cover
Contact Name
Arie Wuisang
Contact Email
palar@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id
Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
PALAR (Pakuan Law review)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 27160440     EISSN : 26141485     DOI : https://doi.org/10.33751/palar
Core Subject : Social,
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Arjuna Subject : -
Articles 226 Documents
PENGATURAN BEA METERAI DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA MENURUT TEORI TUJUAN HUKUM Triasita Nur Azizah; Rahmadi Indra Tektona; Ermanto Fahamsyah
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.401 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i1.2934

Abstract

Pemerintah telah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan pengesahan tersebut, maka ketentuan lama yang mengatur mengenai bea meterai, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai resmi dicabut. Perubahan ini disebabkan karena pertimbangan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian, dimana perdagangan elektronik makin marak dan meluas jangkauannya. Maka dari itu, perlu dikaji terkait konsep pengaturan kedepan terhadap pengaturan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah agar lebih dipahami konsep pengaturan kedepan terhadap pengaturan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik di indonesia dilihat dari segi teori tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian yang dicapai adalah Konsep pengaturan kedepannya terhadap pengaturan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia yaitu model bea meterai bersifat elektronik yang diatur dalam Undang - UndangNomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah alternatif dalam hal pelaksanaan pembubuhan bea meterai terhadap perjanjian perdagangan secara elektronik yang terjadi di Indoneisa. Model ini merupakan model bisnis berbasis layanan elektronik dengan tujuan secara hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap pelaksanaan nantinya terkait pengenaan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER Wisny Wisny
PALAR (Pakuan Law review) Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1356.313 KB) | DOI: 10.33751/palar.v2i2.941

Abstract

AbstrakPersekongkolan tender merupakan kasus yang paling banyak terjadi di negara-negara yang memiliki hukum persaingan usaha. Di Indonesia, lebih dari 80% laporan pelanggaran yang diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berasal dari persekongkolan tender. Meskipun Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya persekongkolan tender, tetapi kerancuan dalam pelaksanaan tender memicu pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan terhadap proses tender mengajukan keberatan terhadap putusan (pemenang) tender. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran dalam proses penentuan pemenang tender kepada KPPU. Untuk melihat praktik persekongkolan tender di Indonesia, dapat diketahui dengan melihat putusan-putusan KPPU tentang persekongkolan tender. Putusan KPPU tersebut menguraikan unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha untuk menganalisis kegiatan atau peristiwa yang diduga terjadi persekongkolan tender. Pada kenyataannya, sanksi administratif denda dalam putusanKPPU masih banyak yang masih di bawah nilai yang ditentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Kunci: Sanksi Administratif, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pelaku Usaha. Abstract:Tender collusion is the most common case in countries that have competition law. In Indonesia, more than 80% of violation reports received by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) come from tender collusion. Although Article 22 of Law Number 5 Year 1999 prohibits tender conspiracy, the confusion in the implementation of tenders triggers the parties involved or interested in the tender process to object to the tender award (winner). This encourages business actors to report fraud or violations in the process of determining tender winners to KPPU. To see the practice of tender conspiracy in Indonesia, it can be seen by looking at the KPPU's decisions regarding tender conspiracy. The KPPU Decision outlines the elements of Article 22 of the Business Competition Law to analyze activities or events that are alleged to have occurred in bid rigging. In reality, administrative sanctions are a fine in the verdictMany KPPU are still below the values determined by Law Number 5 of 1999.Key: Administrative Sanctions, Competition Oversight Commission Business, Business Actor.
PERSPEKTIF PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Nandang Kusnadi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (784.023 KB) | DOI: 10.33751/palar.v3i1.403

Abstract

AbstrakHak asasi Manusia (HAM) menjadi hal mendasar untuk dipastikan pemenuhan perlindungannya karena tanpa HAM maka kemuliaan manusia terdistorsi. Selain itu, negara melakukan pelanggaran atas kontrak dibentuknya negara itu sendiri yang dipastikan untuk melindungi HAM. Belum lagi, HAM sendiri akan tercermin di konstitusi, yang bila HAM dilanggar, praktis konstitusi telah dilanggar dengan sendirinya. UU tentang Pengadilan HAM mengatur mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam kasus pelanggaran HAM berat. Namun sayangnya sebagian besar aturannya masih menginduk pada KUHAP. Hasil kajian menunjukkan terdapat berbagai kelemahan di dalam UU Pengadilan HAM seperti dari ketidakjelasan unsur rumusan di dalam pengertian kejahatan kemanusiaan, tidak ada mekanisme menyelesaikan perbedaan pendapat antara penyelidik dan penyidik serta tidak diatur mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc secara komperhensif.Kata Kunci: Hak asasi Manusia (HAM), Penegakan, Pengadilan, Undang-Undang.AbstractHuman Rights (HAM) is fundamental to ensure the fulfillment of its protection because without human rights, human glory is distorted. In addition, the state violates the contract for the formation of the state itself which is ensured to protect human rights. Not to mention, human rights themselves will be reflected in the constitution, which if human rights are violated, the constitution has practically been violated by itself. The Law on Human Rights Courts regulates from investigation, investigation, prosecution and trial in cases of gross human rights violations. But unfortunately most of the rules are still subject to the Criminal Procedure Code. The results of the study show that there are various weaknesses in the Human Rights Court Law, such as the unclear elements of the formulation in the definition of crimes against humanity, there is no mechanism to resolve differences of opinion between investigators and investigators and are not regulated regarding the formation of an ad hoc human rights court in a comprehensive manner.Keywords: Human Rights (HAM), Enforcement, Courts, Law.
TANGGUNGGUGAT PUBLIK TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Ari Wuisang
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (843.115 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i2.3736

Abstract

ABSTRAK       Tanggunggugat publik mengalami perkembangan pesat setelah terbitnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya karakteristik Keputusan Administrasi Negara (KAN) yang berarti semakin meluasnya pula ruang lingkup Tindakan pemerintahan yang dapat digugat oleh warga masyarakat manakala dianggap menimbulkan kerugian. UUAP juga menambah kewenangan mengadili PTUN untuk memeriksa dan memutus aneka macam Tindakan administrasi pemerintahan. Namun demikian, Karakteristik KAN dalam UUAP masih menampakkan adanya unsur/bagian yang abstrak ataupun penyamaan konsep yang terkesan dipaksakan (seperti penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual). Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformulasi ulang atau setidak-tidaknya terdapat rumusan yang tegas dan tidak ambigu, agar tidak terjadi kebingungan dalam penerapan pada peristiwa konkrit di masyarakat. Selain itu, dengan adanya kejelasan rumusan KAN dalam UUAP, maka akan memberikan perspektif yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengejar perlindungan hukum melalui tanggunggugat publik, manakala terdapat tindakan-tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan. Kata kunci : tanggunggugat publik, keputusan administrasi negara, tindakan pemerintahan, UUAP. ABSTRACTPublic accountability has developed rapidly after the issuance of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration (UUAP). This is marked by the increasingly widespread characteristics of State Administrative Decrees (KAN), which means the wider scope of government actions that can be sued by citizens when deemed to cause harm. UUAP also adds authority to adjudicate PTUN to examine and decide on various kinds of government administrative actions. However, the characteristics of KAN in the UUAP still reveal the existence of abstract elements/parts or conceptual equations that seem forced (such as written stipulations that include factual actions). Therefore, it is necessary to reformulate or at least have a firm and unambiguous formulation, so that there is no confusion in the application to concrete events in society. In addition, with the clarity of the formulation of KAN in the UUAP, it will provide a broader perspective for the community to pursue legal protection through public accountability, when there are government actions that are considered detrimental. Keywords: public accountability, state administration decisions, government actions, UUAP.
WANPRESTASI PADA SUATU BILL OF LADING DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT Nabila Nabila
PALAR (Pakuan Law review) Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (905.851 KB) | DOI: 10.33751/palar.v2i1.932

Abstract

ABSTRAKBidang kelautan adalah bidang yang sangat strategis bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia kerap kali melakukan transaksi jual beli, baik dalam hal pemasukkan barang maupun pengiriman barang. Pengangkutan barang melalui laut merupakan salah satu cara untuk melakukan transkasi jual beli untuk barang dalam jumlah besar. Pengangkutan barang tersebut dilakukan baik untuk pengiriman barang dalam negeri maupun luar negeri. Pengangkutan barang melalui laut termasuk ke dalam pelayaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam melakukan pengangkutan barang melalui laut perlu dibuat sebuah perjanjian antara pengirim dan pengangkut. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Perjanjian pengangkutan melibatkan pengirim atau pemilik barang. Perjanjian pengangkutan ini menimbulkan hak, kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Hak, kewajiban serta tanggung jawab ini harus dipenuhi sebaik- baiknya oleh masing-masing pihak. Manakala terjadi suatu kelalaian atau wanprestasi yang mengakibatkan suatu kerugian, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa ganti rugi dalam pengangkutan barang melalui laut. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat merancang suatu perundang-undangan nasional berkaitan dengan pengangkutan laut Indonesia. Karena selama ini Indonesia masih menggunakan peraturan yang diadopsi dari Belanda yang mana peraturan tersebut juga telah lama tercipta. ABSTRACTThe maritime sector is a very strategic field for Indonesia which is the largest archipelagic country in the world. As a developing country, Indonesia often makes buying and selling transactions, both in terms of goods entry and shipping of goods. The transportation of goods by sea is one way to carry out transactions of sale and purchase for goods in large quantities. Transportation of goods is carried out both for domestic and overseas shipping. The transportation of goods by sea is included in the shipping regulated in Act Number 17 of 2008 concerning Shipping. In transporting goods by sea it is necessary to make an agreement between the sender and the carrier. A transportation agreement is a reciprocal agreement between the carrier and the sender, where the carrier binds himself to carry out the transportation of goods and / or people from a certain place to a certain destination safely, while the sender commits himself to pay the transportation fee. The transportation agreement involves the sender or owner of the goods. This transportation agreement creates different rights, obligations and responsibilities of each party. These rights, obligations and responsibilities must be fulfilled as much as possible by each party. When a negligence or default occurs that results in a losses, the injured party has the right to claim compensation. There are several ways to resolve compensation disputes in transporting goods by sea. The Government of Indonesia is expected to be able to draft national legislation relating to Indonesian sea transportation. Because so far Indonesia has still used regulations adopted from the Netherlands which have also been long established.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG/PERPPU R. Muhammad Mihradi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (813.855 KB) | DOI: 10.33751/palar.v3i2.394

Abstract

AbstrakSecara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 mengandung konsekuensi dua hal. Pertama, perlindungan hukum terhadap Perppu yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dapat menempuh dua jalur yaitu diuji di MK atau melalui DPR dengan mekanisme persetujuan Perppu pada masa sidang berikutnya. Kedua, Putusan MK di atas berdampak perluasan kewenangan MK yang diatur di dalam Pasal 24 C UUD 1945 yaitu tidak hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun juga Perppu terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, terdapat perluasan kewenangan melalui putusan MK. Meski demikian, secara akademis, penulis tetap berpendapat, seharusnya Perppu hanya dapat diuji melalui political review atau legislative review oleh DPR sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pasal 22 UUD 1945. Hal ini tidak saja selaras dengan penafsiran gramatikal konstitusi melainkan juga merawat koherensi sistem konstitusional sehingga tidak menimbulkan kompleksitas persoalan ketatanegaraan baru. Kata Kunci: Perppu, Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Menguji.AbstractNormatively, Constitutional Court Decision Number 138 / PUU-VII / 2009 has two consequences. First, legal protection against Perppu which is considered to be in conflict with the constitution can take two paths, namely being tested in the Constitutional Court or through the House of Representatives with the approval mechanism of the Perppu in the next session. Secondly, the Constitutional Court's decision above has an impact on the expansion of the Constitutional Court's authority as regulated in Article 24C of the 1945 Constitution, namely not only testing the Law on the Basic Law, but also Perppu on the Basic Law. Thus, there is an expansion of authority through the Constitutional Court's decision. Nevertheless, academically, the author still believes that the Perppu should only be tested through political review or legislative review by the DPR in accordance with the authority granted by Article 22 of the 1945 Constitution. This is not only in line with the grammatical interpretation of the constitution but also maintains the coherence of the constitutional system so that it does not raises the complexity of new constitutional issues.Keywords: Perppu, Constitutional Court, Authority, Testing.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM MENGATUR TATA CARA JUAL BELI YANG ADIL (The Perspective of Shariah Law to Govern the Fairness Trade Procedures) Mahipal .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (885.222 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i1.3519

Abstract

ABSTRAK Produsen dan konsumen merupakan komponen penting dalam sistem pasar dan keberadaan keduanya dapat membawa dampak positif sekaligus negatif pada perekonomian secara global.  Perlindungan terhadap adanya keseimbangan hak-hak produsen dan konsumen sangat diperlukan agar keduanya dapat terlindung dari berbuat atau mendapatkan perbuatan negatif yang akan berdampak pada sistem perekonomian.  Hukum ekonomi Islam dalam hal ini hadir untuk memberikan jawaban atas upaya pengaturan tata cara jual beli yang adil menurut pandangan Islam. Terdapat dua hal utama dalam penerapan hukum Islam dalam mengatur tata cara jual beli secara adil dan proporsional, diantaranya adalah melalui terciptanya suatu sistem perdagangan yang dibangun atas dasar-dasar hukum ekonomi Islam, yaitu (i) mengikuti prinsip dasar jual beli menurut Islam dan (ii) terpenuhinya syarat sah transaksi/jual beli. Prinsip dasar jual beli menurut Islam diantaranya adalah (i) hukum asal setiap perniagaan adalah halal, (ii) memudahkan orang lain, (iii) kejelasan status, (iv) tidak merugikan masyarakat banyak, (v) kejujuran, (vi) niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi, dan (vii) peran adat istiadat dalam perniagaan.  Adapun syarat sahnya transaksi/jual beli diantaranya adalah (i) adanya ijab dan qabul, (ii) adanya dasar suka sama suka, (iii) akad jual beli dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya, (iv) barang yang diperjualbelikan kegunaannya halal, (v) yang menjalankan akad jual beli adalah pemilik dan yang mewakilinya, (vi) barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan, (vii) barang yang diperjualbelikan telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan (viii) harga barang ditentukan dengan jelas ketika akad.    Kata Kunci : Akad, Perdangan Islam, Produsen dan Konsumen ABSTRACT Producers and consumers are important components in the market system and their existence can have both positive and negative impacts on the global economy. Protection of the balance of producer and consumer rights is very necessary so that both of them can be protected from doing or getting negative actions that will have an impact on the economic system. Islamic economic law in this case is here to provide answers to efforts to regulate fair buying and selling procedures according to Islamic views. There are two main things in the application of Islamic law in regulating the procedures for buying and selling in a fair and proportional manner, including through the creation of a trading system that is built on the basics of Islamic economic law, namely (i) following the basic principles of buying and selling according to Islam and (ii) ) the fulfillment of the conditions for a valid transaction/sale and purchase. The basic principles of buying and selling according to Islam include (i) the law of origin of every business being halal, (ii) making it easier for others, (iii) clarity of status, (iv) not harming the public at large, (v) honesty, (vi) one's intention to influence others. transaction law, and (vii) the role of customs in commerce. The conditions for the validity of the transaction/sale and purchase include (i) the existence of consent and qabul, (ii) the existence of consensual basis, (iii) the sale and purchase contract is carried out by a person who is justified in doing so, (iv) the goods being traded are for halal use, ( v) the person who runs the sale and purchase contract is the owner and his representative, (vi) the goods being traded can be handed over, (vii) the goods being traded are known by both parties, and (viii) the price of the goods is clearly determined during the contract. Keywords: Akad, Islamic Trade, Producers and Consumers.
KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PTUN DAN IMPLIKASI DALAM PELAKSANAANNYA Nico Handoko Utama; Anna Erliyana
PALAR (Pakuan Law review) Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1343.028 KB) | DOI: 10.33751/palar.v6i2.2140

Abstract

ABSTRAKPrinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Masalah ketidakpatuhan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikemukakan pula oleh Supandi dalam penelitian disertasinya, masih sering terjadi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: Pertama, ketiadaan aturan hukum yang memaksa bagi Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, faktor amar putusan hakim yang tidak berani mencantumkan pembayaran uang paksa apabila pejabat TUN yang bersangkuan tidak melaksanakan putusan Pengadilan dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana yang jelas, dan Ketiga, adalah faktor kepatuhan Pejabat TUN dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci : Keputusan Tata Usaha Negara, Pejabat Negara, Pemerintahan, administrasi, Peradilan Tata Usaha Negara ABSTRAKThe principle of a state administrative court, to place judicial control in good governance is biased in the Indonesian constitutional system. If a state administration court decision does not have an executive power, how can the law and the public be able to oversee the administration of the government carried out by state administration officials. The problem of non-compliance of the State Administration Agency or Official in implementing the decision of the State Administrative Court was also raised by Supandi in his dissertation research, there were still frequent decisions of the State Administrative Court that were not implemented / obeyed by the relevant State Administration Officer, so that it could lead to legal uncertainty in governance and development. Several factors cause the weak execution of the decisions of the State Administrative Court that have permanent legal force,namely: First, the absence of legal rules that force the State Administrative Officer to implement the court decisions that have permanent legal force. Second, the factor of the judge's decision that does not dare to include forced payment if the state administrative officer in question does not implement the Court's decision, and Third, is the compliance factor of the state administration official in carrying out the court's decision which has permanent legal force. Keywords : Decree of State Administration, State Officials, Government, Administration, State Administrative Court
EKSISTENSI KITAB HUKUM KUNO NUSANTARA (SUATU REFLEKSI DAN PROYEKSI TERHADAP HUKUM NASIONAL) Iwan Darmawan
PALAR (Pakuan Law review) Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.336 KB) | DOI: 10.33751/palar.v6i1.1852

Abstract

Abstrak             Eksistensi kitab hukum kuno Nusantara merupakan sesuatu hal yang perlu dikaji, digali, dan dibedah dalam upaya melestarikan kekayaan dan warisan kearifan lokal Nusantara di masa lalu. Hal ini penting dikemukakan karena kitab hukum kuno Nusantara tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan belum tergali semuanya, untuk itu upaya dari berbagai pihak untuk mengkaji, menggali, dan membedah kitab hukum Nusantara itu merupakan suatu keniscayaan dalam rangka menguatkan kembali sistem hukum Indonesia yang digali dari kearifan lokalnya sendiri. Adapun kitab hukum kuno  Nusantara  itu adalah antara lain : Undang-Undang Simbur Cahaya Kesultanan Palembang, Kitab Kutaramanawa Darmasastra Kerajaan Majapahit, Undang-Undang Minangkabau, Undang-Undang Bengkulu, Undang-Undang Aceh dan lain sebagainya. Kitab hukum kuno  Nusantara itu sudah pasti mengandung nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, di mana nilai-nilai tersebut bisa disumbangkan bagi pengembangan undang-undang nasional. Dengan demikian perundang-undangan nasional bangsa Indonesia tidak hanya mengambil nilai-nilainya dari warisan kolonial yang selama ini masih mendominasi undang-undang yang ada di Indonesia, tetapi sudah mengambil nilai-nilainya dari warisan dan kearifan lokal bangsa Indonesia yang tersebar dalam kitab-kitab hukum kuno Nusantara tersebut. Atas dasar itu maka eksistensi kitab hukum kuno Nusantara tersebut harus diupayakan secara maksimal oleh semua pemangku kepentingan baik dari pemerintah, akademisi, penegak hukum, dan pihak-pihak lainnya yang berkompeten, dalam upaya memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan substansi dan sistem hukum Indonesia yang berbasis kearifan lokal Nusantara yang memiliki nilai-nilai yang tak ternilai harganya, yang tentunya lebih cocok dengan alam kemerdekaan Indonesia. Dengan mengambil nilai-nilai dari kitab hukum kuno Nusantara sebagai kearifan lokal Nusantara, diharapakan hukum Indonesia lebih memiliki kandungan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang lebih berpihak kepada masyarakat, sebagai bentuk nyata adanya hukum progresif yang lebih mengutamanakan kepentingan masyarakat dalam upaya mengaplikasikan secara kongkrit esensi dari negara hukum Indonesia, yang lebih adil dan lebih melindungi kepentingan masyarakat. (kata kunci : kitab hukum kuno Nusantara, kearifan lokal Indonesia, sistem hukum Indonesia)   Abstract The existence of ancient archipelago law books is something that needs to be studied, explored, and dissected in an effort to preserve the richness and heritage of the archipelago's local wisdom in the past. This is important to say because the ancient law books of the archipelago are scattered throughout the territory of Indonesia and have not yet been explored. For this reason, the efforts of various parties to study, explore, and dissect the archipelago law books are a necessity in order to strengthen the Indonesian legal system which was extracted from local wisdom. alone. The archipelago ancient law books are, among others: the Simbur Law of the Sultanate of Palembang, the Kutaramanawa Darmasastra Kingdom of the Majapahit Kingdom, the Minangkabau Law, the Bengkulu Law, the Aceh Law and so forth. The archipelago's ancient law books certainly contain invaluable values of Indonesian local wisdom, where those values can be donated for the development of national laws. Thus the national legislation of the Indonesian people not only took their values from the colonial legacy that had so far dominated the existing laws in Indonesia, but had taken their values from the inheritance and local wisdom of the Indonesian people which were scattered in the legal books. ancient archipelago. On that basis, the existence of the archipelago of ancient law must be maximally pursued by all stakeholders both from the government, academics, law enforcement, and other competent parties, in an effort to make a real contribution to the development of a substance and legal system based on wisdom. local archipelago which has priceless values, which of course are more suitable to the nature of Indonesian independence. By taking the values from the archipelago's ancient law books as the local wisdom of the archipelago, it is hoped that Indonesian law will have more justice, certainty, and benefits that are more pro-community, as a real form of progressive law that further emphasizes the interests of the community in an effort to apply concrete essence from an Indonesian law state, which is more just and more protective of the interests of the people. keywords: archipelago ancient law books, Indonesian local wisdom, Indonesian legal system
Prospek Pengaturan Organisasi Masyarakat Dalam Transisi Demokrasi Muhammad Mihradi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (964.36 KB) | DOI: 10.33751/palar.v1i1.923

Abstract

AbstrakDemokrasi tanpa organisasi masyarakat sebagai komponen masyarakat sipil (civil society) adalah kemusykilan. Sebab, demokrasi memerlukan partisipasi politik. Partisipasi dapat diorganisir dalam kelembagaan seperti organisasi masyarakat (ormas) dan bisa pula masing- masing individu. Hal ini dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 UUD 1945. Selama ini, pengaturan organisasi masyarakat berinduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dipastikan, undang-undang dimaksud bukan saja tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat melainkan dibentuk dalam suasana watak otoritarian sehingga penggantiannya merupakan keniscayaan. Kini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengusulkan inisiatif Rancangan Undang- Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU- Ormas). Dalam kerangka demikian, menarik dicermati bagaimana model ormas yang sebaiknya didorong di masa depan dan diatur dalam undang-undang ormas. Bagaimana pula desain ormas yang hendak dibentuk bila dikaitkan dengan kontekstualisasi transisi demokrasi, sebuah fase yang tidak mudah dipastikan dilalui tanpa pelembagaan dan penguatan mentalitas demokrasi yang substansial.Kata Kunci: Undang-undang, Demokrasi, Organisasi, Masyarakat. AbstractDemocracy without community organizations as a component of civil society is impossible. Because, democracy requires political participation. Participation can be organized in institutions such as community organizations (CSOs) and can also be each individual. This is guaranteed constitutionally in Article 28 of the 1945 Constitution. So far, the regulation of community organizations is based on Law Number 8 Year1985 about Community Organizations. Certainly, the said law is not only no longer in accordance with the needs of the community but was formed in an atmosphere of authoritarian character so that its replacement is a necessity. Now, the House of Representatives (DPR) of the Republic of Indonesia has proposed a Draft Law on Community Organizations (Draft Ormas). Within this framework, it is interesting to look at how the model of CSOs should be encouraged in the future and regulated in CSO laws. What is the design of CSOs to be formed when it is related to the contextualization of the democratic transition, a phase that cannot be easily ascertained without institutionalization and strengthening of a substantial democratic mentality.Keywords: Law, Democracy, Organization, Society.

Page 1 of 23 | Total Record : 226