Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Berdasarkan Metode Balanced Scorecard (BSC) & Strategi Maps (Studi R & D Di Instutut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Provinsi Jawa Barat Ade Tutty R. Rosa
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstrakSalah satu penyebab kegagalan organisasi pendidikan, sebagai institusi penyedia jasa layananpendidikan (service institution);juga rendahnya mutu pendidikan, disebabkan oleh sasaran danhasilnya bersifat tidak terukur, tidak nyata; juga ketidakmampuan lembaga pendidikan dalammemberdayakan dan mengefektifkan fungsi penyelenggaraan, produktivitas kinerja yangada pada masing-masing institusinya sehingga terdapat kesenjangan dengan standar nasionalpendidikan yang ditetapkan. Untuk meninjau sistem penyelenggaraan pendidikan; produktivitaskinerja; visi misi lembaga bermutu; dibutuhkan suatu stategi yang mampu mengomunikasianberbagai kepentingan memberikan penjaminan mutu/kualitas secara komprehensif danberimbang. Inti masalah (core of problem) khususnya pada pendidikan tinggi kepamongprajaanInstitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam penelitian ini adalah analisis penyelenggaraanpendidikan kepamongprajaan dan evaluasi akuntabilitas kinerjanya saat ini bersifat statis.Tulisan ini disusun atas dasar Metode Balanced Scorecard (BSC) dan Strategi Maps (Kaplandan Northon). Penelitian ini mencoba menguraikan rancangan penyelenggaraan pendidikantinggi kepamongprajaan berdasarkan penyesuaian pendidikan; produktivitas kinerja; mutulayanan Jarlatsuh,visi, misi, dan strategi. Metode ini dapat digunakan sebagai sistem kinerjayang objektif; pengendalian secara cepat, tepat, komprehensif mengarahkan performanceorganisasi. BSC sebagai sebuah sistem manageman tersusun atas empat persfektif berbeda(fi nancial, customer, process business internal, learning and growth), ingin mewujudkanefektivitas penyelenggaraan pendidikan dan produktivitas kinerja yang terukur secara reliabel.Sasaran penelitiannya difokuskan untuk memberikan kontribusi dalam:(1) meningkatkan mutupendidikan; (2) meningkatkan mutu layanan kinerja; (3) merumuskan dan menerjemahkan visi,msi dan strategi lembaga pendidikan: (4) membuat rancangan sebab akibat/menentukan salahsatu draft manajemen pendidikan. Metode penelitian menggunakan Triangulasi Mixed Methoddesign model transformasi data menghasilkan data kualitatif dan kuantitatif, diinterpretasikanmenjadi kualitatif, masing-masing devendent Variable; indevendent Variable; aplikasi statistika;teknik regresi Analysis, path analysis, dengan bantuan program SPSSversi 14,01forWindows2007. Adapun temuan penelitian adalah ada perbedaan signifi kan antara empat perspektif BSCdalam penyelenggaraan pendidikan di IPDN; juga ada pengaruh yang besar antara komponenpenyelenggaraan pendidikan (dalam Konsep BSC) terhadap produktivitas kinerja di IPDN.Hasilnya menunjukkan ada beberapa aspek yang Servis Error Rate (tidak memenuhi targetpencapaian tingkat kepuasan pelanggan) hal ini berarti belum seimbang, Agar memenuhikeseimbangan dan keselarasan dengan tujuan penelitian, maka dilakukan perumusan danmenerjemahkan visi, misi lembaga dan keseluruhan hasil yang telah diprogramkan ke dalamstrategi Maps yang selanjutnya diinterpretasikan ke dalam strategi BSC sehingga dapat dibuatrancangan sebab akibat dan matriks Omax yang merupakan startegi baru. Implikasinya masihsejalan dengan perspektif analisis BSC untuk IPDN dalam meningkatkan mutu pendidikan danmutu layanan kinerja, walaupun belum sepenuhnya sejalan dengan analisis standar pendidikanNasional. Rekomendasi bagi IPDN bahwa hasil penyusunan Balanced Scorecard berupa ukuranstrategic tersebut dapat digunakan sebagai dasar restra atau alternatif model pengukuran Lakipatau sebagai draft manajemen pendidikan kompreheshif, koheren, terukur, dan berimbang,terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan agar berdaya guna, memilikimentaltas dan karakter praja yang terintegrasi secara hakiki dan kaffah. Hal ini sejalan denganlima nilai dasar yang menjadi acuan tindakan, pikiran, dan perilaku organisasi, yaitu:(a) nilaiteologis (ilahiyah); (b) nilai guna/teleologis; (c) nilai logis (scientifi c);(d) nilai etik;(e) nilaiestetika; (f) nilai fi siologis dan ethic “body of principle”, yang mengarahkan manusia (individudan organisasi) untuk melakukan sesuatu yang benar, sesuai dengan nilai norma dan menjadikansebagai driving force bagi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategipendidikan tinggi masing-masing (Sanusi A). Bagi peneliti, selanjutnya perlunya tinjauan BSCsecara menyeluruh di berbagai devisi bidang pendidikan.Kata kunci: pemerintahan, pendidikan, evaluasi, nilai, dan IPDN

IMPLEMENTASI PEREKAMAN E-KTP DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN CIRANJANG) Bertha Lubis; S. Mulyaningsih
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstractResearch intention to obtain an overview of e-ID card policy implementation in the DistrictCiranjang Cianjur. Objective 1) To determine and analyze the coordination between theDepartment of Population and Civil Registration with the District and 2) To determine theconstraints in the implementation of e-ID card in District Ciranjang Cianjur.This study used a descriptive research design analysis with a qualitative approach. This studyincludes qualitative research, which produces descriptive data. Qualitative research is alsomore emphasis on the process rather than in terms of results, but that with this research mayreveal the problem of what is in accordance with the reality on the ground. Scope of thisresearch is on the implementation of e-ID card policy.The primary data source is interviews with sources (informants) and take into account anyinformant, supported by secondary data from document texts, written data, and photographs.Data Collection Techniques and Instrument Research Interview/Interview and DocumentationData analysis technique used in this study is the analysis by collecting interactive model.Analysis of data: reduction, data display and conclusion Withdrawal.Keywords: population, recording and e-ID card

SISTEM REMUNERASI BERBASIS KINERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KECAMATAN SUKAMAHAYA KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT Siti Zulaika
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstractThe low performance of employees of one of them due to poor compensation. The fi x, the systemis given additional remuneration other than salary income of employees (TPP). This study aimsto determine: the remuneration system in the District Sukmajaya; whether the application ofthe remuneration can improve employee performance; and additional problems encounteredin the implementation of the remuneration. The study design is qualitative descriptive, witha saturated sample because researchers wanted to gain a holistic overview and detailed toanswer these research objectives. The results of the study and discussion of remuneration inthe form of salaries and TPP. The amount of TPP is based on the results of the analysis of themeasured positions of responsible work. TPP is given based on the discipline and the measuredperformance of the task implementation report every week to the direct superior. But in realitythe presence of an employee is unable to detect because the tools used are conventional anddo not report on the implementation tasks carried out according to the rules. Conclusion:Remuneration in the form of salaries and the TPP is not feasible and is not fair; Remunerationcan motivate and improve employee performance, but not optimal due to poor application ofthe rules; and presence are still using conventional tools. Recommendation: that TPP minimumof salary, implementation of rules as the basis for the TPP, and soon realized the purchase ofequipment Presence automatically.Keywords: remuneration, employee performance

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rimba A. Sutra
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstractThis The purpose of this research is to get description about today structuring of localapparatus organization, focus of the problem in this study is “How organizational structuringof the regional district Soppeng?”. Based on these issues then this study aims to describethe implementation of the policy of the Organization of the District Planning Soppeng andunderstand how the implementation of the arrangement of the secretariat of the organizationof this region in terms of factors of communication, resources, Disposition and BureaucraticstructureResearch on Structuring the Organization of the District Soppeng a descriptive study withqualitative approach. The method used is the exploration of where the process of collectingdata and information from informants using an interview technique for primary data andresearch paper documents and literature for secondary data. As for the unit of analysis in thisstudy were those who considered gave the information needed by investigators, among others,offi cials of the District Government in the ranks Soppeng associated with the Technical TeamStructuring the Organization of the Region, namely the Regional Secretary, as well as someof the leadership of the agency, and from the district parliament Soppeng so that the resultingdata is descriptive and inductive data analysis of the data processing led to the rational modelof empirical research that is based on data and facts obtained directly in the fi eld.Keyword: Implementation Policy and Structuring the Organization

KESIAPAN KECAMATAN DALAM MENERIMA DAN MELAKSANAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT Riswati Riswati; Muslim Muslim
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstractStructuring the territory understood as a method and not a fi nal destination in the structure ofgovernance (local). The ultimate goal in governance or regional government is the achievementof social welfare. Structuring the region as a method intended to bring the device to the localcommunity as the owner of sovereignty.Sub-District as a working area of the district head has an important position in the publicservice, because it deals directly with the public as the main consumers of public services inquestion. Important essence of districts explicitly stated in Law No. 32 of 2004, which confi rmedthat the sub-district serves as the district/city.This research uses descriptive research design analysis with a qualitative approach. This studyincludes qualitative research, which produces descriptive data. Qualitative research is alsomore emphasis on process rather than in terms of results, in addition to this research mayreveal a problem concerning what is in accordance with the reality on the ground.Based on the results of research and discussion as well as the data obtained in the fi eld,it can be concluded as follows: 1) decree No. 44 and No. 45 of 2012 issued on December28, 2012 have not been fully implemented. The Regent of new regulations implemented infour districts as a pilot project for the District Campaka and Cidaun representing southerncoastal areas Cianjur berkarateristik ocean regions and the mainland. While CematanPacet and Middle Reef representing the Highlands and the Regional Tourism; 3) Basedon the results of questionnaires distributed researchers showed that almost 94% of theauthority delegated by declaring that have been implemented by the Head Campaka,Cidaun, Karangtengah and Pacet despite many obstacles. 4) Based on the interview withthe Head Campaka, Cidaun, Karangtengah and Pacet and the districts mentioned thatthe authority delegated in accordance with Law No. 32 of 2014 governing authority of theRegent. But the delegation of authority was not followed denganpembiayaan suffi cient; 5)Obstacles encountered in the implementation of devolved government affairs, among others,the allocation of funds from the budget has been no improvement since the publication oflegislation or declaring the partial delegation of authority so that what is being implementedby kecamaatan still in accordance with the regulations and declaring before it was issued.Another was in the delegation of authority should be delegated the funds and personnel aswell as the completeness of facilities and infrastructure to carry out the delegated authority;Of the conclusions that can be drawn up by the author, the author tries to give somerecommendations, among others: 1) the ineffectiveness of the role and function of districts foris probably due to the limited authority given to districts to districts that causes districts “nothesitate” to take action if social problems arising in the areas they work; 2) In addition, untilnow there is no synchronization of activity between districts and other institutions at the districtlevel (vertical and horizontal); 3) Short-term: through the synchronization of activities andmake districts as an important actor in the management of these activities, the medium term:to simplifi cation institutions where local authorities through applicable legislation activate therole and functions of the district. Long-term: to reduce the role and function of districts to onlyfocus on one function, namely the function of public services. But we realize that this causes motion districts arena becomes very, very limited, while the other functions being in the arena of motion districts.Keywords: government, delegation of authority and district

KAJIAN DESAIN PENATAAN DAERAH BIDANG KEUANGAN DI PROVINSI PAPUA BARAT Fernandes Simangunsong
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstrakDalam rangka untuk menyusun atau melakukan penataan kembali daerah otonom di Papua Barat diperlukan sebuah desain penataan daerah melalui pengkajian yang komprehensif untuk dijadikan dasar bagi penataan daerah. Salah satu perspektif yang menjadi pertimbangan dalam penataan daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Untuk menghasilkan desain penataan daerah dari segi kemampuan keuangan daerah ini, kajian ini akan membahas penataan daerah di bidang keuangan daerah dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu Pendekatan Kemampuan Keuangan Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, Pendekatan Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dan Pendekatan Indikator Kondisi Keuangan DaerahKata kunci: desain, keuangan daerah, penataan daerah

UPAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN Farhan Fajar
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstrakTanah Blang Padang merupakan tanah tidak bersertipikat dengan luas 89,802 M² yang terletak di Kelurahan Gampong Baro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Di atas tanah tersebut terdapat fasilitas umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Konflik tanah Blang Padang mulai muncul setelah adanya saling klaim antara dua instansi yaitu TNI-AD C.q. Kodam IM dan Pemerintah Daerah Aceh mengenai hak penguasaan atas tanah tersebut. Masing-masing pihak mengklaim kepemilikan tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Konflik terjadi dalam jangka waktu yang lama dan belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya dalam penyelesaian konflik pertanahan (studi kasus konflik penguasaan tanah Blang Padang Kota Banda Aceh Provinsi Aceh) di mulai dari melihat akar lahirnya konflik, upaya apa saja yang telah dilakukan dan kemudian menganalisis penyebab kegagalan terhadap upaya yang telah dilakukan.Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Lokasipenelitian di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Sumber data yang digunakan adalah dataprimer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan,observasi maupun dokumentasi. Sedangkan data skundernya berupa arsip dan dokumen yangberhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.Hasil analisis dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa yang menjadi penyebab konflikini adalah ketidaktertiban administrasi pertanahan, pengelolaan atas tanah-tanah terlantar dankelengkapan data menyangkut risalah/sejarah tanah. Konflik terjadi antara dua aktor utamayaitu TNI-AD C.q. Kodam Iskandar Muda dan Pemerintah Aceh. Ekskalasi dari konflik tersebutberawal pada tahun 2003 karena adanya saling klaim dari masing-masing aktor. Kemudianberlanjut tahun 2006 yang ditandai dengan pemasangan plang kepemilikan tanah oleh TNI.Selanjutnya pada tahun 2009, Pemerintah Aceh mendaftarkan tanah Blang Padang ke KantorPertanahan Kota Banda Aceh guna mendapatkan sertifikat hak pakai atas tanah tersebut.Manifestasi dari konflik ini adalah pemasangan plang kepemilikan tahun 2006 oleh TNI karenaada isu akan dibangunnya mall (pusat perbelanjaan) di atas tanah tersebut. Dari permasalahantersebut telah dilakukan beberapa upaya penyelesaian diantaranya, dilaksanakannya prosesmediasi inisiatif dari para aktor konflik dan rapat gelar kasus (mediasi komprehensif). Halini mengalami kebuntuan karena masing-masing pihak tidak konsisten. Selain itu adanyaketidakjelasan dari pihak BPN sebagai penengah dalam mengatasi permasalahan konflik TanahBlang Padang.Kata kunci: konflik, konflik pertanahan, upaya penyelesaian konflik pertanahan.

TRANSFORMASI OTONOMI DESA: PUDARNYA KEKUASAAN FORMAL DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA MASA ORDE BARU (KASUS DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA) Iyep Saefulrahman; Utang Suwaryo
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstractAutonomy for the village as the law community unit is a power to regulate and manageits own people’s interest that can be transformed based on different of state perspective. Afundamental transformation in the degree of power that belongs to village, it occurred in thevillage in the governing of the new order. It is also experienced by Neglasari, Salawu SubRegency, Tasikmalaya Regency. This study aimed to analyze the autonomy of transformationthat occurred in Neglasari governance in the New Order. Indirectly, this paper also aimsto explain the existence of institutional power locally, at the same time state strengthen itsposition in the village through village autonomy transformation policy. With the aim of suchresearch, the method used is qualitative research and data collection techniques using in-depthinterviews and documentation. In Neglasari, the transformation of village autonomy impacton power dissipation of the village which is indicated by changes in the organization structureand its governance. Transformation also have an impact on power of decision-making and theelection of its leader. Babadamian as a holding that powers changes from formal to be informalbecause its power because their roles and functions taked out by village institutional wichtformed by state. Nevertheless, its changed doesn’t imfluence of babadamian exixtence becausebabadamian still has power to village government and villagers.Kata kunci: Transformasi, Otonomi Desa, dan Penyelenggaraan Pemeintahan.

PERANAN DAN KEDUDUKAN KECAMATAN DALAM AKSELERASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHINSI DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN MUHADAM LABOLO
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstrakPengembangan kawasan perbatasan negara telah lama menjadi prioritas program pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN sejak tahun 2005, dan menjadi bahan diskusi dan riset yang aktual bagi para ilmuwan dan peneliti. Namun kenyataannya pada kontek pengembangan kawasan terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; rentang kendali dan akuntabilitas publik masih menyisakan persolan yang belum tersolusikan secara kongkret, Tulisan ini mencoba memfokuskan masalah kepada berbagai persoalan terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan; rentangkendali dan akuntabilitas publik serta mencoba menawarkan solusi kebijakan melalui penerapan model asimetrik dirasakan menjadi peluang dalam pengembangan kepemerintahan di kawasan perbatasan negara dan menjadi pola pikir pengambilan kebijakan terkait hubungan pusat daerah yang bukan bersifat reaktif karena tuntutan daerah untuk pembentukan daerah otonomi baru atau sejenis otoritaKata Kunci: Desentralisasi Asimetrik; Pengembangan Kawasan Perbatasan; Penyelenggaraan Pemerintahan.

DESENTRALISASI ASIMETRIK DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA: PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (SUATU KAJIAN PADA KAWASAN PULAU SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA) YUDI RUSFIANA
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstrakPengembangan kawasan perbatasan negara telah lama menjadi prioritas program pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN sejak tahun 2005, dan menjadi bahan diskusi dan riset yang aktual bagi para ilmuwan dan peneliti. Namun kenyataannya pada kontek pengembangan kawasan terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; rentang kendali dan akuntabilitas publik masih menyisakan persolan yang belum tersolusikan secara kongkret, Tulisan ini mencoba memfokuskan masalah kepada berbagai persoalan terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan; rentangkendali dan akuntabilitas publik serta mencoba menawarkan solusi kebijakan melalui penerapan model asimetrik dirasakan menjadi peluang dalam pengembangan kepemerintahan di kawasan perbatasan negara dan menjadi pola pikir pengambilan kebijakan terkait hubungan pusat daerah yang bukan bersifat reaktif karena tuntutan daerah untuk pembentukan daerah otonomi baru atau sejenis otoritaKata Kunci: Desentralisasi Asimetrik; Pengembangan Kawasan Perbatasan; Penyelenggaraan Pemerintahan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Kuncoro G. Pambayun

Contact Email
pambayun@ipdn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaltransformasi@ipdn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Kuncoro G. Pambayun

Contact Email pambayun@ipdn.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnaltransformasi@ipdn.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Kuncoro G. Pambayun

Contact Email
pambayun@ipdn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaltransformasi@ipdn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA