cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HENGKI TAMANDO
Contact Email
hengki_tamando@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
humala@iocscience.org
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Journal of Law Science
Published by Institute Of Computer Science
ISSN : -     EISSN : 26849658     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law Science is a journal aims to be a peer-reviewed platform and an authoritative source of information. We publish original research papers, review articles and case studies focused on law and judiciary as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least one referee. JHP is managed to be issued three times in every volume. The Scope of Journal of Law Science is: -Law: including civil law, criminal law, administrative law, military law, constitutional law, international law. -Judiciary: including judicial case management and management of the judicial apparatus.
Arjuna Subject : -
Articles 90 Documents
 1   2   3   4   5 
KUHP Dalam Hubungannya Dengan Contempt Of Court: KUHP Dalam Hubungannya Dengan Contempt Of Court Humala Simangunsong
Journal of Law Science Vol. 1 No. 1 (2019): Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep pembaharuan hukum pidana adalah berlandaskan Azas Kemanusiaan yang bersifat universal. Dan pembaharuan tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metode baru untuk mencegah kejahatan. Kemanfaatan hukum pidana terletak pada susunan dari norma- norma hukum dan sanksinya, karena keduanya merupakan materi hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan antara satu bidang materi dengan materi yang lain. Dalam kerangkan pemikiran ini untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaran peradilan guna menegak hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga dalam proses pelaksanaan KUHP sebagaimana tercermin dalam sistem peradilan pidana dan untuk mewujudkan wibawa hukum dan peradilan maka perlu adanya suatu tindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt Of Court. Telaah teoritis telah mendapatkan beberapa kesimpulan yang mencakup dasar kombinasi aliran hukum pidana yang klassik dan modern, penerapan upaya baru pelaksanaan pidana berdasarkan azas kemanusiaan dan perlakuan cara baru yakni dengan cara pembinaan, pengawasan dan penindakan yang melibatkan peran serta masyarakat. Pengumpulan data penelitian hukum normative dilakukan melalui study pustaka, dokumen dan observasi mengutamakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan metode yang dipergunakan untuk menguji dan mengolah data maka diperoleh kesimpulan yang dibuktikan oleh analisa dan perbandingan hukum normatip. Analisa hasil penelitian mengutamakan pendekatan normatip kwalitatif yang menghasilkan pembahasan sebagai berikut : Pembaharuan Hukum Pidana tidaklah berarti untuk meniadakan keberadaannya, akan tetapi tetap menjadi Hukum Pidana dan berorientasi kemasa depan melalui cara dan sistem konvensi., Konsep dan pelaksanaan Hukum Pidana harus disesuaikan dengan tiga dimensi teori tujuan pidana secara terpadu dan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan baru sebagai landasannya., Analisa dan studi komparatif dihubungkan dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan umum butir ke-4 alines ke-4 UU No.14 / 1985 tentang Mahkamah Agung, telah memperjelas mengenai arti dan pentingnya diatur delik-delik Contempt of Court, agar memenuhi persyaratan konstitusional., Penulis menyarankan untuk mengembangkan dan menyempurnakan Hukum Pidana (KUHP), guna meningkatkan wibawa peradilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan. Dan sebaiknya peraturan maupun Undang-Undang tersebut diberlakukan terhadap semua pihak yang berkaitan dangan peradilan, kecuali terhadap Hakim yang sedang mengadili sesuatu perkara.
Analysis for condemnation aspect of fine in the enforcement of traffic law no. 14 year 1992 in medan municipalyty: Analysis for condemnation aspect of fine in the enforcement of traffic law no. 14 year 1992 in medan municipalyty Humala Simangunsong
Journal of Law Science Vol. 1 No. 1 (2019): Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Comdemnation of traffic fine will be more useful when the enforcement is adjusted to the current idea in the community of Indonesia. Therefore to make sure the construction in addition to light up law and justice based on ideology of Pancasila, the discussion and research comdemnation sanction of fine containing renewal elements need for light up the norms of penal law need to be performed by researchers or law experts, so that the harmony betwen sanction and the content of the penal law can be feeling. Traffic law No.14 / 1992 is guideliness for the community about how the norms of traffic in high in higway. This research is intended to find the truth rationally and empirically a correctness about the existence of application in fine comdemnation of traffic in the Municipality of Medan, and then it is also aimed at identify the obstacles and the opportunity of the success in fine comdemnation system enforced by using deposition of money. The collection of data in the study was performed by using the primary and secondary methods. The primary method was used to collect data which involved the documentation and questionary method, while the secondary method was used in collection the data in addition to fine the more complete information by using observation and interview. Based on the methods used in examining and process the data, then it could be a conclussion which was proved by the analysis for the results of the research by considering the normative qualitative approach. The basic of analisys which was used was the rule of traffic law and transfortation of highway as well as the other rules related to fine condemnation. The results of the research showed that the effectivity in the enforcement of fine comdemnation of traffic and transportation No. 14 / 1992 could be reached when it was adjusted to the current idea in the community of Indonesia. Therefore, nowdays is the present time is most appropriate to socialize the fine comdemnation by deposition, because of this system is very actually suitable to the responsibility spirit of quality in article 1367 of Civil Code.
The Criminal Code in Relation to Contempt of Court: The Criminal Code in Relation to Contempt of Court Humala Simangunsong
Journal of Law Science Vol. 1 No. 3 (2019): Ilmu Hukum
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep pembaharuan hukum pidana adalah berlandaskan Azas Kemanusiaan yang bersifat universal. Dan pembaharuan tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metode baru untuk mencegah kejahatan. Kemanfaatan hukum pidana terletak pada susunan dari norma- norma hukum dan sanksinya, karena keduanya merupakan materi hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan antara satu bidang materi dengan materi yang lain. Dalam kerangkan pemikiran ini untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaran peradilan guna menegak hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga dalam proses pelaksanaan KUHP sebagaimana tercermin dalam sistem peradilan pidana dan untuk mewujudkan wibawa hukum dan peradilan maka perlu adanya suatu tindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt Of Court. Telaah teoritis telah mendapatkan beberapa kesimpulan yang mencakup dasar kombinasi aliran hukum pidana yang klassik dan modern, penerapan upaya baru pelaksanaan pidana berdasarkan azas kemanusiaan dan perlakuan cara baru yakni dengan cara pembinaan, pengawasan dan penindakan yang melibatkan peran serta masyarakat. Pengumpulan data penelitian hukum normative dilakukan melalui study pustaka, dokumen dan observasi mengutamakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan metode yang dipergunakan untuk menguji dan mengolah data maka diperoleh kesimpulan yang dibuktikan oleh analisa dan perbandingan hukum normatip. Analisa hasil penelitian mengutamakan pendekatan normatip kwalitatif yang menghasilkan pembahasan sebagai berikut : Pembaharuan Hukum Pidana tidaklah berarti untuk meniadakan keberadaannya, akan tetapi tetap menjadi Hukum Pidana dan berorientasi kemasa depan melalui cara dan sistem konvensi., Konsep dan pelaksanaan Hukum Pidana harus disesuaikan dengan tiga dimensi teori tujuan pidana secara terpadu dan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan baru sebagai landasannya., Analisa dan studi komparatif dihubungkan dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan umum butir ke-4 alines ke-4 UU No.14 / 1985 tentang Mahkamah Agung, telah memperjelas mengenai arti dan pentingnya diatur delik-delik Contempt of Court, agar memenuhi persyaratan konstitusional., Penulis menyarankan untuk mengembangkan dan menyempurnakan Hukum Pidana (KUHP), guna meningkatkan wibawa peradilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan. Dan sebaiknya peraturan maupun Undang-Undang tersebut diberlakukan terhadap semua pihak yang berkaitan dangan peradilan, kecuali terhadap Hakim yang sedang mengadili sesuatu perkara.
KUHP Dalam Hubungannya Dengan Contempt Of Court: KUHP Dalam Hubungannya Dengan Contempt Of Court Humala Simangunsong
Journal of Law Science Vol. 1 No. 2 (2019): Ilmu Hukum
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep pembaharuan hukum pidana adalah berlandaskan Azas Kemanusiaan yang bersifat universal. Dan pembaharuan tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metode baru untuk mencegah kejahatan. Kemanfaatan hukum pidana terletak pada susunan dari norma- norma hukum dan sanksinya, karena keduanya merupakan materi hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan antara satu bidang materi dengan materi yang lain. Dalam kerangkan pemikiran ini untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaran peradilan guna menegak hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga dalam proses pelaksanaan KUHP sebagaimana tercermin dalam sistem peradilan pidana dan untuk mewujudkan wibawa hukum dan peradilan maka perlu adanya suatu tindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt Of Court. Telaah teoritis telah mendapatkan beberapa kesimpulan yang mencakup dasar kombinasi aliran hukum pidana yang klassik dan modern, penerapan upaya baru pelaksanaan pidana berdasarkan azas kemanusiaan dan perlakuan cara baru yakni dengan cara pembinaan, pengawasan dan penindakan yang melibatkan peran serta masyarakat. Pengumpulan data penelitian hukum normative dilakukan melalui study pustaka, dokumen dan observasi mengutamakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan metode yang dipergunakan untuk menguji dan mengolah data maka diperoleh kesimpulan yang dibuktikan oleh analisa dan perbandingan hukum normatip. Analisa hasil penelitian mengutamakan pendekatan normatip kwalitatif yang menghasilkan pembahasan sebagai berikut : Pembaharuan Hukum Pidana tidaklah berarti untuk meniadakan keberadaannya, akan tetapi tetap menjadi Hukum Pidana dan berorientasi kemasa depan melalui cara dan sistem konvensi., Konsep dan pelaksanaan Hukum Pidana harus disesuaikan dengan tiga dimensi teori tujuan pidana secara terpadu dan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan baru sebagai landasannya., Analisa dan studi komparatif dihubungkan dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan umum butir ke-4 alines ke-4 UU No.14 / 1985 tentang Mahkamah Agung, telah memperjelas mengenai arti dan pentingnya diatur delik-delik Contempt of Court, agar memenuhi persyaratan konstitusional., Penulis menyarankan untuk mengembangkan dan menyempurnakan Hukum Pidana (KUHP), guna meningkatkan wibawa peradilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan. Dan sebaiknya peraturan maupun Undang-Undang tersebut diberlakukan terhadap semua pihak yang berkaitan dangan peradilan, kecuali terhadap Hakim yang sedang mengadili sesuatu perkara.
Analysis For Condemnation Aspect Of Fine In The Enforcement Of Traffic Law No. 14 Year 1992 In Medan Municipalyty: Analysis For Condemnation Aspect Of Fine In The Enforcement Of Traffic Law No. 14 Year 1992 In Medan Municipalyty Humala Simangunsong
Journal of Law Science Vol. 1 No. 2 (2019): Ilmu Hukum
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Comdemnation of traffic fine will be more useful when the enforcement is adjusted to the current idea in the community of Indonesia. Therefore to make sure the construction in addition to light up law and justice based on ideology of Pancasila, the discussion and research comdemnation sanction of fine containing renewal elements need for light up the norms of penal law need to be performed by researchers or law experts, so that the harmony betwen sanction and the content of the penal law can be feeling. Traffic law No.14 / 1992 is guideliness for the community about how the norms of traffic in high in higway. This research is intended to find the truth rationally and empirically a correctness about the existence of application in fine comdemnation of traffic in the Municipality of Medan, and then it is also aimed at identify the obstacles and the opportunity of the success in fine comdemnation system enforced by using deposition of money. The collection of data in the study was performed by using the primary and secondary methods. The primary method was used to collect data which involved the documentation and questionary method, while the secondary method was used in collection the data in addition to fine the more complete information by using observation and interview. Based on the methods used in examining and process the data, then it could be a conclussion which was proved by the analysis for the results of the research by considering the normative qualitative approach. The basic of analisys which was used was the rule of traffic law and transfortation of highway as well as the other rules related to fine condemnation. The results of the research showed that the effectivity in the enforcement of fine comdemnation of traffic and transportation No. 14 / 1992 could be reached when it was adjusted to the current idea in the community of Indonesia. Therefore, nowdays is the present time is most appropriate to socialize the fine comdemnation by deposition, because of this system is very actually suitable to the responsibility spirit of quality in article 1367 of Civil Code.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA TAHUN 2014 Dudi Badruzaman
Journal of Law Science Vol. 1 No. 3 (2019): Ilmu Hukum
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kampanye diluar jadwal dalam Pemilu Legislatif serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah SULSELBAR dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian yang menangani kasus pelanggaran pemilu legislatif serta Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kampanye di luar jadwal bukan sepenuhnya dilakukan oleh caleg yang bersangkutan saja, tetapi terdapat beberapa faktor lain yang menjadi penyebab seperti faktor lokasi, lingkungan, serta upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Badan Pengawas Pemilu untuk menanggulangi seperti diadakannya pengawasan berupa pencegahan dan penindakan. Kata Kunci: hukum, pelanggararan, pemilu. ABSTRACT This study aims to determine the factors that cause the occurrence of campaign violations outside the schedule in the Legislative Election as well as efforts made to overcome them. This research was conducted at the SULSELBAR Regional Police Office and the South Sulawesi Provincial Election Supervisory Board, by conducting interviews with the police who handled cases of violations of legislative elections and the South Sulawesi Provincial Election Supervisory Agency Office. Based on the analysis of data and facts obtained, it was concluded that campaign violations out of schedule is not fully carried out by the relevant legislative candidate, but there are several other factors that are causes such as location, environment, and what efforts have been made by law enforcement officials and the Election Supervisory Board to overcome such as the provision of supervision in the form of prevention and prosecution. Keywords: law, violation, election.
Position of Contract Marriage in View of Islamic Law (Challenges and Dynamics in Bogor Regency) Tolkah
Journal of Law Science Vol. 1 No. 4 (2019): Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is an obligation that will involve two human men and women, in this process, of course, every couple wants an eternal and lasting bond and avoids the act of divorce which is strictly prohibited in religion. But in practice every marriage relationship certainly has a risk that can break the ties leading to a deviation. In Indonesia, there is a form of marriage irregularity in several areas, one of which is in Bogor Regency. This case is called a contract marriage or in the teachings of the Islamic religion it is often called a muth'ah marriage, in the process of mut'ah marriage or in Indonesia itself it is called a contract marriage which has very limited regulations and is also very far from Islamic religious law.
Application of Diversion for Children in conflict with the Law: How is the Criminal Justice system Yuli Indarsih
Journal of Law Science Vol. 1 No. 4 (2019): Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Child law issues have many dynamics and challenges that are contrary to the constitution and human rights, but in the process, criminal acts involving minors have their own way of solving them and one of them is through diversion or protection based on values and rights . In addition to lightening the legal settlement process, diversion also avoids a process that will have a very bad impact on children's development, through diversion it is also hoped that the justice system that is very burdensome to children can be immediately changed and replaced with a process that is very burdensome. It is deliberative, more humane and far from acts of violence that will give a bad stigma to the image of Indonesia's judiciary, this study uses a qualitative method approach by examining several literature studies related to the research objectives, namely to find out how diversion is applied. for children related to law and how the justice system is for the Indonesian people.
Legal Protection For Consumers In Consumers Electronic Transactions Yenni Kristin. P
Journal of Law Science Vol. 2 No. 1 (2020): Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The presence of electronic commerce or electronic commerce, not only has a positive impact on the world of trade, especially in Indonesia, but has also given birth to laws against consumers for electronic commerce users. Consumer protection is a term used to describe the legal protection provided to consumers in an effort to meet their needs from things that can harm consumers themselves. By understanding the understanding of the consumer itself, it will be able to know what things are the rights and obligations of the consumer and also the relationship between the consumer and the business actor. Consumer protection in Indonesia is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The writing method used is a normative legal research method, namely through library research or library research, namely research conducted by examining library materials related to the problems to be studied. Library materials that are used as sources of research are also called secondary data. The payment system used in electronic commerce must be paid through an electronic system as well, either by using a credit card or debit card. Security by using this system is protected by Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
Responsibility Of Doctors Who Perform Malpractices (An Overview Under Health Law) Benny L H Hutahaean
Journal of Law Science Vol. 2 No. 1 (2020): Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v2i1.1604

Abstract

The public's trust and positive assessments of the medical world are starting to decline, the medical world that used to seem unreachable by the law can now become a legal problem. This can be seen from the news that is reported by various mass media, both print and electronic media, there are often legal cases both civil and criminal which are examined by the Court related to medical practice or are often mentioned by many groups as: “Malpractice Medical". The problems that will be discussed by the author in writing this thesis are: What are the limitations that can be used to determine that a doctor has committed medical malpractice on a patient; What actions or legal remedies can a patient or his family take if he is exposed to medical malpractice; What sanctions can be imposed on doctors who commit medical malpractice as a form of responsibility of doctors to their patients. The type of research used in this paper is a normative juridical research, namely research conducted on written regulations governing health law and legal materials related to medical malpractice.

Page 1 of 9 | Total Record : 90

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2023): October : Law Science Vol. 5 No. 3 (2023): July: Law Science Vol. 5 No. 2 (2023): April: Law Science Vol. 5 No. 1 (2023): January, Law Science Vol. 4 No. 4 (2022): Law Science Vol. 4 No. 3 (2022): Law Science Vol. 4 No. 2 (2022): Law Science Vol. 4 No. 1 (2022): Law Science Vol. 3 No. 4 (2021): Law Science Vol. 3 No. 3 (2021): Law Science Vol. 3 No. 2 (2021): Law Science Vol. 3 No. 1 (2021): Law Science Vol. 2 No. 4 (2020): Law Science Vol. 2 No. 3 (2020): Law Science Vol. 2 No. 2 (2020): Law Science Vol. 2 No. 1 (2020): Law Science Vol. 1 No. 4 (2019): Law Science Vol. 1 No. 3 (2019): Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Law Science More Issue