cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
inggar prayoga
Contact Email
inggar.prayoga@email.unikom.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jipsi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Published by Universitas Komputer Indonesia
ISSN : 20861109     EISSN : 25811541     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
JIPSi: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi is an academic journal published two times annually (December and June) by Faculty of Social and Political Studies (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Komputer Indonesia. This journal publishes original researches in multi concepts, theories, perspectives, paradigms and methodologies on Political and Communications studies.
Arjuna Subject : -
Articles 146 Documents
 1   2   3   4   5 
EVALUASI PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN PASAR DI KOTA BANJARMASIN Syafari, Muhammad Riduansyah
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 5 No 01 (2015): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v5i01.145

Abstract

Evaluasi program kebersihan lingkungan pasar di Kota Banjarmasin adalah penelitian yang di latar belakangioleh buruknya tingkat kebersihan di Kota Banjarmasin, khususnya kebersihan di lingkungan pasar. Tujuanpenelitian ini untuk mengetahui efektivitas program kebersihan lingkungan pasar di Kota Banjarmasin, yangmeliputi: pertama Mengetahui output program antara harapan dan kenyataan. Kedua, Mengetahui outcomeprogram antara harapan dan kenyataan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori evaluasi formal yangmenekankan pada efektivitas program, dan teori governance. Metode penelitian yang digunakan adalahpendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan evaluasi formal. Pengumpulan data menggunakan teknikobservasi, wawancara, dokumentasi, dan menerapkan strategi triangulasi. Kuesioner untuk menilai persepsimasyarakat tentang kebersihan lingkungan pasar. Teknik analisisnya meliputi analisis sebelum kelapangan,analisis ketika dilapangan menggunakan teknik miles and Huberman, dan analisis setelah selesai dilapangan,jenis evaluasi single program before after.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kebersihan lingkungan pasar di Kota Banjarmasin yangdilaksanakan sendiri oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum berhasil, karena output dan outcome tidaksesuai harapan. Sebaliknya, program kebersihan lingkungan pasar yang melibatkan elemen governance, yaituLSM Lingkungan, Pengelola Pasar, Pedagang pasar, dan DKP berhasil meningkatkan kebersihan lingkunganpasar Kalindo dan Kesatriaan.Kata Kunci: Evaluasi, Program, Kebersihan Lingkungan Pasar
PENDEKATAN KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA TENTANG PENERAPAN ATURAN PERDA K-3 DAN KEBIASAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG DALAM MEMBUANG SAMPAH anisti, anisti
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 5 No 01 (2015): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v5i01.146

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kebiasaan membuang sampah bukan pada tempatnya. Fenomena ini hampirterjadi diseluruh pelosok tanah air. Hal ini yang menjadi faktor utama pemerintah kota Bandung menerapkanPerda K-3 tentang Kebersihan, Kerapihan dan Kenyamanan. Kajian deskriptif kualitatif dengan paradigmakonstruktivis ini, menggunakan pendekatan komunikasi antar budaya. Informan ditentukan secara purposivesebanyak 5 orang. Tujuan penelitian untuk memberikan gambaran tentang sikap dan pandangan masyarakatkota Bandung, terkait diterapkannya Perda K-3. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemerintah kotaBandung menerapkan K-3 belum memperhatikan aspek psikologis masyarakat. Kebiasaan yang sudahmendarah daging, membuang sampah sembarangan, tentu saja tidak dapat dihentikan dengan cara prontal,akan tetapi diperlukan pendekatan antar budaya, mengingat Bandung terdiri dari masyarakat multikultur.Selain itu, kenyaman dan keindahan pengguna angkot juga terganggu, dengan penempatan serta jenis kotaksampah yang tidak disertai ketentuan dari pemerintah kota Bandung.
MENILIK KEMBALI MAKNA REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DALAM KONTEKS AKTUALISASI SEMANGAT PELAYANAN PUBLIK PRIMA Iskandar, Dadi Junaedi
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 5 No 01 (2015): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v5i01.149

Abstract

Dinamika progresivitas pemikiran ilmu administrasi telah melampaui ruang dan waktu secara signifikan, sehingga perkembangan ilmu ini menembus zaman baru, yakni menguatnya paradigma New Public Service (NPS). Sejalan dengan itu, para ahli memusatkan perhatiannya kepada lahirnya teori dan konsep pelayanan publik baru dalam kerangka membangun dan mengembangkan aspek keilmuan sekaligus berorientasi pada aspek guna laksana ilmu administrasi pada praktik kepemerintahan. Kondisi perkembangan ilmu ini mendaratkan aspek aksi sebagai manifestasi komitmen dalam membangun pemerintahan bersih dan berwibawa dalam rangka penguatan kelembagaan iklim organisasi di tataran tata kelola pemerintahan. Sisi penting dari perkembangan yang relatif revolusioner ini, menunjukkan bahwa pembentukkan tata kelola pemerintahan yang baik, sejatinya mesti dimulai dengan mengembangkan karakter birokrasi yang visioner dan bertenaga berani mengembangkan “work-ethic”. Kondisi ini harus dibarengi langkah nyata di tataran operasional-pragmatis melalui sikap dan penampilan serving the public ketimbang kebiasaan telling the public sebagai refleksi terciptanya revolusi mental di kalangan aparatur pelayan publik. Kata kunci: administrasi publik, reformasi birokrasi, kinerja, pelayanan publik.
PERAN DPRD JAWA BARAT DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PUBLIK DN, Dina
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 5 No 01 (2015): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v5i01.150

Abstract

Penelitian ini fokus kepada peran DPRD Jawa Barat dalam memperjuangkan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peran DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memperjuangkan kepentingan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan data sekunder melalui observasi, analisis dokumentasi dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian ini diketemukan 4 faktor yang dapat mempengaruhi peran DPRD Jawa Barat dalam memperjuangkan kepentingan publik yaitu : 1) Integritas dan kemampuan atau keterampilan anggota DPRD Jawa Barat; 2) Pola hubungan anggota DPRD Jawa Barat dengan konstituen; 3) Struktur organisasi DPRD Jawa Barat sebagai wakil rakyat; 4) Hubungan DPRD Jawa Barat sebagai badan legislatif dengan eksekutif yang sama hierarkinya. Kata kunci: Peran DPRD, Kepentingan Publik.
SEKURITISASI PANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 Triwahyuni, Dewi; Putri, Sylvia Octa
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 5 No 01 (2015): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v5i01.151

Abstract

Ketahanan pangan telah lama menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Faktor-faktor peningkatan harga pangan yang terus melonjak, laju pertumbuhan penduduk, perubahan iklim serta degradasi kualitas sumber daya alam telah memastikan tidak ada daerah yang dapat menghindar dari ancaman krisis pangan, termasuk Propinsi Jawa Barat. Bahkan Badan Ketahanan Pangan Daerah (PKPD) Propinsi Jawa Barat pada tahun 2008 menyatakan bahwa masih sekitar 9% penduduk Jawa Barat dikategorikan rawan pangan dan masih 2500 desa di Jawa Barat yang dikategorikan rawan pangan. Tantangan terhadap persoalan ketahanan pangan juga muncul dari akan dilaksanakannya ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015 dimana negara-negara ASEAN terintegrasi dalam satu pasar tunggal. Hal yang paling signifikan terjadi pada persoalan pangan diantaranya adalah kompetisi perdagangan bahan pangan. Kesuksesan dalam menjaga ketahanan pangan bergantung pada penyesuaian aturan serta kebijakan yang mendukung terhadap kerangka AEC baik pada tingkat nasional maupun pemerintah daerah. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran bagaimana AEC ini dilaksanakan pada 2015 sehingga dapat mengukur implikasi yang akan dihadapi sektor pangan. Dengan demikian Pemerintah Daerah Jawa Barat dapat menyusun strategi ketahanan pangan secara lebih komprehensif dalam menghadapi AEC 2015. Kata Kunci : Sekuritisasi, Pangan, Jawa Barat, ASEAN , AEC
Kerjasama Pembangunan Indonesia dan Uni Eropa: Suatu Analisis Teori Liberalisme dalam Hubungan Internasional Sudagung, Adityo Darmawan; Bainus, Arry; Chalid, Abdul Musyawardi
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 5 No 01 (2015): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v5i01.152

Abstract

Fenomena globalisasi meningkatkan kebutuhan negara untuk saling bekerjasama dengan negara lainnya.Salah satu fenomena yang terjadi dalam kasus ini adalah kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa dibidang pembangunan. Perkembangan hubungan kedua aktor dapat menjadi contoh suatu bentuk kerjasamayang sukses dilakukan antar aktor lintas kawasan. Analisis mengenai kerjasama dalam tulisan ini akan dibahasdengan pendekatan teori liberalisme. Keduanya saling bekerjasama dikarenakan oleh adanya kepentingandan keuntungan. Namun, kerjasama dalam hubungan internasional harus lebih adil sehingga tidak terjadiketimpangan dalam pembangunan internasional.Kata Kunci: kerjasama, liberalisme, Indonesia, Uni Eropa
MENDEKATI HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN PENDEKATAN SEMIOTIK Maliki, Musa
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 5 No 01 (2015): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v5i01.154

Abstract

Sejak debat Hubungan Internasional (HI) yang berlangsung dari tahun 1940an-1900an, teori HubunganInternasional masih didominasi oleh pendekatan sejarah dan positivisme. Pendekatan Semiotik masih jarangdibahas oleh sarjana-sarjana Hubungan Internasional. Artikel ini berargumen bahwa semiotik sangat pentingdijadikan bahan penelitian dalam Hubungan. Semiotik adalah fondasi untuk eksplorasi pengetahuan tentangpolitik dunia sebab hubungan antara tanda dalam bahasa adalah refleksi realitas politik dunia.Jadi sesungguhnyaHI sejak awal sudah memakai semiotik, yaitu milik pendekatan de Saussure. Kedua, perubahan politik duniamembuat adanya rekonstrusi atau/dan dekonstruksi hubungan antara tanda-tanda dalam bahasa denganrealitas (penanda dengan yang ditandai). Kondisi ini yang mengharuskan semiotik HI berubah (ditambah)ke pendekatan poststrukturalis. Tujuan artikel ini fokus pada pemaparan pendekatan psotstrukturalis yangsangat jarang dibahas di indonesia. Semiotik adalah bukan pemikiran atau ideologi atau perspektif khusus.Semiotik hanyalah berbagai pintu atau jendela untuk memberi banyak pilihan kepada kita untuk memahamipolitik dunia. Jadi dengan fokus pada pendekatan poststrukturalis, maka refleksi politik dunia bisa menjadilebih beragam sementara pendekatan sebelumnya masih mendekati dengan persepsi yang cenderung tunggal.Percepsi tunggal ini membentuk realitas palsu politik dunia. Oleh sebab itu, pendekatan poststrukturalistidak melakukan penelitian untuk mengahncurkan pendekatan sebelunya tetapi lebih pada membentuk teoriHubungan Internasional lebih komprehensif sehingga menampilkan dunia yang juga lebih komprehensif.Kata Kunci: Semiotika, Hubungan Internasional, Debat
FLEKSIBILISASI DAN KERENTANAN PASAR KERJA INDONESIA Sriyuliani, Wulani
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 4 No 02 (2014): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v4i02.155

Abstract

Penerapan pasar kerja kerja fleksibel merupakan solusi jangka pendek untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sudah menerapkan fleksibilisasi, salah satunya untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Menerapkan fleksibilisasi tanpa mempersiapkan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial untuk pekerja menjadi pertanyaan besar kebijakan ini. Apakah Indonesia mampu untuk menerapkan fleksibilisasi tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja yang belum terlindungi dengan jaminan sosial yang jelas? Kata Kunci : fleksibilisasi, pasar kerja fleksibel, perdagangan bebas, outsourcing, pekerja outsourcing
UPAYA INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN PEREMPUAN (STUDI KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DI BATAM) Suwandi, Santi
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 4 No 02 (2014): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v4i02.156

Abstract

Trafficking in person merupakan salah satu kejahatan trans nasional. Angka trafficking in person di Indonesiaterus naik. Kebanyakan korban dari trafficking in person adalah perempuan dan anak-anak. Mereka banyakmenjadi korban perdagangan perempuan (Trafficking in Women) khususnya eksploitasi seksual dan kerjapaksa. Pulau Batam yang merupakan perbatasan antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia merupakantempat yang strategis dimana trafficking in women banyak terjadi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengetahui yang menjadi faktor pendorong perdagangan perempuan ini terjadi serta untuk mengetahuisejauh mana peran GO, NGO dan organisasi regional dalam kasus trafficking in women. Hasil penelitianmenunjukkan untuk pencegahan dan pemberantasan trafficking in women ini perlu adanya kerjasama antaraGO (pemerintah), NGO/LSM dan organisasi regional maupun internasional. Selain dari itu pemicu terjadinyamigrasi yang paling krusial yang mendorong terjadinya trafficking in women adalah faktor kemiskinan dankurangnya lapangan pekerjaan didaerah asal.Kata Kunci: Trafficking in women, GO (pemerintah) , NGO (LSM), ASEAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (STUDI DI DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT) Adibowo, Rino
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 4 No 02 (2014): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v4i02.158

Abstract

Penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi di DesaKarangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) ini bertujuan untuk mengetahui Dinas Perikanan danKelautan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Hambatanyang dihadapinya. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Desa Karangsong di Kabupaten Indramayu.Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena berhubungan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakatpesisir, yang apabila dilihat dari kondisi masyarakatnya memiliki perbedaan. Jenis penelitian ini adalahmetode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik purposive. Sumber data meliputi data primer dandata sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang secara mendalam dan observasi nonpartisipatifmengenai implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Sedangkan datasekunder diperoleh dalam bentuk sumber tertulis mengenai program pemberdayaan ekonomi masyarakatpesisir. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomimasyarakat pesisir tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja agar dapat berjalan dengan maksimal,melainkan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pihak antar lembaga maupun masyarakatnya.Hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu komitmen daripemerintah dalam megimplementasikan kebijaka, tingkat pendidikan masyarakat pesisir, dan orientasi masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilihat masih dari sudut pandang finansial belumpemahaman yang mengutamakan aspek keberdayaan masyarakat pesisir sebagai sasaran sehingga tujuanutama program tetap konsisten dan terjaga.Kata kunci: implementasi, kebijakan, pemberdayaan

Page 1 of 15 | Total Record : 146

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2023): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 12 No 2 (2022): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 12 No 1 (2022): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 11 No 2 (2021): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 11 No 1 (2021): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 10 No 2 (2020): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 10 No 1 (2020): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 9 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 9 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 8 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 8 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 2 (2017) Vol 7 No 1 (2017) Vol 6 No 2 (2016) Vol 6 No 1 (2016) Vol 5 No 01 (2015): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 5 No 2 (2015) Vol 4 No 02 (2014): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi More Issue