cover
Contact Name
Jurnal Arajang
Contact Email
arajang@unsulbar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
arajang@unsulbar.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. majene,
Sulawesi barat
INDONESIA
Jurnal Arajang
ISSN : 26153521     EISSN : 26216906     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arjuna Subject : -
Articles 52 Documents
MANAJEMEN KONFLIK INTERPERSONAL DI KANTOR POLRESTABES MAKASSAR ST NURHIKMA MAULIDA; DIAN ANUGRAH
Jurnal Arajang Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v5i2.2144

Abstract

Konflik interpersonal memang sudah tidak bisa dihindari dalam suatu organisasi bahkan dalam organisasi kepolisian. Adanya interaksi yang kurang harmonis antara sesama personil dan kurangnya pengetahuan personil Polrestabes Makassar dalam mengelola konflik yang terjadi sehingga lebih memilih mengabaikan konflik tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen konflik interpersonal di kantor Polrestabes Makassar. Penelitian ini dalam proses penyusunannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik interpersonal di kantor Polrestabes Makassar disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif, tingkat spesialisasi tugas yang belum jelas, peraturan yang belum jelas, dan variabel pribadi personil. Adapun penyelesaian konflik atau manajemen konflik yang digunakan ialah gaya menghindar dan gaya akomodasi. Gaya menghindar digunakan oleh personil yang memilih menghindari penyelesaian konflik dan sengaja tidak diselesaikan dengan harapan semua akan selesai dengan sendirinya seiring waktu berjalan, sedangkan gaya akomodasi digunakan oleh pemimpin untuk menyelesaikan konflik interpersonal yang terjadi di unit kerjanya
PENELUSURAN MORTALITY RISK FACTORS DAN DIGITAL INNOVATION DALAM MEMBANGUN KETAHANAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MAKASSAR Rudi Hardi; Nur Khaerah; Muhammad Amril Pratama Putra; Nurjannah Nurjannah; Ismawati Ismawati; Mayang Sari; Muhammad Fajar
Jurnal Arajang Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v5i2.2161

Abstract

Permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu kualitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran, kesulitan bersaing dengan perusahaan yang besar.Selain itu, masih berorientasi jangka pendek dan rendahnya konsep inovasi yang sistematis. Untuk dapat tetap hidup, UMKM perlu menumbuhkan iklim inovasi serta penguasaan teknologi, khususnya yang terkait dengan transformasi digital. Tujuan penelitian ini adalah menelusuri Faktor Risiko Kematian dan Inovasi Digital pada UMKM untuk menemukan strategi membangun ketahanan UMKM dari keterpurukan lebih jauh. Terutama menelusuri dan mengidentifikasi Mortality Risk Factors sebagai indikator kekuatan bertahan UMKM dari kematian. Serta, menelusuri inovasi digital sebagai syarat penting UMKM untuk dapat beradaftasi pada perkembangan digitalisasi usaha. Metode Penelitian ini menggunakan kombinasi metodologi penelitian yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif, serta historical analysis. Metode kualitatif menggunakan pendekatan observer-participant. Metode kuantitatif yaitu melalui cross-sectional dilakukan dengan convenience sampling, atau availability sampling. Historical analysis digunakan untuk dokumentasi situasi UMKM masa lalu. Hasil Penelitian menunjukkan bahawa permasalahan yang dihadapi UMKM di kota Makassar yang menjadi faktor yang dapat mendorong risiko kematian (risiko kebangkrutan/”gulung tikar”) yaitu kualitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran, kesulitan bersaing dengan perusahaan yang besar serta masih berorientasi jangka pendek dan rendahnya penggunaan inovasi yang sistematis. Kemudian faktor yang paling dominan penyebab risiko kematian UMKM adalah: manajemen, wirausaha, dan inovasi. Dalam 'wirausaha' perlu meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang akan mencerminkan produktivitas organisasi. Dalam manajemen, wirausahawan harus mengetahui semua alat yang diperlukan dan tersedia untuk kinerja bisnis yang baik dan meminimalkan kegagalan sambil meningkatkan manajemen. Melalui inovasi, produk dan layanan diciptakan untuk melayani konsumen, dan proses organisasi dirampingkan untuk meningkatkan produktivitas bisnis.
IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR Nurman Sahar; Syahfitri Sari R
Jurnal Arajang Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v5i2.2162

Abstract

E-procurement ialah sistem pengadaan barang dan jasa yang menggunakan teknologi berbasis website yang seluruh penyelenggaraannya dilakukan di sistem tersebut. Setelah Peneliti melakukan observasi awal Peneliti menemukan bahwa masih kurang pengetahuan pengguna jasa untuk menganalisis ketersediaan kuota, dan masih kurang sosialisasi dari pihak penyedia barang dan jasa hingga banyak sekali calon user dan masyarakat yang memberi komentar negatif mengenai layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, masih kurangnya SDM untuk pengelola aplikasi e-procurement, masih kurangnya pejabat pengadaan karena tidak adanya perekrutan semenjak beberapa tahun belakang. Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara e-procurement dengan judul “Implementasi E-Procurement Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar”. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif dengan 5 Informan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian berdasarkan fakta-fakta dari lapangan langsung dan berusaha menganalisis kebenarannya melalui hasil wawancara yang didapatkan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan mengolah dan menganlisis data tersebut. Teknik pengumpulan informasi yang dilakukan penulis yaitu dengan cara menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada informan melalui pratinjau dari 7 prinsip pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian dari judul penelitian Implementasi E-procurement Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yaitu Impelementasi e-procurement itu sendiri sudah dilakukan dengan baik dan sesuai aturan karena setelah aturan itu terbit maka seluruh SKPD yang terkait wajib untuk menjalankan aturan tersebut meskipun terpaksa, E-procurement juga telah mencapai tujuannya yaitu mengurangi KKN, membantu berjalannya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seperti prinsip efisien dan efektif, juga sudah terlaksananya prinsip transparan, terbuka, bersaing dan adil
KEBIJAKAN POLITIK BILATERAL INDONESIA – TIMOR LESTE DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT TAHUN 1999: SEBUAH ANALISIS NEO REALISME KLASIK Agussalim Agussalim
Jurnal Arajang Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v5i2.2190

Abstract

Berbagai pihak telah memberikan tekanan untuk penyelesaian pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat tahun 1999 di Timor Leste. Desakan diberikan untuk membawa para pelaku ke Pengadilan Internasional. Namun Indonesia dan Timor Leste mengabaikan tekanan ini. Sebaliknya, mereka sepakat untuk menggunakan pendekatan politik bilateral untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang alasan di balik kesediaan Indonesia dan Timor Leste memilih solusi politik bilateral untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dalam mencapai tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan kerangka teorinya berdasarkan teori Neo-Realisme klasik. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara terhadap tiga kelompok responden baik di Indonesia maupun Timor Leste. Penelitian ini menemukan bahwa kesediaan Indonesia dan Timor Leste memilih penyelesaian politik bilateral sebagai solusi penyelesaian pelanggaran HAM berat tahun 1999 karena adanya kesamaan kepentingan. Berdasarkan temuan penelitian, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bahwa penegakan HAM di negara tertentu tidak akan pernah efektif tanpa keterlibatan dan intervensi negara-negara besar.
DETEKSI DINI POTENSI ANCAMAN DARI TRANSFORMASI ORGANISASI RADIKAL PADA MASYARAKAT SULAWESI BARAT Gia Ayu Fita; Aco Nata Saputra; Muhammad Alif Mulky
Jurnal Arajang Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v5i2.2204

Abstract

Gerakan-gerakan perubahan yang muncul dan disertai kekerasan dan merugikan masyarakat, biasanya disebut gerakan radikal atau ciri dari perbuatan radikalisme. Kebanyakan kegiatan radikal yang terjadi semata-mata ingin mengubah suatu sistem atau tatanan pemerintahan dengan suatu sistem yang dimana memasukkan pemahaman suatu agama. Dimana menurutnya, agamanya adalah yang paling benar dan paling sesuai. Radikalisme sendiri adalah sikap yang mengarah ke aksi terorisme. Jika ditelusuri lebih lanjut, kegiatan ini tidak berdasarkan agama atau mereka tidak memiliki agama, walaupun seolah-olah mengklaim dari agama tertentu dan mengatasnamakan salah satu agama. Misalnya Islam, agar mendapatkan simpati dari beberapa masyarakat Muslim dunia untuk berbagai bentuk dukungan terhadap aksi mereka. Di Indonesia sendiri, pasca pembubaran ormas-ormas yang bertemakan Islam di tahun 2020, malah ditengarai akan menimbulkan banyak kombatan-kombatan kecil di tengah masyarakat. Bagi peneliti ini sangat mengkhawatirkan, karena hal tersebut menimbulkan ancaman bagi stabilitas nasional yang mengarah konflik internal bahkan eksternal. Selanjutnya, peneliti akan melihat beberapa pola yang ada, khususnya di provinsi Sulawesi Barat. Dimana masyarakatnya menganut Islam Nusantara atau NU tradisional, tetapi bibit-bibit radikalisme pasca pembubaran ormas di tahun 2020, tidak menutup kemungkinan muncul sebagai kelompok-kelompok kecil yang lebih soft atau lebih bisa diterima masyarakat baik yang belum terpapar sebelumnya sama sekali. Peneliti menggunakan konsep conflict prediction models untuk menganalisis pola dari radikalisme pada masyarakat dari tiga kabupaten di provinsi Sulawesi Barat (Mamuju, Majene, Polewali Mandar) untuk menguji ancaman yang muncul dan mempengaruhi kebijakan. Selain itu, peneliti juga menggunakan konsep kebijakan publik untuk membuat peraturan dan kebijakan bagi pemangku kebijakan untuk menghindari ancaman yang akan datang demi kepentingan publik.
PERAN KOMUNITAS DALAM PEMENANGAN PEMILUKADA Ahmad Amiruddin
Jurnal Arajang Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v5i2.2363

Abstract

Tulisan ini menggambarkan peran komunitas memenangkan kandidat pada pemilukada dimana komunitas terlibat dalam pemenangan politik. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan dan menganalisis peran komunitas yang cenderung mempunyai pengaruh dalam mempengaruhi pemilih dibanding dengan partai politik pada level masyarakat. Peran komunitas menjadi alternatif bagi masyarakat baik di kota maupun di desa dalam membangun hubungan-hubungan sosial. Berdasarkan keinginan mempertahankan keharmonisan sesame masyarakat. Dalam konteks demokrasi masyarakat merupakan satu-satunya pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga tidak dapat di pungkiri bahwa dalam lapisan masyarakat terkadang terbentuk kelompok-kelompok sosial seperti komunitas, perkumpulan yang dapat menentukan bagaimana perjalanan kehidupan berdemokrasi. Bagi Komunitas politik adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan maupun mempertahankan kepentingannya, perkembangan komunitas di Sulawesi Selatan cukup tinggi, yang terbentuk dari setiap berbagai lapisan masyarakat, bahkan komunitas masyarakat umum dan komunitas pemuda memiliki peranan yang cukup penting pada pelaksanaan pemilu
Perilaku Organisasi di Kantor Pelayanan Perizinan pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Kota Makassar Aco Nata Saputra; Andi Nur Fiqhi Utami
Jurnal Arajang Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Arajang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v4i1.2481

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perilaku Birokrasi dari Budaya Aspek, Aspek Desain dan Struktur, Aspek Kebijakan Sumber Daya Manusia Organisasi di Praktik Pelayanan Perizinan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Makassar. Ini Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Ini penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dengan berbagai macam informan, observasi langsung di lokasi penelitian, dan telaah dokumentasi yang dilakukan padaberbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Budaya Organisasi aspek dianggap cenderung ke arah budaya organisasi, itu hampir identik dengan yang lain Agensi pemerintahan. Kemudian ada juga Budaya Organisasi yang dipengaruhi oleh budaya akulturasi atau pengaruh eksternal lainnya jika tidak masalah, jika menguntungkan organisasi di dalam bentuk rapat harian dan bulanan. Dalam Aspek Struktur dan Desain, organisasi kerja memiliki secara formal dibagi dan dikelompokkan dalam bentuk loket pelayanan dan tim teknis. Adapun desain organisasi Identik dengan Desain Organisasi Mekanik. Aspek Sumber Daya Manusia Kebijakan dan Praktek perlu mendapat banyak perlakuan khusus, seperti perekrutan karyawan itu belum sesuai dan peningkatan kapasitas aparat masih menunggu undangan daripemerintah pusat. Serta memaksimalkan Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).
KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Citra Nayasari Fariaty
Jurnal Arajang Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Arajang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v4i1.2485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali mandar dan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Keterwakilan Perempuan sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar berfluktuasi. Pada periode tahun 20014-2019 ada 9 orang anggota DPRD perempuan dari keseluruhan 45 anggota DPRD, selanjutnya pada tahun 2014-2019 mengalami penurunan menjadi 8 orang anggota DPRD perempuan. Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar masih sangat rendah dan tidak mencapai 30%, sehingga harus ditingkatkan. Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Polewali mandar diperlukan untuk dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan kinerja yang baik dalam menyuarakan kepentingan perempuan sehingga ruang-ruang bagi perempuan dalam mengaktualisasikan haknya dapat terpenuhi.
Strategi KPU Polewali Mandar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019 Asriani Asriani
Jurnal Arajang Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v5i1.2493

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi KPU Polewali Mandar dalam mendorong partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan dta yaitu wawancara dan studi pustaka. Penulis melakukan wawancara dengan para informan yang dianggap mempunyai kapasitas dan otoritas untuk menjelaskan terkait peningkatan partisipasi pemilih. Kajian pustaka dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, jurnal penelitian dan pembahasan peningkatan partisipasi pemilih. Hasil penelitian menunjukan bahwa strateg iyang dilakukan oleh KPU Polewali Mandar dalam mendorong partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik tergambarkan pada 4 strategi yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MERUMUSKAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BAPPEDALITBANG KABUPATEN MAMASA Nur Fiqhi Utami Andi
Jurnal Arajang Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v5i1.2494

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam merumuskan program kebijakan pembangunan daerah Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Mamasa dengan metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara umum terhadap penerapan prinsip good governance dalam merumuskan program kebijakan pembangunan daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada teori UNDP yang mengemukakan 9 prinsip good governance yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggungjawab, beriorentasi pada kesepakatan, keadilan, efektif dan efesien, akuntabilitas dan visi strategis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bappedalitbang dalam menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah ditemukan bahwa dari sembilan prinsip tersebut ada dua prinsip yang dinilai belum sepenuhnya efektif diterapkan hal ini dapat dilihat dari adanya dua prinsip yaitu transparansi dan tanggungjawab. Sementara tujuh perinsip lainnya berdasarkan observasi berjalan dengan baik. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam perumusan program kebijakan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamasa belum sepenuhnya efektif.