cover
Contact Name
Yusuf Saefudin
Contact Email
yusuf.saefudin12@ump.ac.id
Phone
+6285647946633
Journal Mail Official
kosmikhukum@ump.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia, 53182
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Kosmik Hukum
ISSN : 14119781     EISSN : 26559242     DOI : 10.30595/jkh
Core Subject : Social,
Kosmik Hukum adalah jurnal peer reviewed dan Open-Acces yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kosmik Hukum mengundang para peneliti, dosen, dan praktisi di seluruh dunia untuk bertukar dan memajukan keilmuan di bidang hukum yang meliputi berbagai aspek hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Bisnis, dan sebagainya. Dokumen yang dikirim harus dalam format Ms. Word dan ditulis sesuai dengan panduan penulisan. Kosmik Hukum terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 18, No 1 (2018)" : 6 Documents clear
Keberlakuan Normatif Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Hernawan Hernawan; Mihwar Anshari
Kosmik Hukum Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i1.2339

Abstract

Pada Tahun 2016, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan pengampunan pajak dengan memakai instrumen undang-undang sebagai dasar hukumnya, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan pengampunan pajak karena pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan, dan karena banyak harta Warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia. Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlakuan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak setelah tanggal 31 Maret 2017 tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan asas perubahan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Sedangkan implikasi Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berlaku ialah ketentuan pidana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena mengatur lebih lengkap dan rinci dalam kerangka ketentuan pidana khusus. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tidak membebaskan peserta Pengampunan Pajak dari sanksi hukum lain di luar sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kata kunci: Ketentuan Pidana, Pengampunan Pajak, Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet Indriati Amarini
Kosmik Hukum Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i1.2340

Abstract

Tulisan ini menguraikan perkembangannya teknologi yang mendasari suatu tipe baru sistem budaya yang mengatur kembali keseluruhan dunia sosial sebagai objek kontrol. Teknologi bukan sekedar bermakna akan tetapi telah menjadi suatu lingkungan dan suatu jalan hidup dan ini merupakan dampak yang substantif (substantif impact). Internet merupakan simbol material embrio masyarakat global yang menawarkan ruang baru yaitu cyberspace realitas baru yaitu realitas virtual, komunitas baru yaitu virtual community. Dalam rangka mencegah cyber crime tidak cukup hanya melalui pengaturan melalui undang-undang. Hal ini dikarenakan penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya merupakan kurieren am symptom. Hal ini dikarenakan hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. Berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan permasalahan di bidang hukum, aparat penegak hukum yaitu hakim dapat menggunakan kekuasaan yang luas sebagai judge made law. Kata kunci: Dampak Negatif; Teknologi Informasi, Pengguna Internet
Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) di Tingkat Desa Sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i1.2336

Abstract

Dalam tataran normatif, kebijakan publik sebagai sebuah proses dan keputusan politik menjelma menjadi proses dan penyusunan kaidah hukum yang nampak dari berbagai produk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu agar kebijakan publik dapat direspon oleh masyarakat dengan baik, maka partisipasi masyarakat dalam merusmuskan kebijakan publik itu harus diberi porsi yang memadai. Salah satu partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dengan melakukan advokasi terhadap kebijakan publik karena advokasi merupakan cara ampuh mempengaruhi pendapat publik atau orang lain, dan diharapkan juga dapat mengubah perilaku pemegang otoritas kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, maka advokasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemegang otoritas pengambil keputusan. Oleh karena kebijakan publik itu menjelma dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan (baik di tingkat pusat maupun daerah), maka membahas tentang strategi dan teknik advokasi kebijakan publik mau tidak mau bersinggungan dengan proses legalisasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang diberi wewenang untuk membentuk peraturan Perundang-undangan tersebut. Kata kunci: Kebijakan Publik, Peraturan Perundang-undangan, Partisipasi
Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Emy Rosnawati
Kosmik Hukum Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i1.2341

Abstract

Abstract Violence against women and children is a violation of human rights. The integrated services centre of the women and children empowerment (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A) is an integrated activity founded Ministry of women empowerment and child protection and provide services for the Indonesian people, mainly women and children victims of violence acts. The purpose of this research is to know the service of process in P2TP2A given to women victims of domestic violence and P2TP2A efforts in tackling domestic violence. The research method used the juridical sociological. data collection is done by observation, interview and documentation as well as literature-related literature. Researchers took samples from Sidoarjo P2TP2A because P2TP2A is a pilot project of P2TP2A in other districts. Then analyzed in descriptive qualitative. From the above research it can be concluded that the role of the integrated services centre the empowerment of women and children (P2TP2A) in addressing domestic violence is very effective and in accordance with the mandated in the Act No. 23 years 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Keywords: Domestic Violence, Integrated Services Centre, Empowerment of Women and Children Abstrak Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pelayanan di diberikan P2TP2A kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta literatur-literatur terkait. Peneliti mengambil sampel dari P2TP2A Sidoarjo karena P2TP2A Sidoarjo merupakan pilot project dari P2TP2A di kabupaten lain. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Rekonstruksi Paradigma Hukum Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Makassar Andi Irfan
Kosmik Hukum Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i1.2337

Abstract

Abstract The purpose of this research is to know the true meaning of judges at the Corruption Court Makassar against corruption and the implications of the true meaning of the verdict. This research also aims to know the reconstruction efforts of paradigm law judges in order to realize the decision of the law the fair which is based on the principles of progressive law. This research uses the socio-legal legal approach with qualitative data types. Data analysis with interactive model. Data collection technique that is used is the interview and documentation. The result research showed that in practice in the Corruption Court Makassar, paradigm of law judges with character positivistic still dominate the paradigm of judges in interpreting the terms of legislation. The implication many corruption cases that are submitted to the Corruption Court Makassar disconnected free and was sentenced for criminal sanction relatively. Reconstruction efforts of paradigm law judges can be done with the way the values of the paradigm of the old law need to be criticized, updated, and/or replaced with the values of the new legal paradigm that progressive and responsive. The reconstruction can include: (i) reconstruction of the way of thinking of progressive law; (ii) reconstruction method of interpretation of progressive law; and (iii) the reconstruction of professional ethics of judges progressive in running the law. Keywords: Reconstruction, Legal Paradigm, Corruption Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan hakim Tipikor Makassar terhadap korupsi dan implikasi pemaknaan tersebut terhadap putusan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya rekonstruksi paradigma hukum hakim dalam rangka mewujudkan putusan hukum yang adil, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum progresif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan jenis data kualitatif. Analisis data dengan model interaktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik di Pengadilan Tipikor Makassar, paradigma hukum hakim dengan karakter positivistik masih mendominasi paradigma hakim dalam menafsirkan ketentuan perundangundangan. Implikasinya banyak kasus korupsi yang diajukan ke pengadilan Tipikor Makassar diputus bebas dan dijatuhi sanksi pidana yang relatif ringan. Upaya rekonstruksi paradigma hukum hakim dapat dilakukan dengan cara nilainilai paradigma hukum lama perlu dikritisi, diperbarui, dan/atau diganti dengan nilai-nilai paradigma hukum baru yang progresif dan responsif. Rekonstruksi tersebut dapat meliputi: (i) rekonstruksi cara berfikir hukum yang progresif; (ii) rekonstruksi metode penafsiran hukum yang progresif; dan (iii) rekonstruksi etika profesi hakim yang progresif dalam menjalankan hukum. Kata kunci: Rekonstruksi, Paradigma Hukum, Korupsi
Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338

Abstract

Filsafat Hukum melandasi berbagai teori dan pemikiran hukum, salah satunya adalah pemikiran Hukum Progresif. Namun pemikiran hukum progresif ajaran Satjipto Rahardjo tersebut, belum sepenuhnya melandasi pemikiran para pembentuk hukum di Indonesia, sehingga hukum yang diberlakukan di Indonesia sebagian masih merupakan produk hukum Belanda, bahkan hukum yang diciptakan oleh Indonesia sendiripun masih banyak yang tidak dilandasi oleh pemikiran hukum progresif, melainkan kebanyakan masih dilandasi oleh pemikiran positivistik-legalistik. Kata kunci: Filsafat Hukum, Pemikiran Hukum Progressive, Positivistik-Legalistik

Page 1 of 1 | Total Record : 6