cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ika Devy Pramudiana
Contact Email
jimpks6@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jimpks6@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
Published by Universitas Dr. Soetomo Surabaya
ISSN : 25811231     EISSN : 25977334     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
editors accept scientific articles in the form of scientific studies, research works and scientific innovation ideas in the field of public administration, especially related to the development and innovation of public management and public policy that contains social issues that have not been published in journals or other scientific media either in Indonesia or abroad.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 2, No 2 (2018)" : 5 Documents clear
Anti Klimaks Implementasi E-Government: Analisis Partisipasi Masyarakat Petani Di Kabupaten Gunungkidul Wicaksono, Ferri
Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.079 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i2.1358

Abstract

This research is located in Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region (DIY). The rapid development of global information technology has driven a paradigm shift in society towards the era of digital society. This fact directs the massive use of electronic media in the public service bureaucracy in Indonesia. In order to realize a clean, transparent public service and be able to answer the demands of change effectively, in line with Presidential Instruction No. 3 of 2003. Dilemma when the Gunungkidul Regency Government is seeking e-government as a reform of the public service bureaucracy that is intended for the community as the recipient of service benefits, there are elements of farmer communities that tend to be difficult to adopt new technologies. The Gunungkidul Regency Government has consistently developed a website up to the sub-district level totaling 18 sub-districts and village levels totaling 144 villages with domains namely "name of village-sub-districts.desa.id", known as the Village Information System (SID). The author uses descriptive exploratory research methods to explain the limitations of peasant communities in the use of e-government. This situation can trigger barriers to optimizing the implementation of e-government in Indonesia. The author finds the limitations of the farming community in Gunungkidul Regency in the use of e-government due to 2 (two) aspects namely the lack of habituation in the use of information technology media and the characteristics of community associations that are inherent in the social activities of farmers in Gunungkidul Regency. The character of the farming community tends to be difficult to correlate with the development of digital information technology in its activities, making it difficult to create an habit of using internet media for everyday life. Keywords: e-government, public service, farmer community, limitations
IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RKP) DESA (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro) Suprastiyo, Ahmad; Musta’ana, Musta’ana
Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.434 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i2.1359

Abstract

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, akan tetapi selama ini proses penyusunan dokumen RKP Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro belum sesuai dengan Permendagri tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses implementasi penyusunan RKP Desa, metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposive snowball sampling. Analisis data menggunakan Model Spradley yang dimulai dari analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Penyusunan RKP Desa Trucuk belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, hal ini terjadi karena penyusunan RKP Desa Trucuk masih mengacu pada Panduan Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 yang belum diselasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kata kunci : Implementasi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
Implementasi Program BMW (Berkas Mlaku Dewe) Dalam Meningkatkan Pelayanan Bidang Administrasi Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Ma'rufah, Kurnia Dwi; Sholichah, Nihayatus
Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.088 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i2.1360

Abstract

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kecamatan Sukodono merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang padat penduduk. Kepadatan tersebut mengakibatkan waktu pelayanan yang cukup lama. Maka dari itu Kecamatan Sukodono melakukan inovasi pelayanan di bidang administrasi dengan memanfaatkan Elekronic Government dengan nama BMW (Berkas Mlaku Dewe).Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program BMW menggunakan teori implementasi kebijakan. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, penyaringan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan adanya ruang pelayanan dengan fasilitas komputer, alat scan, lobi ber-AC dan jaringan internet di setiap desa. Desa Ngaresrejo adalah desa yang paling sering mengalami trouble jaringan. BMW memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pelayanan BMW tidak dipungut biaya. Operator Desa dibekali dengan pelatihan yang dilakukan tiap dua minggu sekali secara rutin.Kesimpulannya bahwa adanya aplikasi BMW dapat diterima dengan baik oleh warga Sukodono karena proses pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, dengan menggunakan sistem online yang menghubungkan antara desa dengan Kecamatan Sukodono yang dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala namun dapat diatasi dengan baik oleh Kecamatan Sukodono. Kata kunci: Implementasi kebijakan, pelayanan, BMW (Berkas Mlaku Dewe)
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH STAKEHOLDERS PRIMER DAN SKUNDER DI RIAU Herman, Herman
Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.298 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i2.1362

Abstract

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memberikan sumbasih hasil usahanya kepada masyarakat yang berada disekitar perusahaan maupun masyarakat secara umum. Tulisan ini membahas tentang bagaimana peran dari masing-masing pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan tangung jawab sosial perusahaan yang terdiri dari perusahaan, masyarakat dan pemerintah di Provinsi Riau. Namun pada kenyataanya sebahagian dari stakeholders baik primer maupun skunder berjalan tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya pengelolaan terhadap lingkungan, penanganan masalah isu-isu CSR, peningkatan kulitas sumber daya manusia, hingga masalah regulasi dan pengawasan dari pemerintah.  Kata Kunci: Pelaksanaan, CSR, Pemangku Kepentingan
Pelayanan Pengaduan masyarakat tentang penerangan jalan umum di unit pelaksana Tehnis penerangan jalan umum Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Surabaya Dwijosusilo, Kristyan; Isdianto, Erwin
Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.501 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i2.1363

Abstract

Aparatur di Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya dapat menangani keluhan masyarakat terkait keluhan terhadap PJU di Surabaya. Keluhan yang masuk ditangani dengan pertimbangan urgensi / ketersediaan spare part. Semua jajaran di UPT Penerangan Jalan, mulai Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, hingga Kepala Rayon terlibat dalam penanganan PJU. Pada saat siang hari diterima oleh petugas bidang administrasi yang menerima dan merekap keluhan, lalu dilaporkan ke Kepala Rayon. Bila laporan pada malam hari, ada petugas bidang posko yang akan menerima dan langsung dilaporkan ke petugas lapangan. Karena keterbatasan aparatur, semua keluhan yang masuk, tentu akan memerlukan waktu untuk ditangani, jadi, semua keluhan tetap akan ditangani, namun memerlukan waktu. Bila tidak ditangani disaat setelah melaporkan, warga dapat melaporkan keluhannya kembali, sampai dengan keluhan tersebut dapat ditangani oleh petugas.Hubungan antara masyarakat dan Dinas, dalam hal ini UPT Penerangan Jalan Umum, sifatnya 1 arah, warga melaporkan keluhan, petugas menindak lanjuti hubungan bisa menjadi dua arah, bila warga melaporkan keluhannya melalui media, baik itu media massa maupun media sosial. Setelah warga melaporkan keluhannya dan akan di follow up oleh Kepala Seksi atau Kepala Rayon dan warga dapat mendapatkan feedback atau tanggapan dari Kepala BIdang, Kepala Seksi atau Kepala Rayon mengenai status keluhan, yang sudah ditangani oleh petugas.Dalam setiap list keluhan warga, Kepala Seksi menetapkan prioritas – prioritas, hasil cek lokasi ke lapangan oleh Kepala Rayon, untuk mana saja lokasi yang lebih dulu ditangani, berdasarkan pertimbangan urgensi dan ketersediaan alat dan bahan. Kata Kunci : Strategi, Pelayanan, Keluhan Publik, PJU

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue