Indonesian Journal of Criminal Law
Indonesia Journal of Criminal Law adalah peer-review ilmiah yang diterbitkan oleh Intitute for Learning Innovation and Counseling (ILIN Institute) yang diterbitkan setiap 6 (Enam) Bulanan yaitu pada bulan Juni dan Desember, sebagai sarana dalam menyebarkan gagasan atau pemikiran yang dihasilkan melalui kegiatan akademik dalam pengembangan di bidang Hukum Pidana, Kriminologi dan Pembaharuan Hukum Pidana.
Articles
67 Documents
<![CDATA[Pengawasan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar ]]>
<![CDATA[Muh Zulkifli Muhdar]]>;
<![CDATA[Farah Syah Reza]]>;
<![CDATA[Dian Eka Pusvita Azis]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.138
<![CDATA[This study examines the implementation of supervision of Behavior Deviation and Misuse of Information for Banks by the Makassar Regional Financial Services Authority 6. Field research is the type of research that is used as a further effort to explore a problem that is presented in a qualitative descriptive form. The results of the study indicate that the implementation of supervision of the behavior of misuse and misuse of information for Banking conducted by the Regional 6 Financial Services Authority (OJK) in Makassar has been carried out. Especially for banks to apply the standard clause contained in the standard agreement in accordance with the guidelines of the Financial Services Authority (OJK). Especially for the government to revise the rules of the Financial Services Authority in the implementation of supervision so that supervision is carried out by only one part, which is carried out by the Consumer Education and Protection (EPK) section or supervision carried out by the Risk Monitoring department so that there is no supervision dualism. Penelitian ini mengkaji Implementasi pengawasan Perilaku Penyimpangan dan Penyalahgunaan Informasi Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Makassar. Penelitian lapangan menjadi tipe penelitian yang digunakan sebagai upaya lebih jauh untuk mendalami sebuah masalah yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan informasi bagi Perbankan yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) Regional 6 Di Makassar sudah terlaksana. Khusus kepada Perbankan untuk menerapkan klausula baku yang terdapat pada perjanjian baku sesuai dengan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Khusus pemerintah untuk melakukan revisi terhadap aturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pelaksanaan pengawasan sehingga pengawasan tersebut dilaksanakan oleh satu bagian saja yaitu dilaksanakan oleh bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) atau pengawasan dilaksanakan oleh bagian Pengawasan terhadap Resiko sehingga tidak ada dualisme pengawasan.]]>
<![CDATA[Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan: (Kajian Putusan Nomor:244/Pid.B/2017/Pn Lwk) ]]>
<![CDATA[Isnin Harianti]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.142
<![CDATA[This study aims to analyze court decisions that decide the perpetrators of criminal acts of adultery with a sentence of at least 1 (one) month in prison. The problems that arise from this study are, first, is the judge's basis in making a sentence of a sentence of at least 1 (one) month imprisonment in the decision Number 244 / Pid.B / 2017 / Pn Lwk? Second, Is the decision of at least 1 (one) month imprisonment against the perpetrators charged with committing criminal adultery adhering to the value of justice? The research method uses a normative juridical approach. Data collection was carried out with literature review. The analysis is carried out qualitatively. The results showed: First, the consideration of judges in deciding a minimum sentence of 1 (one) month imprisonment to the perpetrator charged with committing a criminal act of adultery was based solely on the defendant's defendant who had not committed a crime and admitted his mistake. adultery with a minimum sentence of 1 (one) month imprisonment is not in accordance with the value of justice, because the judge must have believed that the defendant committed an adultery crime can decide ideally a third of criminal sanctions Article 284 of the Criminal Code, so that the judge does not seem to hesitate in ensnaring the perpetrator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan, yang memutus pelaku tindak pidana perzinahan dengan hukuman minimal 1 (satu) bulan penjara. Permasalahan yang timbul dari kajian ini adalah, pertama, apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan hukuman minimal 1 (Satu) bulan penjara pada putusan Nomor 244/Pid.B/2017/Pn Lwk? Kedua, Apakah putusan minimal 1 (Satu) bulan penjara terhadap pelaku yang didakwa melakukan pidana perzinahan telah sesuai dengan nilai keadilan? Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutus pidana minimum 1 (Satu) bulan penjara kepada pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan adalah hanya berdasar pada terdakwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan mengakui kesalahannya, Kedua, putusan hakim yang memutus pelaku tindak pidana perzinahan dengan hukuman minimum 1 (Satu) bulan penjara belum sesuai dengan nilai keadilan, karena hakim seharusnya dengan telah yakin kepada terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan dapat memutus idealnya sepertiga dari sanksi pidana Pasal 284 KUHP, sehingga tidak terkesan hakim ragu dalam menjerat pelaku tindak pidana perzinahan]]>
<![CDATA[Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama: (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016) ]]>
<![CDATA[Prisilia Anggraini Evelyn Terisno]]>;
<![CDATA[Yuliana Angela]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.145
<![CDATA[Indonesia is a state of law, so that it can guarantee certainty, benefit and justice for the community. One form of legal certainty for citizens is the implementation of the principle of ne bis in idem. The purpose of this paper is to analyze the judge's decision on two criminal case decisions in one object of the same case. The research method used in the statute approach is the approach by examining all the laws of the regulation that relate to the legal issues and Conceptual Approach, which is an approach that departs from the views and doctrines that developing in law. The result of this writing is that in a criminal case which is a concursus that is tried separately it is not a violation of the principle of ne bis in idem, as long as each of these cases does not have permanent legal force, but it is supposed to guarantee legal certainty against criminal acts of justice and decided in one decision. Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dapat menjamin adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Salah satu bentuk kepastian hukum bagi warga negara yaitu dengan pemberlakuan asas ne bis in idem. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis putusan hakim terhadap terhadap dua putusan perkara pidana dalam satu objek perkara yang sama. yaitu tujuan praktis, sehingga dapat diterapkan dalam tindak pidana sejenis. Metode penelitian yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapidan Conceptual Approach, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil dari penulisan ini adalah dalam suatu perkara pidana yang merupakan concursus yang diadili secara terpisah bukan merupakan pelanggaran asas ne bis in idem, selama masing-masing perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun sudah seharusnya untuk menjamin kepastian hukum terhadap tindakan pidana concursus untuk diadili dan diputus dalam satu putusan.]]>
<![CDATA[Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Pandoe Pramoe Kartika]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.146
<![CDATA[The writing of this scientific work is motivated by the difficulty of legal institutions such as the court in carrying out the verification of criminal cases related to Electronic Data. Evidence is fundamental in every criminal case. Therefore, evidence becomes a very decisive thing whether or not a person is convicted. However, the Criminal Procedure Code as a formal law in Indonesia, has not regulated electronic evidence as a legal evidence. The research method used is normative research using a statutory and analytical approach, while data collection through literature studies and interviews and qualitative descriptive data analysis. The results of the study indicate that proof of the ITE Law is lex specialis, because the ITE Law regulates everything that is more specific in the evidentiary law contained in the Criminal Procedure Code. The legal proof of electronic aspect as a legitimate evidence in the case of money laundering is regulated in Article 73 and with the enactment of the ITE Law, it is increasingly emphasized that electronic documentary evidence is a legitimate and recognized evidence in Indonesian procedural law. Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh sulitnya lembaga hukum seperti pengadilan dalam hal melaksanakan pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan Data Elektronik. Bukti merupakan hal mendasar dalam setiap perkara pidana. Oleh karena itu, alat bukti menjadi hal yang sangat menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil di Indonesia, belum mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis, sedangkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara serta analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembuktian pada UU ITE bersifat lex specialis, dikarenakan UU ITE mengatur segala sesuatu yang lebih spesifik dalam hukum pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP. Aspek hukum pembuktian elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 73 dan dengan diberlakukannya UU ITE semakin dipertegas bahwa alat bukti dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum acara Indonesia.]]>
<![CDATA[Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Abvianto Syaifulloh]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.147
<![CDATA[This study examines the role of the prosecutor in returning state finances to criminal acts of corruption. The approach used is normative based on library research. The results of the study show that; First, the role of the prosecutor in returning the replacement money can be seen from Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption and Law. No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The results of the study are: 1) Legal arrangements related to the acquisition of state losses are regulated in Law Number 3 of 1971 concerning Eradication of Corruption Crime, Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, and Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Second, the implementation of payment of substitute money for criminal acts of corruption is carried out on court decisions that have permanent legal force. The implementation is carried out by the prosecutor by calling on the convict along with his family and legal counsel to discuss or negotiate the stages in the implementation of the payment of replacement money. Penelitian ini mengkaji peran kejaksaan dalam dalam pengembalian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan yaitu normatif yang bersumber pada penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, Peran kejaksaan dalam pengembalian uang pengganti tersebut dapat dilihat dari UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil Penelitian yaitu: 1) Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara di atur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa dengan cara memanggil terpidana beserta dengan keluarga dan penasehat hukumnya untuk membicarakan atau negosiasi tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti.]]>
<![CDATA[Keabsahan Surat Kuasa Jual Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Yang Dibuat Secara Notariil Akta Dihadapan Notaris ]]>
<![CDATA[Umar Mukhtar Al Hadid]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.149
<![CDATA[This study examines the aspect of selling power that follows a debt agreement, where if the debtor defaults, the creditor based on the selling power that has been given to him will sell the collateral object to take the payment of the debt. The approach method used is a normative approach. The results of the study indicate that the protection provided by a notary in the deed of power to sell to the parties in the form of authentic deed which is perfect evidence, and in addition the notary also provides legal protection in the form of legal clauses contained in the deed of power, and certainty about the end of the credit transaction by including it as a callus in the deed. However, the debtor feels that the protection provided in the power of attorney to sell is not proportional to the effect received by the debtor after signing the power of attorney to sell at the creditor contract, automatically the debtor has given full rights to the object of guarantee to the power recipient, when a default occurs in the future. Penelitian ini mengkaji tentang aspek pemberian kuasa jual yang mengikuti suatu perjanjian utang piutang, dimana apabila debitor wanprestasi, maka kreditor berdasarkan kuasa jual yang telah diberikan kepadanya akan menjual obyek jaminan tersebut untuk mengambil pelunasan piutangnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh notaris didalam akta kuasa untuk menjual bagi para pihak dalam bentuk akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna, dan selain itu notaris juga memberikan perlindungan hukum dalam bentuk klausul-klausul hukum yang terdapat didalam akta kuasa tersebut, serta kepastian tentang berakhirnya perjnajian kredit tersebut dengan mencamtumkan sebagai kalusul didalam akta tersebut. Namun debitur merasa perlindungan yang diberikan didalam akta kuasa untuk menjual tidak sebanding dengan akibat yang diterima debitur setelah menandatangani akta kuasa untuk menjual pada saat akad kreditur, secara otomatis debitur telah memberikan penuh hak atas objek jaminan kepada penerima kuasa selaku kreditur, bilamana terjadi wanprestasi dikemudian hari.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Buruh Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN ]]>
<![CDATA[Posma Ramos Sitompul]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31960/ijocl.v1i2.167
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak buruh dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hak buruh dalam kerangka masyarakat Ekonomi ASEAN. Permasalahan penelitian, Pertama, Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia, Kedua, Bagaimanakah Bentuk Upaya Hukum Pekerja Migran Indonesia yang dirugikan? Metode penelitian menggunakan penelitian Sosio-Legal dengan mengamati dokumen Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan Undang Undang No. 18 tahun 2017, serta Peraturan Perundang-undangan Indonesia lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatannya. Penulis akan menganalisis permasalahan sejauhmana negara melindungi hak buruh dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. This study aims to analyze the protection of labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law no. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers' labor rights within the framework of the ASEAN Economic Community. Research problems, First, What is the Form of Protection for Indonesian Migrant Workers, Second, What is the Form of Legal Efforts for Indonesian Migrant Workers who are disadvantaged? The research method uses socio-legal research by observing the ASEAN Declaration of Human Rights and Law No. 18 of 2017, as well as other Indonesian Laws and Regulations. The results showed that the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is all efforts to protect the interests of prospective PMI and their families in realizing guaranteed fulfillment of rights in all their activities. The author will analyze the issue of the extent to which the state protects labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers.]]>
<![CDATA[Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris Untuk Mendapatkan Keterangan Dan Klarifikasi Terhadap Perkara Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Agus Kurniawan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31960/ijocl.v1i2.245
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan perlindungan hukum hak-hak tenaga kerja yang perusahaannya diputus Pailit. Permasalahan penelitian, Pertama, Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pegawai Dalam Kepailitan Perusahaan; Kedua, Bagaimanakah Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pekerja Jika Tidak Memperoleh Hak Sebagai Kreditor Istimewa/Preference. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan adalah melindungi hak-hak dan kepentingan dari para karyawan selaku stakeholders perusahaan. Kewenangan pengadilan niaga dalam tuntutan karyawan atas upah atau uang pesangon yang tidak dibayar oleh perseroan dalam memindahkan kewenangan mutlak (absolut) dari pengadilan umum untuk memeriksa permohonan pailit. upah pekerja dalam pemenuhan adalah utang harta pailit, sebelum didistribusikan kepada kreditor biaya kepailitan harus dibayar didahulukan, termasuk kreditor separatis. This study aims to analyze the authority of the police investigation and investigation process of notaries. Research problems, First. what is the authority of the police in the process of investigating and investigating notaries. Second, how does the legal protection of notaries in the process of investigation and investigation ?. The results showed that the authority of the Police in the process of investigating and investigating Notaries after the issuance of the Law of Notary Position Number 2 of 2014 was that between the Police and Notary Public must understand about their respective authorities that have been regulated by the Law, namely if the Notary Public has a problem with the deed he made then the Police / Investigator can call the Notary public directly as a witness / suspect but on the other hand the Notary in assuming his position has the right to deny the confidentiality of his act in accordance with Article 4 Jo Article 16 Jo Article 54 Jo Law No. 2 of 2014, then based on Article 170 paragraph 1 KUHAP and Article 1909 paragraph 2 number 3e of the Civil Code in this case the Police must also understand the principle of legal presumption (Vermoedanvan Rechtmatigheid) or Presumptio lustae Causa]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Yang Perusahaannya Diputus Pailit ]]>
<![CDATA[Andi Ermawan]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31960/ijocl.v1i2.246
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan perlindungan hukum hak-hak tenaga kerja yang perusahaannya diputus Pailit. Permasalahan penelitian, Pertama, Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pegawai Dalam Kepailitan Perusahaan; Kedua, Bagaimanakah Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pekerja Jika Tidak Memperoleh Hak Sebagai Kreditor Istimewa/Preference. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan adalah melindungi hak-hak dan kepentingan dari para karyawan selaku stakeholders perusahaan. Kewenangan pengadilan niaga dalam tuntutan karyawan atas upah atau uang pesangon yang tidak dibayar oleh perseroan dalam memindahkan kewenangan mutlak (absolut) dari pengadilan umum untuk memeriksa permohonan pailit. upah pekerja dalam pemenuhan adalah utang harta pailit, sebelum didistribusikan kepada kreditor biaya kepailitan harus dibayar didahulukan, termasuk kreditor separatis. This study aims to examine and protect the legal rights of workers whose companies have been declared bankrupt. Research problems, First, How Legal Protection of Employee Rights in Corporate Bankruptcy; Second, What Legal Efforts Can Be Done If Workers Don't Obtain Rights As Special Creditors / Preferences. This study uses a normative legal research method with a qualitative approach. The results of the study that the legal protection of the rights of employees in the bankruptcy of the company is protecting the rights and interests of the employees as the company's stakeholders. The authority of the commercial court in the employee's claim for wages or severance pay that is not paid by the company in transferring absolute authority (absolute) from the general court to examine the application for bankruptcy. wages of workers in fulfillment are bankruptcy debt, before being distributed to creditors bankruptcy costs must be paid first, including separatist creditors.]]>
<![CDATA[Fungsi Pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Pembinaan Warga Binaan ]]>
<![CDATA[Elvi Susanti]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31960/ijocl.v1i2.298
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan hakim terhadap putusan pengadilan. Penelitian didasari pada bahwa pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi pengawasan hakim pengawas dan pengamat (Kimwasmat) terhadap pembinaan warga binaan (Wabi) adalah memberikan kepastian terhadap jaminan perlindungan hak asasi warga binaan (Wabi); memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan hakim; jaminan pembinaan warga binaan (Wabi) dalam rangka reintegrasi sosial di masyarakat This study aims to analyze the supervisory function of judges against court decisions. The research is based on the fact that supervision at the stage of implementation of the verdict in the criminal justice system can be carried out after the existence of a court decision that has permanent legal force (incraht). The research method used is a normative research method. The results of the study showed that the function of supervising supervisors and observers (Kimwasmat) towards fostering the assisted citizens (Wabi) was to provide assurance of the guarantee of the protection of the human rights of the assisted people (Wabi); provide legal certainty against the implementation of judges' decisions; guarantee of fostering fostered citizens (Wabi) in the context of social reintegration in the community.]]>
