Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
835 Documents
<![CDATA[MASLAHAT DAN PERKEMBANGANNYA SEBAGAI DASAR PENETAPAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Muksana Pasaribu]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.311 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i04.%p
<![CDATA[Permasalahan penelitian ini adalah, pertama, bagaimana kedudukan dan kehujjahan maslahah mursalah” dalam hukum Islam? Kedua, apakah “maslahah mursalah” ini dapat diterima oleh Ulama Usul Fiqh dalam menetapkan permasalahn dalam hukum Islam? Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data dianalisa dengan teknik induksi dan deduksi. Hasil diperoleh bahwa “maslahah” berkedudukan sebagai bagian dari syariat, yang tidak boleh dikesampingkan meskipun ia tidak disebut dalam nash secara tekstual secara substansial dihajatkan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka. Kemudian secara prinsipil ulama Fiqh dapat menerimanya, meskipun dengan persyaratan-persyaratan yang berbeda. Adakelompok yang langsung dapat menerima, tetapi ada pula yang lebih hati-hati, sebab di khawatirkan, menjadikan “maslahah” sebagai metode penetapan hukum, hanya sekedar memenuhi kehendak hawa nafsu dan akal semata]]>
<![CDATA[METODE PEMBELAJARAN YANG MENDUKUNG KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PADA FAKULTAS HUKUM UMTS ]]>
<![CDATA[Imam Jauhari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.119 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i01.%p
<![CDATA[Metode pembelajaran dalam Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum harus dilihatdari tuntutan Program Studi Ilmu Hukum tersebut, agar hasil yang diharapkanbetul-betul Sarjana Hukum yang dapat memiliki kemahiran hukum (legal skills), yaitu kemampuan menemukan dan menangani bahan hukum dalam tawaran penyelesaian masalah hukum dan penyelesaian yuridikal terhadapkemasyarakatan.Untuk itu dituntut kepada Dosen dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa Fakultas Hukum harus mampu mengapresiasikan ilmu hukum yang dimilikinya kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa dalam memperoleh pembelajaran dari Dosen tidak hanya pengetahuan belaka (kognitif) tapi juga mahasiswa dapat menerapkan ilmu hukum yang diperolehnya dalam kehidupan masyarakat (psikomotorik).]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI NIKAH YANG TIDAK SAH MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[Alinapia Alinapia]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.542 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i04.%p
<![CDATA[Masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah dasar pertimbangan Hakim memutus perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah? Kedua, bagaimana akibat hukum atas pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah? Metode yang digunakan adalah metode pustaka dan lapangan. Pengumpulan data dengan interview dan studi dokumentasi. Data dianalisa menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah adalah Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Namun, dasar pertimbangan tersebut kurang tepat karena tidak menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 untuk menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut adalah tidak berakibat pada anak-anak yangdilahirkan dari perkawinan, suami atau istri yang tidak bertindak dengan i’tikad baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG– UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 ]]>
<![CDATA[Ridwan Rangkuti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.209 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i1.253-270
<![CDATA[Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawabankorporasi, yang menjadi indikator sehingga pimpinan korporasi dapat diminta pertanggungjawaban serta bentuk pertanggungjawaban korporasi secara pidana dan perdata terhadap tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup menurut Undang–Undang Nomor 23 tahun 1997. Metode penelitian yang digunkan adalah metode normatif dan empiris dengan sumber informasi daribahan primair dan skunder, serta alat pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan pertanggungjawaban korporasi, indikator pimpinan korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pimpinankorporasi telah secara memadai diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 tahun 1997, yaitu pimpinan korporasi yang melaksanakan kegiatan usahanya telah menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat dihukum pidana ditambah dengan denda ganti rugi menurut hukum perdata.]]>
<![CDATA[PEMEKARAN DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Alinapia Alinapia]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.37 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i01.%p
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan empiris. Penelitiandeskriptif analitis ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan fungsi hukum dalamkonsteks pengaturan tentang perangkat hukum yang mengatur tentang pemekaran dan otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan deskririptif empiris dimaksudkan untuk pengungkapan kenyataan secara faktual yang terjadi atas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemekaran daerah di Sumatera Utara dan implikasinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Utara. Hasil penelitian ditemukan bahwa perangkat hukum yang mengatur pemekaran daerah dan otonomi daerah adalah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemekaran daerah di Sumatera Utara adalah eforia demokrasi, jatuhnya orde baru ke orde reformasi, sehingga terjadi pergeseran pemahaman bahwa dengan pendeknya rentang pelayanan akan terjadi kesejahteraan masyarakat. Disamping faktor lain seperti; luas daerah, budaya, marga (suku) dan faktor historis suatu daerah. Kemudian pelaksanaan pemekaran di Sumatera Utaraberjalan dengan baik, demikian juga implikasi pemekaran daerah terhadappelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, hal ini terbukti bahwa di daerah penelitian sudah ada daerah pemekaran yang dianggap sebagai daerah otonom bisa (Kabupaten Serdang Bedagai), dan kedua daerah penelitian tersebut juga merupakan daerah sepuluh besar terbaik di Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan. Sedangkan satu lagi daerah pemekaran kota terbaik di Sumatera Utara (Kota Padangsidimpuan)]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT BAGI HAKIM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[indra Purba]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.693 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i04.%p
<![CDATA[Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama, apakah yangmenjadi hambatan bagi hakim dalam menetapkan putusan di dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan? Kedua, apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara pidana dapat mempengaruhi jalannya pemeriksaan dalam pengambilan suatu keputusan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan? Metode yang digunakan adalah metode pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa banyaknya pengingkaran dari terdakwa untuk kepentingan pembuktian perkara dalam menemukan kebenaran, adalah merupakan hambatan dalam pemeriksaan perkara saat menentukan berat ringannya vonis. Kemudian setiap hambatan yang timbul dalam setiap pemeriksaan perkara pidana, akan menimbulkan kesulitan dalammelancarkan jalannya sidang pemeriksaan]]>
<![CDATA[TINJAUN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PROFESI GURU DAN ANAK DIDIK ]]>
<![CDATA[Idawati Idawati]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.418 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i02.%p
<![CDATA[Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah: pertama, bagaimana perlindungan siswa terhadap perlakuan guru dalam proses pembelajaran di sekolah apabila terjadi kekerasan? Kedua, bagaimana perlindungan guru apabila guru melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa dalam proses belajar mengajar? Kemudian hasil yang diperoleh adalah bahwa terhadap anak didik mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan perlindungan guru apabila melakukan tindakan kekerasan terhadap murid diatur dengan Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS GUGATAN REKONVENSI YANG INGKAR MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (GUGATAN DIKABULKAN) ]]>
<![CDATA[Bandaharo Saifuddin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.791 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i04.%p
<![CDATA[Dalam perkara perdata yang objek sengketanya tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka perlu dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) oleh hakim secara ex officio untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai objek sengketa agar dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua pokok permasalahan yang diangkat Penulis, yaitu : (1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian Pemeriksaan Setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata ? ; (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Penggugat Rekonvensi yang ingkar melaksanakan Pemeriksaan Setempat tetapi gugatan dikabulkan?. Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis yaitu metode yuridis - normatif yang menggunakan data skunder atau studi kepustakaan]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA DUNIA ]]>
<![CDATA[Sarmadan Pohan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.228 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i1.271-303
<![CDATA[Korupsi adalah suatu perbuatan kejahatan yang dapat dikategorikansebagai tindak pidana kejahatan yang sangat luar biasa yang sangat merugikan bagi kelanjutan berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak jarang setiap Negara dalam memberikan hukuman terhadap koruptor berbeda-beda, ada Negara dengan hukuman mati dan ada juga menganggap tindakan korupsi sebagai kejahatan biasa. Begitu maraknya korupsi di Indonesa, maka perlu kiranya membandingkanupaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh beberapa Negara. Dengan membandingkan upaya pemberantasan korupsi tersebut diharapkan penanganan korupsi di Indonesia dapat di cegah dengan sebaik-baiknya]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG HAMBATAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Anwar Sulaiman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.999 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i01.%p
<![CDATA[ulisan ini merupakan suatu hasil penelitian dengan pokok permasalahan,pertama, Apakah Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berfungsi di Kota Padangsidimpuan? Kedua, Apa hambatan yang dihadapi Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padangsidimpuan? Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka dan lapangan, dengan pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) dan studi dokumentasi. Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa Notaris yang ada kurang berfungsi dalam melaksanakan fungsinya sebagai pejabat pembuat akta tanah, apalagi semakin meningkatnya jumlah Notaris. Sedangkan hambatan yang dihadapioleh Notaris adalah bahwa Notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah, olehmasyarakat masih dianggap sebagai suatu lembaga yang besifat bisnis maupun institusi elite, yang hanya diperuntukkan untuk kalangan tertentu.]]>
