cover
Contact Name
abdul wahid
Contact Email
riopascaunisma@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riodyka@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
ISSN : 25493361     EISSN : 26557789     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 183 Documents
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH ATAS PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA JUAL BELI hidayat, deny
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.844 KB)

Abstract

AbstrakSektor perpajakan merupakan salah satu faktor yang penting bagi peningkatan pendapatan negara. Pemerintah telah melakukan beberapa kali pembaharuan dibidang perpajakan atau reformasi perpajakan salah satu produknya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).Namun dalam pelaksanaannya BPHTB ini sering tidak dilaksanakan menurut amanat undang-undang. Para wajib pajak ini seringkali memanipulasi harga properti sehingga pajak yang diterima oleh negara tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Hal ini sering dijumpai sehingga petugas Badan Pendapatan Daerah harus turun langsung untuk melakukan verifikasi lapangan.Kata Kunci: Pajak, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Jual Beli AbstractThe taxation sector is one of the important factors for the increase of state revenues. The Government has made several renewal in the field of taxation or tax reform of one of its products is Law No. 20 of 2000 on the Amendment to Law Number 21 Year 1997 on the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB). But in its implementation BPHTB is often not carried out according to the mandate of the law. These taxpayers often manipulate property prices so that the taxes received by the state do not match the actual price. This is often found so that the officers of the Regional Revenue Agency must go down directly to conduct field verification.Keywords: taxes, customs acquisition of land and building rights, sale and purchase
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015) kusuma, candra hadi
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.326 KB)

Abstract

AbstrakPerjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan pasca putusan MK no.69/PUU-XIII/2015 membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan. Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditur, adalah penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami-istri. Hal ini berkait dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suami-istri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami-istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika terdapat Perjanjian Kawin maka pelunasan utang menjadi tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian. Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan terhadap pihak ketiga kekuatan mengikatnya adalah terhitung sejak didaftarkan. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, perjanjian kawin tersebut mengikat kedepan dan tidak berlaku surut.Kata Kunci : Perjajian Perkawinan, Kedudukan Hukum,Perlindungan Hukum AbstractThe marriage agreement made after the marriage after the Constitutional Court's decision no.69 / PUU-XIII / 2015 has brought about a change in the legal status of the property contained or obtained in the marriage. For third parties who become creditor, it is important to know how the position of husband and wife property. This is related to the certainty of the settlement of receivables. If married couples with unanimous union of marriage property, then the debt made by the husband and wife can be demanded of repayment from the property of unity. Conversely, if there is a Marriage Agreement then debt repayment becomes the responsibility of the party making the agreement. The legal status of a marriage agreement made after marriage against a third party of binding force shall be effective as of the date of registration. In conjunction with a third party, the marriage agreement is binding to the fore and is not retroactive.Legal protection for third parties in the marriage agreement there are two forms of preventive legal protection by the form of ratification by the marriage or notary and repressive protection by filing a lawsuit to the court.Keywords: Marriage Agreement, Legal Status, Legal Protection
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN sabrina, nahdiya
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.723 KB)

Abstract

AbstrakMahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pertimbangan atas hal tersebut adalah bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.Kata Kunci: analisis yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan AbstractThe Constitutional Court (MK) granted a material test of Article 43 paragraph (1) of the 1/1974 Law stating that "children born outside of marriage only have civil relations with their mother and mother's family" must be read, Children born outside of marriage have a relationship civilize with his mother and his mother's family as well as with men as his proven father based on science and technology and/or other evidence under law having blood relations, including civil relations with his father's family. Consideration of this is that the relationship of a child to a man as a father is not solely due to the bond of marriage, but may also be based on the proof of the existence of blood relations between the child and the man as the fatherKeywords: juridical analysis, verdict of Constitutional Court, child born outside of marriage
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI DI BAWAH TANGAN ATAS TANAH YANG BERSETATUS LETTER C hasanah, nuzula
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.458 KB)

Abstract

AbstrakDi tengah masyarakat masih banyak praktek jual beli tanah yang masih bersetatus letter C atau belum bersertipikat. Biasanya praktek ini dilakukan atas dasar saling percaya yang disebut jual beli di bawah tangan. Asal sudah ada kata sepakat, maka tanah sudah beralih kepemilikannya. Praktek jual beli tanah di bawah tangan ini masih terjadi di Desa Gadingkembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Ada beberapa faktor yang menyebabkab masih terjadi praktik jual beli dibawah tangan, sebagian masyarakat di Desa Gadingkembar juga tidak memahami akibat hukum dari praktik jual beli dibawah tangan atas tanah yang masih bersetatus letter C, serta sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat dari jual beli di bawah tangan.Kata Kunci : Jual Beli di bawah tangan, Tanah Letter C AbstractIn the community there is still a lot of practice of buying and selling land that is still in the letter C or not certified. Usually this practice is done on the basis of mutual trust called buying and selling under the hands. Origin has no agreement, then the land has switched ownership. The practice of buying land under the hands is still happening in Gadingkembar Village, Jabung District, Malang Regency. There are several factors causing the practice of buying and selling under the hands, some people in Gadingkembar Village also do not understand the legal consequences of the practice of buying and selling under the hands of the land still in letter C, as well as possible disputes in the future resulting from the sale and purchase under the hands.Keywords: sale and purchase under the hand, Land Letter C
IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH poetra, Rahmat rizal
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.483 KB)

Abstract

Land is one source of livelihood and livelihood for people and society. The goverment has the responsibility as well the main task to protect the entire nation of indonesia contained in it. All aimed to promote the general welfare educate the life of the nation, and participate in the implementation of world order. So the need for legal certainty in the process of land registration. In the implementation of land registration Official Deed Office (PPAT) and the National Land Agency (BPN) plays an important role. The legal consequences of Land Acquisition Officials (PPAT) are late in submitting the deed namely in the form of administrative sanction and reprimand from the Office of National Land Agency (BPN). So it is necessary to socialize, improve facilities, and more assertive sanctions. 
PERJANJIAN KREDIT DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN BayuAji, mohamad Rizki
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.187 KB)

Abstract

Perjanjian kredit bank dalam bentuk tertulis di bawah tangan, dewasa ini sering dilakukan dalam praktek pemberian kredit oleh pihak bank khususnya Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit wonorejo Cabang Kediri selaku kreditur kepada nasabah peminjam (debitur). Kekuatan hukum perjanjian kredit dengan akta di bawah tangan dalam pembuktian di persidangan lemah karena debitor atau penerima kredit dapat mengingkari keaslian tanda tangan dalam perjanjian kredit yang dibuat secara di bawah tangan.Kata Kunci: perjanjian kredit, perjanjian dibawah tangan, kekuatan hukum
KEABSAHAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PEMBUATAN AKTA ANTARA NOTARIS DAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Witjakso, haryo
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.242 KB)

Abstract

AbstrakRiset ini jenisnya yuridis normatif dan empirik dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsepsional, serta sosiologis. Teknik pengambilan bahan hukumnya dengan teknik dokumen. Salah satu hasil riset menyebut, bahwa akibat hukum yang diterima oleh notaris yang tidak mandiri dan berpihak dalam hal ini melakukan perjanjian kerjasama dengan bank yaitu yang paling berat pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 12 huruf (c) dan (d)) dapat juga terkena sanksi administratif seperti yang tertulis dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 85 yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.Kata Kunci: notaris, bank, akta otentik, kode etik, yuridis normatif. AbstractThis research is a type of normative and empirical juridical with legal and conceptual approaches, as well as sociological. Technique of taking legal material with document engineering. One of the research findings suggests that the legal consequences received by non-independent and impartial notaries have entered into agreements with banks that are the most heavily dismissed with disrespect (Article 12 (c) and (d)) may also be subject to sanction administrative as written in Article 85 of the Notary Deed of Law (UUJN), ie verbal reprimand, written reprimand, dismissal with respect or dismissal with disrespect.Keywords: notary, bank, authentic act, code of ethics, normative juridical.
PERAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA Triwahyuningsih, Susani
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris merupakan salah satu  pelayan masyarakat yang penting atau bahkan istimewa. Pelayanannya ini berhubungan dengan perlindungan  atau penegakan hukum. Dalam ranah demikian, peran yang dilakukan oleh notaris identik dengan menegakkan hak asasi manusia (HAM), karena dari aktifitas yang dilakukannya dapat memberikan jaminan kepastian yuridis terdapa hak-hak masyarakat atau pihak yang meminta jasa layanan kepadanya. Kalau jasa layanan yang ditunjukkannya benar sesuai dengan norma yuridis, maka hal ini memosisikannya sebagai subyek yang bekomitmen terhadap HAM.Kata kunci: notaris, peran, hak asasi manusia, penegakan Notary is one of important or even special public servants. This service is related to protection or law enforcement. In this domain, the role carried out by the notary is synonymous with upholding human rights (HAM), because the activities carried out can provide a guarantee of juridical certainty on the rights of the society or the party requesting services to him. If the services shown are in accordance with juridical norms, then their positions as subjects who are committed to HAM.Keywords: notary, role, human rights, enforcement
EFEKTIFITAS AKTA YANG MEMUAT KLAUSULA ACCESOIR DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS Setiyawan, Dudi
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedudukan hukum terhadap akta yang memuat klausula accesoir dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi profesi Notaris merupakan akta yang autentik. Penambahan kalusula accesoir tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan manapun, termasuk UUJN. Penambahan kalusula accesoir dapat dimasukkan kedalam akta selama dibatas wajar (tidak berlebihan) dan diketahui serta disetujui oleh para pihak yang menghadap, sehingga kedudukan akta tersebut tetaplah menjadi akta yang autentik yang menjadikannya produk hukum yang sempurna sebagai alat bukti.Kata kunci: akta notaris, perlindungan hukum, efektifitas The legal position of the act containing the accesoir clause in order to provide legal protection for the notary profession is an authentic act. The addition of the accesoir case is not contrary to any rules, including the UUJN. The addition of accesoir can be incorporated into the deed as long as it is reasonable (not exaggerated) and acknowledged and approved by the parties facing it, so the position of the act remains an authentic act which makes it a legal product perfect as a means of proof. Keywords: notary deed, legal protection, effectiveness
PERANAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF Arifin, Mohammad Syamsul
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam agama Islam wakaf merupakan ibadah yang bernuansa penuh dengan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia, menyejahterakan kepentingan orang lain bahkan kepentingan umum, dengan mewakafkan harta benda maka, akan tercipta solidaritas seseorang terhadap sesamanya. Akan tetapi di lapangan sering terjadi sengketa yang didahului oleh unsur kepentingan. Dalam penyelesain sengketa menggunakan metode penyelesain sengketa di luar pengadilan atau non litigasi yaitu menggunakan metode mediasi yang di lakukan oleh nadzir dan waqif dalam penyelesaian masalah. Adapun faktor dari sengketa khusus Masjid Tawakkal adalah unsur kepentingan baik oleh wakif maupun nadzir sedangkan peranan Badan Wakaf Indonesia dalam penyelesaian sengketa wakaf adalah berpedoman pada pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomer 41 tahun 2004  yaitu BWI dalam penyelesaian  sengketa wakaf  mengedepankan musyawarah mufakat.Kata kunci: penyelesain sengketa, wakaf, nadzir dan wakif In Islam, waqf is nuanced worship full of love for fellow human beings, welfare of the interests of others and even public interests, by endowing property, there will be a solidarity between one another. However, in the field there are often disputes which are preceded by elements of interest. In resolving disputes using the method of resolving disputes outside the court or non-litigation, namely using the mediation method that is done by Nadzir and Waqif in solving problems. The factors of special dispute Tawakkal Mosque are elements of interest both by wakif and nadzir while the role of the Indonesian Waqf Agency in settlement of waqf disputes is guided by article 62 paragraph 1 and 2 of Law Number 41 of 2004 namely BWI in resolving endowments disputes prioritizing consensus.Keywords: dispute resolution, waqf, nadzir and wakif

Page 1 of 19 | Total Record : 183