBERALIZATION AND ITS IMPLICATIONS TOWARD THE NATIONAL BANKING POLICY ON GIVING THE CREDIT TO THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Sugeng Ribowo
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 1, No 02 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.875 KB) | DOI: 10.30868/ad.v1i02.234

Abstract

Foreign Portofolio Investment is one of the parts of foreign investment policy,its existence has the important role to the economic development of a country,especially to the developing countries to prevent the deficit of a country.Indonesia is one of developing countries that has implemented the policyrapidly by liberating foreign portofolio investment. This makes the foreignfund flood Indonesia without any control. Its legally caused legislationproduct regulating the kinds of this investment subtancially do not regulatelegal precision between two countries. Therefore, it gives overborrowingimpacts that have to be guaranted by a country in a certain time. Its differentfrom other developing countries determined foreign portofolio investment withthe strong control and given tax disincentive to the investors, such as China,Corea, Thailand and others.The behavior of this policy, is appereant and it cannot be separate fromforeign influence that suggested by International Monetary Fund (IMF) andWorld Bank (WB) as a financial international institution with the basicfinancial globalization. Financial globalization, directly and indirectly hassupported the government policy that is very kind to the foreign intervention.Its evidenced by the dominated legalize by the ownership of foreign stock inforeign right corporation or financial institution (banking) that has implicitlythrough laws. Therefore, foreign portofolio investment has caused themagnetic strength, especially banking institution to get the traget of big gainby buying and selling it to foreigner than distributing of credit to the smalland medium enterprises.This phenomenon, implicates to the change to the policy in the banking sector,banking experienced shifting of vital function that as to be able to allocate thefund source to the society efficienly and effectivetely. The shifting of vitalbanking function, from traditional activity to the non-traditional activity iscaused by the complicated problems like institution, regulation, andglobalization, especially financial globalization. Therefore, the strength of thestate about political economy is the main solution to solve these problems.This research, will be analyzed comprehensively about the Policy of Foreign Portofolio Investment Liberalization and its Implications toward the NationalBanking Policy on Giving the Credit to the Small and Medium Enterprises.Beside, this research will also be explained the relevant policy to solve thevital functions of banking as intermediation institution to the small andmedium enterprises, its influence can be hoped to the financial stability andeconomic development sustainability.Key words: liberalization, foreign portofolio investment, financial globalization, politicaleconomy, national banking
REGULASI DAN EKSISTENSI KOPERASI SYARIAH DI KOTA DEPOK Hasnil Hasyim
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 2, No 02 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (747.742 KB) | DOI: 10.30868/ad.v2i02.355

Abstract

Kerjasama Syariah ditandai sebagai tren di antara orang-orang saat ini. Sayangnya, regulasi untuk kerja sama syariah masih mengacu pada UU No. 25/1992 yang mengecualikan kerja sama syariah. Penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan: (1) Bagaimana penyesuaian prinsip kerja sama dan kerja sama ekonomi syariah? (2) Apa landasan hukum yang digunakan dalam operasionalisasi kerja sama syariah di Depok? (3) Bagaimana keberadaan kerja sama syariah di Bandung saat ini? Hasil penelitian telah mengungkapkan etika dan filosofi gerakan koperasi memiliki banyak penyesuaian dengan ajaran Islam mengenai pentingnya kerjasama dan saling membantu (ta'awun), persaudaraan (ukhuwah), dan demokrasi (musyawarah). Dasar hukum untuk kerja sama syariah sebenarnya merujuk pada Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 45 sebagai landasan struktural, dan Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai landasan operasional. Mayoritas kerjasama syariah di Depok belum mengakuisisi badan hukum untuk koperasi, karena undang-undang mereka juga belum disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selain itu, tujuan utama kerja sama syariah untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat dan hasil akhir pada peningkatan ekonomi anggotanya, yang sesuai berdasarkan agama Islam.
PERSPEKTIF THE RESOURCE BASED VIEW (RBV) DALAM MEMBANGUN COMPETITIVE ADVANTAGE Ating Sukma
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.917 KB) | DOI: 10.30868/ad.v1i01.229

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kerangka dari teori Resource Based View(RBV) yang dikemukakan para ahli dalam pembahasan manajemen strategik dan tertutamayang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan cara mengidentifikasiapa yang menjadi kekuatan dan kapabilitas perusahaan serta menghindari kelemahan yangdimiliki untuk keunggulan bersaing, dengan penekanannya pada konsep tentang RBV danmenganalisis perkembangan teori RBV dalam manajemen stratejik,serta menganalisislingkungan internal dilihat dari sudut kekuatan dan kelemahan yang akan membantuperusahaan agar mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada dan mampumenghindari dinamis ancaman yang mungkin timbul.Metode penelitian yang digunakanadalah berdasarkan pendekatan historis dan review literatur dari pendapat para ahli yangmembahas teori RBV dalam kaitannya dengan kapabilitas dan kompetensi dalammenciptakan daya saing yang unggul,Studi ini akan memberikan gambaran mengenai karateristik dari pendekatan sumberdaya yang dapat memberikan kontribusi dalam praktek manajemen strategi danmeningkatkan kapabilitas serta kompentensi dari perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaing melalui pendayagunaan sumber daya, baik yang bersifat fisik maupunnon fisik. Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan,diharapkan perusahaan dapat mengoptimalkan core competencies sumber daya yang dimilikinya dan dapat meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan.Pada makalah ini akan diarahkan kepada analisa berbagai pendapat para ahliekonomi mengenai kerangka sumber daya yang akan menghasilkan suatu kapabilitas yaknikeahlian-keahlian yang ada pada setiap individu,serta menganalisa keunikan dari sumberdaya yang dimiliki baik yang bersifat fisik, maupun yang bersifat intangible assetsyang akanmendukung keunggulan bersaing dari suatu perusahaanKeywords :Resource Based View,Kapabilitas,Kompetensi,Keunggulan Bersaing

Page 1 of 17 | Total Record : 161