Garuda - Garba Rujukan Digital

AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA MENJUAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI HAK ATAS TANAH leny kurniawati
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakPPJB dan kuasa menjual melindungi pihak pembeli terkait dengan pajak dan bukti kepemilikan. PPJB dan kuasa menjual merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya sengketa. Kekuatan akta PPJB dan kuasa menjual yang dibuat di hadapan Notaris merupakan akta otentik, yang secara hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut. PPJB dan kuasa menjual yang dibuat berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang memiliki asas kebebasan berkontrak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban, dan norma-norma kesusilaan berlaku bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam praktik sering terjadi PPJB dan kuasa menjual dibuat lebih dari satu kali atau bertingkat. Akan tetapi, tidak semua Kantor Pertanahan dapat menerima pendaftaran balik nama sertifikat yang didasarkan PPJB dan kuasa menjual bertingkat. Setiap Kantor Pertanahan memiliki kebijakan yang berbeda dalam menerima pendaftaran balik nama sertipikat dengan dasar PPJB dan kuasa menjual, ada yang menerima dan ada yang menolak.Kata kunci: perlindungan hukum, perjanjian pengikatan jual beli, kuasa menjual AbstractThe PPJB and the power of selling protect the purchaser in relation to taxes and proof of ownership. PPJB and the power of selling is a form of preventive legal protection to prevent the occurrence of disputes. The power of the Deed of PPJB and the power of sale made in the presence of a Notary is an authentic deed, legally having a perfect evidentiary power, meaning that the deed should be seen as it is, not to be interpreted other than what is written in the deed. PPJB and the power of selling made under article 1338 Civil Code which has the principle of freedom of contract and not contrary to the law, order, and moral norms apply to both parties that is seller and buyer. In practice it often happens PPJB and the power of selling is made more than once or storied. However, not all Land Affairs Offices can accept return registration of certificate names based on PPJB and multilevel selling power. Each Land Office has different policies in receiving the registration of the name of the certificate on the basis of PPJB and power of selling, some accept and refuse.Keywords: legal protection, binding sale agreement, selling power

KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG DITENTUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Ahzar Pasaribu
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakPenelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris dalam membuat kuasa membebankan hak tanggungan masih menggunakan format akta SKMHT yang dikeluarkan oleh BPN, maka Notaris telah bertindak di luar kewenangannya, sehingga keabsahan SKMHT tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. SKMHT wajib dibuat dalam akta notariil atau akta PPAT, Ketidaksempurnaan syarat-syarat formil dari format akta SKMHT yang diterbitkan BPN RI untuk dapat dinyatakan sebagai akta notaril yang mempunyai kepastian hukum antara lain mengenai tidak adanya keterangan mengenai jam atau pada awal akta, tidak adanya keterangan mengenai tempat penandatanganan dan keterangan ada tidaknya perubahan dalam akta (pada akhir atau penutup akta). Dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dari suatu akta notaris dalam format akta SKMHT yang diterbitkan BPN RI.Kata Kunci: notaris, akta otentik, hak tanggungan AbstractThis study is a juridical normative study. Research approaches are conducted through statute approach and conceptual approach. The findings concluded that the Notary in making the charge charged with the right is still using the format of the SKMHT Act issued by BPN, then the Notary has acted out of its authority, so the validity of the SKMHT does not have the power of proof as an authentic act. SKMHT shall be made in notarial deed or PPAT act, Incomplete formal terms of SKMHT format form issued by BPN RI to be declared notarial law with legal certainty among others concerning the absence of information about the hour or at the beginning of the act, no information about place of signing and evidence there is no change in the act (at the end or end of the act). With the fulfillment of the formal requirements of a notarial deed in the format of the SKMHT act issued by BPN RI.Keywords: notary, authentication, liability

PERAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM MENJAGA MARTABAT PROFESI NOTARIS hairus hairus
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakSalah satu profesi penting d masyarakat adalag notaris. Profesi ini termasuk profesi spesial karena ia adalah pejabat umum dalam menjalankan tugasnya yang terikat dengan norma-norma yuridis dan kode etik profesi. Kode etik notaris menjadi kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang menjadi pijakan menata atau mengatur tentang kode etik profesi notaris dalam hubungannya dengan banyak pihak, yang tentu saja harus ditaati atau dpatuhi oleh setiap anggota yang terikat atau mengikatkan diri dalam perkumpulan (organisasi) itu. Konsekuensi sebagai anggota profesi ini harus dipahami oleh notaris, karena bersumber dari sini, martabat profesi bisa dijaga.Kata kunci: notaris, organisasi, profesi, kode etik AbstractOne of the important professions is the public notary. This profession includes a special profession because he is a public official in the course of his duties bound by juridical norms and professional ethical codes. The notary ethical code becomes a moral principle determined by the association of Indonesian Notary Bonds (INI) which is the basis of organizing or arranging the notary profession code of conduct in relation to many parties, which of course must be adhered to or abetted by any member who is bound or bound in association (organization) it. The consequences of being a member of this profession should be understood by a notary, as it comes from here, the dignity of the profession can be safeguarded. Keywords: notary, organization, profession, code of ethics

AKTA NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DAGANG DI INDONESIA Dwi Endah Lestari
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 2 (2018): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakUntuk menjamin kepastian perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dagang di Indonesia melalui klausul-klausul yang ada didalam akta otentik yang dibuat Notaris, maka selain ketentuan mengenai bentuk umum akta otentik yang ada didalam Pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pada klausul yang ada didalam akta otentik harus memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas (PT) dengan jelas, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan Terbatas (PT) tersebut dituliskan dengan lengkap. Jika terjadi perubahan atau peralihan hak atas merek dagang seperti jual beli, maka didalam klausul hak dan kewajiban para pihak dapat ditambahkan klausul yang menyatakan bahwa pihak pertama selaku penjual dilarang untuk mengalihkan hak atas merek dagang tersebut kepada pihak lain.Kata kunci: perlindungan hukum, kekuatan hukum, klausul akta otentik.

PELAKSANAAN PASAL 16 AYAT 1 HURUF M UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS Chasanah Chasanah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 1 (2019): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Pasal 16 Ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, diantaranya mengatur tentang pembacaan yang harus dibacakan oleh notaris saat pemohon dalam pembuatan akta menghadap notaris. Dalam kasus di Kecataman Bangil Kabupaten Pasuruan, ada saja sebenarnya pemohon yang tidak mau menghadap atau tidak paham dengan keharusannya untuk mendengarkan pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris, tetapi notaris kemudian mengingatkan pada pemohon, bahwa dirinya mempunyai kewajiban mendengarkan dan memahami isi akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini patut dipahami, karena tidak semua pemohon memahami perintah UU.Kata kunci: notaris, pemohon, akta autentik, kode etikArticle 16 Paragraph 1 letter m of Law Number 2 Year 2014 concerning Notary Position, including regulating about readings that must be read by a notary when the applicant in making a deed is facing the notary. The case in Bangil, Pasuruan Regency, there were actually applicants who did not want to face or did not understand the necessity to listen to the reading deed by the notary, but the notary then reminded the applicant that he had the obligation to listen and understand the contents of the deed made by the notary. This should be understood, because not all applicants understand the law.Keywords: notary, applicant, authentic deed, code of ethics

KEKUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS UNTUK PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN Misranto Misranto; Sony Nurul Akhmad
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 1 (2019): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Kedudukan akta otentik yang dikeluarkan atau dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan hukum yang mengandung kepastian hukum terhadap pembuktian tindak pidana pemalsuan. Dalam hal alat bukti, akta otentik yang dikeluarkan notaris ini berkedudukan sebagai alat bukti surat. Jika akta otentiknya dipalsukan, maka ia dapat menjadi salah satu alat bukti yang bisa digunakan menjerat (mempertanggun- jawabkan) pelakunya. Jika notarisnya terlibat dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan akta, maka notaris ini juga dapat dijerat dengan pertanggungjawaban sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum.Kata kunci :akta autentik, pembuktian, pemalsuan.An authentic deed is a deed made by an authorized general official that contains or describes in an authentic manner an action or a situation that is seen or witnessed by the general official of the deed. The position of an authentic deed issued or made by a notary has legal force that contains legal certainty against proof of fraud. In the case of evidence, an authentic deed issued by a notary is located as proof of letter. If the authentic deed is falsified, then it is one proof that can be used to ensnare the responsible person. If the notary is involved in the case of a criminal act of falsification of the deed, then this notary may also be charged with liability as the party who committed a violation of the law.Keywords: authentic deed, proof, falsificatio

EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH ATAS PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA JUAL BELI hidayat, deny
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.844 KB)

AbstrakSektor perpajakan merupakan salah satu faktor yang penting bagi peningkatan pendapatan negara. Pemerintah telah melakukan beberapa kali pembaharuan dibidang perpajakan atau reformasi perpajakan salah satu produknya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).Namun dalam pelaksanaannya BPHTB ini sering tidak dilaksanakan menurut amanat undang-undang. Para wajib pajak ini seringkali memanipulasi harga properti sehingga pajak yang diterima oleh negara tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Hal ini sering dijumpai sehingga petugas Badan Pendapatan Daerah harus turun langsung untuk melakukan verifikasi lapangan.Kata Kunci: Pajak, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Jual Beli AbstractThe taxation sector is one of the important factors for the increase of state revenues. The Government has made several renewal in the field of taxation or tax reform of one of its products is Law No. 20 of 2000 on the Amendment to Law Number 21 Year 1997 on the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB). But in its implementation BPHTB is often not carried out according to the mandate of the law. These taxpayers often manipulate property prices so that the taxes received by the state do not match the actual price. This is often found so that the officers of the Regional Revenue Agency must go down directly to conduct field verification.Keywords: taxes, customs acquisition of land and building rights, sale and purchase

KEABSAHAN AKTA HIBAH WARIS YANG MELEBIHI LEGITIME PORTIE DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Fathurrozy Fathurrozy
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakAkta hibah wasiat yang melanggar legitime portie berdasarkan putusan Mahkamah Agung menyatakan suatu akta hibah wasiat adalah sah meski berisi tentang pelanngagaran terhadap legitime portie ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan, sehingga sifatnya bukan batal demi hukum namun dapat dibatalkan. Anak-anak sah tidak dapat mewaris dikarnakan anak anak sah tersebut tidak menuntut legitime portie mereka melainkan menuntut semua harta peninggalan pewaris. Undang-Undang melindungi legitimaris dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mendapatkan haknya dalam wasiat. Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan Kedudukan mewaris legitimaris dengan adanya surat wasiat. Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi legitime portie mereka melalui inkorting/pengurangan dari wasiat. KUHPerdata melindungi anak-anak sah pewaris, dengan mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlaknya terhadap peninggalan yang jelas dilindungi oleh Undang-Undang. Kata Kunci: keabsahan akta waris: legitime portie AbstractThe grant law that violates portie legitime based on a Supreme Court ruling states that a will of a will is legitimate even though it contains portraising of legitime portie heirs, as long as has not been canceled by the affected beneficiary, so its nature is not null and void. Legitimate children can not be circumcised as those legitimate children do not demand their legitime portie but demand all the inherited property of the heir. The law protects the legitimacy by having the right to file a lawsuit to a court of competent jurisdiction. In filing a lawsuit should be considered legitimarian status with a will. Legitimary heirs have the right to file a claim to fulfill their legitime portie by incorting / subtracting from wills. The Civil Law Code protects legitimate children of the heir, by filing a claim for his or her absolute right to the omission that is clearly protected by the Act.Keywords: legitimacy of the heirs: legitime portie

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015) kusuma, candra hadi
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.326 KB)

AbstrakPerjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan pasca putusan MK no.69/PUU-XIII/2015 membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan. Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditur, adalah penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami-istri. Hal ini berkait dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suami-istri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami-istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika terdapat Perjanjian Kawin maka pelunasan utang menjadi tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian. Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan terhadap pihak ketiga kekuatan mengikatnya adalah terhitung sejak didaftarkan. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, perjanjian kawin tersebut mengikat kedepan dan tidak berlaku surut.Kata Kunci : Perjajian Perkawinan, Kedudukan Hukum,Perlindungan Hukum AbstractThe marriage agreement made after the marriage after the Constitutional Court's decision no.69 / PUU-XIII / 2015 has brought about a change in the legal status of the property contained or obtained in the marriage. For third parties who become creditor, it is important to know how the position of husband and wife property. This is related to the certainty of the settlement of receivables. If married couples with unanimous union of marriage property, then the debt made by the husband and wife can be demanded of repayment from the property of unity. Conversely, if there is a Marriage Agreement then debt repayment becomes the responsibility of the party making the agreement. The legal status of a marriage agreement made after marriage against a third party of binding force shall be effective as of the date of registration. In conjunction with a third party, the marriage agreement is binding to the fore and is not retroactive.Legal protection for third parties in the marriage agreement there are two forms of preventive legal protection by the form of ratification by the marriage or notary and repressive protection by filing a lawsuit to the court.Keywords: Marriage Agreement, Legal Status, Legal Protection

KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PROSES PERALIHAN KREDIT ANTAR BANK Dadang Agus Setiawan
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 2 (2018): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakPembuatan akta SKMHT dalam perjanjian take over kredit adalah sah, apabila dalam prosesnya didahului dengan pengecekan sertifikat terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 97 Peratuan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, namun jika tidak, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berakibat perjanjian accessoir itu menjadi tidak sah. Hal tersebut menjadikan kreditor yang seharusnya dalam kedudukannya sebagai kreditor sparatis, menjadi tidak dapat melakukan ekseskusi atas benda-benda jaminan tersebut secara langsung, akan tetapi terdegradasi sebagai kreditor konkuren. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur baru dalam peristiwa take over antar Bank dalam praktek di Kantor Notaris/PPAT Lumajang adalah dengan menggunakan Lembaga Subrogasi, yang mana diperlukan hubungan baik diantara para kreditur sehingga secara tidak langsung juga akan menciptakan persaingan usaha yang sehat.Kata kunci: SKMHT, kreditor, subrogasi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA