Jurnal Ekonomi dan Pembangunan
Jurnal Eknomi Pembangunan merupakan salah satu jurnal Pusat Penelitian Ekonomi - LIPI dengan versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jurnal ini membahas permasalahan di bidang ekonomi dan pembangunan dalam arti menyeluruh, tidak hanya terbatas pada ilmu ekonomi pembangunan. Namun meliputi juga ekonomi Islam, ekonomi lingkungan, ekonomi perusahaan, pembangunan daerah, kemiskinan, ketimpangan dan bidang yang terkait ilmu ekonomi dan pembangunan lainnya.
Articles
106 Documents
<![CDATA[Pemanfaatan Sumber Daya Danau Secara Multifungsi dan Peran Komunitas Lokal di Danau Maninjau ]]>
<![CDATA[endah, nur hadiati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 25, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (29.168 KB)
|
DOI: 10.14203/JEP.25.1.2017.55-67
<![CDATA[Danau Maninjau yang terletak di Kabupaten Agam memiliki peran penting bagi perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Meskipun demikian, pemanfaatan secara multifungsi tanpa disertai upaya pelestarian yang berkelanjutan, mengakibatkan nilai ekonomis danau menjadi turun sehingga menimbulkan dampak negatif lain. Keberadaan budidaya keramba jaring apung (KJA) di satu sisi telah memberikan kontribusi pendapatan cukup besar kepada pemerintah daerah, namun berdampak menimbulkan konflik masyarakat. Artikel ini akan mendiskusikan masalah pemanfaatan danau untuk perekonomian daerah dan sejauh mana peran masyarakat dalam upaya pelestarian Danau Maninjau. Artikel ini ditulis berdasarkan sumber hasil penelitian “Optimalisasi Pemanfaatan Danau secara Multifungsi untuk Pembangunan Daerah”. Sumber data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, Focus Group Discussion, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun masyarakat memiliki Environmental Attitude (sikap terhadap lingkungan) yang positif tetapi tidak sampai terwujud dalam Actual Behavior. Faktor budaya, regulasi dan pengawasan merupakan faktor yang melatarbelakangi tidak optimalnya pemanfaatan dan upaya pelestarian danau.]]>
<![CDATA[Perkembangan Industri Nasional dan Peran PMA ]]>
<![CDATA[Tambunan, Tulus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 18, No 1 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (29.168 KB)
|
DOI: 10.14203/JEP.18.1.2010.21-36
<![CDATA[This paper discusses about the advantages and disadvantages which happen in the national industries as a result of the domination of foreign investment. Indonesia has been losing the momentum of the development of its nation industries. From the 1970s until the 1980s , Indonesia had the opppoortunity to take control of industries in the Asian region, especially as China, Malaysia, and Thailand had still not developed their power to build and develop their industries. Without a good infrastructure and a good logistic, qualified human resources, ability to control technology which support dynamic innovational activity and intensive coorporation between universities and business world, Indonesia will be left behind by any industry from any other country. This paper result, foreign investment is important for the development of industries. Indonesia must try to absorb the advantages deriving from foreign investment. Therefore, domestic companies in Indonesia will not only become the medium but also would be able to absorb the new technology associated with foreign investment.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kritis atas Model pembiayaan dan Penjaminan dalam KPS Kelistrikan ]]>
<![CDATA[Lestari, Esta]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 24, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (29.168 KB)
|
DOI: 10.14203/JEP.24.1.2016.1-15
<![CDATA[Rendahnya infrastruktur kelistrikan menjadi salah satu hambatan paling signifikan yang bagi peningkatan iklim investasi. Investasi kelistrikan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar dan menjadi awal dari inisiasi pemerintah untuk menggandeng pihak swasta dalam investasi infrastruktur melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau umumnya disebut sebagai public private partnership (PPP). Studi ini merupakan studi kualitatif yang didasarkan pada data sekunder untuk menganalisis perkembangan, kinerja dan potensi dampak yang didapatkan dari KPS kelistrikan. Studi ini menunjukkan bahwasannya lepas dari besarnya manfaat yang didapatkan dari KPS, tantangan implementasi sangat besar dan tidak saja terkait dengan aspek ekonomi semata, namun juga membutuhkan pertimbangan aspek sosial. Resistensi masyarakat, dan dampak terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dan swasta untuk mencari titik temu dan koordinasi yang menguntungkan semua pihak. Namun, lepas dari perhitungan biaya dan manfaat mekanisme KPS, perlu perhatian lebih dalam untuk mencari alternative pembiayaan bagi pemerintah sehingga tidak menimbulkan biaya ekonomi dan sosial dimasa depan. ]]>
<![CDATA[Green Economy: Konsep, Impelentasi dan Peran Kementerian Keuangan ]]>
<![CDATA[Makmun, Makmun]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 19, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (29.168 KB)
|
DOI: 10.14203/JEP.19.2.2011.1-15
<![CDATA[Konsep green economy merupakan suatu konsep yang relatif baru, namun konsep ini sejatinya merupakan pengembangan dari sustainable development. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sangat populer dipergunakan di negara-negara Barat. Konsep ini sudah lama dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam konteks perubahan climate change dan green economy, Bappenas telah meluncurkan "Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR)" yang memuat strategi sembilan sektor, yaitu kehutanan, energi, industri, transportasi, limbah, pertania, kelautan dan perikanan, sumber daya air, dan kesehatan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim hingga tahun 2030 ke depan. Sehubungan dengan ICCSR tersebut maka peran Kementerian Keuangan sangat vital. Untuk itu kebijakan fiskla ke depan akan diarahkan untuk mendorong pengembangan energi panas bumi dan energi terbarukan, memperbaiki hasil hutam dan mengakses pasar karbon REDD dan isu terkait dengan pendapatan dari sektor kehutanan, serta mekanisme insentif kehutanan daerah.]]>
<![CDATA[Peran Kelembagaan dalam Pelaksanaan KPS Penyediaan Air Minum ]]>
<![CDATA[Adam, Latif]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 23, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (29.168 KB)
|
DOI: 10.14203/JEP.23.2.2015.85–94
<![CDATA[This study analyzes the institutional role in the implementation of PPPs in the water sector. The institutional approach in this paper will be focused on the organizational structure and regulation. The purpose of this study is to map the role and institutional problems in the development of water infrastructure and analyze the important steps that can be done to strengthen the institutions in the implementation of PPP in infrastructure clean water. An analytical technique used in this study is a descriptive analysis. The analysis showed that the institutional strengthening both regulations and institutions are absolutely necessary to maximize the role and functions of the institution concerned. The working relationship between institutions that have not been harmonious and well integrated so that there is an overlap of authority in implementing PPP. Institutional strengthening with the increase of personnel resources of the central government and the regional government with capacity building through the understanding of the legal aspects, financial and other technical aspects in the preparation of the PPP contract. From the regulatory side, the PPP law is very comprehensive and experienced improvements to accommodate the dynamics. The central and local government should have the same understanding in the implementation of regulations that provide security and certainty for the private sector to invest in the water sector.]]>
<![CDATA[PEMETAAN PROSPEK KUNJUNGAN WISATAWAN ASAL TIONGKOK DI PASAR GLOBAL ]]>
<![CDATA[Maulana, Addin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 26, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (29.168 KB)
|
DOI: 10.14203/JEP.26.2.2018.117-130
<![CDATA[Kajian ini dilakukan untuk melihat potensi pasar wisatawan Tiongkok yang melakukan kunjungan wisata ke mancanegara. Studi ini menganalisis dua aspek penting di dalam pemetaan prospek wisatawan. Pertama, porsi dari perjalanan wisata penduduk keluar negeri yang dapat membantu mengidentifikasi potensi kunjungan wisatawan yang dihasilkan. Kedua, gross domestic product (GDP) per kapita yang merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah dalam hal ini provinsi. Studi ini mencakup 31 provinsi yang terdapat di Tiongkok. Dengan memodifikasi Boston Consulting Group (BCG) Growth-Share Matrix, maka didapat delapan provinsi di Tiongkok yang memiliki prospek pasar paling unggul yaitu: Shanghai, Beijing, Guangdong, Jiangsu, Liaoning, Zhejiang, Shandong dan Hubei. Provinsi-provinsi tersebut umumnya terdapat di wilayah timur Tiongkok. Studi ini memberikan saran pada pemerintah agar lebih intensif untuk melakukan promosi pariwisata Indonesia di kedelapan provinsi tersebut. ]]>
<![CDATA[BASELINE KONDISI SOSIAL EKONOMI PEMBENTUKAN KEK DI TANJUNG LESUNG: ANALISIS DATA SENSUS PENDUDUK 2010 ]]>
<![CDATA[Novandra, Rio]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 24, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (29.168 KB)
|
DOI: 10.14203/JEP.24.2.2016.107–120
<![CDATA[Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang melambat, pemerintah Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi VI yang berisikan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Melihat dari pengalaman negara lain, KEK telah terbukti dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dengan menarik investasi asing (FDI). Dari 8 KEK yang ditetapkan dari Paket Kebijakan Ekonomi VI, pembentukan kawasan wisata Tanjung Lesung sangat menarik untuk dikaji karena merupakan KEK pertama untuk sektor wisata. Mengingat potensi Indonesia untuk sektor pariwisata sangat besar untuk dikembangkan, maka KEK Tanjung Lesung akan dijadikan sebagai model percontohan untuk pengembangan KEK wisata selanjutnya. Selain itu KEK Tanjung Lesung sudah ditetapkan terbih dahulu dibandingkan KEK lain, sejak dikeluarkannya keputusan presiden No. 41 Tahun 2012. Dengan menggunakan Data Sensus Penduduk 2010 dimana saat Sensus dilakukan Tanjung Lesung belum ditetapkan sebagai KEK sehingga dapat dibandingkan kondisi sebelum dan sesudah KEK berjalan. Penelitian ini membuat baseline untuk menangkap kondisi sosial ekonomi dengan membagi varibel penelitian kedalam 2 gugus; gugus kependudukan dan gugus infrastruktur. Kemudian akan melakaukan penelusuran media untuk mengetahui kondisi perkembangan terakhir.]]>
<![CDATA[UMKM Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Syamsulbahri, Darwin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 26, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (29.168 KB)
|
DOI: 10.14203/JEP.26.1.2018.59-76
<![CDATA[Kajian ini di latar belakangi oleh pentingnya peranan UMKM di satu sisi, namun di sisi lain posisi UMKM sebagai representasi ekonomi mayoritas rakyat masih sangat lemah. Salah satu sumber masalah yang menghambat perkembangan UMKM adalah ketidakadilan akses pembiayaan usaha terutama dari pihak perbankan yang faktanya lebih dominan memberikan kredit pada segelitir pelaku usaha yakni kelompok usaha menengah dan besar dibandingkan untuk UMKM. Kajian ini di tujukan menggambarkan kondisi UMKM dan pembiayaannya serta masalah-masalah yang menyertainya yang diharapkan menyediakan input bagi otoritas pembangunan/pemerintah yang pada gilirannya memberikan kesadaran dan kepedulian yang memadai. Metode analisis kajian ini merupakan deskriptif-kualitatif yang dapat menjelaskan kondisi UMKM dan pembiayaannya serta permasalahannya, yang selanjutnya dilengkapi rekomendasi bagi perbaikan kondisi tersebut. Sebagai mayoritas usaha, UMKM memiliki akses yang terbatas terhadap modal terutama kredit dari lembaga keuangan Bank, dimana hanya memperoleh sekitar seperenam pangsa kredit nasional. Bahkan dilihat “usaha mikro” (98,77 persen dari pelaku usaha) tahun 2013 hanya memperoleh pangsa kredit sekitar 3 persen saja. Upaya pengembangan skim kredit/pembiayaan UMKM yang disebut sebagai bagian dari “financial Inclusion” sangat diperlukan dalam mempercepat pembagunan berkualitas. Struktur PDB yang dikuasai sedikit orang merupakan ancaman bagi tujuan pembangunan dan tujuan keberadaan Negara. Oleh karena itu sangatlah perlu dan segera adanya prioritas kebijakan dan implementasinya untuk memperbesar kemampuan UMKM berkontribusi pada PDB nasiohal sehingga dapat disimpulkan perlunya pembinaan UMKM untuk bertambah kapasitasnya menuju sektor formal dan secara simultan perlu pula sistem pembiayaan mikro bergerak ke arah tempat pertemuan/inteseksi antara kapasitas pemenuhan syarat formalitas UMKM dan syarat-syarat minimal sistem pembiayaan mikro bisa dipenuhi.]]>
<![CDATA[Dampak Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Situmorang, Boyke T.H.]]>;
<![CDATA[Harianto, Harianto]]>;
<![CDATA[Tambunan, Mangara]]>;
<![CDATA[Kusmadi, Nunung]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 18, No 1 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (29.168 KB)
|
DOI: 10.14203/JEP.18.1.2010.81-96
<![CDATA[The purpose of this research was to analyze fiscal and poverty performance, (1) to analyze fiscal policy impact on poverty performance, and (2) to determine strategic policy on poverty in North Sumatera Province. Model of fiscal policy in North Sumatera Province was built with the dynamic simultaneous equations system and used 2 SLS with SYSLIN and SIMNLIN procedures. In this study we alse used pooled data in 1990-2007 period. The results of this study were: (1) factors of fiscal performance in North SUmatera which were local tax and tax sharing were influenced by local GDP positively, on the other hand general allocation funds and local retribution were not influenced by local GDP, and (22) during fiscal policy, poverty performance decreased, which has interpreted with number of poor people in rural areas and number of poor in urban - poverty condition in urban area which was to decrease found and fluctuate, (3) in simulation section, decreased of illeteracy and health expenditure gave better impact on poverty and also increased local GDP in North Sumatera than other simulation. Finally, it was that Fsiscal policy, especially in health and education sector, will stimulate social life in the future]]>
