Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Articles
127 Documents
<![CDATA[Perbandingan Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Negara Indonesia & Amerika Serikat ]]>
<![CDATA[Ali Masykur Fathurrahman]]>;
<![CDATA[Muhammad Sopiyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25320
<![CDATA[Kajian ini akan memaparkan secara komprehensif berbagai kendala penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia. Penulis membuat perbandingan hukum hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat sehingga dari perbandingan tersebut dapat dirumuskan berbagai solusi untuk mengatasi kendala penerapan hak cipta sebagai benda jaminan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan luaran deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menghambat penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia yaitu: 1) penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia belum diatur secara komprehensif melalui hukum Indonesia; 2) belum ada peraturan yang mengatur secara jelas kualifikasi mengenai kriteria hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia 3) belum ada lembaga dan mekanisme untuk menilai nilai ekonomi hak cipta; 4) belum tersedia mekanisme pengalihan kepemilikan dan pelaksanaan hak cipta sebagai objek agunan; 5) hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual masih belum diakui sebagai aset oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Ada banyak alternatif untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan mengadopsi beberapa mekanisme yang telah diterapkan dalam regulasi hak cipta di Amerika Serikat, yaitu: 1) mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. ; 2) menerapkan modul 11 WIPO sebagai standar kualifikasi hak cipta; 3) menerapkan modul 11 WIPO sebagai standar penilaian nilai ekonomi hak cipta; 4) menerbitkan peraturan tentang pencatatan dan pelaksanaan hak cipta; 5) memperluas cakupan aset yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.]]>
<![CDATA[Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan ]]>
<![CDATA[Ade Mahmud]]>;
<![CDATA[Chefi Ali Firman]]>;
<![CDATA[Husni Syawali]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29496
<![CDATA[Ide menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ringan terus digulirkan di semua institusi penegakan hukum dengan berbagai aturan sektoral yang ditetapkan pimpinan, namun hasilnya belum menunjukan pergeseran arah penyelesaian kasus menuju ke arah restorasi tetapi masih mengutamakan penghukuman. Artikel ini bertujuan mengulas permasalahan urgensi menerapkan keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana ringan dan menjelaskan korelasi keadilan restoratif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data sekunder yang dianalisis dengan teknik kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang utuh. Hasil pembahasan menemukan bahwa. Pada kasus pidana ringan adalah melaksanakan penylesaian perkara secara efektif, menghindari dampak negatif pidana penjara, tindak pidan ringan umumnya tidak mengakibatkan keresahan di masyarakat, pelaku bertanggungjawab memulihkan kerugian korban. Penerapan keadilan restoratif berkorelasi dengan tercapainya tujuan pemidanaan berupa potensi mengurangi angka residivis, mencegah masyarakat melakukan tindak pidana dan mengurangi beban perkara di semua tingkat peradilan]]>
<![CDATA[Perkawinan Beda Agama Pada Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Muhammad Rifqi Rafi Drajat]]>;
<![CDATA[Vidya Khairina Utami]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29501
<![CDATA[Ikatan lahir dan batin yang dilakukan oleh sepasang perempuan dan laki-laki dengan adanya tujuan mempunyai keturunan disebut perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwasanya Sah nya perkawinan mesti diadakan berdasarkan aturan kepercayaan atau agama yang dianut. Sunda Wiwitan sebagai sebuah kepercayaan mempunyai iman untuk tidak melarang terjadinya perkawinan bagi pasangan yang berlainan keyakinan. Tujuan dari penelitian ini ialah guna melihat aktualisasi dari sahnya perkawinan beda agama antara agama Islam dengan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Metode penelitian yang dipakai ialah metode analisis yuridis kualitatif, yakni menggabungkan data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan dan data primer hasil wawancara di daerah asli kepercayaan Sunda Wiwitan. Berdasarkan hasil penelitian pertama, status keabsahan perkawinan beda agama pada penganut Islam dengan Sunda Wiwitan ialah tidak sah secara hukum agama Islam, tetapi sah menurut aturan kepercayaan Sunda Wiwitan dan Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum negara. Kedua, mengenai akibat hukum yang ditimbulkan adalah hukum Islam sudut pandangnya berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, yang dimana secara kedudukan anak menjadi anak hasil Zina dan pewarisan yang dilakukan juga akan berdasarkan dari garis keturunan ibu, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan memandang bahwasanya anak yang dihasilkan ialah anak yang berada di luar perkawinan di mata negara dan sebagai ahli waris akan mengikuti garis ibu.]]>
<![CDATA[Perlindungan Bagi Awak Kapal Niaga Yang Bekerja Pada Kapal Domestik Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Berlian Anggra Purna]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29497
<![CDATA[Amanat dari Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 (UU Pelayaran) memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) sebagai peraturan ketenagakerjaan meliputi sektor pelayaran yaitu tenaga kerja berprofesi sebagai awak kapal. Penulisan ini bertujuan untuk meneliti bagaimana perlindungan awak kapal atas dasar perjanjian kerja laut (PKL) sejak sebelum melakukan pekerjaan, selama bekerja hingga berakhirnya hubungan kerja menurut peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian yang merupakan yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Dengan demikian dapat meneliti implikasi kepastian hukum dari PKL dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi awak kapal yang bekerja khususnya pada kapal niaga di wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian UU Ketenagakerjaan berlaku secara mutlak memberikan perlindungan bagi awak kapal yang ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 18 Februari 2020.]]>
<![CDATA[Peran Stakeholders Dalam Pemajuan dan Perlindungan Karya Cipta Masyarakat Badui ]]>
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Basrowi Basrowi]]>;
<![CDATA[Jarot Tri Bowo Santoso]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29502
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan peran stakeholder dalam pemajuan dan pelestarian karya cipta masyarakat Badui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menerapkan pendekatan partisipatoris, pendekatan statute, dan pendekatan sosio-legal. Subjek penelitian yaitu perangkat desa dan masyarakat Badui Luar, sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk pelindungan karya cipta Badui selama ini dilakukan dengan semampunya oleh perangkat, warga dan pelaku UMKM berwujud produk karya cipta secara terus menerus berkarya sesuai kearifan lokal yang terus dilestarikan, sekaligus untuk mendukung perekonomian warga, didukung peran terkait di lingkungan pemerintahan Banten. Peran stakeholder yang diharapkan masyarakat Badui dalam pemajuan karya ciptanya, sinergi untuk mengangkat pemajuan karya cipta masyarakat Badui, agar tidak hanya makin dikenal, namun juga dilindungi secara hukum dan didampingi komersialisasinya.]]>
<![CDATA[Membangun Regulasi Rekam Medis Yang Prudent di Indonesia ]]>
<![CDATA[Klaudius Fabian Pramana Putra]]>;
<![CDATA[Sapto Hermawan]]>;
<![CDATA[Rahayu Subekti]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29498
<![CDATA[Perkembangan jaman yang terjadi sangat cepat berpengaruh pada dunia kesehatan termasuk sistem penyelenggaraan rekam medis. Sistem penyelenggaraan rekam medis yang berubah harus disertai dengan regulasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan regulasi rekam medis di Indonesia dan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka membentuk regulasi rekam medis yang memadai. Studi ini dilakukan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis berupa buku, artikel jurnal dan hasil penelitian sejenis yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi rekam medis di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan penyelenggaraan rekam medis khususnya berbasis elektronik tidak dapat maksimal. Kelemahan regulasi rekam medis yang paling terlihat ada dalam penyelenggaraan rekam medis berbasis elektronik yang masih baru dimulai di Indonesia. Sebaiknya regulasi rekam medis dibangun secara bertahap dan berkesinambungan seperti halnya yang dilakukan negara-negara yang telah lebih dahulu memiliki sistem penyelenggaran rekam medis yang lebih memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan rekam medis. Sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dapat menyusun regulasi yang dapat menjamin prinsip-prinsip penyelenggaraan rekam medis di Indonesia terpenuhi dan tetap sesuai dengan perkembangan sistem penyelenggaraan rekam medis secara umum serta menjamin kesiapan sumber daya dan sarana pra sarana. Penyedia layanan kesehatan sebagai pihak yang menjalankan regulasi juga harus taat terhadap regualasi yang ada serta menyiapkan sumber daya dan sarana pra sarana yang menunjang penyelenggaraan rekam medis secara baik.]]>
<![CDATA[Beleid Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Dalam Administrasi Pertanahan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dian Eka Prastiwi]]>;
<![CDATA[Reni Suryani]]>;
<![CDATA[Wahib Wahib]]>;
<![CDATA[Halimah Humayrah Tuanaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29506
<![CDATA[PTSL adalah upaya pendaftaran tanah pertama kalinya yang dilaksanakan secara serentak terhadap semua objek pendaftaran tanah diseluruh daerah yang ada di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan ha katas tanah. Tulisaan ini menggambarkan serta menganalisis beleid atau kebijakan pemerintah terhadap pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagai upaya untuk mewujudkaan kepastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Peneilitian hukum normative sendiri adalah penelitian kepustakaan atau penggunaan data sekunder. Wujud dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagaai berikut, pertaman, Kegiatan PTSL adalah kegiatan pemerintah yang menjadi jembatan bagi negara unruk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap bidang pertanahan. Dengan adanya kepastian terhadap data fisik dan data yuridis yang berasal dari pemohon ataupun pemilik hak atas tanah yang telah terdaftar didalam buku tanah dengan dibuktikan adanya sertifikat sebagai bentuk publisitas positif terhadap pendaftaran tanah. PTSL sendiri menjadi pilar utama didalam perubahan system pendaftaran tanah jika ditinjau dari publisitas negative berubah menjadi positif sehingga bisa memberikan kepastian hukum terhadap pemilik ha katas tanah. Kedua, adanya pembaharuan mengenai system pendaftaran tanah sesuai dengan tata cara yang termuat dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 dapat memberikan dampak positif bagi pemmerintah dan masyarakat. Terhadap pemerintah adanya perubahan ini bisa mengurangi dampak dari adanya perselisihan tanah, memudahkan dalam membuat kebijakan dibidang pertanahan. Sedangakn bagi masyarakat adanya pembaharuan itu dapat memberikan rasa aman bagi pemilik hak atas tanah, mempermudah masyarakat didalam mendapatkan hak atas tanah, memudahkan untuk peralihan hak, dan untuk mendapatkan harga tertinggi didalam melakukan jual beli tanah.]]>
<![CDATA[Implementasi Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Pencegahan Dampak Penyebaran Pandemi Covid-19 di Lembaga Pembiayaan ]]>
<![CDATA[Fransiskus Litoama]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29499
<![CDATA[Pemerintah melalui otoritas jasa keuangan menerapkan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan pencegahan dampak penyebaran covid-19 bagi pelaku usaha UMKM terdampak. Dalam praktik para pelaku usaha, khususnya lembaga pembiayaan cenderung hanya memanfaatkan kebijakan pemberian stimulus tersebut, tetapi tidak melaksanakan kebijakan mendukung stimulus ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran pandemic covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola penanganan konsumen wanprestasi di PT. Summit Oto Finance Ciledug Tangerang dikaitkan dengan Implementasi stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan pencegahan dampak penyebaran pandemi covid-19 dan Apa akibat hukum pelaku usaha yang mendapatkan Stimulus Ekonomi namun tidak menerapkan sistem pelaporan pajak yang terkonfirmasi sesuai ketentuan perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran pandemi covid-19 di era pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris dalam hal mengkaji suatu instrument hukum dapat berjalan secara efektif atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukan bahwa pola penanganan kredit macet terhadap debitur terdampak pandemic covid-19 di PT. Summit Oto Finance Ciledug dengan penerapan strategi pemberian keringanan melalui addendum penambahan waktu pembayaran dan mengakomodir unsur pandemic covid-19 sebagai force majeur relative berdasarkan musyawarah atas dasar itikad baik serta terhadap pelaku usaha yang mendapatkan Stimulus Ekonomi namun tidak menerapkan sistem pelaporan pajak yang terkonfirmasi sesuai ketentuan perekonomian nasioanl sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran pandemi covid-19 di era pandemi covid-19, maka manfaat insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah tidak berlaku bagi pelaku usaha tersebut dan tetap berlaku aturan pajak sesuai ketentuan yang berlaku walaupun dalam masa pandemic covid-19.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kejadian Risiko Underwriting Dalam Asuransi Kesehatan ]]>
<![CDATA[Afendra Eka Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29500
<![CDATA[Underwriting, atau dalam istilah perasuransian lebih dikenal dengan sebutan risk selection, merupakan bagian dari proses identifikasi atas kemungkinan risiko dalam manajemen asuransi dari pihak subjek tertanggung, baik pribadi maupun kelompok. Pencegahan atas risiko tersebut di dalam dunia asuransi kesehatan telah diupayakan melalui pengaturan penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi yang telah tercantum di dalam POJK 69/2016, dimana pada pasal 34 disebutkan bahwa bidang usaha komersial ataupun syariah harus mempunyai dasar panduan seleksi risiko untuk produk usaha yang dipasarkan agar pelaksanaan usaha dilakukan dengan prinsip hati-hati dan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui model perlindungan hukum pada risiko underwriting dalam asuransi kesehatan. Metode penelitian yang akan digunakan adalah model yuridis empiris, yang berarti dalam upaya mengangkat permasalahan yang diteliti menggunakan pendekatan hukum secara riil yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa bentuk legal proteksi untuk mencegah terjadinya risiko underwriting, yang pertama perusahaan asuransi kesehatan perlu untuk menyusun manajemen penilaian tingkat risiko, sehingga perusahaan wajib menyediakan ringkasan informasi produk secara tertulis. Apabila terjadi permasalahan dan sengketa, maka perusahaan wajib melakukan prosedur penyelesaian pengaduan konsumen dengan menerapkan standar Internal Dispute Resolution (IDR) dan apabila gagal diupayakan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang diawasi langsung oleh OJK.]]>
<![CDATA[Menakar Konstitusionalitas Persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Syamsudin Noer]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i2.34943
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu 2/2022-Ciptaker) yang disahkan pada akhir Desember 2022 sebagai bentuk lanjutan dari vonis pengadilan konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Judicial review formil Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (UU 11/2020). Sesuai amanat Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) harus segera mendapatkan persetujuan atau tidak dari DPR RI pada persidangan berikutnya. DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna untuk memberikan persetujuan atau tidak pada tanggal 21 Maret 2023, sedangkan persidangan berikutnya setelah Perpu 2/2022-Ciptaker yang jatuh pada 6 Februari 2022 dalam masa sidang ke-III yang dilaksanakan secara paripurna 2022-2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang tujuan dilakukannya adalah untuk mencari solusi penyelesaian dari munculnya legal issue terhadap lahirnya preskripsi tentang apa yang menjadi keseharusannya. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu proses persetujuan Perpu 2/2022-Ciptaker oleh DPR RI ditemukan inkonstitusional setidaknya berdasarkan tidak terpenuhinya hal ihwal kegentingan memaksa dan telah melewati batas waktu pada persidangan berikutnya yang termaktub didalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.]]>
