Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Articles
127 Documents
<![CDATA[POLITIK HUKUM PIDANA MELALUI SARANA NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DI BIDANG PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Kartono - Kartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (475.18 KB)
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v7i1.592
<![CDATA[ABSTRAKPolitik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan. Tindak pidana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesi keguruannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur (literate studi), yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: pertama, jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan secara umum, dan tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya. Kedua, Kebijakan hukum pidana saat ini yang digunakan terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya, terbatas pada KUHP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dikaitkan dengan tindak pidana murni dan tindak pidana refleksi kedisiplinan. Ketiga, upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penalKata Kunci : Politik Hukum Pidana, Non Penal, Pendidikan]]>
<![CDATA[PEMIKIRAN FILUSUF MAZHAB SEJARAH HUKUM DI DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN HUKUM DAN KARAKTER EMPAT PILAR KEBANGSAAN ]]>
<![CDATA[Ilhamsyah Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1074.588 KB)
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i2.338
<![CDATA[Pemikiran Filsuf yang beraliran mazhab sejarah hukum atau Historical Yurisprudensi yang dimotori oleh Karl Chrisntian Von Savigny dan muridnya Pucta mengetengahkan pemahaman akan pentingnya dasar hukum itu dijiwai oleh karakter bangsanya sendiri yang di kenal dengan Volkgeist atau jiwa bangsa, dimana ungkapannya adalah bahwa setiap bangsa di dunia ini mempunyai jiwa dan karakternya sendiri-sendiri yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Empat pilar Kebangsaan yang selama ini kita kenal dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nilai-nilai kerohanian dan kebathinan sangat abstrak sifatnya, tetapi mendominasi ‘jiwa dan mental Bangsa Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis dan kepustakaan, penelitian menunjukan adanya pengaruh pemahaman aliran filsafat hukum terhadap kesadaran hukum dan pembentukan karakter di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Kata Kunci: Pemikiran, Sejarah Hukum, Empat Pilar]]>
<![CDATA[SISTEM KOORDINASI ANTARA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DENGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM PENANGANAN BANK GAGAL ]]>
<![CDATA[WIWIN WINTARSIH WINDIANTINA]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (503.62 KB)
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.138
<![CDATA[ABSTRACTThe banking industry is a dynamic sector along with economic growth, an increasing of complex financial transactions, and the impact from global trade, therefore the presence of an independent institutions is really needed. The Deposit Insurance Agency (LPS) is an institution that is independent, transparent and accountable in implementing its duties and authorities. As an independent agency, accountability is very important to be applied, so that stakeholders aware of what and how LPS implement the functions and duties as mandated by Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Agency (LPS). Procedurally, if the Financial Services Authority (OJK) indicate a bank that is experiencing liquidity problems, Financial Services Authority (OJK) immediately inform the Bank of Indonesia (BI) to take steps in accordance with BI's authority. In practise, Financial Service Authority (OJK) coordinate withBank of Indonesia (BI) to make regulatory supervision in banking sector. Coordination in handling between failed banks between the Deposit Insurance Agency (LPS) and Financial Services Authority (OJK) is shown by a confirmation from Financial Services Authority (OJK) to the Deposit Insurance Agency (LPS) about troubled banks that are in the restructuring efforts by Financial Services Authority (OJK), then the Deposit Insurance Agency (LPS) investigate the banks in accordance with its functions, duties and responsibilities. The Deposit Insurance Agency (LPS) as an institution that checks condition of banks surely will review and determine whether the troubled banks will be saved or not saved.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KERAHASIAAN DOKUMEN TERHADAP PENGHADAPNYA ]]>
<![CDATA[Surono - Surono]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.691
<![CDATA[ABSTRACTJabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai pejabat yang telah diberi kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan para penghadap, baik yang terkait dengan akta maupun dokumen yang telah diserahkan kepadanya. Hal ini terkait dengan UUJN Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f dimana seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk menjaga segala sesuatu yang terkait dengan akta yang dibuatnya termasuk dokumen yang telah diserahkan kepadanya. Notaris tidak dapat dipaksa untuk membuka dokumen dalam pembuatan akta yang dibuatnya dengan alasan untuk pembuktian formil maupun materiil. Sekarang ini banyak pemanggilan Notaris oleh pengadilan maupun pihak kepolisan untuk dimintai keterangan terkait dengan dokumen yang dijadikan sebagai dasar pembuatan akta yang dibuat dihadapan Notaris yang bersangkutan. Akibat pembukaan dokumen yang dilakukan seorang Notaris menjadikan dirinya mendapat sanksi dan kehilangan kepercayaan dimata masyarakat yang tidak bisa menjaga rahasia dokumen yang telah ia terima.Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Rahasia dokumen.]]>
<![CDATA[SINERGITAS MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEMBANGUN SISTEM KONSTITUSI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Asip Suyadi Asip Suyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (59.468 KB)
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.343
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan peran serta mahkamah konstitusi dan dewan perwakilan rakyat dalam membangun konstitusi di Indonesia. sinergitas kedua lembaga tersebut sangat diperlukan di dalam membangun budaya konstitusi permasalahan berfokus pada apakah jika undang-undang yang dijudicial review oleh mahakamah konstitusi dengan sendirinya berlaku dan mengikat bagi setiap masyarakat dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Hasil penelitian dengan metode yuridis normatif menunjukan penomena pertama, belum ada sinergitas antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwaklan Rakyat di dalam membangun konstitusi; kedua,keputusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta berlaku dan digunakan landasan oleh pengadilan. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, Sistem Konstitusi ]]>
<![CDATA[PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Herman Bastiaji Prayitno]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (451.892 KB)
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2288
<![CDATA[ABSTRAK Batas minimum kuorum dan persetujuan anggota DPR itu tidak sejalan dengan konstitusi, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menetapkan batas minimalnya. Soalnya, ada pasal pada UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengusulkan pemakzulan presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi, yang prosesnya pasti bermula dari penggunaan hak tersebut. Usulan pemakzulan itu, menurut Pasal 7-B ayat 3 UUD 1945, harus didukung sekurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna dan diikuti oleh sekurangkurangnya dua pertiga anggota DPR. Maka sudah seharusnya batas minimal kuorum dan persetujuan DPR untuk memakai hak menyatakan pendapat dalam UU Nomor 27 tidak lebih berat dari syarat pemakzulan yang ditetapkan UUD 1945. Kata Kunci : Pemakzulan; Presiden; Undang-undang Dasar 1945]]>
<![CDATA[DIMENSI KEPENTINGAN UMUM DALAM MEMBERIKAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT ]]>
<![CDATA[St. Mahmud Syaukat]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1074.594 KB)
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i2.334
<![CDATA[With the nature that is so important, the soil was ranked first most potential conflict both vertical conflict (conflict between the residents and the authorities) and horizontal conflicts (conflicts among fellow citizens). Therefore a government of a country should be able to put politics pertanahannya law precisely by considering all sides of the state of society so that potential conflicts as mentioned above can be minimized. Against that government of the Republic of Indonesia after the win independence from the Dutch, trying to land reform and political building a new national land law by changing land laws in force earlier, Agrarisch Wet (Stb 1870-55) was considered not appropriate with the personality of the Indonesian nation. Hence was born the Act No. 5 of 1960 (BAL No.5 / 1960), the Law on Agrarian, hereinafter referred to as UUPA. The focus of the problem in this research is the dimension of Public Important Giving Hak Guna Usaha (HGU) Above Communal Land of Indigenous People, research conducted with secondary data are descriptive qualitative research shows the first, very important to the principle of general interest not give customary land both, would need to be established specifically about the provisions of lands which have positive implications for the public interest.Keywords: Publik Interest, HGU, Communal Land]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI EFEKTIFITAS ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA DENGAN LANDASAN KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Muhamad Iqbal]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (487.9 KB)
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1178
<![CDATA[ABSTRAKKeberadaan asas oportunitas mendapat tantangannya tersendiri, alih-alih adanya asas tersebut guna sebagai payung hukum penyelesaian perkara di luar pengadilan atau secara jelas mengarahkan kita pada bentuk Mediasi Penal. Asas Oportunitas Jarang sekali di pergunakan terutama dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang bersifat komunal atau yang melibatkan kasus hukum rakyat kecil. Hal tersebut membuat Subjek hukum yang semestinya terlindungi oleh asas tersebut malah tidak merasakan terlindungi, dan ditunjukan dengan maraknya pelaporan atas perkara-perkara besar namun dengan pelaku tunggal yang secara kondisi mestinya dianggap tidak mampu melakukan perkara kakap tersebut, seperti Seorang Nenek yang melakukan pencurian dan Ilegal Logging. Tantangan tersebutlah membuat Asas Oportunitas dari Penuntut Umum menjadi paying hokum dari Mediasi Penal.Kata Kunci : Asas Oportunitas, Mediasi Penal, Perkara Komunal, Jakasa Penuntut Umum.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG PENOLAKAN EKSTRADISI KEJAHATAN POLITIK TERHADAP PELAKU KEJAHATAN POLITIK ]]>
<![CDATA[Anisa - Fauziah]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (439.007 KB)
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.696
<![CDATA[ABSTRACTTulisan dengun judul Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 (Tentang Penolakan Ekstradisi Kejahatan Politik) Terhadap Pelaku Kejahatan Politik ini berisi tentang alasan- alasan dan sebab-sebab ditolaknya ekstradisi kejahatan politik dalam setiap perjanjian ekstradisi. Tulisan ini juga bertujuan untuk memahami dan mengetahui lebih jauh lagi tentang penolakan ekstradisi kejahatan politik dengan ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi dan dari berbagai buku referensi dan sumber sumber buku lainnya baik dari penulis dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu tulisan ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang oleh penulis dianggap penting dan merupakan suatu hal yang masih mengganjal dalam pemikiran penulis. Diantara yang menjadi perhatian dan pertanyaan penulis adalah tentang esensi dan substansi kejahatan politik dalam ekstradisi dan penerapannya terhadap pelaku kejahatan. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa suatu kejahatan politik pada dasarnya dapat dimintakan ekstradisinya dengan melalui jalur diplomatik dan berdasarkan asas timbal balik (Reciprocity). Walaupun pada kenyataannya dalam Undang Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 dan dalam setiap perjanjian ekstradisi disebutkan bahwa kejahatan politik tidak dapat diekstradisi. Masih menurut pemikiran penulis juga, dalam setiap pejanjian ekstradisi maupun Undang Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 sebaiknya ada suatu amandemen atau modifikasi dari undang undang tersebut supaya dalam penanganan kasus-kasus yang teradi dalanm hal kejahatan politik dapat diselesaikan dengan berdasarkan undang undang yang ada dan tidak ada perbedaan interpretasi dan dapat diterapkan tanpa ada suatu kesalahpahaman tentang kejahatan politik tersebut.Kata Kunci : Penerapan Undang-undang, Penolakan ekstradisi, Kejahatan Politik.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PILOT TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT TERBANG KOMERSIL ]]>
<![CDATA[Dadang - Sumarna]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (462.933 KB)
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v7i1.593
<![CDATA[ABSTRACTDadang Sumarna, “Pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian pilot terhadap kecelakaan pesawat “ Kecelakaan adalah suatu peristiwa di luar kemampuan manusia yang terjadi selama berada di dalam pesawat udara dari bandar udara keberangkatan ke bandar udara tujuan, di mana terjadi kematian atau luka parah atau kerugian yang disebabkan oleh benturan dengan pesawat udara atau semburan mesin jet pesawat udara atau terjadi kerusakan struktural atau adanya peralatan yang perlu diganti atau pesawat udara hilang sama sekali” .Dengan diajukanya atau diminta pertanggungjawaban pidana atas perkara jatuhnya pesawat serta mengkriminalisasi pilot sudah merupakan kesalahan karena tidak mematuhi regulasi Internasional, walau pun keberlakuan secara teritorial hukum pidana Indonesia luas tetapi dalam KUHP hanya menyebutkan masalah-masalah terorisme dalam penerbangan serta perusakan-perusakan fasilitas penerbangan. Asas legalitas menyebutkan bahwa tiada pidana tanpa diatur oleh undang-undang, maka masalah kecelakaan pesawat terbang tidak termuat dalam KUHP hanya seputar terorisme saja. Dalam pembuktian untuk menetukan kesalahan perlu mengungkap data rekorder BLACK BOX sedangkan data yang tersimpan dalam Black Box merupakan rahasia internaional maka dengan tidak di bukanya percakapan antara pilot dengan ATC selaku pemandu lalulintas penerbangan maka tidak dapat membuktikan sipa yang salah dalam penerbangan tersebut, berkenaan dengan situasi ada 2 (dua) ukuran yang pertama adalah tidak bisa diukur sama rata atas setiap peristiwa, jadi satu peristiwa dilihat masing-masing setiap peristiwa itu karena situasi yang mengikuti orang melakukan perbuatan itu bisa berbeda-beda sedang yang kedua adalah tindakan yang wajar untuk mencapai tujuan, jadi kalau ia memiliki kompetensi ia sudah melakukan analisis kemudian tidak mengikuti SOP tapi itu dilakukan dalam situasi yang tidak mungkin lagi mengikuti SOP maka apapun hasil dari perbuatan itu tidak bisa dianggap lalai, ini tekanannya pada kompetensi oleh karena itu tidak sama dengan menilai kelalaian pada orang perorangan biasa yang untuk melakukan perbuatan itu tidak diperlukan adanya suatu kompetensi tertentu, kompetensi ini Kata Kunci : Undang-Undang Tindaka Pidana Korupsi, Undang-Undang Telekomunikasi, Azas Lex Specialis Derogat Lex Generali dan Kejaksaan RI.]]>
