cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siska Lis Sulistiani
Contact Email
ummufathir26@gmail.com
Phone
+6281321839549
Journal Mail Official
ummufathir26@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Gedung Dekanat lantai 1, Jalan Taman sari No. 24-26 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 25981129     EISSN : 25977962     DOI : https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.6844
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
hukum keluarga islam, Sejarah, hukum perdata Islam, hukum pidana islam, hukum ekonomi Islam, fiqh-ushul fiqh, kaedah fiqhiyah, masail fiqhiyah, tafsir hadis ahkam ataupun hasil penelitian yang relevan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2019)" : 7 Documents clear
WACANA PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA Yandi Maryandi
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i1.4469

Abstract

ABSTRAKMasyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, pada dasarnya memperjuangkan syariat Islam bagi umat Islam merupakan suatu  keharusan baginya. Salah satunya bentuknya dengan berupaya memberlakukan hukum pidana Islam sebagai salah satu solusi kebuntuan hukum yang dianggap pada saat sekarang ini. Upaya awal di dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam adalah kodifikasi ketentuan hukum perdata Islam, seperti perkawinan dan kewarisan, dalam sistem perundang-undangan nasional. Langkah selanjutnya untuk memberlakukan hukum pidana Islam hingga sekarang belum terwujud. Berbagai upaya sudah dilakukan demi terwujudnya hukum pidana nasional yang dapat mengakomodasi aspirasi umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas di negeri ini. Pemerintah sudah mengajukan draf yang berisi RUU KUHP nasional. Draf ini sudah bertahun-tahun dibahas oleh para ahli dan praktisi hukum kita, namun hingga sekarang belum mencapai kata sepakat. Yang menjadi pembahasan utama RUU KUHP tersebut adalah pasal-pasal baru yang memuat ketentuan hukum pidana Islam (HPI). Sebagian masyarakat kita masih keberatan untuk memberlakukan ketentuan HPI di negara kita. Berbagai argumen diajukan agar HPI tidak dapat diberlakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Hingga akhir ini belum ada kepastian tentang pemberlakuan RUU KUHP nasional yang memuat ketentuan HPI tersebut.Kata Kunci : Pidana Islam, Hukum, BerlakuABSTRACTThe majority of Indonesian people are Muslim, basically fighting for Islamic law for Muslims is a must for him. One of the forms is by trying to impose Islamic criminal law as a solution to the legal impasse that is considered at the present time. The initial effort in fighting for the formalization of Islamic law was a codification of the provisions of Islamic civil law, such as marriage and inheritance, in the system of national legislation. The next step to enforce Islamic criminal law has yet to materialize. Various efforts have been made to realize the national criminal law that can accommodate the aspirations of Muslims who are the majority population in this country. The government has submitted a draft containing the national Criminal Code Bill. This draft has been discussed for years by experts and our legal practitioners, but until now has not reached an agreement. The main discussion of the Criminal Code Bill is the new articles which contain provisions on Islamic criminal law (HPI). Some of our people still object to enforce HPI provisions in our country. Various arguments were put forward so that HPI could not be applied in the midst of our society. Until now, there has been no certainty regarding the enactment of the national Criminal Code Bill which contains the provisions of the HPI.Keywords: Islamic Crime, Law, Applies
KONSEP IBADAH DAN PRANATA SOSIAL PERIBADATAN INDONESIA Agi Sukma Gumilar
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i1.4471

Abstract

AbstractWorship is obligation for all moslem in the world. Because the purpose of people is created by Allah is worship to only one god. Indonesia is the biggest moslem country in the world and one of over populated country  , there is many culture until make a sosial interaction between civil society.
POSISI DAN METODE IJTIHAD YUSUF AL-QARADAWI TENTANG FISABILILLAH SEBAGAI ASNAF MUSTAHIQ ZAKAT DALAM PERBANDINGAN EMPAT MAZHAB Ahmad Gunawan
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i1.4472

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari dan memahami  posisi dan  metode ijtihad Yusuf al-Qaradawi dalam menyelesaikan permasalahan fiqih kontemporer untuk mengistinbatkan hukum Islam , khususnya ijtihad beliau tentang penyaluran zakat terhadap  mustahiq zakat dalam relevansi masa kini. Penulis menemukan bahwa Yusuf al-Qaradawi  telah mengunakan metode ijtihad lafdziyyah ( kaidah-kaidah kebahasaan) yang langsung pada nash (teks) dan melalui metode Maqasid al-Syariah  berupa qiyas  dan istislah dalam ijtihadnya tentang memaknai fisabilillah  dalam mustahiq zakat. Kata Kunci : Metode, ijtihad, Fisabilillah, Mustahiq zakat ABSTRACT This study is aimed at observing and understanding Yusuf al-Qaradawi’s position and method in ijtihad (independent reasoning in finding a solution to a legal question) pertaining to contemporary fiqh (Islamic law) issues, i.e. in doing istinbat (deducing) towards Islamic laws, particularly his ijtihad in distributing zakat (alms) to the mustahiq (recipients) related to the recent conditions. The study found that he used ijtihad lafdziyyah (language principle) directly to the nash (text) and Maqasid al-Syariah (the objective of shari’ah) method of qiyas (reasoning by analogy) and istisla>h (reasoning by public interest) in his ijtihad pertaining to the understanding towards fisabilillah (those who fight in Allah’s way) in terms of the mustahiq of zakat. Keywords : Method,  Ijtihad ,  fisabilillah , mustahiq of zakat.
PENDEKATAN SEJARAH DALAM STUDI ISLAM Walim SH.MH
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i1.4147

Abstract

ABSTRAK Pengkajian Islam adalah sebuah disiplin yang sangat tua seumur dengan kemunculan Islam sendiri. Pengkajian Islam dalam sejarah panjangnya mewujud dalam berbagai tipe dan menyediakan lahan yang sangat kaya bagi kegelisahan akademik dari kalangan insider maupun outsider. Jika Studi outsider terwadahi dalam bentuk Orientalisme atau Islamologi, maka kajian insider memunculkan model ngaji yang berorientasi pengamalan, apologis yang memberi counter terhadap orientalisme, Islamisasi ilmu yang berupaya memberikan landasan paradigma Islam bagi ilmu-ilmu sekuler atau studi Islam klasik yang bersifat kritis namun masih berorientasi pada pengamalan. Sebagai objek studi, Islam harus didekati dari berbagai aspeknya dengan menggunakan multidisiplin ilmu pengetahuan untuk mengurai fenomena agama ini. Salah satunya adalah melalui pendekatan sejarah yang tidak dapat diabaikan begitu saja bagi seseorang yang ingin memahami tentang Islam dengan benar.  Kata Kunci: Pengkajian, Islam, sejarah. ABSTRACKIslamic Studies is a very old discipline as old as the appearance of Islam itself. The study of Islam in its long history manifests itself in various types and provides a very rich land for the academic anxieties of insiders and outsiders. If the outsider study is embodied in the form of Orientalism or Islamology, then the insider study leads to an aphrodite-oriented, apologist model that gives counter to orientalism, the Islamization of science which seeks to lay the foundation of an Islamic paradigm for secular or classical Islamic studies that is critical but still oriented on practice. As the object of study, Islam must be approached from various aspects by using multidisciplinary science to unravel this religious phenomenon. One is through a historical approach that can not be ignored for anyone who wants to understand Islam right.Keywords: Studies, Islam, History.
HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD) DAN IMPLEMENTASINYA DI PERBANKAN SYARIAH Muhammad Yunus
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i1.4473

Abstract

ABSTRAKHybrid Contract merupakan bagian dari bentuk ijtihad yang dibangun dalam rangka mengembangkan fungsi dan produk yang ada di Perbankan Syari’ah, sehingga Perbankan syari’ah dapat memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat muslim modern saat ini, sehingga perlu adanya inovasi pengembangan akad yang tetap sesuai dengan kaidah syari’ah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui jenis transaksi yang menggunakan Hybrid Contract khususnya pada wilayah Perbankan Syari’ah, dan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi Islam (fiqh mu'amalah). Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan data dari sumber hukum primer maupun sekunder, sehingga ditemukan kesesuaian atau perbedaan terhadap teori dan fakta transaksi ekonomi di Perbankan Syariah di Indonesia.Kata Kunci: Hybrid Contract, Perbankan Syariah, Syariah.ABSTRACTHybrid Contract is part of the form of ijtihad which is built in order to develop functions and products in Shari'ah Banking, so that Shari'ah Banking can fulfill the needs of the current economic transactions of modern Muslim communities, so that there is a need for innovation in contract development shari'ah. The purpose of this paper is to find out the types of transactions that use Hybrid Contract especially in the Syari'ah Banking area, and analyzed from the standpoint of Islamic economic law (fiqh mu'amalah). The method used is a normative juridical method using data from primary and secondary legal sources, so that there is a match or difference in the theory and facts of economic transactions in Islamic Banking in Indonesia.Keywords: Hybrid Contract, Islamic Banking, Sharia.
HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (PERBANDINGAN KITAB MAJALLATUL AHKAM DI TURKI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA) Encep Abdul Rojak
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i1.4392

Abstract

ABSTRAKTatanan keluarga merupakan awal dari keberhasilan sebuah negara. Semakin baik hubungan dalam keluarga maka akan membentuk negara yang baik. Karena itu Negara harus hadir dalam mengatur kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga. Turki dan Indonesia merupakan dua negara besar dan sebagian besar menganut agama Islam. Tata cara perkawinan harus diatur agar sesuai dengan hukum Islam. Kemudian kedua negara ini membuat aturan-aturan yang dibukukan melalui legislasi, bersumber dari ajaran Islam sebagai acuan dalam hukum keluarga yang bersifat aplikatif. Majallatul Ahkam di Turki dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para keluarga muslim. Tujuannya untuk dijadikan pedoman hukum bagi setiap keluarga di kedua negara ini. Kata kunci: Hukum Keluarga, Legislasi, dan Perkawinan ABSTRACT Family order is the beginning of the success of a country. The better relationship in the family will be a good country. Therefore the Nation must be present in regulating for harmony in the family. Turkey and Indonesia are two big countries and most of them religion is Islam. The marriage procedure must be arranged in accordance with Islamic law. Then these two countries made the rules that were recorded by legislation, sourced from Islamic law as a reference in applicable family law. Majallatul Ahkam in Turkey and Kompilasi Hukum Islam in Indonesia provide clear legal certainty for Muslim families. The goal is to become a legal guide for every family in these two countries. Keywords: Family Law, Legislation, and Marriage
PENERAPAN HUKUM PANCUNG BAGI TERPIDANA MATI DI PROVINSI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM Fariz Farrih Izadi
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i1.4447

Abstract

ABSTRAKHukum pancung yang diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak, selain karena cara pelaksanaan hukuman mati sudah diatur dalam Undang-undang, hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, juga sarat dengan unsur pembalasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum pidana Islam, pelaksanaan hukum pancung dan penerapannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sudah sesuai dengan aturan Qishash  dalam Syari’at Islam, sedangkan pelaksanaan hukum pancung sebagai hukuman mati tidak memungkinkan jika diatur dengan Qanun  karena ada Undang-undang yang lebih tinggi sudah mengaturnya.Kata Kunci : Hukuman Mati, Hukum Pancung, Qanun. ABSTRACT The prejudice law that was discussed by the Aceh Provincial Government received a lot of criticism from various parties, apart from the way the capital punishment was regulated in the Act, it was considered not in accordance with Human Rights, also loaded with no retaliation. This study uses a normative juridical research method, while looking for this research is looking for qualitative. The research specifications used in this study are descriptive analysis, namely research aimed at providing complete, systematic and complete information about everything related to Islamic insurance law, implementation of shaking law and its application in Indonesia. The results showed that the execution of the capital punishment in Indonesia was in accordance with the rules of Qishash in Shari'ah Islam, according to the rule of punishment as a death sentence which is not permitted if regulated by Qanun because there is a higher law that has been approved.Keywords: Capital Punishment, Prejudice Law, Qanun.       

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue