cover
Contact Name
Afandi Sitamala
Contact Email
asitamala@untirta.ac.id
Phone
+62254-280330
Journal Mail Official
jurnalnuranihk@untirta.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jl. Raya Jakarta, KM. 4, Pakupatan, Kota Serang, Provinsi Banten. Telp. (0254) 280330 Ext. 218, Fax.: (0254) 281254
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 26557169     EISSN : 26560801     DOI : http://dx.doi.org/10.51825/nhk
Core Subject : Humanities, Social,
Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum also known as Nurani Hukum is national peer review journal on legal studies. The journal aims to publish new work of the highest calibre across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law. Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum is published by Faculty of Law, University of Sultan Ageng Tirtayasa in Collaboration with Pusat Kajian Konstitusi Perundang-Undangan dan Pemerintahan (PKKPUP). periodically published in December and June and the approved and ready to publish in the website and hardcopy version will be circulated at every period. Therefore, all articles published by Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum will have unique DOI number. In 2021, the Nurani Hukum requires English as its main language, and therefore accepts journals only in English.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 Desember 2019" : 7 Documents clear
Tinjauan Hukum Investasi Dampak Judicial Review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Devi Andani
Nurani Hukum Vol. 2 No. 2 Desember 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v2i2.8431

Abstract

Studi ini menekankan pada tinjauan hukum investasi dampak judicial review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif, data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen, direlevansikan dengan teori yang berkaitan serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan Negara memberikan fasilitas bagi investor asing, yaitu mengenai hak atas tanah. Untuk HGU diberikan maksimal jangka waktu 95 tahun, HGB 80 tahun, dan hak pakai diberikan waktu 70 tahun serta dapat diperpanjang dimuka. Ketentuan tersebut tentu memberikan dampak positif bagi iklim investasi di Indonesia untuk menarik minat investor asing dalam menanamkan modalnya. Namun di sisi lain, ketetntuan UUPM tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketentuan UUPM tersebut dinilai melanggar Pasal 33 UUD 1945 sehingga melalui judicial review Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan tersebut. Melalui judicial review tersebut dinilai merupakan sebuah kemunduran ketentuan investasi di Indonesia. Hak atas tanah merupakan suatu yang penting bagi investor asing, maka dari itu pembatalan atas UUPM tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan begitu maka uapay Indonesia untuk membangun perekonomian dinilai tidak dapat tercapai. Hal itu juga mengindikasikan kepastian hukum di Indonesia juga susah didapat dengan ketentuan perundang-undangan yang cepat berubah atau dapat dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi melalui judicial review.
The Tax Dispute Settlement According To Justice And Court System In Indonesia Rustian Mushawirya
Nurani Hukum Vol. 2 No. 2 Desember 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v2i2.6549

Abstract

This research is motivated by an inconsistency in the regulation of the existence of tax justice in the Indonesian justice system, where the tax court is an appeal court against a decision in the field of tax dispute. A taxpayer who objects to the amount of tax that must be paid, can file a claim to the Directorate General of Taxes as the decision maker of tax disputes in the first stage. Legal problems are born from inconsistencies that occur in the concept of legal authority on the basis of the position held by the tax court and the Directorate General of Taxes on the Indonesian state system. Tax Justice is within the scope of the judicial body, while the Directorate General of Taxes is within the scope of the Executive body. This difference gave birth to a tendency towards partiality of the Directorate General of Taxes in deciding tax disputes because the disputed object was a decision of the government itself.This study uses legal materials as a research instrument, by carrying out several approaches namely the conceptual, the legal, and the case approach. This study aims to find the suitable theoretical and juridical foundation to create a tax justice system that is independent and give the legal certainty and protection to thethe interests of the people. The results of the study show that the tax court which is within the scope of the state administrative court must have the authority to try since the first stage and the stage of the appeal, which will end in the Supreme Court. This is done to avoid conflicts of interest within the executive body itself which results in the absence of legal protection for the people.KEYWORDS: tax justice, court, dispute, legal protection
Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Mafita Mafita
Nurani Hukum Vol. 2 No. 2 Desember 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v2i2.8560

Abstract

This research entitled "Implementation of Auction Through Internet Against State Property Assets at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) Serang Based on the Principle of Legal Certainty. The background of this writing is that the implementation of an auction through the internet specifically regulated in PMK Number 90 / PMK.06 / 2016 concerning Guidelines for Implementing Auctions with Written Offers without Attendance of Bidders Through the Internet, has not fully accommodated internet auction transactions especially for auction of Property Country. The purpose of this paper is to find out and analyze the principle of legal certainty and the form of legal protection for auction buyers in the implementation of an auction through the internet on assets of State Property in the Serang KPKNL. This research is normative legal research, so the approach used is the approach to legislation. Data obtained from literature is accompanied by field studies, namely interviews, and analyzed qualitatively descriptive. The results of this study indicate that the implementation of the auction through the internet still does not meet the principle of legal certainty, because the legal certainty of the implementation of the auction through the internet is only found in auction procedures while the certainty of the truth of the auction object is not fully regulated in the regulation. Legal protection for auction buyers in the implementation of an auction through the internet on BMN assets at Serang KPKNL has not been fully provided, there are still rights from several auction buyers that are not fully fulfilled, namely receiving all auctioned goods / object purchased in accordance with the existing auction announcement.Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. Latar belakang penulisan ini adalah pelaksanaan lelang melalui internet yang diatur secara khusus dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, belum sepenuhnya mengakomodir transaksi lelang melalui internet khususnya untuk lelang Barang Milik Negara. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis asas kepastian hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli lelang dalam pelaksanaan lelang melalui internet terhadap aset Barang Milik Negara pada KPKNL Serang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dari studi pustaka disertai dengan studi lapangan yaitu wawancara, dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan lelang melalui internet masih belum memenuhi asas kepastian hukum, karena kepastian hukum pelaksanaan lelang melalui internet hanya terdapat dalam prosedur lelang sedangkan adanya kepastian kebenaran objek lelang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan tersebut. Perlindungan hukum bagi pembeli lelang dalam pelaksanaan lelang melalui internet terhadap aset BMN pada KPKNL Serang belum sepenuhnya diberikan, masih terdapat hak dari beberapa pembeli lelang yang tidak seluruhnya terpenuhi, yaitu menerima seluruh barang/objek lelang yang dibelinya sesuai dengan pengumuman lelang yang ada.
Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila Ahmad Ainun Najib
Nurani Hukum Vol. 2 No. 2 Desember 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v2i2.8641

Abstract

Pancasila as a legal ideal (rechtsidee) in its implementation is still not running as it should. One of the problems is influenced by the quality of legislators who are members of political parties. The poor quality of human resources produced by the party in turn also has an impact on the formation of laws that do not reflect the ideals of law. The problem discussed in this paper is about shifting the role of political parties in realizing legal products based on Pancasila. The research method used in this paper is the normative legal research method, legislation and conceptual approach, based on the position of the Pancasila as a legal ideal, and the role of political parties in the Pancasila Law State. The findings obtained are that political parties have a very strategic role in translating the aspirations of the people, besides that political parties also have a role in realizing legal products based on Pancasila. But so far, this role has experienced a shift caused by the crisis of political party ideology, weak membership system and regeneration of political parties, poor political education, minimal party funding resources, and the massive corruption of legislation.Pancasila sebagai cita hokum (rechtsidee) dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Permsalahan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kualitas pembentuk undang-undang yang merupakan anggota dari partai politik. Buruknya kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh partai pada gilirannya juga berdampak pada pembentukan undang-undang yang tidak mencerminkan cita hokum. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini ialah mengenai pergeseran peran partai politik dalam mewujudkan produk hukum yang berdasarkan Pancasila. Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan mendasarkan pada kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, serta peran partai politik dalam Negara Hukum Pancasila.  Temuan yang didapat yaitu partai politik mempunyai peran yang sangat strategis dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat, selain itu Partai politik juga mempunyai peran untuk mewujudkan produk hukum yang berdasarkan Pancasila. Namun sejauh ini, peran tersebut mengalami pergeseran disebabkan oleh krisis ideologi partai politik, lemahnya sistem keanggotaan dan kaderisasi partai politik, buruknya pendidikan politik, sumber pendanaa partai yang minim, dan massifnya korupsi legislasi.
Pengakuan (Recognition) Amerika Serikat Pada Wilayah Golan Suriah Sebagai Wilayah Israel; (Tinjauan dalam Hukum Internasional) Mas Nana Jumena; Efriyanto Efriyanto
Nurani Hukum Vol. 2 No. 2 Desember 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v2i2.8841

Abstract

Negara sebagai wadah dari suatu masyarakat memiliki dasar, keyakinan, cita-cita ataupun tujuan untuk mendirikan sebuah Negara yang maju dan terpandang. Tujuan Negara merupakan kepentingan utama dari tatanan suatu Negara. Pengakuan ternyata membuka lebar peluang bagi negara-negara tertentu untuk melakukan intervensi terselubung terhadap negara atau pemerintah baru.   Dalam kasus seperti ini praktek pengakuan seperti yang dilakukan oleh Amerikia Serikat membuktikan bahwa pengakuan itu diberikan bukan berdasarkan pertimbangan kelayakan secara hukum, melainkan berdasarkan kepentingan politik, diantaranya pemberian pengakuan Amerika Serikat terhadap Panama yang memisahkan diri dari Mexico dan penangguhan pemberian pengakuan terhadap rejim Oregon di Mexico yang sesungguhnya telah memenuhi syarat untuk diakui dapat dinilai sebagai campur tangan atas urusan negara lain. Bahwa ada beberapa rumusan masalah yang ingin diketahui dan dicapai dalam penelitian ini diantaranya, Bagaimanakah Pengaturan Hukum Internasional kontemporer dalam kasus pengakuan Amerika Serikat pada Daratan Tinggi Golan? Dan Bagaimanakah pandangan masyarakat Internasional tentang pengakuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat.  The state as a vessel for a society has the basis, belief, aspiration or goal of establishing a developed and respected country. State objectives are the main interests of the order of a State. The recognition actually opens opportunities for certain countries to carry out covert intervention against the new state or government. In cases like this, the practice of recognition as practiced by the United States proves that recognition is given not based on legal considerations, but based on political interests, including the recognition of the United States against Panama, which separated itself from Mexico and the suspension of recognition of the Oregon regime in Mexico. which actually has met the requirements for recognition can be considered as interference in the affairs of other countries. Whereas there are several problem formulations that want to be known and achieved in this research, including, what is the contemporary International Law Arrangement in the case of the recognition of the United States on the Golan Heights? And how is the view of the international community about the recognition carried out by the United States.
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG) Silvi Yuniardi
Nurani Hukum Vol. 2 No. 2 Desember 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v2i2.8656

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persinggungan kompetensi dalam penyelesaian sengketa  perbankan syariah dengan mendalami kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca putusan MK No.93/PUU-X/2012 dan kepastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah yang sudah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama tetapi masih diselesaikan di Peradilan Negeri. Fokusnya pada pendekatan yuridis normative, dengan tiga varian pendekatan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan conseptual dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan mecakup data sekunder yaitu data dokumentasi perundang-undangan dan studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa, perbedaan penafsiran terhadap kompetensi Peradilan Agama bukan lagi sebagai kendala dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah, sebab bila dicermati seksama, bunyi pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan kompetensi absolut kepada Peradilan Agama. Bahkan, penyelesaian perkara ekonomi syariah tersebut menurut pasal pasal 55 ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.   Disamping itu, pertimbangan hakim dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2018/PT.Bdg telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, bahwa penyelesaian sengekta perbankan syariah merupakan kompetensi absolut dari peradilan agama.  Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga selaras dengan pasal 51 dan 52 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan pasal 14 UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.This study aims to determine the intersection of competence in the settlement of Islamic banking disputes by exploring the authority of the Religious Courts in resolving Islamic banking disputes after the decision of the Constitutional Court No.93 / PUU-X / 2012 and the legal certainty of sharia banking dispute settlement which has become an absolute competence of the Religious Courts but still  settled in the District Court.  The focus is on the normative juridical approach, with three variants of the approach namely, the statutory approach, the conceptual approach and the case approach.  The data source used includes secondary data, namely legislation documentation data and literature study which includes primary, secondary legal material.  The results of the study indicate that, differences in interpretation of the competence of the Religious Courts are no longer an obstacle in resolving Islamic banking matters, because if examined closely, the sound of article 55 paragraph (1) of Law Number 21 Year 2008 has given absolute competence to the Religious Courts.  In fact, the settlement of the sharia economic case according to article 55 paragraph 1 must not be in conflict with the sharia principle.  In addition, the consideration of judges in case number 28 / Pdt.G / 2018 / PT.Bdg has provided legal certainty for the parties to the dispute, that the settlement of syariah banking securities is an absolute competence of the religious court.  Judges' considerations in the case are also in line with articles 51 and 52 of Law No.  21 of 2008 concerning Sharia banking and article 14 of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts.
Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis dalam Perdagangan (Technical Barrier To Trade Agreement) Hambali Hambali
Nurani Hukum Vol. 2 No. 2 Desember 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v2i2.8840

Abstract

Indonesia mewajibkan sertifikasi halal pada semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di  wilayah  Indonesia melalui  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk asing dinilai dapat menjadi hambatan perdagangan dan aturan perdagangan  World Trade Organization  yang termuat dalam Technical Barrier to Trade Agreement mewajibkan negara anggota harus memastikan bahwa peraturan dibuat disusun, ditetapkan dan diterapkan tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan peraturan hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk asing menurut TBT Agreement dan perbuatan hukum pemerintah dalam pemenuhan kesesuaian peraturan kewajiban sertifikasi halal bagi produk asing dengan TBT Agreement.   Penelitian   menggunakan   tipe   yuridis   normatif   dan   data   yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, WTO Agreement dan TBT Agreement, bahan hukum sekunder, yakni buku-buku dan jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier,  yakni  kamus  hukum.  Pendekatan  yang  digunakan  yakni  pendekatan yuridis historis, eksplanatoris, sinkronisasi hukum dan komparatif. Teknik pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  dan  dikaji  menggunakan analisis kualitatif. Keberadaan peraturan hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk asing dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 konsisten terhadap ketentuan TBT Agreement. Perbuatan hukum pemerintah melalui peran- perannya dalam pemenuhan kesesuaian peraturan kewajiban sertifikasi halal bagi produk asing terhadap ketentuan TBT Agreement yakni berupa pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam TBT Agreement ke dalam regulasi teknis yang telah dan akan diterbitkan oleh badan dan lembaga pemerintah Indonesia.Indonesia requires halal certification on products that enter, circulate, and traded in the territory of Indonesia through Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance. The regulation of halal certification obligations on foreign products are considered to be a trade barrier and the trade rules of World Trade Organization in the Technical Barrier to Trade Agreement require that member shall ensure that regulations are not prepared, adopted or applied with the effect of creating unnecessary obstacles. The purpose of this research is to know and analyse the existence of regulation of halal certification obligations on foreign products according to TBT Agreement and legal action of government in fulfilment of regulation of halal certification obligation for foreign product with TBT Agreement. The study used normative juridical type and the data used secondary data sourced from primary legal materials, namely Law No. 33 of 2014, WTO Agreement and TBT Agreement, secondary legal materials, namely books and scientific journals, and tertiary legal materials, law dictionary. The approach used is the juridical approach of historical, explanatory, legal synchronization and comparative. Techniques of collecting data through library research and studied using qualitative analysis. The existence of regulation of halal certification obligation on foreign products in Law No. 33 of 2014 is consistent with TBT Agreement. The legal act of the government through its roles in the fulfilment halal certification which obligated s  on  foreign products to the provision of TBT Agreement, namely the implementation and application of the principles in the TBT Agreement into the technical regulations that have been and will be issued by Indonesian government agencies and institutions.

Page 1 of 1 | Total Record : 7