cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 249 Documents
 3   4   5   6   7 
PROBLEM MELINDUNGI HAK BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN BAGI KELOMPOK MINORITAS MELALUI PENGADILAN endra wijaya
Jurnal Yudisial Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v10i2.172

Abstract

ABSTRAKJaminan terhadap hak untuk memeluk agama dan keyakinan sudah dijamin melalui konstitusi Indonesia, tapi jaminan konstitusional itu belumlah cukup. Penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan masih perlu didukung dengan instrumen hukum lainnya, dan salah satunya ialah putusan pengadilan. Dalam konteks seperti itu, maka keberadaan Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG menarik untuk dicermati. Putusan tersebut berkaitan erat dengan isu penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan di Indonesia, terutama bagi kelompok minoritas. Fokus permasalahan dalam tulisan ini akan diarahkan kepada persoalan bagaimanakah substansi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memilih dan memeluk suatu agama dan keyakinan. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan bersandar pada data sekunder. Analisis akan dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Kesimpulan yang didapat dari analisis ialah bahwa Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG cenderung masih berupaya mencapai aspek keadilan prosedural. Semangat untuk mengedepankan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas, tidak tampak dalam putusan tersebut.Kata kunci: hak beragama dan berkeyakinan, kelompok minoritas, putusan pengadilan. ABSTRACTThe rights to freedom of religion and belief has been guaranteed under the Indonesian Constitution, although it is not enough. Enforcement of the right to religion and belief still needs to be supported by other legal instruments, one of which is the court ruling. In that context, Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is interesting to study. Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is closely related to the issue of enforcing the right to embrace religion and belief in Indonesia, especially for minority groups. The focus of the problem in this paper leads to the question of how the substance of Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is viewed from the perspective of human rights enforcement, especially the rights to freedom (without pressure) of religion and belief. The method of analysis employed is literature study by relying on secondary data. The analysis is conducted qualitatively by the legislation and conceptual approach. From the analysis largely it can be concluded that Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG still tends to grasp the aspect of procedural justice. The spirit to encourage human rights enforcement, especially religious rights for minority groups is not evident in the decision.Keywords: the right to freedom of religion and belief, minority, court decision.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA Rochxy rochxy; Bayu Lesmana
Jurnal Yudisial Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v6i3.101

Abstract

ABSTRAKPerkawinan merupakan ikatan lahir batin manusia dalam membentuk keluarga yang bahagia. Menurut perspektif hukum positif, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat material dan formal. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS, terdakwa melakukan perkawinan dibawah tangan tanpa izin dari isteri terdahulu yang sah. Terdakwa dipidana menurut ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP karena melakukan perkawinan padahal perkawinan terdahulu menjadi penghalang yang sah baginya. Padahal, sebagai hukum positif, aturan tersebut merujuk pada ketentuan perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan terdakwa memenuhi syarat material perkawinan, tetapi tidak memenuhi syarat formalnya sehingga unsur perkawinan dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi. Putusan tersebut mengandung kekeliruan sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Kata kunci: perkawinan di bawah tangan, keadilan, kepastian hukum.ABSTRACTMarriage is a human’s sacred bond to live a blissful family life. Based on the perspective of positive law, marriage should be legitimate and met the material and formal requirements. In the Decision Number 35/Pid.B/2012/PN.MRS of the District Court of Maros, the defendant has committed the so called ‘unregistered marriage’ without his former wife’s approval. The defendant was sentenced based on Article 279, paragraph (1) point 1 concerning a marriage committed in a circumstance that the previous marriage became a legal obstacle for the defendant. In fact, as the positive law, this provision is adhered to Law Number 1 of 1974 regarding Marriage. The marriage committed by the defendant only met the material requirements, not the formal requirements; thus, the elements of marriage as specified in Article 279, paragraph (1), point 1 of the Criminal Code are not  met. Such decision seems not to reflect a sense of justice and legal certainty.Keywords : unregistered marriage, justice, legal certainty.
KONSTITUSIONALITAS MATERIELE WEDERRECHTELIJK DALAM KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ade Adhari
Jurnal Yudisial Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i2.260

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan materiele wederrechtelijk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan tidak berlaku mengikat. Penelitian ini berupaya memahami apakah tepat atau tidak pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian doktrinal, norma hukum serta asas yang melandasi lahirnya putusan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaktepatan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah keliru dalam usahanya memvalidasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan menguji berdasarkan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Padahal prinsipnya pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi berorientasi pada asas legalitas yang hanya mengutamakan rechtssicherheit dan mengesampingkan keberadaan gerechtigkeit dan zweckmässigkeit. Lebih dari itu, tidak diakuinya materiele wederrechtelijk telah meniadakan eksistensi hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan mandat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian materiele wederrechtelijk tidak bertentangan dengan kontitusi.Kata kunci: materiele wederrechtelijk, korupsi, konstitusionalitas. ABSTRACT Constitutional Court Decision Number 003/PUUIV/2006 states unlawful criminal acts (materiele wederrechtelijk) in the Anti-Corruption Law is inconsistent with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, and not binding. Doctrinal research, legal norms and principles underlying the birth of the court decision are used in answering whether the problem arising from the decision is justified. Based on the result of the research, there is an inaccuracy in the consideration of the Constitutional Court. The Constitutional Court has erred in its attempt to validate the Elucidation of Article 2 Paragraph (1) of Corruption Law by examining based on the legality principle contained in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code. Whereas in principle, what has been conducted by the Constitutional Court is a judicial review of the law against the 1945 Constitution. In addition, the Constitutional Court’s decision is oriented on the principle of legality which only prioritizes legal  certainty (Rechtssicherheit) and overrides justice (Gerechtigkeit) and utility (Zweckmässigkeit). Moreover, the unrecognized materiele wederrechtelijk has negated the existence of a living law in society as a source of law to declare unlawful acts. This is contrary to the mandate of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and various prevailing laws and regulations. Thus, the material wederrechtelijk is not contradictory to the constitution. Keywords: materiele wederrechtelijk, corruption, constitutionality.
DISPARITAS HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Wahyu Nugroho
Jurnal Yudisial Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v5i3.124

Abstract

ABSTRAKDisparitas hukuman dalam perkara pidana merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari terhadap vonis apapun. Namun hal tersebut akan menimbulkan masalah ketika perbedaan tersebut tidak beralasan. Penulis menemukan terjadi disparitas hukuman dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas putusan hakim No. 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan putusan No. 1055/Pid.B/2007/PN.Smg. Beberapa hasil kajian terhadap kedua putusan ini terungkap antara lain: (1) kedua putusan menunjukkan hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan atas kedua putusan ini kurang memperhatikan faktor-faktor kriminogen yang ada di masyarakat, tidak bersandarkan kepada tujuan pemidanaan yang mengarahkan narapidana sebagai sarana untuk memperbaiki perilakunya, dan masih kental pola pikir positivistis atau legistis, yaitu dengan digunakannya teori pencegahan khusus dan menerapkan sistem residivis; (2) dalam sudut pandang hakim dan kalangan akademisi, disparitas putusan hakim pada perkara pencurian denganpemberatan dalam konteks kedua putusan tersebut tidak mungkin dapat dihilangkan, paling tidak diminimalisasi dengan cara mempertimbangkan pedoman yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat perbuatan lahiriah dan hal-hal yang bersifat subjektif seperti motivasi dan kesengajaan, juga memperhatikan akibat dari perbuatan, bobot kejahatan, cara melakukan, sikap batin (kesalahan), dan relevansi dengan hakikat delik. Hakim jangan hanya mengacu pada pertimbangan formal. Kata kunci: disparitas hukuman, pencurian dengan pemberatan, sistem peradilan pidana.ABSTRACTDisparity of sentencing in criminal case is hardly to be avoided. The problem of disparity emerges when there is not supported with enough and appropriate reasons as revealed by the author in court decisions Number 590/Pid.B/2007/PN.Smg and Number 1055/Pid.B/2007/PN.Smg in the criminal case of theft under aggravating circumstances. The author of this article concludes that: (1) both verdicts show that the judges did not pay enough attention to criminogenic factors existing in society as well as to the punishment objective as a means to behavior rehabilitation. On the other hand, judges all appeared to contribute to a mind-set characterized by a desire to follow legal positivism or legism. They preferred to impose special precaution theory and apply recidivist system. (2) In the perspectives of those judges and some academics, the disparity on the cases of theft under aggravating circumstances may not be eliminated, but at least, it is still possible to be minimized. The minimization can be done by considering the guidelines in terms of physical actions and subjective factors such as motivation and intention. Other considerations are the consequences of action, crime weighting, crime modus operandi, attitude, and the nature of crime. Hopefully, judges will never ponder formal consideration only.Keywords: disparity of sentence, theft under aggravating circumstances, criminal justice system.
PENERAPAN FILSAFAT PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Luh Rina Apriani
Jurnal Yudisial Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i1.11

Abstract

ABSTRACTWhen the judges tried to understand a certain text, he was influenced by an existing perperception associated with the text. The philosophy of punishment applied by the judges in this court decision could be viewed from this context. With this background, the author believed that even though the judge have tried to accommodate the value and merit of legal certainty in the decision, but the value of justice that they tried to bring forth was still not ideal yet, mainly in considerationof the fact that corruption has been categorized a serious crime in this country.Keywords: philosophy of punishment, corruption, serious crimeABSTRAKApabila hakim senantiasa terpaku untuk memahami teks yang sudah pasti (aturan hukum), maka dapat dipastikan pandangannya akan terpengaruh oleh teks tersebut. Hakim dalam memutuskan perkara juga didasarkan pada falsafah pemidanaannya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis percaya bahwa hakim dalam putusan ini mencoba mengakomodir nilai dan manfaat kepastian hukum dalam memutuskan perkara, sementara nilai keadilan masih belum mendapatkan porsi yang tepat. Padahal, nilai keadilan masih menjadi tataran ideal terutama dalam mempertimbangkan fakta kasus korupsi yang dikategorikan kejahatan serius di negara ini justru terbaikan.Kata kunci: filosofi hukuman, korupsi, kejahatan berat
MEMBIDIK PENALARAN HAKIM DI BALIK SKOR "KOSONG-KOSONG" DALAM KASUS PRITA MULYASARI Shidarta Shidarta
Jurnal Yudisial Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i3.181

Abstract

ABSTRACTThe case of Prita Mulyasari versus Omni International Hospital et al. is one of attractive legal problems happened in the last three years. In the context of private legal action, the Supreme Court had declared Prita was not guilty to spread her email because expressing somebody's feeling through personal and restricted communication media is not considered unlawful. On the other hand, any claim of malpractice should be proved by the claimant. According to the court's ruling, Prita failed to establish the evidences in order to support her statement. The court also relied on the assessment of malpractice to the Indonesian Medical Doctor Ethics Board. Such ways of thinking are the focuses of analysis in this article. The author believes there are some fallacies of legal reasoning occurred in this court decisio Keywords: legal reasoning, tort, malpractice, ethics ABSTRAKKasus Prita Mulyasari melawan Omni International Hospital dkk adalah sebuah perkara hukum yang menarik perhatian publik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dalam kasus perdata,MA menyatakan Prita tidak bersalah menyebarluaskan surat elektroniknya karena perbuatan mengungkapkan persaan seseorang melalui media komunikasi pribadi dan terbatas bukanlah perbuatan melawan hukum. Pada sisi lain, gugatan malpraktik yang diajukan Prita haruslah dibuktikan oleh si penggugat. Menurut majelis hakim kasasi, Prita gagal membuktikan gugatannya itu. Pengadilan juga mengandlkan penilaian malpraktik ini pada Majelis Kehormatan Dokter Indonesia. Artikel ini memfokuskan perhatiannya pada cara hakim bernalar atas kasus ini. Penulis menemukan sejumlah kesesatan penalaran dalam putusan ini. kata kunci: penalaran hukum, perbuatan melawan hukum, malpraktik, etika. 
PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM Arfan Faiz Muhlizi
Jurnal Yudisial Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v8i2.50

Abstract

ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUUXI/2013 pada prinsipnya membolehkan peninjauan kembali (PK) dilakukan lebih dari satu kali. PutusanMK tersebut menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Permintaan peninjauan kembali atas suatu pemutusan hanya dapat dilakukan satu kali saja,” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasca putusan tersebut, Mahkamah Agung (MA) justru menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembalidalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Tulisan ini mengkaji solusi atas polemik peninjauan kembali dalam perkara pidana. Pembahasannya diawali dengan pemenuhan unsur keadilan dan kepastian hukum dalam PK seiring terbitnya Putusan MK dan SEMA tersebut. Pembahasanselanjutnya mengenai apakah pengaturan upaya PK selaras dengan prinsip perlindungan HAM. Dalam analisis disimpulkan bahwa: 1) pemenuhan keadilan (doelmatigheid) dalam upaya PK harus dilaksanakan dengan bingkai kepastian hukum (rechtmatigheid); 2) Putusan MK telah memberikan perlindungan HAM danselaras dengan Statuta Roma 1998, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan koreksi dan rekoreksi terhadap putusan yang dipandang tidak adil; dan 3) dengan menggunakan asas res judicata pro veritatehabetur maka dasar pengajuan PK harus berpedoman pada Putusan MK. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat mekanisme untuk mempercepat proses pemeriksaan PK dan mempercepat eksekusinya.Kata kunci: peninjauan kembali, keadilan, kepastian hukum. ABSTRACTThe Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 principally approves the petitioner’s extraordinary request for review more than once. The court decision argues that Article 268 paragraph (3) of Law Number 8 of 1981 regarding Code of Criminal Procedure which states, “the petition for extraordinary request for review a court decision shall only been filed once,” does not have a binding legal force. After the issuance of the decision, the Supreme Court in point of fact releases the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 7 of 2014 concerning the ExtraordinaryRequest for Review Petition in Criminal Cases, settling that the petitioner’s extraordinary request for review in criminal cases filed more than once is unacceptable and not in line with the law. This leads to confusion for law enforcement officials and justice seekers. Therefore, this analysis brings forth the resolution to the polemical notion of the Extraordinary Request for Review Petition in criminal cases. The discussion is started by the fulfillment of the element of justice and legal certainty in the Extraordinary Request for Review Petition in keeping with the Supreme Court’s Circular Letter, and subsequently on whether the preparation of the petitionof case review has been aligned with the principles of human rights protection. The analysis comes to resolve that: 1) the fulfillment of justice (doelmatigheid) in theExtraordinary Request for Review Petition shall be implemented through the framework of legal certainty (rechtmatigheid); 2) the decision of Constitutional Courthas provided human rights protection complying to the Rome Statute of 1998, which give the widest possible opportunity to apply for correction and re-correction ofthe decision deemed unjust; and 3) in accordance with the principle of “res judicata pro veritate habetur,” the Extraordinary Request for Review Petition shall referto the Constitutional Court’s Decision. The next step is to create a mechanism to speed up the process of examination of the review and accelerate the execution.Keywords: extraordinary request for review petition, justice, legal certainty.
DAYA IKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG “TESTIMONIUM DE AUDITU” DALAM PERADILAN PIDANA Steven Suprantio
Jurnal Yudisial Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v7i1.92

Abstract

ABSTRAKMahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan interpretasi baru mengenai saksi dalam KUHAP, yang mengakui saksi testimonium de auditu. Sejak saat ini putusan Mahkamah Konstitusi menjadi hukum yang mengikat semua orang. Walaupun demikian, tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi diikuti oleh badan-badan peradilan tatkala mengadili kasus-kasus konkret, contohnya putusan sela dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2010/PN.Bdg yang tidak mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 seharusnya mengikat semua orang secara hukum.Kata kunci: hak asasi, daya ikat, testimonium de auditu.ABSTRACTThe Constitutional Court’s Decision Number 65/PUU-VIII/2010 has provided a new interpretation concerning witness matter in the Criminal Procedure Code, which is an admission to have testimonium de auditu. Yet, the judiciary does not seem to take heed of that decision of the Constitutional Court when prosecuting certain cases, for example, the interlocutory injunction of the Decision Number 884/Pid.B/2010/PN.Bdg which is not considered and decided based on it. Where in fact, the Constitutional Court’s Decision Number 65/PUUVIII/2010 should be legally binding to everyone.Keywords: human right, binding force, testimonium de auditu.
KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN YANG MELANGGAR SPECIAL STRAF MAXIMA Widowati Widowati; Y. A. Triana Ohoiwutun
Jurnal Yudisial Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v14i1.413

Abstract

ABSTRAKTindak pidana penipuan atau penggelapan merupakan dakwaan alternatif yang dibuat oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd. Dalam pertimbangannya hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan; namun demikian dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Sanksi pidana penjara 10 tahun yang dijatuhkan terhadap terdakwa menyimpangi special straf maxima. Rumusan masalah dalam tulisan ini, apakah amar Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang melanggar “asas” special straf maxima telah memenuhi asas kepastian hukum yang adil? Metode yuridis normatif digunakan dalam penulisan ini. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd seharusnya batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya syarat formalitas putusan sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Di samping itu, penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 tahun melanggar ketentuan special straf maxima, dan melanggar kepastian hukum yang adil. Namun, berdasarkan asas res judicata pro veritate habetur, apapun putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya. Kata kunci: special straf maxima; tindak pidana penipuan; tindak pidana penggelapan. ABSTRACTFraud or embezzlement is an alternative indictment made by the public prosecutor in Decision Number 306/ Pid.B/2017/PN.Smd. In the judge’s consideration, all elements of the criminal act of fraud have been successfully proven; however, in the conviction it was stated that the defendant was guilty of the crime of embezzlement. The 10 years imprisonment imposed on the defendant violated the special straf maxima “principle”. The formulation of the problem to analyze is whether the sentencing in the Decision Number 306/Pid.B/2017/PN.Smd violating principle has met the principle of fair-legal certainty. This paper uses normative juridical method and obtain data sources from secondary data including primary and secondary legal material. Decision Number 306/Pid.B/2017/PN.Smd should be null and void, because it did not meet the formal requirements of the decision as stipulated in Article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. In addition, the imposition of imprisonment for 10 years violates the principle of the special straf maxima and fair legal certainty. However, based on the principle of res judicata pro veritate habetur, the judge’s decision whatsoever must be deliberated truthful until there is a decision of a superior judge which states otherwise. Keywords: special straf maxima; fraud; embezzlement. 
ARTI PENTING UU No. 1/PNPS/1965 BAGI KEBEBASAN BERAGAMA Hwian Christianto
Jurnal Yudisial Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v6i1.115

Abstract

ABSTRAKPemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan beragama di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut secara eksplisit mengatur tindakan penyimpangan, penodaan agama, juga melarang penyebaran ajaran ateisme. Dalam perkembangannya UU No. 1/PNPS/1965 ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik dari segi juridis formil maupun materiil. Permohonan pengujian undang-undang pun diajukan untuk memperjelas konstitusionalitas UU No. 1/PNPS/1965 yang justru dinilai menghambat toleransi kehidupan beragama. Isu hukum yang menarik adalah tentang hubungan negara dan agama di dalam konteks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29  ayat (2). Di sisi lain, UU No. 1/PNPS/1965 juga memberikan tiga bentuk kejahatan yang sangat berpengaruh bagi hukum pidana.Kata kunci: kebebasan beragama, hak asasi manusia.ABSTRACTThe application of Law Number 1/PNPS/1965 essentially has significant effects on the religious life for Indonesian people. The legislation has explicitly determined the prohibition on religious deviance, blasphemy, as well as atheism. Furthermore, the law has been considered not in line with the 1945 Constitution both in formal and material aspects. The review was initially aimed to clarify the constitutional interpretation of Law No. 1/PNPS/1963 as it hampered the interfaith tolerance. The main issue arising from this topic is the correlation between religion and state in the context of Pancasila (the five basic principles) and the 1945 Constitution, especially on Article 28E paragraph (1) and (2), Article 28I paragraph (1), and Article 29 paragraph (2). In addition, Law Number 1/PNPS/1965 has also created three kinds of crime as predisposing factors for criminal law. Keywords: freedom of religion, human rights.

Page 5 of 25 | Total Record : 249

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2023): - Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue