Articles
230 Documents
<![CDATA[PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG MELIBATKAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Purwaningsih, Iin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 1 (2019): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.781 KB)
|
DOI: 10.33474/hukeno.v3i1.1914
<![CDATA[Kasus yang berhubungan dengan kejahatan atau tindak pidana seringkali dilakukan oleh notaris. Meskipun notaris ini diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat umum, akan tetapi ada diantaraya yang terjerumus dalam perilaku yang berlawanan denan norma hukum dank kode etik. Salah satu jenis tindak pidana yang terkadang mejerumuskan notaris adalah pemalsuan akta autentik. Kasus pemalsuan akta autentik ini terjadi akibat kecenderungan salah yang diikuti notaris, yakni kecenderungan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan kalau penghasilan itu diperoleh dengan cara yang normal.Kata kunci: notaris, profesi, pemalsuan, akta autentikCase which deals with crimes or criminal acts is often carried out by notaries. Although this notary is appointed by the government as a public official, there are some who fall into behavior that is contrary to legals norm and code of ethics. One of crimes that sometimes plunge the notary is falsification of authentic deeds. The case of falsifying this authentic deed was due to wrong tendency followed by the notary, namely the tendency to earn more income than the income was obtained in a normal way.Keywords: notary, profession, falsification, authentic deed]]>
<![CDATA[PENERAPAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE ]]>
<![CDATA[Chandra Dewangga Marditya Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 2 (2019): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.998 KB)
|
DOI: 10.33474/hukeno.v3i2.3364
<![CDATA[Untuk menjadikan masyarakat tani yang adil dan makmur maka pemerintah melalui program landreform yang meliputi perombakan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria telah mengamanahkan terkait larangan kepemilikan atas tanah pertanian secara absentee. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan para pemegang hak atas tanah pertanian dapat mengusahakan atau mengerjakan sendiri tanah yang dimilikinya sehingga tanah-tanah pertanian memang menjadi produktif dan tidak terdapat tanah pertanian yang di biarkan atau absentee. Tujuan larangan absentee agar hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat desa tempat letak tanah. Fenomena larangan tanah absentee/guntai secara nyata terjadi, tetapi tidak dilakukan sanksi yang tegas.Kata kunci: absentee, kepemilikan hak atas tanah, pertanian, sanksi. To make a fair and prosperous farming community, the government through a Land Reform program which includes a reshuffle of land ownership and control as well as legal relations concerned with land tenure. In accordance with Article 10 paragraph (1) the Basic Agrarian Law mandates Absentee prohibitions on ownership of agricultural land. With the existence of these provisions it is expected that holders of agricultural land can cultivate or work on their own land so that agricultural lands are indeed productive and there is no agricultural land that is left or Absentee. The purpose of the Absentee ban is that the results obtained from the cultivation of land can be enjoyed mostly by rural communities where the land is located. The phenomenon of the prohibition of Absentee / guntai land actually occurred, but no strict sanctions were made.Keywords: absentee,ownership of rights to land, agriculture, sanctions.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS TEMPAT PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH BERUMUR 25 TAHUN ]]>
<![CDATA[Hery Sunaryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 2 (2018): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.019 KB)
|
DOI: 10.33474/hukeno.v3i2.3371
<![CDATA[Tempat penyimpanan protokol Notaris yang berumur dua puluh lima tahun jo. Pasal 70 huruf e UUJN selama ini tidak berjalan efektif dikarenakan MPD belummempunyai lokasiuntuk menyimpandengan kondisi representatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyimpanan protokol Notaris: pertama, masalah aturan yang ada di UUJN dimana belum ditentukan secara tegas mengenai Jadwal Retensi Arsip, maka perlu dibuatkan aturan baru mengenai masa kadaluarsa di UUJN/UUJN-P atau memakai aturan kadaluarsa yang ada di pasal 1967 KUHPerdata dan Pasal 78 KUHP, kedua, masalah tempat penyimpanan, maka perlu membuat aturan baru mengenai penyimpanan yang lebih modern dan tidak banyak memerlukan tempat dengan menggunakan penyimpanan elektronik/digital.Kata Kunci: efektvitas, protokol notaris, penyimpanan, MPDThe storage area of the twenty-five year old Notary protocol jo. Article 70 letter e UUJN has not been effective so far because the MPD has no location to save it with representative conditions. Factors that influence the effectiveness of storage of the Notary protocol: first, the problem of rules in UUJN where it has not been explicitly stipulated regarding the Archive Retention Schedule, it is necessary to make new rules regarding the expiration date of UUJN / UUJN-P or use the expiration rules in article 1967 Civil Code and Article 78 of the Criminal Code, second, the problem of storage, it is necessary to make new rules regarding storage that are more modern and do not require much space using electronic/ digital storage.Keywords: effectiveness, notary protocol, storage, MPD]]>
<![CDATA[PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANTI YANG HILANG OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Nur Triaji Antasena]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 2 (2019): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (428.592 KB)
|
DOI: 10.33474/hukeno.v3i2.3377
<![CDATA[Hak Milik atas tanah sifatnya turun temurun, dan mempunyai sifat terkuat, namun bagaimana jika sertifikat yang kita miliki hilang, apakah hak kita juga akan hilang. Hal ini akan penulis bahas dalam bagaiman proses penerbitan sertipikat pengganti yang hilang oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Hambatan apa yang terjadi dalam pengurusan sertifikat pengganti tersebut. Hasil penelitian jika sertifikat yang kita miliki tersebut hilang dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh Kantor Pertanahan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam penerbitan sertifikat pengganti banyak kendala yang di hadapi yaitu selain waktunya yang panjang juga keterbatasan suberdaya manusianya dari pihak kantor pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam pendaftaran yang serba online yang baru diberlakukan di kantor pertanahan seluruh Indonesia. Jalan keluar adanya pemangkasan prosedur dalam penerbitannya sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang dan tidak berbelit belit.Kata Kunci: penerbitan sertipikat pengganti, hilang Property rights over land are hereditary, and have the strongest nature, but what if the certificate we have is lost, will our rights be lost. This will be discussed by the writer in how the issuance process of the lost certificate by the Pasuruan Regency Land Office and the obstacles that occur in arranging the replacement certificate. The results of the study if the certificate that we have is lost can submit a request for the issuance of a replacement certificate by the Land Office with the procedures and terms set by the legislation. However, in the issuance of substitute certificates there are many obstacles faced, namely in addition to the long time also the limitations of human resources from the land office of Pasuruan Regency in the all-online registration that was only implemented in the land offices throughout Indonesia. The way out is the pruning of procedures in publishing so that it does not require a long time and is not complicated.Keywords: issuance of substitute certificate, lost]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENGELURKAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[rosyidah, desy amelia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 2 (2019): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (540.882 KB)
|
DOI: 10.33474/hukeno.v3i2.3366
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan bagaimana praktek dalam pembuatan covernote serta tanggung jawab dan akibat hukum dari pembuatan covernote yang dijadikan dasar dalam perjanjian pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Denpasar. Adapun praktek dalam pembuatan covernote terletak di tahap realisasi pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Cabang Denpasar, dan tanggung jawab notaris terletak pada tanggung jawab moral yang menyangkut nama baik notaris serta akibat hukum timbul jika terjadi wanprestasi oleh notaris yang menimbulkan kerugian bagi pihak banksehingga dapat dikenakan sanksi secara hukum perdata maupun adminitrasi.Kata Kunci : covernote, tanggung jawab, akibat hukum, bank syariah. The aim of this study is to portray the implementation of compiling covernote as well as the notary’s responsibility and legal consequences that are used as the basis foundation of financing agreement at Bank Muamalat Denpasar. The implementation of making covernote at Bank Muamalat Denpasar is on the stage of financing realization. The notary’s responsibility is the moral responsibility in regard to his reputation and the legal consequences that may emerge if there is a default performed by the notary in which it will harm the bank. Thus, he could receive penalty both civil and administrative law.Keywords: covernote, responsibility, legal consequences, syaria bank]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA YURIDIS BELUM DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH UU NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN ]]>
<![CDATA[Christie D.F Gumansing]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 2 (2019): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (540.5 KB)
|
DOI: 10.33474/hukeno.v3i2.3373
<![CDATA[Kebutuhan hukum bisnis dalam hal teknis pembangunan rumah susun semakin meningkat, pembangunan rumah susun yang pada dasarnya diperuntukkan bagi wilayah yang padat penduduk untuk mengakomodir berkurangnnya lahan pemukiman. Tidak adanya penjelasan secara teknis di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sehingga mengakibatkan adanya permasalahan hukum yaitu kekosongan norma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu: politik perundang-undangan merupakan sebagian dari politik hukum. Politik perundang-undangan berkenaan dengan pembangunan materi hukum, Negara Republik Indonesia telah meletakkan dasar politk hukum agrarian nasional sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun implikasi hukum akibat belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dalah dilema yang dialami oleh para steakholder agar diterbitkan Peraturan Pemerintah sehingga tidak menghambat diterbitkannya peraturan pelaksana selanjtnya dalam pendirian rumah susun.Kata kunci: rumah susun, peraturan pemerintah, steakholder. The need for business law in terms of technical development of flats is increasing, the construction of flats is basically intended for densely populated areas to accommodate the reduction of residential land. There is no technical explanation in Law Number 20 of 2011 concerning Flats, resulting in legal problems, namely the vacuum of norms. The method used in this study is normative juridical legal research using sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The results in this study are: the politics of legislation is part of legal politics. The politics of legislation regarding the development of legal material, the State of the Republic of Indonesia has laid the political basis of national agrarian law as contained in the provisions of Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia. The legal implications of the issuance of Government Regulation No. 20 of 2011 are the dilemmas experienced by steakholders so that the Government Regulation is issued so that it does not hinder the issuance of the next implementing regulation in the establishment of flats. Keywords: flats, government regulations, steakholders]]>
<![CDATA[ANATOMI KEKERASAN TERHADAP NOTARIS ]]>
<![CDATA[Fanny Tanuwijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 2 (2019): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (523.584 KB)
|
DOI: 10.33474/hukeno.v3i2.3378
<![CDATA[Kekerasan bisa menimpa siapa saja, tidak terecuali seseorang yang mempunyai pekerjaan atau profesi di bidang hukum seperti Notaris. Ada saja seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kekerasan terhadap Notaris. Meskipun demikian, Notaris dalam menjalankan profesinya terikat pada perannya yang memang harus kuat dan berani menghadapi tantangan apapun, termasuk kekerasan guna memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan dirinya. Kekerasan hanya sebagai bagian kecil dari beragam tantangan yang dihadapinya dalam menjalankan kewenangan, kewajiban, atau tugas-tugas profesionalitasnya.Kata kunci: Notaris, kekerasan, profesionalisme, layananViolence can happen to anyone, including someone who has a job or legal profession such as a Notary. There is a person or group of people who commit violence against a Notary. Even so, the Notary in carrying out his profession is bound to his role that indeed must be strong and brave to face any challenges, including violence in order to provide the best service to the society or those who need him. Violence is only a small part of various challenges that has to be faced in carrying out his authority, obligations or professional duties.Keywords: Notary, violence, professionalism, service]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS AKTA NOTARIS YANG ISINYA DIINGKARI OLEH PARA PIHAK ]]>
<![CDATA[Diah Irmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 2 (2019): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.743 KB)
|
DOI: 10.33474/hukeno.v3i2.3367
<![CDATA[Isi akta yang diingkari oleh para pihak setelah salinan akta diterima oleh para pihak belum ditemukan peraturan yang mengaturnya, padahal dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mewajibkan notaris untuk mengeluarkan salinan dari akta yang telah dibuatnya. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum bagi para pihak yang ingkar terhadap isi dari akta notaris yang telah dikeluarkan salinannya adalah para pihak dapat dikenakan pasal 264 dan 266 KUHP karena memberikan dan memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik dan kedudukan hukum salinan akta notaris yang isinya diingkari oleh para pihakadalah menjadi batal demi hukum karena akta tersebut cacat dalam isinya yaitu mengandung unsur penipuan. Hal ini diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata.Kata kunci: akta notaris, diingkari, para pihak The contents of the deed which is denied by the parties after the copy of the deed received by the parties has not found any rules governing it, even though in Article 16 paragraph (1) letter d of Law Number 2 Year 2014 requires the notary to issue a copy of the deed that has been made. The type of legal research used in writing this thesis is normative juridical. The results of the study show that the legal consequences for the parties who deny the contents of the notary deed that has been issued a copy are the parties may be subject to Article 264 and 266 of the Criminal Code because they provide and include false information on the authentic deed and legal position copy of the notary deed whose contents are denied by the parties it is null and void because the deed is defective in its contents, which contains elements of fraud. This is regulated in Article 1869 of the Civil Code.Keywords: notary deed, denied, the parties.]]>
<![CDATA[SISTEM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN AJARAN AGAMA BUDHA ]]>
<![CDATA[Humphrey Sarwono Witjaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 2 (2019): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (658.056 KB)
|
DOI: 10.33474/hukeno.v3i2.3374
<![CDATA[Dalam sistem pembagian waris baik menurut Agama Budha maupun Agama Islam masih banyak menggunakan hukum adat atau hukum yang berlaku di masyarakat. meskipun banyak pilihan atau alternatif hukum dalam pembagian waris yang dapat digunakan antara lain, dalam Islam menggunakan 1) hukum adat 2) hukum faroid/hukum Islam 3) KHI dan 4) menggunakan KUH Perdata sedangkan dalam AjaranBudha hukum yang di gunakan dalam pembagian waris adalah Hukum adat dan KUH Perdata. Sedangkan yang menerima warisan dalam Agama Islam semuanya ahli waris bisa menerima asalkan tidak terhalang (alasan tidak bisa menerima waris) sedangkan dalam Agama Budha tidak semua ahli waris karena jika dalam keluarga tersebut (ahli waris) ada yang memutuskan untuk menjadi samanera atau samaneri dan bhikku maka secara otomatis dia tidak akan bisa menerima warisan.Kata kunci: pembagian waris, agama Budha dan agama Islam In the system of inheritance distribution both according to Buddhism and Islamic Religion still use many customary laws or laws that apply in the community. although many legal choices or alternatives in the distribution of inheritance can be used, among others, in Islam using 1) customary law 2) faroid law/Islamic law 3) KHI and 4) using the Civil Code while in the Buddhist Teachings the law used in the distribution of inheritance is Customary law and the Civil Code. While those who receive inheritance in the Islamic Religion all heirs can accept as long as they are not obstructed (reason can not accept inheritance) while in Buddhism not all heirs because if in the family (heirs) someone decides to become samanera or samaneri and bhikku then automatically he will not be able to receive inheritance..Keywords: distribution of inheritance, Buddhism and Islam ]]>
<![CDATA[PERAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Triwahyuningsih, Susani]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (51.532 KB)
<![CDATA[Notaris merupakan salah satu pelayan masyarakat yang penting atau bahkan istimewa. Pelayanannya ini berhubungan dengan perlindungan atau penegakan hukum. Dalam ranah demikian, peran yang dilakukan oleh notaris identik dengan menegakkan hak asasi manusia (HAM), karena dari aktifitas yang dilakukannya dapat memberikan jaminan kepastian yuridis terdapa hak-hak masyarakat atau pihak yang meminta jasa layanan kepadanya. Kalau jasa layanan yang ditunjukkannya benar sesuai dengan norma yuridis, maka hal ini memosisikannya sebagai subyek yang bekomitmen terhadap HAM.Kata kunci: notaris, peran, hak asasi manusia, penegakan Notary is one of important or even special public servants. This service is related to protection or law enforcement. In this domain, the role carried out by the notary is synonymous with upholding human rights (HAM), because the activities carried out can provide a guarantee of juridical certainty on the rights of the society or the party requesting services to him. If the services shown are in accordance with juridical norms, then their positions as subjects who are committed to HAM.Keywords: notary, role, human rights, enforcement]]>
