Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PEMERINTAH KECAMATAN KERTASARI DALAM PEMBENTUKAN DESA RESMITINGAL SEBAGAI DESA PEMEKARAN Rendy Adiwilaga
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 2 (2019): JIWBP
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Pemekaran pada dasarnya merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah konsepsi negara demokratis dengan wilayah yang luas. Indonesia pasca reformasi mengenal istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam upaya memeratakan pembangunan. Pun termasuk di dalamnya di tingkat kecamatan dan desa. Desa Resmitingal merupakan desa baru di Kecamatan Kertasari yang sebelumnya merupakan bagian dari desa Sukapura sebagai desa induk. Namun melalui pertimbangan administratif serta geografis, Resmitingal kemudian mekar sebagai desa baru. Penelitian ini kemudian hendak menggali peran serta pemerintahan kecamatan Kertasari dalam proses pemekaran. Eksplorasi peran tersebut dibedah menggunakan teori peran dari Hendropuspio tentang peranan yang diharapkan (expected roles). Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat kerja Kecamatan Kertasari dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa pasca terbentuknya Desa Resmitingal adalah 1). Pendekatan tokoh formal, 2). Pendataan pemetaan, 3). Pendekatan tokoh informal, 4). Pemerintahan Desa pasca terbentuknya kesepakatan musyawarah masyarakat desa, 5). Pemantapan kesepakatan, 6). Pemerintahan Desa pasca terbentuknya grup pelopor, 7). Pelayanan Masyarakat, 8). Pembinaan Desa, 9). Evaluasi, pencatatan dan pendataan. Kata Kunci: Peran, Pemerintahan Kecamatan, Pemekaran

ANALISIS PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Trifonia Asumta Roga
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 2 (2019): JIWBP
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

ABSTRAK Pengembangan kapasitas Pegawai Negeri Sipil yang sangat terbatas dengan tingkat pendidikan pegawai masih bervariasi menjadi kendala dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan kompetensi merupakan hak setiap aparatur. Namun hingga saat ini masih banyak Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan hak tersebut. Penelitian ini berfokus pada pengembangan kapasitas Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian tugas belajar dan ijin belajar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan pengembangan kapasitas Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian tugas belajar dan ijin belajar, faktor pendukung dan penghambat serta strategi yang dilakukan dalam pengembangan kapasitas Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian tugas belajar dan ijin belajar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teori yang digunakan adalah Training and Development menurut Wherther and Davis. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan kapasitas Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mencapai hasil optimal. Faktor pendukung berupa komitmen pemerintah daerah, semangat dan antusias pegawai serta dukungan beasiswa dari pihak ketiga. Adapun faktor penghambat terbatasnya anggaran, lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun analisis kebutuhan riil organisasi serta terbatasnya informasi tentang peluang pengembangan sumber daya aparatur. Strategi yang dilakukan adalah memanfaatkan peluang beasiswa pihak ketiga dengan cara memfasilitasi pegawai mengikuti khursus bahasa inggris dan tes TOEFL gratis, meningkatkaan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun analisis kebutuhan secara online, serta menyebarluaskan informasi secara terbuka melalui website Badan Kepegawaian Daerah dan melakukan kejasama dengan pihak ketiga untuk mensosialisasikan peluang dimaksud

PEMANFAATAN DANA DESA DAN KONTRIBUSI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH KEPULAUAN (STUDI DI KABUPATEN BINTAN) Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri; Bismar Arianto; Askarmin Askarmin
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 2 (2019): JIWBP
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Filosofi dasar dari dana desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Provinsi Kepuluan Riau sudah mendapatkan dana desa sebesar Rp. 706.512.687.000. desa-desa di Kabupaten Bintan hingga tahun 2018 sudah mengelola dana desa sebesar Rp.66.584.751.000. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk tahun 2016 sebesar 69,86% di bidang pembangunan, 26,36% di bidang pemberdayaan, sedangkan untuk tahun 2017 pemanfaatan dana desa sebesar 52,75% di bidang pembangunan, 46,03% dibidang pemberdayaan. Secara signifikan kontribusi yang dirasakan masyarakat dari dana desa yang signifikan pada penambahan sarana fisik dasar di desa seperti jalan desa, drainase, pembanguna PAUD, Posyandu dan lain-lain.Kontribusi dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat belum signifikan dirasakan, sebagian besar dana desa pada bidang ini dialokasikan untuk kegiatan pendirian dan penyertaan modal di BUMDes. Pada tahun tahun 2016 dari dana desa di Kabupaten Bintan berpotensi menyerap 1.910 orang tenaga kerja, dengan jangka waktu kerja selama dua bulan. Pada tahun tahun tahun 2017 dari dana desa di Kabupaten Bintan berpotensi menyerap 1.702 orang tenaga kerja, dengan jangka waktu kerja selama dua bulan.

IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH Denok Kurniasih; Paulus Israwan Setyoko; Shadu Satwika Wijaya
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 2 (2019): JIWBP
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Penentuan jenis usaha menjadi faktor penting dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi pengembangan BUMDes harus dikaitkan dengan penentuan jenis usaha apa yang akan dikembangkan. Penelitian ini mengemukakan tentang alternatif pengembangan BUMDes melalui Bank Desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan Bank Desa telah mampu memberikan kontribusi yang cukup baik bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu tujuan dari pembentukan Bank Desa adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal tersebut dilakukan melalui keikutsertaan sebagai nasabah Bank Desa. Melalui Bank Desa ternyata masyarakat tidak saja dapat melakukan peminjaman, tetapi masyarakat juga diajarkan untuk menabung, karena sistem di Bank Desa mewajibkan nasabah untuk menabungkan sebagian kecil pinjamannya. Alternatif Bank Desa sebagai strategi pengembangan BUMDes tentu menarik untuk dikaji, karena kecenderungan tingkat keberhasilannya yang cukup tinggi. Namun demikian pengelolaan Bank Desa harus secara serius dilakukan oleh pengelola, karena resiko kegagalannya juga tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi strategi pengembangan BUMDes melalui Bank Desa adalah dukungan kebijakan desa, partisipasi masyarakat, dan juga kemampuan pengelola. Kata kunci : Implementasi strategi, kebijakan desa, kemampuan pengelola, partisipasi masyarakat

AKUNTABILITAS DALAM BUDAYA ORGANISASI PADA FASILTAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Herry Soesanto
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 2 (2019): JIWBP
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Abstract The problem in this research is a cultural organization problems in hospital and community health centers have not positive impact yet to the officers in giving health service in Kepulauan Anambas Regency. The study of organization culture using the theory from Leebov and Scott (1994) especially in the aspect accountability. Qualitative research methodology is chosen to answer the problems of formulation and meaning interpretation with organization culture approach. The data obtained from the interview, observation, and documents. In determining the informant, the researcher do it purposively based on the needs and research purposes. Thus, the informants divided into two categories, namely health officers and society. The research finding shows that the organization culture of hospitals and Public Health Centers has not been suitable with Leebov and Scott’s theory. It can be seen from the officers that only work under instruction and habit. They do not have job description that accommodate the patients’ need; the officers run the Standard Operating Procedure that is improvised that cannot satisfy the needs of the patients. The lack of support in implementing accountability policies, namely officers have not been given training to deal with problems that arise. Lack of support also causes problems to not be resolved properly. Thus, the policy about SOP, the incentive of health workforce, and competence development for the entire health workforce, is the fundamental for the organization culture improvements to make good quality of health service. Keywords: Organizational Culture, Accountability, Health Services Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah budaya organisasi pada rumah sakit dan puskesmas belum berdampak positif terhadap petugas dalam pemberian layanan kesehatan yang berkualitas sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kajian budaya organisasi menggunakan teori Leebov and Scott (1994), namun dalam penelitian ini fokus kepada aspek akuntabilitas. Metode penelitian kualitatif dipilih untuk pengungkapan proses dan interpretasi makna dengan pendekatan budaya organisasi, sehingga dapat menjelaskan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Penentuan informan dilakukan secara purpossive, sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian, informan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu petugas kesehatan dan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan, budaya organisasi pada rumah sakit dan puskesmas belum sesuai dengan teori Leebov and Scott, dapat dilihat dari: petugas melayani pasien sebatas perintah dan kebiasaan, belum memiliki uraian tugas yang mengakomodir kebutuhan pasien; petugas menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat seadanya, belum dapat memenuhi kebutuhan pasien; minimnya dukungan dalam penerapan kebijakan akuntabilitas, yaitu petugas belum diberi pelatihan untuk menangani persoalan yang muncul. Kurangnya dukungan juga menyebabkan persoalan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Kebijakan tentang penerapan SOP, pengembangan kompetensi bagi seluruh tenaga kesehatan, menjadi dasar bagi perbaikan budaya organisasi untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kata Kunci: Budaya Organisasi, Akuntabilitas, Pelayanan Kesehatan.

jiwbp Andi Azikin; Soma Atmaja H.
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 2 (2019): JIWBP
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Starting from the strategic position of the Tangerang Regency as a buffer for the Capital City of DKI Jakarta, it later developed into a part of the Greater Jakarta Metropolitan Area (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi), making this region a role as a center for industry, trade and services. Then grow large-scale settlements as a new city in Tangerang Regency. The presence of the role of local government with the function of service, development and Empowerment (Ryas Rasyid, 2001), is so central as an agent of change. Moreover, the presence of these new cities left a socioeconomic impact on the surrounding community, and made extraordinary social changes for the people of Tangerang Regency. The purpose of this study is to analyze the development policies of new cities and analyze how the role of the Tangerang District Government in increasing the capability of the community in tackling the impacts of new city development and social change in the Tangerang Regency. So by using a qualitative research methodology that uses descriptive analysis techniques Triaguasi namely a combination of interviews, documentation and observations carried out continuously, then analyzed so that this study can make conclusions (conclusions, drawings / verivication) and recommendations as a research suggestion.The results of this study conclude that the construction of new cities in Tangerang Regency only increases economic growth, not equity. The quality of human resources affected by the new city is still lagging behind, namely the development of the city, not for the welfare of the surrounding community. Although the role of the local government in empowering the affected people’s economy to improve the capabilities of the community is already strong enough with diverse efforts. As a result, the construction of new cities radically changed community institutions, social systems and patterns of community behavior. New city development presents global culture in Tangerang Regency, Banten Province.

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU BAMBANG SAMBODO
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 10 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v10i1.758

ABSTRAK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tanjungpinang . Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi merupakan sumber keuangan terbesar dan potensial bagi daerah. Maka Pemerintah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan laporan realisasi pajak daerah dan retribusi di Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa selama tahun 2012-2016 realisasi PAD yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang memenuhi anggaran. Adanya peningkatan realisasi PAD 2012-2016 tidak terlepas dari usaha Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta untuk menganalisis besarnya potensi PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang harus dapat meningkatkan kerja sama dengan instansi dan lembaga lain yang terkait dalam mengelola pajak daerah dan retribusi sehingga Pemerintah dapat mengoptimalkan pengoperasian, pengendalian terhadap wajib pajak juga terjadinya koordinasi serta dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah maupun retribusi daearah Kata Kunci: Optimalisasi; Pajak Daerah dan Retribusi; Pendapatan Asli Daerah (PAD)

IMPLEMENTASI TAT TWAM ASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PROVINSI BALI Diah Puspita Ernawati; I Gusti Ngurah Suwetha
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 10 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v10i1.870

ABSTRACT. This research aims to analyze the implementation of “Tat Twam Asi” in the governance of the government in the Province of Bali. This research uses a descriptive method with a qualitative approach to obtain a complete picture of the implementation of Tat Twam Asi in the governance of the government in Bali Province. The data used are primary data sourced from informants that have been determined following the objectives of the research, while the secondary data obtained from collecting data relevant to the topic or problem that is the object of research. The concept of implementation used is the implementation of the Van Meter and Van Horn, specifically the implementation of actions by individuals, officials, government agencies, or private groups that aim to achieve the objectives outlined in individual decisions. Autonomy requires local governments to increase capabilities and effectiveness in running the wheels of government. Many local governments have not performed their functions and roles efficiently, and this can be observed from the numerous problems that have arisen; therefore, they must be followed by a series of public sector reforms. The dimensions of public sector reform change the format of institutions through the governance of the government by improving instruments that support the functioning of public institutions economically, efficiently, effectively, transparently and accountably in order to create good governance. Conducive conditions support the implementation of all activities in the governance of the government at every level of government. With conducive conditions, the governance of the government can be implemented following procedures that have been prepared and can operate smoothly, safely, naturally, and conveniently. In running the government, the Province of Bali always follows the paradigm of modern governance of the government in order to be able to create good governance while maintaining traditional values under Balinese customs, culture, and traditions, one of which is Tat Twam Asi. “Tat Twam Asi” is one of Hinduism teachings containing views on decency in social life, nation and state with a sense of tolerance, mutual respect, mutual admiration, and not behaving egoistically in making decisions when facing problems. Tat Twam Asi in the governance of the government is implemented starting from the government at the lower level, mainly Pakraman Village/Customary Village, to organize community life originating from the most basic level. The governance of government based on religion, tradition, and culture is very supportive of the activities of the regional government, such as when the local government will hold an activity that involves community participation and involves the leaders of the Customary Village (Desa Pakraman), in addition to the Official Village. The implementation of Tat Twam Asi in the governance of government in Bali Province is inseparable from the community's belief in the existence of the law of karma (karma phala), moreover that the teachings of ethics and decency are automatically applied to the level and order of life of the Balinese people including governance of the government. In this regard, a conducive atmosphere and conditions can be created in the governance of the government. Keywords: Implementation, Tat Twam Asi, and Governance of the Government.

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ALAM TELUK JERING DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU ARWANTO HARIMAS GINTING; Data Wardana; Zainal Zainal
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 10 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v10i1.874

Abstract. This study aims to look at the government's strategy in the development of the Jering Bay Natural Tourism Object, Kampar Regency. This natural tourism object has a wide expanse of sand such as the beach, a stretch of green grass, forest plantation residents and lakes around the tourist sites. This tourist attraction is visited by tourists, especially on holidays. However, this natural tourist attraction has not received attention from the government. For this reason, researchers conduct research by looking at development strategies according to Cooper et al in Sunaryo (2013: 159) explaining that: a. The object of tourist attraction (Attraction) which is equipped with uniqueness and attraction based on nature, culture, and artificial / artificial. b. Accessible (Accessibility) which addresses the ease of transportation and the transportation system. c. Amenitas (Facilities) that complement tourism supporting and supporting facilities. d. Public facilities (Additional Services) that support tourism activities and e. institutions that have the authority, responsibility and role in supporting the implementation of tourism activities. This research was conducted in Jering Bay with qualitative research methods. While the data collection technique was carried out by field observations, interviews with informants namely the Kampar District government, manager of attractions, Village Heads, BPD Members, community leaders and visitors. The results showed that this attraction has a nature-based tourist attraction. It takes residence access and supporting facilities such as shelter, fostering local communities, and government support by regulating tourist areas and making regulations about the management of these attractions and supported with cultural activities and tourism activities. Key words: Government's strategy, natural tourism object, and development

SINERGITAS PROGRAM “FANTASTIC! PONOROGO” DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN PONOROGO Irfan Nugroho; Yusuf Adam Hilman
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 10 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v10i1.893

ABSTRACT. "Fantastic!Ponorogo" is a tourism development program coordinated between the vision and mission of the Ponorogo Regency in disassemble in RPJMD 2016 - 2021. This talk about studying RPJMN, RPJMD, Province Of East Java, and RPJMD Ponorogo Regency. 2019 was a tourist visit to East Java. The implementation of the collaborative governance practices described the processes partnership between the government and the private sector, aimed at optimizing the objectives of the activities. The purpose of this research is to find out the synergy "Fantastic!Ponorogo" to collaborative governance practices in the tourism sector conducted in Ponorogo Regency. In this study in qualitative research. The collaborative governance showS synergy, effective, and successful because of some factors, including 1). The commitment by the Bupati, vice-regent, and all his staff the government Ponorogo Regency in this case the head of supportive tourism of the year 2019, 2). A, collaboration connectivity among stakeholders, 3)The enthusiastic people who are active in various events held, 4). The basis for the government in government duty. Key words: Sinergitas; Colaborative Governance; Fantastic! Ponorogo, Pembangunan Pariwisata

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Kuncoro G. Pambayun

Contact Email
pambayun@ipdn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaltransformasi@ipdn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Kuncoro G. Pambayun

Contact Email pambayun@ipdn.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnaltransformasi@ipdn.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Kuncoro G. Pambayun

Contact Email
pambayun@ipdn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaltransformasi@ipdn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA