Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

sks
Website

Published by Universitas Pamulang

ISSN : 20852339 EISSN : 26547252 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.

Arjuna Subject : -

Articles 127 Documents

1 2 3 4 5

SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Guntarto Widodo
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

This study describes The principles system of legal protection against Children as criminal perpetrator in Law of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System refer to the Convention on The Rights of The Child and it has covered most of the principles of child protection perpetrator as well. The research method used in this study is a normative legal research because it includes the scope of legal dogmatic learning or researching legal rules. The study also found First, The provision of punishment against the child has been in accordance with that stipulated in Law Number 23 of 2002 concerning Children Protection which states that imprisonment can be applied to the child when there is not last effort any longer, and shall be executed separately from the adult prison;,Second, The Child protection efforts shall be implemented by imposing sentencing restorative (restorative justice) and diversion in the event that completing the requirement of Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System. Keywords: Sentencing System, Criminal Justice System, Child Protection

PERJANJIAN LEASING DAN IJARAH SUATU KAJIAN KOMPARATIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Edy Mulyanto
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Masyarakat ekonomi di Indonesia terdiri dari berbagai macam latar belakang diantaranya berlatar belakang religious di mana yang berlatar belakang muslim sebagai mayoritas, di mata pelaku bisnis khususnya di bidang lembaga pembiayaan memandang hal ini sebagai suatu segmen pasar yang sangat besar dan potensial yang harus digarap dengan serius, hal ini dapat kita lihat dari semakin menjamurnya lembaga keuangan bank dan bukan bank berbasis syariah yang didirikan oleh pelaku bisnis untuk mengakomodasi keinginan dan kebutuhan yang semakin berkembang dari segmen ini, yaitu berupa bank umum syariah, bank pembiayaan syariah, unit usaha syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya.Kata Kunci : Leasing; Ekonomi; Hukum Islam

HUKUM DAN TEKLOGI SUATU KAJIAN TEORITIS TERHADAP PENOMENA LAYANAN TRANSFORTASI ONLINE Aria Dimas Harapan
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRACTThe essence of this study describes the theoretical study of the phenomenon transfortation services online. Advances in technology have changed the habits of the people to use online transfortation In fact despite legal protection in the service based services transfortation technological sophistication has not been formed and it became warm conversation among jurists. This study uses normative juridical research. This study found that the first, the Government must accommodate transfotation online phenomenon in the form of rules that provide legal certainty; second, transfortation online as part of the demands of the times based on technology; third, transfortation online as part of the creative economy for economic growth .

MEKANISME PENDAFTARAN TANAH DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN TANAH Aliya Sandra Dewi
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKPendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya. Tanah merupakan hajat hidup setiap orang, itu benar adanya. Setiap jengkal tanah di mata hukum keagrariaan harus jelas status hak dan pemegang haknya. Tanah hak milik ataupun tanah hak-hak lainnya wajib didaftarkan di kantor-kantor pertanahan (BPN). Bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar adalah sertifikat tanah, yang sekaligus sebagai bukti penguasaan / pemilikan pemegangnya atas tanah tersebut. Itulah alasan mengapa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran tanah dimaksud. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga dengan nama UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), melalui pasal 19 mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah RI dan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan/pemilikan tanah. Kata Kunci : Pendaftaran tanah, Kekuatan pembuktian, Sertifikat.

PRAKTEK PENGAWASAN PERBURUHAN DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM PERBURUHAN HETERONOM Mohammad Fandrian Hadistianto
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan bahwa di dalam hubungan kerja, posisi buruh lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakan melalui Pengawas Perburuhan sebagai bentuk nyata affirmative action guna memberikan perlindungan terhadap buruh. Hal ini didasari pada Negara Indonesia sebagai Negara Kesehjahteraan. Sementara saat ini fungsi penegakan hukum pada Pengawas Perburuhan belum dapat melakukan fungsinya secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum, sehingga menyebabkan terpengaruhinya perwujudan kesejahteraan buruh di Indonesia. Penilitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan mengambil sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) guna menelaah materi muatannya, mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang, dan pendekatan historis (historical approach) guna memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu dan perubahan serta perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada penegakan hukum perburuhan heteronom pada Pengawas Perburuhan terdapat pembatasan yang menyebabkan tidak dapat terealisasinya perwujudan kesejahteraan buruh yang menjadi tanggung jawab Negara Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan.Kata Kunci : Pengawasan, Penegakan Hukum, Perburuhan

PENERAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF ADMINISTRATIVE PENAL LAW (Studi Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2) Abdul Hayy Nasution
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRACTPenelitian ini menjelaskan asas Logische Specialiteit dan Lex Specialis Systematis Derogat Lex Generali dalam penerapan hukum, akan tetapi pada faktanya dalam kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2) mestinya diterapkan Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 Tahun 1999 yang berdimensi administrasi hukum pidana bukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini, metode yang ini digunakan dalan adala likuid penelitian Studi kasus dengan mengkaji, menelaah, memperbandingkan dan atau analisis agar dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang proses memperoleh keadilan bagi setiap orang ataupun Korporasi yang didakwa dengan pasal 2 juncto pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum dalam kasus ini tidak sesuai dengan asas lex Specialis derogat lex Generali dan terkesan dalam penerapan hukum dipaksakan untuk tindak pidana korupsi oleh Kejari. Kata Kunci : Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi, Undang-Undang Telekomunikasi, Azas Lex Specialis Derogat Lex Generali.

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN TERHADAP PRILAKU HAKIM PASCA JUDICIAL REVIEW Verri Octavian
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Putusan MK yang telah mengamputasi kepengawasan Komisi Yudisial adalah sebuah keputusan yang melampaui batasan yang diminta atau ultra petita, putusan itu juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri yakni Jimly Asshiddiqie bahwa “ keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung.Kata Kunci : Judicial Review; Konstitusi

TINJAUAN TEORITIS WEWENANG DPR DALAM PENETAPAN DAN PENGAWASAN APBN BERDASARKAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Nanik Ida Rosini
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

The purpose of this research is to know and understand the source of authority of the House of Representatives (DPR) in setting the state budget and to know and understand whether the authority of the House of Representatives (DPR) as a legislative institution in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 in the establishment and supervision Budget relating to financial managemen. this is normative Reaserch Method, which uses materials such law; legislation as primary law; legal theories, research, writing (the work) of the legal scholars and other written legal documents that are relevant to the object of research and other written documents relevan.Dalam order to realize good governance in the running state government, since a few years ago have been implemented Government Financial Management reform. Research shows first, the reform: getting a strong legal basis with the enactment of Law No. 17 Year 2003 on State Finance, Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 15 of 2004 on Management and Financial Responsibility State, second, organize the separation of functions of state financial management officer consisting of: the Minister of Finance as the Manager of Finance and the State General Treasurer, while the leadership of the Ministry / Agency as Budget User. Keywords: Authority, Supervision Budget, State Financial Management Officer

TINJAUAN HUKUM NORMATIF TERHADAP HASIL EKSAMINASI PUBLIK ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Sulis Setyowati
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKEksaminasi publik sebagai upaya untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik agar dapat terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses suatu perkara dan putusan yang dinilai kontroversi dan melukai profesi hukum melakukan penilaian dan pengujian terhadap proses peradilan dan putusan lembaga penegak hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat. Eksaminasi publik diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan koreksi terhadap kinerja aparaturnya. Hasil eksaminasi tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum. Namun eksaminasi publik terhadap putusan-putusan pengadilan atau produk hukum yang dianggap menyimpang lebih merupakan sebagai ruang publik yang harus dimulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat sekaligus sebagai bentuk partisipasi masyarakat mengawasi peradilan. Kata Kunci: Eksaminasi Publik, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi

MENCARI KEADILAN DAN KEBENARAN HUKUM PROGRESIF PADA MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI RANAH PEMERSATU BANGSA Erma Hari Alijana
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRACTPenelitian ini hendak membahas pencarian keadilan dan kebenaran hukum progresif pada Mahkamah Konstitusi Republik. Sudah 14 tahun dari sejak berdirinya telah memberikan banyak kontribusi di dalam sistem ketatanegaraan. Putusan-putusan yang telah dikeluarkannya menjadi rujukan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dapat dijawab oleh hukum positif. Apresiasi positif dan negatif dikemukakan oleh para ahli hingga menjadi bahan examinasi mahasiwa dan dosen. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis normatif kualitatif berdasarkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan Pertama, teori Negara hukum mengharuskan Negara berdasarkan hukum taat kepada konstitusi, kedua, Mahkamah kontitusi telah mengedepankan aspek tujuan-tujuan hukum keadilan, kebenaran dan kemanfaatan dengan menggunakan hukum progresif serta mengesampingkan hukum positif sebagai salah satu instrumen pemersatu bangsa. Kata Kunci : Keadilan, Hukum Progresif, Mahkamah Konstitusi, Pemersatu Bangsa

Page 2 of 13 | Total Record : 127

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 1 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 2 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 1 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 2 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,

Contact Email
taufik.qman@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Taufikkurrahman,

Contact Email taufik.qman@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official dinamikahukum_fh@unpam.ac.id

Editorial Address -

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,

Contact Email
taufik.qman@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA