Garuda - Garba Rujukan Digital

KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT KLAUSULA PEMBAYARAN Tanti Rachmawati; Sihabudin Sihabudin; Reka Dewantara
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.16616

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai rasio decidendi dalam dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel mengenai akta hibah saham yang disertai dengan klausula pembayaran dan juga untuk mendeskripsikan dan menganalisis keabsahan akta hibah saham dalam hal terdapat klausula pembayaran. Untuk kegunaan pembahasan, jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekаtаn kasus (case аpproаch), serta pendekatan analisis (analytical approach). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisa dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa rasio decidendi dalam dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan putusan nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel adalah adanya kesalahan materiil pada akta hibah saham dimana suatu perbuatan hibah harus memenuhi unsur-unsur Cuma-Cuma sebagaimana diatur dalam pasal 1666 KUHPerdata yang mana unsur Cuma-Cuma merupakan esensi utama dalam hibah. Sementara dalam perkara ini diketahui bahwa terdapat perjanjian lain dibalik perjanjian hibah yang dilakukan, yaitu perjanjian investasi yang didalamnya memuat mengenai pembayaran sejumlah uang tertentu atas hibah yang telah diberikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutus perkara ini sebagai sebuah perbuatan melawan hukum dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan menyatakan perbuatan hibah tersebut batal demi hukum. Mengenai keabsahan akta hibah, dalam perkara ini, pengalihan hak atas saham antara Nyonya Ani Setiawan dan Nyonya Florita selaku pemegang saham lama dalam RTM kepada TCUP dilakukan atas dasar akta hibah saham, namun terdapat cacat hukum dalam akta hibah ini dan perbuatan hibah ini batal demi hukum sehingga pengalihan hak atas saham dianggap tidak pernah terjadi. The purpose of this writing is to describe and analyze the ratio decidendi in the judge's consideration in the decision number 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel regarding the deed of gift of shares accompanied by a payment clause, as well as to describe and analyze the validity of the deed of gift of shares in case of a payment clause. For the purpose of this legal research, a normative approach using the statute approach, case approach, and analytical approach is used. Primary and secondary legal materials are analyzed using grammatical and systematic interpretation methods. Based on the results of the discussion, it is concluded that the ratio decidendi in the judge's consideration in deciding the case based on decision number 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel is the material error in the deed of gift of shares where a gift must meet the elements of "Cuma-Cuma" as regulated in article 1666 of the Indonesian Civil Code. The "Cuma-Cuma" element is the main essence of a gift. In this case, it is known that there was another agreement behind the gift agreement, namely an investment agreement which contained the payment of a certain amount of money for the gift that had been given. Based on these considerations, the judge ruled that this was an unlawful act because the elements of an unlawful act under article 1365 of the Indonesian Civil Code had been fulfilled, and declared the gift deed null and void. Regarding the validity of the deed of gift, in this case, the transfer of rights to shares between Mrs. Ani Setiawan and Mrs. Florita as the old shareholders in RTM to TCUP was carried out based on the deed of gift of shares, but there was a legal defect in this deed of gift, and therefore the gift was considered null and void, so the transfer of rights to shares is considered never to have occurred. Keywords : Deed of Gift, Cancellation, Validity

PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH: PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM Sulasiyah Amini; Suratman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.17712

Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali yang menerbitkan sertifikat tanah, menyebabkan minimnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Hingga kini tanah yang dimiliki oleh masyarakat sebagian besar belum bersertifikat. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, dan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya pendaftaran tanah dalam perpektif teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitiannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Peran PPAT terkait dengan pendaftaran tanah pertama kali, sangat penting terkait perbuatan hukum peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah. Dalam perspektif teori kepastian hukum, mendaftarkan tanah adalah penting guna memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Bidang tanah yang telah terdaftar akan terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan. Kata-Kunci: Pendaftaran, Tanah, Kepastian Hukum. A lack of understanding of the importance of land registration for the first time that was issued, lead to a limited ownership of the land certificate of rights. Until now, the land owned by the society are largely uncertified. This study aims to know and analyze the role of the Land Deed Official in the performance of land registration, and also to analyze the importance of land registration in assigning legal theories of certainty. The research method uses empirical juridical, with a sociological juridical approach. The location of the research conducts in the National Land Agency of Kabupaten Malang, using the primary and secondary types of data. The data analysis is qualitative. In the first phase of land registration, the roles of the Land Deed Official are particularly important when it comes to legal transitions of land rights, the imposition of land rights which are used as the basis for land rights registration. In the perspective of a legal certainty theory, listing land is essential in order to obtain legal certainty over land ownership. The land that has been listed will avoid any act of arbitrariness. Keywords: Registration, Land, Legal certainty

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Rizky Amalia; Anang Sulistyono
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.17843

Penelitian ini menganalisis tentang pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kedua, implikasi hukumnya bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta analisa bahan hukum digunakan secara deskriptif kualitatif.Kesimpulannya, pertama, pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama tidak dibenarkan tanpa adanya perjanjian kawin karena tidak memenuhi syarat yang mana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, sehingga perjanjiannya batal demi hukum yang menjadikan suami istri masih berada dalam satu subjek hukum. Kedua, implikasi hukum bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama mengakibatkan akta pendirian PT terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Saham, Harta Bersama This research analyzes the establishment of a company that the shares company from joint assets based on the Limited Liability Company Law. Second is the law implication for a notary who does a deed of establishing a company where the authorized capital comes from joint assets.The research method uses normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach; meanwhile, the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and analysis of legal materials is done qualitatively.In conclusion, first, the establishment of a company whose shares come from joint assets is not justified without a marriage agreement because it does not meet the requirements which have been regulated in Article 7 paragraph (1) of the Company Law, so that the deal is null and void by law which makes husband and wife still in one subject law. Second, the legal implication for a notary who makes a deed of establishment of a company whose primary capital comes from joint assets results in the act of establishment of a PT being relegated from an authentic deed to a private deed. Keywords : Limited Liability Company, Shares, Joint Assets

PROBLEMATIKA KEWENANGAN PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN OLEH NOTARIS DAN PPAT DI TINJAU DARI PASAL 15 AYAT (2) UUJN Siti Chayatun; M. Saleh
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.18401

Dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Ketentuan pasal tersebut masih belum dapat dilaksanakan, karena keberadaan PPAT dipertahankan oleh Pemerintah. Kondisi ini menimbulkan adanya konflik norma terkait kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat akta terkait pertanahan. Metode Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji/ menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan ini adalah Menghadapi terjadinya benturan kewenangan antara Notaris dan PPAT dalam membuat akta pertanahan, karena undang-undang tidak memberikan solusi penyelesaian, maka seharusnya kita kembalikan pada asas hukum yang berlaku, Kata Kunci : Notaris, PPAT, Kewenangan, Asas Hukum. In Article 15 paragraph 2 letter f UUJN confirms that the Notary has a deed related to land. The provisions of the article still cannot be implemented, because the existence of PPAT is maintained by the Government. This condition creates a conflict of norms related to Notaries and PPAT in making land related deeds. This writing method is based on normative juridical legal research, namely research conducted to examine/analyze the applicable laws and regulations and are normative in nature. The problem approach used in the preparation of this research is the legal approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The result of this discussion is facing the power of attorney between the Notary and the PPAT in making the land deed, because the law does not provide a settlement solution, then we should return it to the applicable law, Keywords: Notary, PPAT, Authority, Legal Principles.

MODEL TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Nia Rochmah Savitri; M. Saleh
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.18402

Dengan banyaknya Notaris saat ini maka tidak jarang terkadang Notaris dalam menjalankan jabatannya sudah keluar dari UUJN dan Kode Etik, disinilah timbul masalah yang bisa membawa Notaris mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatannya yang dianggap diderita oleh orang yang merasa dirugikan atas Metode Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji/ menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan ini adalah berdasarkan UUJN bahwa ketika seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dijatuhi sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana; Penjatuhan sanksi-sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta otentik disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar tingkat kesalahan yang dilakukan semakin besar pula sanksidan tanggungjawab yang harus dipenuhi. Kata Kunci : Notaris, Tanggungjawab, Kode etik. With the current number of Notaries, it is not uncommon for Notaries in carrying out their positions to have left the UUJN and the Code of Ethics, this is where problems arise that can bring Notaries legally responsible for each of their actions that are considered to be suffered by people who feel aggrieved by this method. This writing is based on juridical legal research. normative, namely research conducted to examine/analyze the prevailing laws and regulations and their normative nature. The problem approach used in the preparation of this research is the legal approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results of this discussion are based on the UUJN that when a Notary in carrying out his position is proven to have committed a violation, the Notary must be responsible by being subject to administrative sanctions, civil sanctions, criminal sanctions; The imposition of sanctions against a Notary who violates the provisions in the making of an authentic deed is adjusted to the quantity and quality of the violation committed. The greater the level of error committed, the greater the sanctions and responsibilities that must be met. Keywords: Notary, Responsibility, Code of ethics.

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Dian Khoreanita Pratiwi; Syamsul Hadi; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Dian Eka Pertiwi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.18539

Konstitusi Negara menjamin tentang pekerjaan yang layak untuk setiap warga negara Indonesia. Tahun 2021 jumlah TKI yang bekerja di luar negeri paling banyak berada di wilayah Asia Pasifik, dilanjutkan dengan Timur Tengah dan Afrika. Banyaknya TKI yang berada diluar negeri menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penempatan tenaga kerja Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dalam penelitian bahwa Penempatan TKI harus dilakukan proses yang ketat tanpa mengenyampingkan hak konstitusi warga negara. kewenangan penempatan TKI berada pada pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penempatan TKI. TKI yang berada di luar negeri harus diberi perlindungan. Perlindungan diberikan sebelum bukan hanya pada saat diluar negeri, namun juga sebelum pemberangkatan calon TKI tersebut. Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, TKI The State Constitution guarantees about decent work for every Indonesian citizen. In 2021, the number of migrant workers working abroad is the most in the Asia Pacific region, followed by the Middle East and Africa. The large number of migrant workers who are abroad is the responsibility of the government and local governments in the placement and protection of these migrant workers. The problem in this study is how the authority of local governments in the placement of Indonesian workers and how to legally protect Indonesian workers abroad. The method used in this study is normative juridical. The results in the study that the placement of migrant workers must be carried out a strict process without prejudice to the constitutional rights of citizens. The authority to place migrant workers is with the central government, it is necessary to change by giving authority to local governments in the placement of migrant workers. Migrant workers who are abroad must be given protection. Protection is provided before not only when abroad, but also before the departure of the prospective migrant workers. Keyword : Authority, Local Government, Migrant Workers

AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN BPHTB Yunita Midia Wahyuana
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.19028

Penelitian ini menganalisis tentang regulasi penandatanganan akta jual beli menurut hukum yang berlaku. Kedua, akibat hukumnya terhadap PPAT yang menandatangani akta jual beli sebelum dilakukannya pembayaran BPHTB.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta Analisa bahan hukum yang digunakan secara deskriptif kualitatif.Kesimpulannya, pertama, penandatanganan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini juga dapat terlihat dari blanko akta jual beli tanah yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah. Kedua, akibat hukumnya terhadap PPAT yang menandatangani akta jual beli sebelum dilakukannya pembayaran BPHTB yaitu dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. Kata Kunci : Tugas dan Wewenang Notaris/PPAT, BPHTB, Perolehan Hak Atas Tanah This study analyzes the regulation of signing the deed of sale and purchase according to applicable law. Second, the legal consequences for PPAT who signed the deed of sale and purchase before making the payment of BPHTB.The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach, while the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials as well as a descriptive analysis of legal materials used. qualitative.In conclusion, first, the signing of the sale and purchase deed made by the PPAT is regulated in Article 22 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of the Official of the Land Deed Maker. This can also be seen from the form of the deed of sale and purchase of land contained in the Attachment to the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 8 of 2012 concerning Land Registration. Second, the legal consequences for PPAT who signed the deed of sale and purchase before the BPHTB payment was made were subject to sanctions in the form of a fine of Rp. 7,500,000 (seven million five hundred thousand rupiah) for each violation. Keywords: Duties and Authorities of a Notary/PPAT, BPHTB, Acquisition of Land Rights

PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKANNOTARIS/PPAT DI KOTA TANJUNGPINANG Sambudy Kurniawansyah Muhammad
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.19035

Abstrak Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan (1) Apakah tindakan Notaris/PPAT yang membuat 2 (dua) Akta dengan objek dan tanggal yang sama, namun para pihak yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat ? (2) Bagaimana penerapan Pidana terhadap Notaris/PPAT dalam hal terbukti melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat? (3) Bagaimanakah akibat hukum pengenaan pidana terhadap Notaris PPAT?Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisisnya dilakukan secara deskriptif kualitatif.Kesimpulannya adalah (1) Tindakan Notaris /PPAT yang membuat 2 (dua) akta dengan objek dan tanggal yang sama, namun para pihak yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini terbukti dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 35/Pid.B/2022/ PN. TPG tanggal 19 April 2022. (2) Penerapan pidana terhadap Notaris/PPAT dalam hal terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana Nomor: 35/Pid.B/2022/ PN. TPg tanggal 19 April 2022, Terdakwa (Notaris Ratu Aminah Gunawan, SH, MKn) dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan yang akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa. Dasar dan landasan hukum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa (Notaris Ratu Aminah Gunawan, SH, MKn) adalah dakwaan berbentuk alternatif, dimana Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan Pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (3) Akibat hukum pengenaan pidana terhadap Notaris/PPAT Ratu Aminah Gunawan, SH.,MKn oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, maka secara otomatis terpidana tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Notaris/PPAT di Kabupaten Bintan. Kata Kunci : Pidana, Pemalsuan Surat, Notaris/PPAT Abstract This Tesis examination dismount problems are (1). If a Notary / PPAT made 2 (two) letters with the same object and date with different people can be dessificated as criminal act of falsification letter ? (2). How are the criminal sanction gives to a Notary that has proved doing the criminal falsification letter ? (3). How about the criminal sanction to the Notary / PPAT functionary ?.Examination using is normative law examination, with using conceptual approach and statute approach. Law elements that used include primer law element and second law element. The analysis doing by descriptive qualitative.The conclutions are (1). A Notary that made 2 (two) letters with same object and date, but with different people can be classified as doing criminal falsification letter. This proved by decision of Tanjung Pinang District Court Number : 35/Pid.B/2022/PN.TPG date 19th April 2022. (2). Criminal sanction gives to a Notary / PPAT that has proved doing criminal falsification letter at criminal decision Number : 35/Pid.B/2022/PT.TPG date 19th April 2022, the Notary (Ratu Aminah Gunawan, SH, MKn) given punishement 1 (one) year and 8 (eight) months jail that will all decrease with time arrest that she has done. The law fondation an evidence from the Judges to give criminal punishment to the Notary (Ratu Aminah Gunawan, SH, MKn) in alternative charge, where the judges direct consider the charge that fix to the fact in the court, that the charge of article 264 paragraph (1) KUHP jo. article 55 paragraph (1) number 1 KUHP. (3). The criminal sanction to the Notary / PPAT Ratu Aminah Gunawan, SH, MKn given by the judges at Tanjung Pinang District Court are punishment jail along 1 (one) year and 8 (eight) months, that made automatically the Notary can not doing her rights and duty as a Notary at Bintan Regency. Keywords : Criminal, Falsification Letter, Notary/PPAT.

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Faisol Faisol; Yandri Radhi Anadi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i4.19254

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: “bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Menindaklanjuti hal itu ketentuan perundang-undangan menyebutkan bahwa DPRD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan DPRD dan Kepala Daerah adalah sejajar, DPRD bukanlah subsistem dari Pemrintah atau Kepala derah. DPRD diberi wewenang seperti yang termuat dalam Pasal 41 yang menyatakan:”DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.” Terlebih dalam hal pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, fungsi pengawasan dari DPRD sangatlah diperlukan. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan hal fundamental dalam menentukan kemajuan masyarakat daerah baik dari perekonomian dan kemajuan pembangunan di daerah. Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah, Fungsi Pengawasan, Keuangan Pemerintah Daerah In accordance with the Undang-Undang No. 32 of 2004 concerning Regional Government, states: "that in the implementation of regional autonomy it is deemed necessary to emphasize the principles of good governance (Good Governance) and clean governance (Clean Governance) in realizing regional development decentralized and democratic. Following up on this, statutory provisions state that the DPRD is also an integral part of the Regional Government. The position of the DPRD and the Regional Head is equal, the DPRD is not a subsystem of the Government or the Regional Head. The DPRD is given the authority as contained in Article 41 which states: "The DPRD has legislative, budgetary and supervisory functions." Especially in terms of regional government financial management, the supervisory function of DPRD is very necessary. Regional government financial management is fundamental in determining the progress of local communities both from the economy and progress of development in the region. Keywords: Regional Government, Regional Head, Oversight Function, Regional Government Finance

The Authenticity of Kemenkumham Decree Regarding Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Assets Share Establishment Approval Based On Presumptio Iustae Causa Principles Kayla Raissafitri; Naufal Afrian Noormansyah; Taupiqqurrahman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v7i1.19445

This research will be analyzing the authenticity of Kemenkumham Decree Regarding Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Asset Shares Establishment Approval based on Presumptio Iustae Causa principles and the legal effect towards the Kemenkumham Decree if the Establishment Deed a quo declared annulled by the district court. This research is examined through several method, specifically using normative juridical research and statutory approach, also will be written in descriptive literature. The result of the research shows Kemenkumham Decree is considered as a state administration decree. Therefore, based on Presumptio Iustae Causa principle, the Kemenkumham Decree Regarding Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Assets Share Establishment Approval that has been issued is an authentic decree. This principle implies that the Kemenkumham decree stands its authenticity for the sake of legal certainty, until an authorized decision from state administrative court proves otherwise and revokes its authenticity. The cancellation event of Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Assets Share Establishment Deed condone by the District Court will not affect the authenticity of the Kemenkumham Decree. The authorized court that can revoke Kemenkumham Decree belongs to the State Administrative Court. Keywords: Kemenkumham Decree Authenticity; Limited Liability Company; Husband and Wife; Joint Asset Shares

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA