cover
Contact Name
Muhamad Iqbal
Contact Email
muhamad.miqbal.iqbal@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
muhamad.miqbal.iqbal1@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 26226235     EISSN : 26226243     DOI : -
Core Subject : Social,
RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum : merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut.
Arjuna Subject : -
Articles 108 Documents
RELEVANSI AL-WALĀ’ DALAM MEMBELA NILAI-NILAI KEMANUSIAAN PERBUDAKAN Amin Songgirin
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.664 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i2.2217

Abstract

ABSTRACTAl - Walāadalah peristilahan yang dipergunakan untuk menyebutkan seseorang yang memerdekakan hamba sahaya (budak), merupakan satu sebab orang mendapatkan warisan. Persoalan pemerdekaan hamba sahaya sebagai suatu sebab mendapat warisan hampir tidak diperhitungkan lagi dalam realitas kehidupan saat ini, hanya terbatas dalam perbincangan akademik saja tidak menembus kepada nilai-nilai sosial. Karena persoalannya tertumpu pada kenyataan, bahwa perbudakan sudah selesai. Namun bila memandang walā’ kepada susbtansi yang ingin disampaikan, sesungguhnya dalam sistem kewarisan Islam salah satu visinya adalah penghapusan perbudakan dengan jalan persaudaraan ( muakhah ). Mengapa demikian? Karena dalam pemerdekaan hamba sahaya ( al - Walā’ ) antara dua orang menjadi saudara. Apabila seorang budak dimerdekakan dan tidak mempunyai keturunan bisa mewariskan hartanya. Inilah nilainilai sosial yang ingin diangkat, agar hartawan dengan kekuatannya bisa menyelesaikan persoalan perbudakan. Bila memandang terhadap nilai “hak waris”, rasanya mustahil saat ini walā’ mendapatkan haknya. Tetapi bila memandang nilai “sosial”, maka makin banyak jiwa-jiwa dimerdekakan dari sistem perbudakan. Kata Kunci : al-Walā, Hamba Sahaya, Waris Islam, Hukum Waris, Perbudakan Modern.
FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN ATAS TAGIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PASAR SEKUNDER Ginung Pratidina
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.081 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i1.1924

Abstract

ABSTRACTSalah satu lembaga jaminan yang dikenal masyarakat Indonesia adalah fidusia, lembaga jaminan ini dikenal di Indonesia berdasarkan yurisprudensi Hooggrechshof (HGH) atas perkara Bataafsche Petroleum Mastschappij dengan Clignet Arrest. Pada perkembangannya fidusia mengalami perubahan yang sangat pesat dari segi benda jaminannya hal ini karena kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan fidusia ini, baik dari transaksinya maupun dari  kebutuhan kepastian hukumnya.Undang-undang Nomer 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) memberikan kepastian hukum pada perjanjian utang pitang yang jaminannya bersifat fidusia. Undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan jaminan fidusia, namun demikian masih perlu diuji berlakunya karena perkembangan kepentingan dunia usaha dalam menjaminkan barang modalnya sebagai jaminan utangnya untuk mendapatkan pinjaman sebagai modal usaha. Pada akhirnya perjanjian utang piutang yang jaminannya bersifat fidusia tidak menutup kemungkinan adanya konstruksi hukum baru. Hal ini bisa dilihat dari bergesernya obyek benda jaminan yang awalnya hanya berupa benda bergerak saja, pada akhirnya benda yang bersifat ekonomis baik benda yang sudah ada maupun benda yang akan ada dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Diantara benda jaminan tersebut adalah piutang atas Kredit Pemilikan Rumah yang diselenggarakan oleh pihak Bank, konstruksi hukum yang terbentuk adalah debitor dan kreditor antara nasabah dan Bank penyelenggara Kredit Pemilikan Rumah dengan dasar itulah Bank penyelenggara Kredit Pemilikan Rumah yang memiliki hak tagih atau piutang ke nasabah yang dijadikan jaminan atas pinjaman kepada Secondary Mortgage Facility ( selanjutnya disebut SMF). Kata kunci : Fidusia, perjanjian, jaminan.
TINJAUAN TEORITIS KEPUTUSAN PEJABAT NEGARA DIKAITKAN DENGAN SISTEM HUKUM NEGARA INDONESIA H Muhamad Rezky Pahlawan MP
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.801 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i2.2222

Abstract

ABSTRACT Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia hidup dalam kehidupan social yang di atur oleh hukum yang mengikat dan memiliki sanksi. Seluruh warga Negara dijamin kemerdekaannya dan sama kedudukannya di mata hukum, pergerakan dan perputaran roda pemerintahan tentu dijalankan oleh sebuah lembaga kenegaraan dimana dalam sebuah lembaga ada pejabat Negara dan seluruh jajarannya yang menjadikan mereka sebagai Aparatur Sipil Negara. Kata Kunci : Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Peradilan Tata Usaha Negara
ALTERNATIF PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN (KAJIAN PUTUSAN NO 675. K/Pid.Sus./2010) Slamet Riyady
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.354 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i1.1929

Abstract

ABSTRACTAlternatif pidana bersyarat bagi koruptor dianggap belum sesuai dengan      undang – undang namun  Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana dan pemidanaan yang sesuai dengan kehendaknya karena pada asas hukum positif pidana diindonesia menggunkan sistem alternatif pencantuman sanksi pidana, disamping dianutnya sistem pidana minimum, maksimal umum dan juga maksimal khusus yang ada dalam masing – masing tindak pidana.Kata kunci : Alternatif Pidana bersyarat dalam kekuasaan kehakiman
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA Aan Handriani
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.255 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i2.2218

Abstract

ABSTRAKPerjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan. syarat sahnya sebuah perjanjian adalah Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, Kecakapan para pihak dalam perjanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). “Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis”. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.Kata kunci: Perjanjian, Jual Beli, Kesepakatan Para Pihak.
PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DARI KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DAPAT DIPERCAYA Hendrik F Siregar
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.106 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i1.1925

Abstract

ABSTRACTPerlindungan Hukum kepada terdakwa adalah upaya atau bentuk layanan yang diberikan oleh hukum kepada terdakwa serta materi hukum ke objek yang dilindungi, termasuk perlindungan terdakwa dari saksi yang tidak dapat dipercaya. Ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf (d) KUHAP telah memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa dalam kaitannya dengan saksi yang tidak dapat dipercaya, pasal 185 ayat 6 huruf (d) KUHP berfungsi sebagai mercusuar dalam peringatan hakim untuk memperhatikan kesaksian dengan bebas, jujur dan obyektif. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Layanan Hukum,  Hukum Pidana
UNION BUSTING SEBAGAI UPAYA MEMAHAMI DINAMIKA PENEGAKAN HUKUMPIDANAPERBURUHAN: SUATU TINJAUANSTUDI SOCIO - LEGAL Chessa Ario Jani Purnomo
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.953 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i2.2223

Abstract

Abstrak Upaya memahami penegakan hukum perburuhan hanya menurut pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan adalah sebuah kesalahan besar sekaligus kesombongan kita atas realitas hukum yang begitu luas untuk dipahami. Union Busting atau tindakan antiberserikat yang dilakukan oleh siapapun adalah kejahatan menurut hukum. Namun hal ini tidak otomatis ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Alih-alih sebagai jaminan dan perlindungan bagi kaum buruh guna memperjuangkan hak normatif melalui hak berserikat, malah sebagai fi g h t b a c k kaum pengusaha dan bahkan negara untuk mempidanakan paksa (kriminalisasi) kaum buruh. Kata kunci: Hak buruh untuk berserikat, hak asasi manusia, union busting, penegakan hukumpidana perburuhan
KAJIAN TEORITIS PEMANFAATAN APLIKASI ANGKUTAN BERBASIS ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK Sri Siti Munalar
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.768 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i1.1930

Abstract

ABSTRACTWujud mencakup segala hal, mulai dari Dzat Suci (Ilahi), realitas-realitas abstrak dan material, baik substansi maupun aksiden, baik esensi maupun keadaan selalu mengalami gerak substansi , demikin pula dengan species manusia, sebagai bagian dari wujud  yang dianugerahi akal budi senantiasa mengalami gerak substansi (Substantion Motion atau Al-Harakat al-Jawhariyyah).Manusia bagian dari wujud sadar ataupun tidak ia akan terus bergerak apakah kepada kemajuan atau kemunduran tergantung subjek manusia itu sendiri dan juga dipengaruhi lingkungan sekitarnya. Gerak tadi menjadi apa yang disebut sebagai perubahan. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, merupakan bagian dari perubahan, sementara tidak berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan yang tersedia maka peluang usaha yng sekaligus juga menjawab keinginan masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhannya baik dari pihak pebisnis atau owner maupun bagi masyarakat pengguna jasa bisnis tersebut dalam  sektor informal, munculah fenomena angkutan berbasis online sebagai sarana pengisi kekosongan yang belum mendapat perhatian pemerintah sebelumnya, seperti Go-Jek, Grabbike dan Uber.  Adapun usaha/bisnis tersebut berlandaskan kepada pasal 1338 KUHPerdata jo pasal 1320 KUHPerdata,  Di dalam praktek bahwa unsur kesepakatan  menjadi penting terlaksananya sebuah perikatan dan pelaksanaan perjanjian sebab sudah menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, akan tetapi dalam bisnis online dikarenakan tidak adanya face to face antara yang menawarkan barang dan atau jasa (Pengusaha/owner) dengan yang menghendaki barang dan atau jasa (Konsumen) adalah peluang kecurangan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki ‘itikad baik. Persoalan lainnya adalah tercipta friksi, persaingan antara pebisnis angkutan berbasis online dengan pelaku usaha angkutan konvensional. Diantara owner dengan konsumen terdapat mitra usaha yaitu driver yang juga sebagai konsumen pertama sebab mitra tersebut menggunakan system yang ditawarkan pengusha/owner dimaksud. Fiat Justitia Ruat Coelum.Kata kunci : Aplikasi Angkutan, Berbasis Online, ITE
EKSEKUSI PUTUSAN TANPA HADIRNYA TERGUGAT (Studi Kasus CV. Global Mandiri Sejahtera) Susanto Susanto
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.153 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i2.2219

Abstract

                                    ABSTRACTHubungan bisnis antar perusahaan sudah pasti yang ingin dicapai adalah keuntungan dan kesinambungan kerjasama usaha. Namun demikian faktanya tidak semua kerjasama bisnis menguntungkan walaupun sudah direncanakan sedemikian rupa serta sudah dibuat sebuah konsep kerjasama yang detail dan saling menguntungkan. Begitu pula yang dialami oleh CV. Global Mandiri Sejahtera sebuah perusahaan produsen susu kedelai yang telah menjalin kerjasama dengan PT. Transindo Jaya Komara. Permasalahan tersebut hingga bersengketa di Pengadilan Negeri tangerang. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menghasilkan bahwa akibat hukum dari pelaksanaan eksekusi putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek) adalah meskipun putusan diputus tanpa hadirnya tergugat tetap dapat dilaksanakan secara sah menurut hokum.Kata Kunci : Eksekusi, Putusan Pengadilan
PERANAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERBANKAN Herlina Basri
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.945 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i1.1926

Abstract

ABSTRACTSecara umum, money loundering merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga tahapan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama, Tahapan tersebut adalah Placement, Layering,  Integration.  Peranan Perbankan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang disini Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat yang memiliki kedudukan dan peranan penting dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga bank sering disebut sebagai jantung dari sistem keuangan. Keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat perlu selalu dijaga mengingat kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan bank untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan fungsi bank serta mencegah terjadinya bank runs and panics. Ada 3 tujuan kriminalisasi pencucian uang. Pertama, pencucian uang merupakan masalah yang serius bagi dunia international, maka harus dilakukan kriminalisasi. Kedua, aturan anti pencucian uang dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mencari pemimpin organisasi kejahatan ekonomi (leaders of organize criminal enterprise). Ketiga, bahwa pelaku pencucian uang lebih mudah di tangkap dari pada menangkap pelaku kejahatan utamanya (Predicate Offence).   Kata Kunci : Peran Perbankan, Pencucian Uang, Kejahatan Khusus.

Page 1 of 11 | Total Record : 108