cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siska Lis Sulistiani
Contact Email
ummufathir26@gmail.com
Phone
+6281321839549
Journal Mail Official
ummufathir26@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Gedung Dekanat lantai 1, Jalan Taman sari No. 24-26 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 25981129     EISSN : 25977962     DOI : https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.6844
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
hukum keluarga islam, Sejarah, hukum perdata Islam, hukum pidana islam, hukum ekonomi Islam, fiqh-ushul fiqh, kaedah fiqhiyah, masail fiqhiyah, tafsir hadis ahkam ataupun hasil penelitian yang relevan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2019)" : 6 Documents clear
Potensi Masjid Agung Trans Studio Bandung dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid dengan Analisis SWOT muhammad fauzi arif
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i2.5054

Abstract

Abstrak Tujuan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yaitu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan umat. Masjid diharapkan mampu memenuhi kebutuhan finansial serta berperan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera secara mandiri. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal tidak terbatas pada usaha-usaha memproduksi barang dan jasa saja tetapi juga mencakup pelatihan dan pendampingan, pembiayaan atau akses permodalan dan akses pemasaran. Penelitian ini mengkaji potensi Masjid Agung Trans Studio Bandung dan memberi gambaran tentang peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya. Kata kunci: masjid, pemberdayaan, ekonomi ABSTRACT Masjid-based economic empowerment aims to improve the independence and welfare of the people. Masjid is expected to be able to meet financial needs and play a role in creating a prosperous society independently. Economic empowerment of local communities is not limited to businesses producing and services but also includes training and mentoring, financing or access to capital and access to marketing. This study examines the potential of Masjid Trans Studio Bandung and provides an overview of opportunities and challenges in empowering the economy of the surrounding community. Keywords: masjid, empowerment, economy
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA CIAMIS TENTANG DISPENSASI NIKAH Dudi Badruzaman
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i2.4797

Abstract

Abstrak Dalam pernikahan usia muda dimana kedewasaan fisik dan rohani masih labil atau kurang, sering timbul goncangan-goncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya tidak jarang berujung pada perceraian. Memang secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan pernikahannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya. Itulah sebabnya penetapan Peradilan Agama tentang dispensasi pernikahan menjadi amat penting.Kata Kunci: Konsep Keadilan Hukum, Hukum Waris, Hazairin 
ANALISIS KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO DJ.III/342 TAHUN 2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYULUH AGAMA SEBAGAI NARASUMBER BIMBINGAN PRA NIKAH DI KOTA BANDUNG Neng Dewi Himayasari; Intan Nurachmi
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i2.5088

Abstract

Program bimbingan pra nikah atau kursus pra nikah yang dibentuk oleh Kementrian Agama. Peraturan Dirjen Bimas Islam no. DJ.II/ 542 tahun 2013 menjelaskan bahwa waktu bimbingan kepada para calon pengantin sebanyak 24 JPL, akan tetapi yang terjadi adalah para calon pengantin tidak diberikan bimbingan walau hanya 1 JPL dengan alasan pendanaan narasumber dan kurangnya SDM sebagai narasumber. Tujuan dari penelitian ini guna memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Penyuluh yang ditempatkan di setiap KUA Kecamatan/ Desa mempunyai kewenangan sebagai narasumber terlepas dari ada atau tidaknya dana APBN dan APBD. Metode yang digunakan ialah description and normative analiys yang bertujuan untuk menelaah peraturan yang diaplikasikan dilapangan. Sumber data primer diambil dari aturan normatif dan data sekunder dari kepustakakaan dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa program bimbingan pra nikah bisa mencegah terjadinya perceraian, sehingga program ini layak untuk dipertahankan dan dilaksanakan. Kendala terjadi terkait pendanaan narasumber bisa diatasi dengan memberikan kewenangan kepada para Penyuluh Agama Islam baik PNS maupun Non PNS untuk memberikan pembinaan kepada para calon pengantin, Sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam no DJ.III/342 tahun 2016 dan Keputusan Bersama MA RI no. 574 tahun 1999 Penyuluh Agama Islam mempunyai tugas dan fungsi sebagai konsultan dalam membentuk keluarga sakinah.
SANKSI PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA yandi maryandi
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i2.5113

Abstract

AbstrakSecara hakiki segala yang diam dan bergerak di muka bumi baik daratan maupun lautan memang milik Allah. Kalau secara hakiki ini diterapkan dalam keseharian, kehidupan mendadak chaos karena siapa saja merasa khalifatullah. Namun, secara majazi hak milik Allah bisa diidhofahkan kepada siapa saja agar kehidupan jadi terang dan terus berjalan. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu hak yang telah mendapatkan perlindungan secara hukum di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak yang termasuk dalam ruang lingkup kekayan intelektual seperti hak cipta, hak paten, hak merek, hak rahasia dagang dan sebagainya. Yang perlu diketahui lebih mendalam adalah bagaimana hak cipta dalam perspektif hukum Pidana Islam karena Indonesia sebagai negara terbesar menganut agama Islam akan sangat mempengaruhi pemahaman dan kesadaran penduduk Indonesia akan pentingnya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual.Kata kunci: Hak Cipta, Hukum, Pidana IslamAbstractBasically everything that is stationary and moves on the face of the earth, both land and sea, indeed belongs to God. If it is essentially applied in daily life, life suddenly chaos because anyone feels khalifatullah. However, by virtue of God's property can be transferred to anyone so that life will be bright and keep going. Intellectual Property Rights (IPR) is one of the rights that has been legally protected in Indonesia, there are several laws and regulations governing rights that are included in the scope of intellectual property such as copyright, patent rights, trademark rights, rights trade secrets and so on. What needs to be known more deeply is how copyright in the perspective of Islamic Criminal law because Indonesia as the largest country adheres to Islam will greatly affect the understanding and awareness of the Indonesian population on the importance of protecting intellectual property rights.Keywords: Copyright, Law, Islamic Criminal
EKSISTENSI SANKSI PIDANA PENJARA DALAM JARÎMAH TA’ZÎR Panji Adam
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i2.5114

Abstract

ABSTRAK Secara struktural fiqh jinâyat diderivasi dari sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan hadis. Nash-nash (ayat-ayat) al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi menjadi guide line dalam pengembangan wilayah kajian atau muatan fiqh jinâyat ini. Salah satu topik kajian dalam hukum pidana Islam adalah ta’zîr. Dan salah satu saknsi ta’zîr yang diperdebatkan oleh para ulama adalah sanksi pidana badan, yakni penjara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, ta’zîr ialah saknsi yang diberlakukan kepada pelaku jarîmah (tindak pidana) yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudûd atau kafarat. Karena ta’zîr tidak ditentukan scara langsung oleh Al-Qur’an dan as-Sunnah, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta’zîr, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Kedua, eksistensi pidana penjara merupakan bagian intergral dari sistem hukum dalam Islam, oleh sebab itu, pidana penjara sudah sesuai dengan konsep ta’zîr yang sepenuhnya merupakan kebijakan penguasa (pemerintah) dan sudah pula sesuai dengan maqâshid al-syarî’ah, yaitu demi tetap terpeliharanya kemaslahatan dan menolak kerusakan. Kata Kunci: Penjara, Jarîmah dan Ta’zîr ABSTRAC Structurally jinâyat fiqh is derived from Islamic legal sources, namely the Koran and Hadith. Nash-nash (verses) al-Qur'an and the traditions of the Prophet became the guide line in the development of this jinâyat fiqh study area. One topic of study in Islamic criminal law is ta'zîr. And one of the functions of ta'zîr which is debated by the ulama is the criminal sanction of the body, namely prison. The results showed that first, ta'zîr was a function that was applied to perpetrators of jarīmah (criminal acts) who committed violations, both related to the rights of God and human rights, and did not fall into the category of hudûd or expiation. Since ta'zîr is not determined directly by the Qur'an and as-Sunnah, this becomes the competence of the local authorities. In deciding the type and size of ta'zîr sanctions, they must pay close attention to the text's instructions because it involves public benefit. Second, the existence of imprisonment is an integral part of the legal system in Islam, therefore, imprisonment is in accordance with the concept of ta'zîr which is fully the policy of the ruler (government) and is also in accordance with the maqâshid al-syarî'ah, namely for the sake of continuing maintain good health and resist damage. Keywords: Prison, Jarîmah and Ta'zîr  
ANALISIS HUKUM TENTANG UPAYA MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR JUMLAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KABUPATEN INDRAMAYU (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018) vera fadillah marufin; Siska Lis Sulistiani; Encep Abdul Rojak
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i2.5145

Abstract

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang dapat membantu para pihak dalam proses perundingan. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mediator dalam meminimalisir jumlah perceraian di Pengadilan Agama Indramyu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan kajian penelitian lapangan (field research) di Pengadilan Agama Indramayu. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada tiga yaitu wawancara (interview),dokumentasi, dan kajian kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa peranan mediator dalam meminimalisir jumlah perceraian di Pengadilan Agama Indramayu sudah sesuai dengan prosedur mediasi dalam PerMA No 1 Tahun 2016.Mediator melakukan upaya dengan mediasi, muasabah diri untuk kedua belah pihak,memberitahukan akibat hukum yang terjadi dan memberikan solusi dengan memberi kesempatan kedua belah pihak menceritakan masalahnya. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk meminimalisir namun tidak setiap mediasi menghasilkan hasil yang maximal. Maka dari itu mediator harus mengeluarkan trobosan terbaru dalam memediasi dan menjadikan mediator yang kreatif dan inovatif.  In the Supreme Court Regulation Number 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts, mediation is a method of resolving disputes through the negotiation process to obtain agreement between the parties assisted by mediators. The mediator is a neutral party who can help the parties in the negotiation process. In this study the aim was to find out how the mediators tried to minimize the number of divorces in the Indramyu Religious Court. In this study the method used is a qualitative method with a normative juridical approach with field research in the Indramayu Religious Court. There are three data collection techniques that the author uses, namely interviews, documentation, and literature review and then analyzed using descriptive methods. The final result of this study is that the role of mediators in minimizing the number of divorces in the Indramayu Religious Court is in accordance with mediation procedures in PerMA No. 1 of 2016. Mediators make efforts with mediation, satisfy themselves for both parties, notify legal consequences that occur and provide solutions by giving both parties a chance to tell the problem. This step is one way to minimize but not every mediation produces maximum results. Therefore, the mediator must issue the latest breakthroughs in mediating and making creative and innovative mediators.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue