Kajian Ekonomi dan Keuangan
Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK henceforth)was first published in 1996 as an initiative of researchers of Ministry of Finance. In the earlier years of its publication, KEK was also known as Kajian Ilmiah Ekonomi dan Keuangan (KIEK). Since then KEK has been published regularly as one of the prominent sources of reference for public policy evaluation as well as a recommendation, in particular on Indonesian state budgets and finance topics.
Articles
143 Documents
<![CDATA[Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap ]]>
<![CDATA[Wibowo, Tri]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 20, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v20i2.184
<![CDATA[Ketimpangan merupakan permasalahan yang lebih kompleks dibanding dengan kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi lambat laun akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan suatu negara tidak mampu keluar atau terjebak dalam kelompok pendapatan kelas menengah. Artikel ini ingin mengetahui gambaran serta posisi Indonesia dalam kelompok negara Middle Income. Metode analisis digunakan adalah metode deskriptif dalam bentuk grafis, serta penghitungan matematis sederhana. Dari hasil analisis diperoleh bahwa selama dua dasawarsa ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 1990, sebesar 20 persen penduduk terkaya Indonesia (kuintil 5) menguasai 39 persen total pengeluaran seluruh penduduk. Pada tahun 2010, naik menjadi 44 persen atau sebesar 44 persen total pengeluaran berasal dari 20 persen orang terkaya di Indonesia. Meskipun demikian, posisi Indonesia relatif cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara yang berada dalam kelompok Lower Middle Income. Dengan kuadran kartesius, Indonesia berada pada kelompok negara dengan kriteria GNI per kapita tinggi dan ketimpangan yang rendah.]]>
<![CDATA[Mechanisms of Budgeting on Public Service Obligation And Premium Subsidy in Agricultural Insurance ]]>
<![CDATA[Abidin, M. Zainul]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 19, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v19i1.21
<![CDATA[This study aims to determine the mechanism of funding the assignment (Public Service Obligation/PSO) to State Owner Enterprises and mechanism of budgeting for the provision premium payment of agricultural insurance. This research uses descriptive qualitative method. The process of analysis is performed using the laws, the theory of public finance, and insurance. Collecting data in this study using a literature study. The result of research shows that the assignment of agricultural insurance and the provision of premium payments are two separate programs and each requires its own funding proposal. Budget mechanisms to implement agricultural insurance assignment and assistance insurance premiums is guided by the Law 17/2003 and Government Regulation 90/2010. Proposed activities should be included in the Work Plan and Budget of the Ministry of Agriculture as technical ministries and proposed into the Draft State Budget. Furthermore, the budget allocation in the budget document's of the Ministry of Agriculture implemented in accordance with the statutory provisions pertaining to the procedures for budget execution. The assignment of agricultural insurance mechanisms implemented under Law 19/2003 and Government Regulation 45/2005. The payment mechanism at the expense of the state budget for the payment of a premium subsidy based on the Government Regulation 45/2013.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Pasar Tenaga Kerja: Analisis Sektor Formal Dan Informal Level Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa ]]>
<![CDATA[Gunawan, Beni Teguh]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v2i2.263
<![CDATA[Local election (pilkada) become a political phenomenon impact to various other sectors, not least the economic sector. Local elections in Indonesia are conducted at district and provincial levels. The incumbent candidate will use their power to control the fiscal sector in the region to improve their electability. One of the effort is to improve performance of the regional economy that will impact on the new job creation as the trade-off concept in the Phillips curve. Empirical results indicate that district/municipal election significantly influences the absorption of informal sector workers. A year before the district-level elections, an increase of informal sector workers by 3.39%, in the other hand, it reduces formal sector employment by 5.54%. Different results are shown in the provincial elections, where one year before the pilkada has no impact on the formal sector. When district/municipal and provincial elections are held in the same year, the absorption of informal sector workers decreased by 4.77% while the formal sector increased by 8.28%. When the incumbent candidate participate the next election, the informal workers increase 6.58% while formal employment does not affected.]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENAAN CUKAI ATAS PRODUK KANTONG PLASTIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN ]]>
<![CDATA[Purwoko, Purwoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 16, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v16i2.44
<![CDATA[Karena sifatnya yang kuat menahan beban, harganya yang murah, dan bisa digunakan sebagai sarana promosi yang efektif, penggunaan kantong plastik di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat. Banyak supermarket, toko, dan warung yang memberikan kantong plastik untuk membungkus barang belanjaan secara gratis. Akibatnya, sampah kantong plastik bisa dijumpai di mana-mana. Masalahnya, sampah kantong memerlukan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai dengan sempurna, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan penghancuran sampah kantong plastik. Apabila tidak dibatasi penggunaannya, dikhawatirkan akan mengganggu upaya pelestarian lingkungan.Pengenaan cukai atas produk kantong plastik merupakan salah satu upaya untuk mengurangi laju pertumbuhan penggunaan kantong plastik. Kajian ini menganalisis efektivitas pengenaan cukai atas produk kantong plastik serta dampaknya terhadap perekonomian. Analisis dilakukan dengan menggunakan elastisitas untuk melihat sejauh mana kebijakan pengenaan cukai dapat mengurangi laju penggunaan kantong plastik serta model Input-output untuk melihat dampak ekonomi dari kebijakan pengenaan cukai atas produk tersebut.]]>
<![CDATA[Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah ]]>
<![CDATA[Hermawan, Moudy]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 13, No 1 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v13i1.82
<![CDATA[Subsidi yang sering dianggap distorsi dalam perekonomian, sebenarnya juga diperlukan sebagai sarana bagi pemerintah untuk membantu sektor-sektor potensial yang mendapat kesulitan untuk berkembang. Dalam hal Industri TPT yang sempat dipersepsikan sebagai sunset industry, terutama setelah banyaknya kredit macet pasca krisis moneter, sebenarnya menyimpan potensi ekonomi yang besar apabila pertumbuhannya tetap dijaga. Sebagai sektor yang berprestasi dalam menyumbangkan PDB, ekspor nonmigas, penggerak investasi dan penyerap tenaga kerja, ITPT yang saat ini sedang menghadapi problem lemahnya daya saing akibat rendahnya efisiensi produksi layak mendapat bantuan dari pemerintah melalui subsidi langsung yang ditransmisikan dengan tepat.]]>
<![CDATA[Analisis Kesinambungan Transaksi Berjalan Indonesia: 1980 - 2010 ]]>
<![CDATA[Handoko, Rudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 15, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v15i2.157
<![CDATA[This paper attempt to analyze the sustainability of current account in Indonesia. Sustainability analysis of current account is conducted by analysing factors affecting the sustainability of current account for some particular periods. The factors affecting current account sustainability include external debt, debt service ratio, export, real exchange rate, domestic saving and investment, fiscal surplus deficit, economy growth, and capital inflow. The result shows that during period of 1980-2010 current account sustainability facing some disturbances indicated by some factors affecting current account sustainability are lying above the warning level.]]>
<![CDATA[The Development of Local Government Empowerment Model to Support Kredit Usaha Rakyat s Program (KUR) for Poverty Alleviation ]]>
<![CDATA[Rifai, Bachtiar]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 17, No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v17i3.11
<![CDATA[Indonesian government has been launched poverty alleviation framework which consists of Four Clusters such as: Direct Transfer (BLT'); National Program for Community Empowerment (PNPMJ; Kredit Usaha Rakyat (KUR); and energy, housing, transportation for poor. Unfortunately, KUR hasn't reached poor and reduce the poverty significantly. It is predicted that Local Government hasn't involved structurally and formally in KUR’s implementation. The study is developed from primary and secondary data which has been conducted since 2012 in Five Provinces (Central Java, East Java, Bengkulu, Yogyakarta and Mataram). Primary data were generated by three instruments such as questionnaire (600 units which was divided into two group- KUR and non KUR), in depth interview for key persons and Focus Group Discussion which was representing stakeholder. The result shows that the roles of Local Government in KUR implementation are still limited. It can be identified as follows: being administrator for Communication for KUR, socialization in SMEs, and facilitating for KUR assistant for SMEs. One of obstacles is Local Government hasn't engaged yet on KUR syndications.]]>
<![CDATA[Pengaruh Korupsi Terhadap Peranan Pengeluaran Negara Dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia ]]>
<![CDATA[Subandoro, Yoga Kus]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 1, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v1i3.305
<![CDATA[AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran negara terhadap pembangunan manusia serta pengaruh korupsi terhadap hubungan antara pengeluaran negara dan pembangunan manusia. Model penelitian adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan analisis regresi moderasi. Sampel yang digunakan sebanyak 90 negara di seluruh dunia yang dikumpulkan dengan teknik purposive sampling. Hasil analisis data menunjukkan bahwa korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengeluaran negara dan pembangunan manusia, tetapi berpengaruh langsung terhadap tingkat pembangunan manusia sebagai variable independen Oleh karena itu, usaha untuk menekan angka korupsi sangat diperlukan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di suatu negara]]>
<![CDATA[Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Return Saham Properti Pada Bursa Efek Indonesia ]]>
<![CDATA[Nurhidayat, R]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 13, No 2 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v13i2.73
<![CDATA[The purpose of this paper is to provide an analysis of the long-run equilibrium relationships between the four macroeconomic variables and property stock index return of Jakarta Stock Exchange. In addition, a dummy variable is included to capture the impact of crisis. The macroeconomic variables analyzed are interest rate, inflation rate, exchange rate, and market return of Jakarta Stock Exchange using monthly observations from January 2003 through December 2008. Ordinary leased square is used to test these relationships. Signal approach is also employed to identify crisis happened during last five years in Indonesia. Econometric result finds long- run equilibrium and significant relationship between Property stock index return and the macroeconomic variables. Finally, there are two crisis periods during last five years in Indonesia. The crises have negative effect on the stock return]]>
<![CDATA[Mengukur Tingkat Pemanfaatan FTA Yang Telah Dilakukan Indonesia : Studi Kasus Dengan Menggunakan FTA Preference Indicator ]]>
<![CDATA[R. Nurhidayat, Eddy Mayor Putra Sitepu]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 19, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v19i3.147
<![CDATA[Hingga saat ini, Indonesia telah melakukan enam perjanjian perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN. Disamping kuantitasnya, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah kualitas pemanfaatan fasilitas yang ada pada FTA itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemanfaatan fasilitas FTA tersebut (utilization rate) dari sisi impor atas seluruh FTA yang telah ditandatangani oleh Indonesia, kecuali AANZFTA dan AJCEP. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi ekonomi ex-post. Metode kuantitatif digunakan untuk tujuan tersebut adalah FTA Preferential Indicators. Hasil perhitungan dengan menggunakan FTA Preferential Indicators menunjukkan bahwa utilization rate (tingkat daya tarik rezim preferensial relatif terhadap tarif MFN) secara umum masih rendah.]]>
