cover
Contact Name
Jurnal Arajang
Contact Email
arajang@unsulbar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
arajang@unsulbar.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. majene,
Sulawesi barat
INDONESIA
Jurnal Arajang
ISSN : 26153521     EISSN : 26216906     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arjuna Subject : -
Articles 52 Documents
PILKADA SERENTAK DAN POTENSI KONFLIK DI SULAWESI SELATAN Ahmad Amiruddin
Jurnal Arajang Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.308 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v1i1.42

Abstract

Salah satu tujuan dari Negara adalah menciptkan kestabilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas dalam mencapai tujuan dari walfare state. Dalam konteks pemilu salah satu goals dari pemilukada adalah memimilih pemimpin yang berkualitas, namun demikian tujuan dari pemilukada yang damai adil justru memiliki kendala tersendiri terlebih potensi konflik yang sering terjadi pada setiap pelaksanaan pemilukada di Indonesia.Di Sulawesi-Selatan potensi konflik pemilukada seringkali terjadi pada masyarakat, yang membawa gesekan pada level elit sehingga tujuan dari pemilukada yang damai dan adil seringkali jauh dari tujuan dari Undang-Undang Pemilu.
PERAN TAREKAT QODIRIYAH DALAM PEMENANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT Muhammad Muhammad
Jurnal Arajang Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.167 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v1i1.43

Abstract

Sejak diberlakukannya Pilkada langsung, ruang partisipasi rakyat dalam sistem politik di Indonesia semakin terbuka lebar. Rakyat semakin sadar akan peran pentingnya dalam mengambil sikap politiknya, tidak terkecuali komunitas tarekat Qadiriyah di Sulawesi Barat yang mengambil sikap untuk banyak mendukung pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi. Penelitian ini memfokuskan kajian pada apa alasan tarekat Qadiriyah cenderung mendukung pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi serta bagaimana peran tersebut dijalankan. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini didasarkan pada penelitian studi kasus, dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan informan yang akan diwawancarai pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yang dipilih sebagai pedoman pengumpulan data yang kemudian dianalisis, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Sumberinformasi yang dimaksud dapat berupa buku, jurnal, koran, dan situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang akurat.Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor yang menjadi alasan tarekat Qadiriyah mendukung pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi pada Pilkada Sulawesi Barat. Pertama, faktor sejarah yaitu adanya pengalaman pimpinan tarekat Qadiriyah pada masa lalu yaitu Syekh K. H. Muhammad Shaleh berpartisipasi sebagai juru kampanye partai Golkar. Kedua,, faktor kedekatan antara mursyid tarekat dengan Anwar Adnan Saleh. Ketiga, faktor nilai yang berlaku pada tarekat yang mewajibkan para pengikutnya untuk senantiasa patuh terhadap mursyidnya. Sedangakan dalam upaya untuk memenangkan pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi, tarekat Qadiriyah secara garis besarnya melakukan 2 metode upaya, yaitu perjuangan di Internal maupun perjuangan di eksternal komunitas tarekat itu sendiri. Perjuangan di internal komunitas tarekat merupakan upaya yang dilakukan oleh elemen tarekat itu sendiri untuk mensosialisasikan tujuan tarekat Qadiriyah terlibat untuk mendukung salah satu calon pada Pilkada Sulawesi Barat sekaligus memaksimalkan dukungan dari komunitas tarekat itu sendiri. Perjuangan di eksternal komunitas tarekat merupakan upaya dari elemen tarekat Qadiriyah yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat sehingga memungkinkan untuk dapat menjadi pendulang massa bagi Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi. Elemen tarekat yang dimaksud di sini secara garis besarnya dibagi dalam 4 kelompok, yaitu imam mesjid, pejabat/mantan pejabat birokrasi, politisi dan pengusaha.
HUBUNGAN ETIKA DAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL Nizar Nizar
Jurnal Arajang Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.404 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v1i1.44

Abstract

Para pemikir Islam maupun pemikir Barat kontemporer sama-sama menyadari bahwa manusia saat ini berada pada puncak krisis yang akut, dimana kehadiran sains dan teknologi modern telah mereduksi eksistensi kemanusiaan sebagai potensi ideal dan kekuatan dalam mendesain peradaban modern. Dalam menyikapi keadaan tersebut, dibutuhkan sikap yang lebih apresiatif dan aktif dalam memfungsikan nilai-nilai etika dan agama dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Berbicara masalah etika dan agama tidak terlepas dari masalah kehidupan manusia itu sendiri. Dengan demikian hubungan antara etika dengan agama sangat erat kaitannya, yakni adanya saling isi mengisi dan tunjang menunjang antara satu dengan yang lainnya. Keduanya terdapat persamaan dasar, yakni sama-sama menyelidiki dan menentukan ukuran baik dan buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia. Olehnya itu, etika dan agama menjadi suatu kebutuhan hidup yang memiliki fungsi dan tetap berlaku dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial, misalnya dalam hal perpolitikan, hukum, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Etika mendukung keberadaan agama, dimana etika sanggup membantumanusia dalam menggunakan akal pikiran untuk memecahkan masalah. Etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional sedangkan agama mendasarkan pada wahyu Tuhan yang kebenarannya absolut (mutlak).
DINASTI POLITIK PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR Pahruddin Pahruddin
Jurnal Arajang Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.772 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v1i1.45

Abstract

Keluarga Patjiddai dalam Pilkades berhasil tetap bertahan dalam Pemerintahan Desa Katumbangan .Penelitian ini bertujuan menganalisis pola dan penyebab sehingga Dinasti kepala desa bertahan pada satu keluarga meskipun pemilihan telah diadakan secara langsung dan terbuka bagi. Lokasi penelitian ini lokasi penelitian ini didesa Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. Penelitian kualitatif mengunakan studi kasus. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Informan penelitian ini yakni kepala desa, tokoh masyarakat, Panitia Pilkades, ketua BPD dan penjabat desa. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bertahanya dinasti Patjiddai dalam jabatan kepala desa pada pemerintah Desa Katumbangan karena adanya beberapa faktor pendukung yang sangat kuat dan solid dalam mempertahankan dinasti tersebut, untuk mempertahankan jabatan sebagai kepala desa, dinasti patjiddai pada proses Pilkades mengerakkan sumber daya yang benar-benar mendukung dengan sepenuh hati dan faktor ekonomi, serta sumber alam yang dikuasai oleh dinasti patjiddai. Keberhasilan dalam mempertahankan dinasti juga ditunjang oleh elit masyarakat desa katumbangan yang berhasil digerakkan untuk tetap mendukung calon dari keluarga patjiddai.
ANALISIS SOSIO-YURIDIS PEMEKARAN KABUPATEN BALANIPA Sulaeman Sulaeman
Jurnal Arajang Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.828 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v1i1.46

Abstract

AbstrakPeran elite lokal Pembentukan daerah otonom Kabupaten Balanipa mengesankan pembangunan dan komunikasi pada Pemerintah pusat dengan proses penyiapan teknokratis/administrasi atas sejumlah kekurangan persyaratan morathorium Rancangan Undang-Undang (RUU). Kebijakan pemekaran daerah berdasar PP No. 78 Tahun 2007 justru lebih menekankan pada proses-proses ruang politik. Meskipun nampak ada sejumlah permasalahan mendasar yang dapat menyebabkan terjadinya pembentukan Kabupaten Balanipa namun demikian semua elite tersebut tidak akan mencapai hasil seperti sekarang kalau tidak ada campur tangan elite lokal, regional, dan pusat. Semua permasalahan tersebut merupakan kombinasi elite yang sangat kuat yang oleh elite lokal, regional, dan pusat. Pada tingkat masyarakat perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa didasarkan pada kesadaran kolektif berbasis teritori-etnik dari tokoh masyarakat (civil society) memaksa mereka untuk bekerjasama dengan pejabat negara demi memperjuangan kejayaan masa lalu sebagai wilayah bekas kerajaan sebagai wilayah administrasi Kerajaan Balanipa. Landasan ide tersebut kemudian dijadikan upayakonsolidasi dengan para elite di aras lokal. Dimana peran masyarakat yakni mobilisasi massa sebagai bagian dari wujud aspirasi masyarakat dalam upaya mengontrol keputusan penetapan Pembentukan kabupaten Balanipa di ruang Rapat Badan Legislasi Nasional (Baleg) DPR RI pemerintah pusat.
KETERLIBATAN IKPMD INDONESIA- YOGYAKARTA PADA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN SPIRIT MULTIKULTURALISME Andi Nur Fiqhi Uramai; Asriani Asriani; Zainuddin Losi
Jurnal Arajang Vol 2 No 1 (2019): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.067 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v2i2.282

Abstract

Indonesia as a multicultural country, has a diversity consisting cultural, ethnic and language. To observe, Yogyakarta is the one of Indonesian province displayed that diversity. Thus Yogyakarta often called as ‘Indonesian miniature’, while the diversity can lead to horizontal conflicts in Yogyakarta. IKPMDI-Y established as a communicative forum to reduce horizontal conflicts. Therefore, in this research, the author observe the role of IKPMDI-Y involved in Yogyakarta Government Policies for building spirit of multiculturalism.The author uses quantitative method case study which use descriptive approach and theory as a research tool. While unit analize is IKPMDI-Y organization, and the research scope in Yogyakarta city.The researcher found the IKPMDI-Y involved in Yogyakarta Government Policie which delivering the spirit of multiculturalism. Where IKPMDI-Y is forum which unify the students/ regional organization from various ethnic groups and languages in Yogyakarta. Therfore IKPMDI-Y leads the active role in realizing the spirit of multiculturalism in Yogyakarta city.
RIVALITAS PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI KABUPATEN MAJENE asriani Asraini; Andi Nur Fiqhi Utami; Zainuddin Losi
Jurnal Arajang Vol 2 No 1 (2019): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.784 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v2i2.283

Abstract

The research aimed to determine and analyze the competition of candidate pairs and the effect of decisive elite on the candidate pairs in obtaining votes in the 2015 Regional Head Election in Majene Regency. The research was a qualitative study with descriptive analysis type conducted in Majene Regency. The informants were determined using purposive sampling method. The data were obtained through in-depth interview and library study. The data were analyzed using rivalry concept, capital strength approach, decisive elite concept, and exchange theory. The results of the research indicate that each candidate pairs competes with each other by maximizing the owned capital strength. Fahmi Massiara – Lukman victory is obtained because they are able to accumulate modalities, i.e. symbolic capital, financial capital and social capital. Rizal Sirajuddin – Mulyadi Bintaha pair is the second in obtaining votes by maximizing financial capital, and social capital. Arifin Nurdin – A. Irfan pair is the third as they do not maximizing financial capital, and the only have cultural capital. The involvement of elites in the 2015 Regional Head Election in Majene Regency has impact on candidate pairs in obtaining votes. The effects of decisive elites determine political position, title of nobility, and the owned financial ability. Decisive elites have interest in supporting the candidate pairs, i.e. to facilitate the vote in Majene in governor election of West Sulawesi.
Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Birokrasi Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Hartawan Hartawan
Jurnal Arajang Vol 2 No 1 (2019): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.84 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v2i2.284

Abstract

Reformasi birokrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Reformasi ini dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur di daerah sebagai sarana perubahan perilaku dan pola pikir aparatur birokrasi. Pengembangan kemampuan sumber daya aparatur dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan formal dan kegiatan pendidikan non formal seperti pelatihan prajabatan, magang, workshop, atau dalam pengembangan code of conduct. Kegiatan ini merupakan salah satu strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka merubah perilaku dan pola pikir aparatur birokrasi. Disamping itu pengembangan sumber daya aparatur dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem rekrutmen yang profesional, tidak saja dalam memilih dan menempatkan aparat dalam suatu jabatan tertentu, tetapi sistem rekrutmen yang profesional juga diperlukan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil.
Analisis Politik dan Kebenaran: Membandingkan Pemikiran Arendt dan Foucault M Rizky Prawira
Jurnal Arajang Vol 2 No 1 (2019): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.499 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v2i2.285

Abstract

Istilah politik dan kebenaran telah secara umum dipergunakan bersama-sama dan dipadankan di masyarakat tanpa suatu pendefinisian yang jelas. Hal ini membuat penggunaan kedua term atau istilah ini menjadi ambigu dan tumpang tindih. Selain itu, dari sisi teori dan praktiknya sendiri, hubungan antar politik dan kebenaran masih belum dapat ditelaah oleh masyarakat luas. Sebagai tindak lanjut dari isu ini, paper ini menguraikan konsep kebenaran (truth) dan politik (politics) dari Hannah Arendt dan teori kekuasaan (power), pengetahuan (knowledge) dan kebenaran (truth) dari Michel Foucault. Setelah itu, paper ini melakukan perbandingan antar kedua teori ini dengan tujuan untuk mengetahui gambaran yang tepat mengenai hubungan antara politik dan kebenaran serta sejauh mana keduanya dapat dipisahkan satu sama lain. Melalui analisis perbandingan kedua teori terkait hubungan antara politik dan kebenaran ilmiah atau kebenaran rasional, dapat disimpulkan bahwa seberapa jauh kebenaran ilmiah dapat dipisahkan dari politik akan ditentukan melalui cara kebenaran tersebut didapatkan. Jika suatu kebenaran ilmiah didapatkan sendiri atau secara independen, tanpa suatu proses penelitian yang melibatkan pihak lain serta institusi, maka kebenaran tersebut tetap dapat berada di luar wilayah politik, jika tidak, kebenaran tersebut pasti akan menjadi elemen hubungan manusia yang bersifat politis.
PENGUATAN PANWAS KABUPATEN MAMUJU DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 Muhammad Yusri AR
Jurnal Arajang Vol 2 No 1 (2019): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.756 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v2i2.287

Abstract

Demokrasi ditingkat lokal tidak akan berjalan dengan baik kalau aspek-aspek fundamental dari penyelenggaraan Pilkada tidak diperhatikan. Sebagai lembaga pengawas Pilkada ditingkat kabupaten/kota, Panwaslih seharusnya tidak menjadi mesin teknokratis semata-mata, melainkan bertindak sebagai instrumen demokrasi. Dengan begitu, Pilkada akan terhindar dari problem-problem elektoral