cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sigar P. Berutu
Contact Email
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Ilmu Hukum Prima
Published by Universitas Prima Indonesia
ISSN : 20885288     EISSN : 26142244     DOI : https://doi.org/10.34012
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ilmu hukum prima merupakan salah satu sumber bacaan yang sangat penting bagi kita untuk mengupdate informasi-informasi hukum yang terbaru. Hal ini disebabkan karena jurnal hukum biasanya memuat informasi mengenai hukum yang kontemporer dan up to date. Informasi yang disajikan dalam jurnal tidak menyerupai berita seperti yang dapat kita temukan pada halaman koran namun juga memuat analisa-analisa terhadap suatu masalah hukum yang sangat baik untuk menambah khasanah berpikir kita sekaligus sebagai bahan diskusi yang cukup menarik.
Arjuna Subject : -
Articles 136 Documents
 1   2   3   4   5 
KLASIFIKASI TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN DIDALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA theresiasimatupang theresia simatupang
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.64 KB)

Abstract

Pelaku kejahatan ekonomi termasuk didalamnya kejahatan di bidang perpajakan ini bisa dilakukan oleh badan hukum atau individu-individu yang mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat. Masalah pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum (korporasi) ternyata terdapat dua pandangan yaitu pandangan yang monistis dan pandangan yang dualitis. Pandangan monistis beranggapan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monistis unsur-unsur strafbaar feit ini meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut obyektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Penggunaan instrumen hukum pidana yang sifatnya umum (lex generali), seperti ketentuan-ketentuan KUHP dengan syarat unsur “barang siapa” dalam perumusan delik-delik KUHP tidak hanya ditafsirkan sebagai pribadi kodrati, melainkan juga korporasi maupun yang sifatnya khusus (lex specialis). para penjahat di dalam melakukan kejahatannya menggunakan berbagai cara supaya memperoleh harta kekayaan dalam jumlah besar dan terlindung dari jeratan hukum. Untuk mencapai tujuannya, mereka sering sekali menggunakan sebuah perusahaan sebagai alat dan tempat melakukan perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam contoh berikut ini dapat kita lihat kegiatan kejahatan yang menggunakan perusahaan sebagai alat dan tempat melakukan kejahatan.
PENERAPANRESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polres Tebing Tinggi) Ira_andira Andira Ira
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.036 KB)

Abstract

Anak sebagai Tunas bangsa dan membangun Indonesia sangatla penting tidak saja bagi bangsa dan negara melainkan bagi masa depan anak itu sendiri. Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Tujuan Penulisan ini untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana di Polres Tebing Tinggi, upaya-upaya dalam penerapan restorative justice serta hambatan-hambatan dalam penerapan restorative justice di polres Tebing Tinggi. Metode penilitian ini bersifat Yuridis Normatif,dan data-data yan diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh tindak pidana anak di Polres Tebing Tinggi untuk tahun 2014 ada 18 kasus diselesaikan secara restorative justice dan diversi, dan 42 kasus dilanjutkan. Sesuai dengan Undang-undang No 3 Tahun Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan prosedur Peraturan Mahkamah agung RI No 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang diterapkan oleh polres Tebing Tinggi. Untuk diversi biasyanya dilakukan pada kasus tidak pidana ringan atau kasus penganiayaan atau pencurian. Sama hal nya dalam kasus yang ditangani oleh Polres Tebing Tinggi kasus yang sering ditangani secara restorative justice adalah perkara penganiyaan. Namun untuk kasus Narkoba dan pencabulan semua dilimpahkan. Bagi kasus yang dilanjutkan biasanya hambatannya yaitu pihak keluarga korban tidak bersedia melakukan perdamaian, dan kasus nya di limpahkan ke kejaksaan. Berdasarkan temuan lapangan, kepolisian polres Tebing Tinggi telah melakukan penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
STATUS HAK ATAS TANAH SEBAGAI PERSYARATAN ADMINISTRATIF BANGUNAN GEDUNG windy sri wahyuni sri wahyuni
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.387 KB)

Abstract

Dewasa ini bangunan gedung di Indonesia telah diatur dalam dasar hukum yang kuat, yaitu dalam bentuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Penelitian ini akan membahas mengenai status hak atas tanah sebagai persyaratan administratif bangunan gedung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan bangunan gedung. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Status hak atas tanah merupakan buki kepemilikan tanah yang dapat berupa sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, pethuk, dan atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Dalam hal tanah milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.
URGENSI CIVIL FORFEITURE UNTUK MENINGKATKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Rahmayanti Yanti RahmaYanti
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.543 KB) | DOI: 10.34012/jihap.v1i1.70

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana kejahatan kerah putih. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui civil forfeiture tidak dapat mengembalikan aset hasil korupsi apabila terdakwa meninggal dunia ataupun aset telah dialihkan ke pihak ketiga. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengupayakan pengembalian melalui civil forfeiture. Artikel ini mengivestigasi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan civil forfeiture di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa civil forfeiture perlu memperhatikan prinsip “hak Negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat”.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU IMMATURE PEDOFILIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Sonya Airini Batubara
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.76 KB)

Abstract

Faktor penyebab terjadinya kejahatan Immature Pedofilia dapat berasal dari faktor intern atau faktor ekstern. Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan Immature Pedofilia diancam dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana kejahatan Immature Pedofilia dirumuskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan sumber hukum primer,sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Sanksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 82 adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hasil Hutan demi kesejahteraan masyarakat setelah keluarnya UU No. 23 tahun 2014 dessyagustinharahap agustina harahap
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.559 KB)

Abstract

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat yang berada didaerah tersebut. Setelah keluarnya Undang-Undang Pemerintah Daerah yang terbaru, maka kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengelolaan hasil hutan menjadi terbatas, hal ini bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dimana daerah berhak untuk melakukan pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dibidang kehutanan. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan terjadi dalam sektor kehutanan, pemanfaatan hasil hutan, pengelolaan sumber daya hutan, pengelolaan hasil hutan diatur dibeberap aturan perundang-undangan yang menjadikan hal tersebut tidak memiliki legitimasi yang kuat dan kepasatian hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga dibutuhkan koherensi peraturan perundang-undang dalam bidang kehutanan agar tidak terjadi kekacauan hukum dan masyarakat serta pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
ASPEK HUKUM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DAN PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI JUAL BELI DI BAWAH TANGAN wagirin wagirin wagirin; Teo Christoper Limbong
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.64 KB)

Abstract

This is a library using normative research methods. The research data are most derived from some law sources which were dominantly based on applicable laws and regulations. The registration of the transfer of rights has been based on Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 27 of 1997 concerning Land Registration. However, Article 37 paragraph (2) in the above mentioned Government Regulation has not even been considered taboo. This phenomenon is made by the writer to reveal that registration can facilitate the acquisition of land rights on the basis of direct agreements that are worth doing. Therefore, the head of the district / city land office is asked to carry out registration for the transfer of the rights. To assess the truth of the agreement made directly, the head of the land office must make a discretion that does not burden the applicant or the public who need services for the acquisition of rights to the land. This agreement must be based on good intentions, so that the agreements made have value. This agreement is made to avoid disputes in the future. Registration of the agreement under the hand must be done selectively so that the implementation is right so that this activity can get legal certainty over the rights to the land. To avoid confusion in the community, the Head of the Distrrict / City Land Office data is requested by the Minister of Agrarian Affairs in the field of spatial planning of the national land agency to make certain regulations.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KUALUH LEIDONG (STUDI KASUS NO. 650/PID.B/2016/PN-RAP) mulyadi mulyadi mulyadi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.332 KB)

Abstract

This paper analyzes the criminal acts of destruction of protected forest areas carried out by the community with a decision study no.65 / Pid.B / 2016 / Rev. Existing laws and regulations are deemed inadequate and have not been able to deal effectively with eradication of organized forest destruction. Efforts to tackle eradication of forest destruction through this law are carried out by promoting the principles of justice and legal certainty, sustainability, state responsibility, community participation, accountability, priority, and integration and coordination. This study uses the research method of this type of research is descriptive analysis with normative juridical design that is research conducted which is only aimed at written regulations or other legal material. Sources of legal material used by the authors of the primary, secondary and tertiary legal materials. This study uses a documentation study consisting of a collection of books, magazines, documents and other theoretical sources as a basis for solving problems in this thesis. The data of this study were analyzed with qualitative methods and presented in the form of a systematic description that could explain the relationship between various types of data, which were selected and processed descriptively so that the results of this study could reveal the answers to the problems expressed and hoped that it could provide solutions to the problems in the research this. The decision stipulates that Defendant JASMAN Alias ALONG has been proven legally and convincingly guilty of committing an act against him, however the act was not a criminal act and Releasing Defendant JASMAN Alias ALONG was therefore from all lawsuits (Onslag van allerech vervolging).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TERHADAP PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK lusia sulastri sulastri
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.7 KB)

Abstract

Two reasons for the three reasons someone can be held accountable according to Prof. G.A. Van Hamel is; people must realize that their actions according to the social order are prohibited and people must determine their will against the changes. So in many ways children have not been able to do these two things so that children cannot think long or mature in connection with their changes. This is important because many children today are victims of narcotics abuse, so they are victims of narcotics intermediaries for other people. This study will describe how large external factors are from the perpetrators to become victims of narcotics intermediaries. This is what needs to be explored considering that children are very easy to become their modus operandi. To avoid this, it is necessary to strengthen the legal system for children who are dealing with the law through criminal sanctions that do not eliminate their future as people who cannot yet be responsible for themselves. It is not intended to release the child from existing lawsuits, but the interests of the child should be a priority, so that the punishment reflects legal protection. As we know, the government needs to be wise in this regard, the government needs preventive measures to keep children away from these illicit goods by working together to work together with the world of education. On the other hand, parents can shape themselves so that they have good individual factors for seminals, perhaps become wise and childlike children, so that children become the successors of the nation and state. In this scientific work, researchers used children's book and narcotics literature which had been examined in advance by the researchers, then the researchers constructed the materials so that they were related. And this scientific work certainly can also be useful for the government, the community, parents whose children are involved in narcotics crime.
ERADICATION EFFORTS BY POLICE ON CRIMINAL ACT OF ABORTION COMMITTED BY CHILDREN AT REGIONAL AREA OF NORTH SUMATERA POLICE STATION Rahardian Ayu Saputri
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.661 KB)

Abstract

Abortion is a serious problem as viewed from the high number of abortions from year to year in Indonesia. The annual number of fetal killings has reached 3 million, a number that is not small considering the magnitude of the pregnancy rate in Indonesia. Many believe that the unplanned factors driving abortion are pregnancy from premarital sex, rape, and failed contraception. The term abortion or abortion provocatus comes from Latin, which means abortion because of intent. In the Criminal Code and Law No. 36 of 2009 concerning Health, criminal sanctions for abortion perpetrators have been, but in the health law, women are given exemptions for abortions as stated in article 75 paragraph 2. In addition, police countermeasures against criminal acts of abortion carried out by children, is very important role of law enforcement, family, community in providing guidance to minors, because abortion is clearly contrary to norms, religion is the biggest problem which until now still complicates agreement on problem management policies abortion, because of that, illegal abortion that is not in accordance with medical methods still goes on and remains a big problem that still threatens women in their reproductive period, but it is very important the role of the family and the environment in the effort to overcome abortion committed by child.

Page 1 of 14 | Total Record : 136

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol 1 No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA More Issue