cover
Contact Name
Jurnal Arajang
Contact Email
arajang@unsulbar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
arajang@unsulbar.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. majene,
Sulawesi barat
INDONESIA
Jurnal Arajang
ISSN : 26153521     EISSN : 26216906     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arjuna Subject : -
Articles 52 Documents
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI SULAWESI BARAT Ahmad Amruddin
Jurnal Arajang Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.418 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v3i1.582

Abstract

Sulawesi Barat merupakan sebuah daerah pemekaran pasca-reformasi dari Sulawesi Selatan. Tujuan pemekaran adalah akselerasi pembangunan. Namun dalam perkembangan sebuah daerah pemekaran, ketimpangan antar-kabupaten dalam provinsi merupakan sangat sering ditemukan. Perbedaan kondisi geografis, alokasi dana, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, infrastruktur, dinamika politik dan kebijakan daerah, serta konsentrasi ekonomi yang berbeda mengakibatkan satu daerah lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Penelitian ini menggukan metode campuran dalam membangun analisis ketimpangan kabupaten di Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan kabupaten di Sulawesi Barat masuk dalam kategori sedang, yaitu berada pada kisaran di atas 0,35 namun di bawah 0,5. Perbedaan jumlah penduduk, infrastruktur, kondisi geografis, dan sumberdaya alam, serta sumberdaya manusia menjadikan pembangunan antar-kabupaten berbeda satu dengan yang lain. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemusatan ekonomi berdasar pada potensi daerah dapat dilakukan
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF SULAWESI BARAT TAHUN 2014 Andi Nur Fiqhi Utami
Jurnal Arajang Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.532 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v3i1.583

Abstract

Keterwakilan Perempuan di Sulawesi Barat masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses keterpilihan calon legislatif perempuan dan upaya calon legislatif perempuan dalam membina hubungan dengan konstituen pada pemilu legislatif di Sulawesi barat tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yakni keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Sulawesi Barat tahun 2014. Data diperoleh dari wawancara dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, sajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpilihan calon legislatif perempuan di Sulawesi Barat pada pemilu 2014 masih sangat rendah. Hal ini disebabkan peran partai politik masih kurang dalam proses kaderisasi dan memberikan pendidikan politik bagi perempuan. Hambatan budaya juga menghalangi calon legislatif perempuan untuk memperoleh suara. Konsep budaya patriarki yang berkembang dimasyarakat memandang perempuan sebagai makhluk lemah, lembut, dan menempatkan perempuan sebagai orang yang dipimpin. Upaya calon legislatif perempuan untuk memenangkan pemilu adalah dengan melakukan sosialisasi, mengusung isu perempuan, membangun hubungan dengan masyarakat
PILKADA SERENTAK DAN POTENSI KONFLIK DI SULAWESI-SELATAN Ahmad Amruddin
Jurnal Arajang Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.646 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v3i1.584

Abstract

Salah satu tujuan dari Negara adalah menciptkan kestabilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas dalam mencapai tujuan dari walfare state. Dalam konteks pemilu salah satu goals dari pemilukada adalah memimilih pemimpin yang berkualitas, namun demikian tujuan dari pemilukada yang damai adil justru memiliki kendala tersendiri terlebih potensi konflik yang sering terjadi pada setiap pelaksanaan pemilukada di Indonesia. Di Sulawesi-Selatan potensi konflik pemilukada seringkali terjadi pada masyarakat, yang membawa gesekan pada level elit sehingga tujuan dari pemilukada yang damai dan adil seringkali jauh dari tujuan dari Undang-Undang Pemilu
IDENTITAS DEMOKRASI DI TANAH MANDAR: PENELUSURAN ATAS SISTEM PEMERINTAHAN DAN SOSIAL DI KERAJAAN BALANIPA Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah; Aco Nata Nata; Andi Nur Fiqhi
Jurnal Arajang Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.185 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v3i1.585

Abstract

Di Indonesia khususnya pasca reformasi, konsep-konsep demokratisasi selera lokal juga bermunculan satu-persatu, terlebih memang bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat heterogenitas budaya yang sangat tinggi, terkhusus banyaknya kerajaan-kerajaan masa lampau yang pernah tumbuh dan berkembang di Indonesia menjadikan sangat banyak ditemukan nilai-nilai demokratisasi yang justru menjadi salah satu fenomena yang unik.
EVALUASI UNDANG-UNDANG PEMILU Muhammad Muhammad
Jurnal Arajang Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.274 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v3i1.586

Abstract

Sejarah mencatat, Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan Pemilu secara serentak di tahun 2019. Sebagai yang pertama, wajar jika dalam pelaksanaan Pemilu serentak tersebut banyak terdapat kekurangan baik dalam proses maupun aturannya yang mengatur. Pentingnya melakukan evaluasi adalah agar Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai rutinitas periodik untuk melakukan sirkulasi kekuasaan. Sehingga tujuan substantif Pemilu sebagai jalan mewujudkan demokrasi yang dari, oleh dan untuk rakyat. Makalah ini fokus pada evaluasi terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Pemilu serentak yang pertama. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah dengan cara observasi dan studi pustaka dengan merumuskan solusi sederhana terkait rumusan evaluasi terhadap undang-undang Pemilu. Dalam makalah ini dirumuskan 4 poin krusial yang perlu menjadi prioritas utama dalam melakukan evaluasi undang-undang Pemilu. Keempat poin tersebut adalah terkait keserentakan Pemilu, sistem proporsional terbuka, aturan parliamentary threshold dan kewenangan lembaga pengawasan terutama dalam hal pemutusan pelanggaran politik uang dalam Pemilu
TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KOLABORASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN(SISTEMATIK LITERATUR REVIEW) Rina Parlina
Jurnal Arajang Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v5i1.2092

Abstract

Kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dibutuhkan tata pemerintahan yang baik dan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak lain yaitu pemerintah, swasta/bisnis, masyarakat, media, akademisi (pentahelix). Penelitian ini pada dasarnya menggunakan Systematic Literature Review dilakukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran terkait perkembangan bidang tata pemerintahan yang baik dan kolaborasi pemerintahan sebagai salah satu bidang kajian ilmu pemerintahan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis dengan menggunakan analisis bibliometrik. Analisis bibliometrik dilakukan menggunakan aplikasi Publish or Perish dan Vos Viewer dengan menganalisa 790 penelitian yang terbagi menjadi 5 kluster dan 40 topik. Hasil penelitian menunjukkan walaupun data yang dikumpulkan berasal dari hasil penelitian sejak tahun 2017 sampai 2022 namun penelitian terkait tata pemerintahan yang baik dan kolaborasi pemerintahan sangat banyak dilakukan.
BIBLIOMETRIC ANLYSIS: PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT Ricky Ricky
Jurnal Arajang Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v5i1.2093

Abstract

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan mengembangkan/membangun sistem Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4NLAPOR). Penelitian ini menggunakan studi biblimometric dengan menggunakann data publikasi melalui publish or perish bersumber dari database google scholar . Pengumpulan data melalui penelusuran terbitan google scholar dengan kata kunci reformasi birokrasi, pengaduan masyarakat . Dari data menggunakan publish or perish dari tahun 2020 hingga 2022 diperoleh data yang kemudian direduksi menjadi 890 jurnal. Kemudian dengan menggunakan VOS Viewer diperoleh 3 cluster dengan beragam tingkatan kejenuhan, hubungan derta kebaruan. Melalui studi bibliometrik, diperoleh bahwa studi mengenai pengaduan, masyrakat, merupakan penelitian yang banyak dilakukan sementara terkait lapor, SKM, IKM masih sedikit dilakukan, sedangkan terkait kebaruan, topik terkait lapor, SKM, IKM banyak diteliti ditahun 2021.
REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVE AND REGIONAL GOVERNMENT : A BIBLIOMETRIC REVIEW STUDY Yunita Mustika Putri
Jurnal Arajang Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Arajang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v4i1.2094

Abstract

DPRD dan Pemerintah Daerah dalam struktur pemerintahan daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pola hubungan yang dibangun antara DPRD dan Kepala Daerah sangat menentukan efektivitas dan optimalisasi pelayanan publik terhadap masyarakat. Untuk mengetahui pola hubungan pemerintah daerah dan DPRD diperlukan suatu tinjauan literatur secara sistematis guna memberikan sumbangsih penelitian yang dapat bermanfaat bagi kemajuan praktik dan keilmuan di bidang pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bibliometrik dengan menggunakan aplikasi publish or perish dan Vos Viewer untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis mendalam terhadap data yang ditemukan. Berdasarkan penelitian ini menghasilkan data terkait relasi atau konektivitas antar peneltian, kebaruan penelitian, serta tingkat kejenuhan penelitian yang hasilnya dapat merekomendasikan peneliti untuk memilih topik yang masih jarang diteliti berkaitan dengan tema DPRD dan Pemerintah Daerah.
PERKEMBANGAN PENELITIAN PANCASILA: SEBUAH TINJAUAN BIBLIOMETRIK Imam Rozikin
Jurnal Arajang Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Arajang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v4i1.2095

Abstract

Kajian ini berupaya melihat perkembangan penelitian dengan topik Pancasila. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kuantitas publikasi internasional untuk topik Pancasila dan peta perkembangan publikasi internasional di bidang Pancasila berdasarkan kata kunci Pancasila. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelusuran indeks publikasi internasional Publish or Perish dengan opsi Google Scholar melalui kata kunci Pancasila dan kategorisasi article title, abstract, keywords dalam rentang tahun 2017-2022. Data yang terekam berupa jumlah publikasi internasional setiap tahun, dan jurnal yang memuat artikel Pancasila. Adapun tren pemetaannya digambarkan dengan aplikasi VosViewer . Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan penelitian Pancasila dalam rentang waktu 2017-2022 masih berada pada topik-topik penelitian yang cenderung general dan monoton seperti topik tentang hukum, pendidikan, karakter dan perilaku. Intensitas penelitian paling banyak dilakukan pada tahun 2020. Adapun yang berkaitan dengan tren topik penelitian yang masih jarang dilakukan dan menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah topik khusus seperti radikalisme .
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA (PEMERINTAH SEBAGAI AGEN PERUBAHAN PADA MASYARAKAT TERISOLASI) Imam Rozikin
Jurnal Arajang Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v5i1.2096

Abstract

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Artikel ini hendak mengulas perihal pemberian hak-hak pendidikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Murung Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan mengkomparasikan capaian pendidikan di tahun 2017 dan tahun 2019 dan pendekatan teoretis menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens. Berdasarkan kajian, ditemukan bahwa perangkat daerah menjadi agen perubahan dengan melakukan inisiatif di luar koridor kebijakan untuk melaksanakan program berupa pendekatan kultural ke masyarakat. Dari sisi sosiologi pemerintahan, sifat kebijakan yang formal diupayakan untuk memiliki kesan nonformal dan lekat dengan masyarakat melalui pencantuman nomenklatur lokal.