Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
797 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Khusus Pencurian Yang Dilakukan Anak Remaja (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk) ]]>
<![CDATA[Agum Rizky Waldini]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>;
<![CDATA[Baharudin Baharudin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.533 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.9-16
<![CDATA[Pencurian merupakan perbuatan tindak pidana yang diartikan dengan suatu perbuatan mengambil barang orang lain secara tidak legal tanpa sepengetahuan dari pemilik barang. Pencurian bisa diperbuat oleh siapa saja tanpa memandang usia. Permasalahan dalam penelitian ini berupa faktor penyebab dilakukannya pencurian oleh anak remaja dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada normal hukum positif dan literatur masalah serta pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan pada wawancara narasumber. Faktor penyebab pencurian adalah faktor ekonomi, adanya kesempatan mencuri yang diciptakan oleh korban, dan kurangnya pengawasan orangtua sehingga anak terpengaruh oleh pergaulan hingga melakukan kejahatan. Dalam pertimbangannya, hakim membuat keputusan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta hukum dalam persidangan. Dalam kasus ini, Hakim mengadili terdakwa dengan sanksi 4 bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan harapan Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.Kata Kunci: Tindak Pidana khusus, Pencurian, Anak Remaja.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBATALAN HAK GUNA USAHA (HGU) ]]>
<![CDATA[Fayola Fayola]]>;
<![CDATA[Erlina B]]>;
<![CDATA[Melisa Safitri]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.196 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.45-55
<![CDATA[AbstrakHak Guna Usaha merupakan salah satu jenis hak yang memberikan kewenangan bagi pemegang hak memakai tanah untuk diusahakannya. Tujuan penelitian ini guna untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pembatalan Hak Guna Usaha serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN.GNS) Pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kaidah, norma, aturan yang berkaitan dengan permasalah yang akan diteliti. Pendekatan Empiris pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara eksklusif terhadap objek penelitian menggunakan cara observasi & wawancara. Faktor penyebab hapusnya Hak Guna Usaha yaitu: Jangka Waktunya berakhir; Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir; Dicabut untuk kepentingan umum, sama seperti hapusnya hak milik; Ditelantarkan, sama seperti ketentuan hapusnya hak milik; Tanahnya musnah; Subjeknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia tunggal dan atau badan hukum Indonesia (badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia). ]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Membeli Uang Palsu Secara COD (Studi Putusan Nomor. 503/Pid.B/2022/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Anggalana Anggalana]]>;
<![CDATA[Angga Alfiyan]]>;
<![CDATA[Difa Tamara Putri]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.003 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.200-214
<![CDATA[Berkegiatan tiap hari, uang senantiasa dibutuhkan untuk berbelanja atau membayar aneka keperluan masyarakat. Namun terkadang kebutuhan yang semestinya dicukupi tidak bisa terpenuhi dengan uang yang dimiliki. Bisa diceritakankalau uang sudah memperoleh peranan strategis dalam suatu perekonomian terlebuh apakah dilihat dari kegunaanpokok uang yakni sebagai alat pembayaran. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan faktor penyebab pelaku tindak pidana sengaja membeli uang palsu lewat aplikasi facebook secara COD (Cash On Delivery). kajian ini memakai pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini ialah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membeli uang palsu dijerat Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI dan sebab Pielakiu Miembieli iUang Palsiu Siecara COD dari faktor internal maupun eksternal.Kata kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Uang Palsu ]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN SEKTOR BATU AJI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Muhammad Setyawan Susanto]]>;
<![CDATA[Padrisan Jamba]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.686 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.177-182
<![CDATA[Hidup di era yang super canggih seperti saat ini, ada dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Batam. Teknologi memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya berjauhan dengan kita. Akan tetapi hal demikian disalah gunakan oleh Sebagian masyarakat Kota Batam, mereka menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjajakan atau mempromosikan diri mereka di jual ke orang yang membutuhkan jasa mereka (prostitusi). Untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Batu Aji dalamnmenanggulangi tindakkpidana prostitusi online dikKota Batam, penelitiannini dilakukan di Kepolisian Sektor Batu Aji, dengan melakukan observasi dan mewawancarai narasumber. Hasil dari penelitian tersebut adalah pihak Kepolisian Sektor Batu Aji telah melakukan upaya Preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pihak Kepolisian menemukan kendala yang mana kala tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kadang tidak terdeteksi oleh sistem cyberpatrol dan enggannya masyarakat Kota Batam yang bekerja sama dengan pihakkKepolisian dalam usaha untuk meminimalisir tindak pidanaaprostitusi online tersebut. Kata Kunci: Prostitusi, Kepolisian Sektor Batu Aji.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penelitian Di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung) ]]>
<![CDATA[Luthfi Gama Albarik]]>;
<![CDATA[Anggalana Anggalana]]>;
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Ketut Seregig]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.281 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.92-99
<![CDATA[Pegawai Negeri Sipil harus menjaga citra dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil pemerintah berharap PNS dapat melaksanakan tugasnya dan tidak melanggar peraturan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk Mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 serta bagaimana upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam meneggakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menemukan Pemerintahan Provinsi Lampung sudah menerapkan disiplin sesuai dengan tauran yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021. Kendati demikian, masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para PNS di Pemerintahan Provinsi Lampung, yakni dengan datang terlambat dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan.Kata kunci : Peraturan Pemerintah, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil]]>
<![CDATA[KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA IBU DAN ANAK DI SUBANG ]]>
<![CDATA[Laras Endah Kinasih]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.579 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.226-234
<![CDATA[Pembunuhan adalah kejahatan terhadap jiwa/badan orang lain, yang membahayakan keberadaan masyarakat dan menimbulkan kegelisahan, teror, dan keputusasaan akan perlindungan jiwa tersebut. Metode pendekatan yang dimanfaatkan dalam riset penulisan hukum ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang belum terungkap selama lima belas bulan ini termasuk kedalam teori tipologi kejahatan dan teori NKKPn (Niat, Kesempatan, Kejahatan, Pelaksanaan Niat) kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Menurut teori Canter & Donna sebagian besar kasus pembunuhan, tersangka mengenal korbannya karena dalam kasus ini diduga bahwa pelaku mengetahui seluk beluk rumah korban. Menurut teori Locard Exchange, setiap kejahatan yang terjadi akan meninggalkan jejak dan tidak ada kejahatan yang sempurna. Faktor yang mendasari lamanya proses penyelidikan adalah penentuan motif pelaku oleh kepolisian dan sulitnya menemukan bukti dan petunjuk sehingga terhambatnya pengungkapan pelaku.Kata kunci: Kriminologi, Pembunuhan, Ibu dan Anak]]>
<![CDATA[PENEGAKAN PIDANA KURUNGAN DAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA MENGABAIKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Boaz Yocindra]]>;
<![CDATA[Uu Idjuddin Solihin]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.109 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.215-225
<![CDATA[Keselamatan kerja berlaku di segala tempat kerja, baik di darat, di laut, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Metode penelitian yang dipergunakan untuj menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode penelitian Hukum Normatif. Hasil Penelitian Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya mengubah ketentuan umum dalam undang-undang yang berkaitan dengan penciptan lapangan kerja, tetapi juga memodifikasi ketentuan sanksi dalam undang-undang terkait.Kata Kunci : Keselamatan Kerja, Penegakan Hukum, Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat ]]>
<![CDATA[Fajar Padly]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (42.744 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i2.380-388
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk adalah untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan sumber-sumber data skunder dan berupa peraturan Perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research). Teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview.Kesimpulan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat disidang Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah harus berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan alat bukti surat, menurut penulis Jaksa Penuntut Umum telah tepat dalam menetapkan dakwaan dan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana terakwa Marhan Siregar telah dijatuhi dengan hukum penjara 2 (dua) tahun.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS GUGATAN REKONVENSI YANG INGKAR MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT ( GUGATAN DIKABULKAN ) ]]>
<![CDATA[Bandaharo Saifuddin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (59.227 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i2.334-345
<![CDATA[Dalam perkara perdata yang objek sengketanya tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka perlu dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) oleh hakim secara ex officio untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai objek sengketa agar dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua pokok permasalahan yang diangkat Penulis, yaitu : (1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian Pemeriksaan Setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata ? ; (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Penggugat Rekonvensi yang ingkar melaksanakan Pemeriksaan Setempat tetapi gugatan dikabulkan?. Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis yaitu metode yuridis - normatif yang menggunakan data skunder atau studi kepustakaan.Kata kunci: Ingkar, Pemeriksaan Setempat, Rekonvensi.]]>
<![CDATA[Hambatan Yang Ditemui Dalam Perwalian Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ]]>
<![CDATA[Sarmadan Pohan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (38.919 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i2.371-379
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk Untuk mendapatkan gambaran tentang praktek perwalian yang merupakan salah satu upaya hukum untuk melindungi kepentingan seorang anak dibawah umur.Metode yang dipergunakan dalam menganalisa permasalahan penulis akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif dengan cara Library Research dan Field Research dengan memakai teknik pengumpulan data dengan melalui interview dan studi dokumentasi, dan setelah data terkumpul akan diuji melalui teknik pengujian deduktif dan induktif. Kesimpulan dalam penelitian bahwa Kitab Undang-Undang Hukum perdata menentukan seseorang yang belum berumur 18 tahun adalah masih anak di bawah umur, akan tetapi berdasarkan perkembangan hukum dapat diletakkan dibawah perwalian adalah orang yang berumur dibawah 18 tahun saja. Dan Seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua diletakkan dibawah perwalian apabila umurnya belum mencapai 18 tahun. Kata-kata Kunci: Perwalian, Anak, Dibawah umur]]>
