cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siska Lis Sulistiani
Contact Email
ummufathir26@gmail.com
Phone
+6281321839549
Journal Mail Official
ummufathir26@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Gedung Dekanat lantai 1, Jalan Taman sari No. 24-26 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 25981129     EISSN : 25977962     DOI : https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.6844
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
hukum keluarga islam, Sejarah, hukum perdata Islam, hukum pidana islam, hukum ekonomi Islam, fiqh-ushul fiqh, kaedah fiqhiyah, masail fiqhiyah, tafsir hadis ahkam ataupun hasil penelitian yang relevan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2023)" : 6 Documents clear
TALAK PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: PERINTAH TUHAN MENERAPKAN EGALITER DI DALAM RUMAH TANGGA Diana Farid; Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Mohamad Hilal Nu’man; Hendriana Hendriana; Iffah Fathiah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.10849

Abstract

This article tries to discuss divorce from a gender perspective, this research arises from the understanding of a handful of Islamic societies regarding the use of divorce rights to break marriage ties. The belief that divorce is the authoritative right of men causes husbands to treat their wives as they please. So this is very contrary to gender equality and protection of women. This article aims to create an understanding of Divorce from a gender perspective. The method used in this article is library research with a qualitative form. Data was collected from articles in journals, books and other library materials which were then narrated. The results of the study found that divorce from a gender perspective is interpreted as equal rights between a husband and wife in filing for divorce, such as khuluk and fasahk.
HISTORISITAS DAN ORIENTASI POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM Ahmad Mustofa
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.11487

Abstract

Poligami telah menjadi salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak menimbulkan kontroversial. Poligami hadir dengan wajah hukum penafsiran yang berbeda-beda dalam hukum Islam. Perbedaan yang paling mendasar yakni perbedaan dalam pemahaman kebolehan poligami yang menjadi sumber rujukan oleh beberapa negara muslim. Berbeda kultur budaya menjadi tolak ukur dalam membuat aturan mengenai poligami tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai pengaturan poligami yang legal secara tertulis dalam undang-undang di negara-negara muslim dan sisi historisnya. Metode dalam penulisan ini menggunakan deskriptif komparatif dengan kajian pustaka (library research) yakni, memaparkan historis dan aturan poligami baik secara hukum fikih klasik maupun secara hukum positif di beberapa negara-negara muslim. Hasil kajian ini memiliki kesimpulan, pertama, poligami secara tinjauan hukum fikih klasik boleh dengan maksimal sampai empat istri, namun terdapat beberapa pertimbangan hukum yang harus di penuhi salah satunya bersifat adil. Kedua, tujuan aturan poligami dalam perundang-undangan keluarga Islam Indonesia dan negara-negara muslim untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan para kaum wanita agar mampu mewujudkan kemaslahatan. Dari sini tentu beberapa negara muslim membuat aturan yang ketat mengenai boleh atau tidak poligami diatur secara legal di negara. Negara-negara muslim yang memberikan persyaratan dan aturan poligami diantaranya seperti, Malasyia, Yordania, Turky, Tunisia dan Iraq.   
PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA NOMOR 354/PDT.G/2020/PA.PWK TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Encep Abdul Rojak; Dian Nur Afifah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.11390

Abstract

Setiap perkawinan harus dicatatkan seperti KUA Kecamatan Purwakarta salah satu tugasnya yaitu mencatatkan perkawinan, namun masih terdapat masalah dalam pencatatan perkawinan yaitu KUA menikahkan wanita yang masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, maka KUA mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk tentang pembatalan perkawinan terhadap prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yaitu analisis interaktif dan analisis konsep. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa putusan hakim tentang prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta muncul karena kelalaian pihak KUA, dimana tindakan Termohon I melakukan pemalsuan identitas sehingga tidak terdeteksi oleh pihak KUA.
TABUNGAN WADIAH PADA BANK SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DSN NO. 2/DSN-MUI/IV/2000 Hermansyah Astiraga
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.11368

Abstract

Simpanan dalam bentuk tabungan dengan akad wadiah telah diterapkan dalam operasional bank syariah baik bank umum syariah, unit usaha syariah ataupun bprs syariah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi fatwa DSN No. 2/DSN MUI/IX/2000, mengenai pemberian bonus atau pemberian imbalan atas simpanan pemilik dana. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu desktiptif kualitatif dengan penggunaan data sekunder dan primer. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa dalam pemberian imbalan atau bonus atas simpanan pemilik dana sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu melalui alokasi dana dengan pembagian secara proporsional.  ABSTRACTDeposits in the form of savings with wadiah contracts have been applied in the operations of Islamic banks, both Islamic commercial banks, Islamic business units or Islamic Bprs. This study aims to determine the implementation of DSN fatwa No. 2/DSN MUI/IX/2000, regarding the provision of bonuses or rewards for deposits of fund owners. The research method used is desktiptif qualitative with the use of secondary and primary data. The results of the study found that the provision of rewards or bonuses on the deposits of fund owners is in accordance with sharia principles, namely through the allocation of funds with proportional distribution
PENGHAPUSAN PAJAK PADA ASET WAKAF DI INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF Salwa Alya Alya Fitri
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.11056

Abstract

ABSTRAKPajak dapat dikatakan sebagai pendapatan terbesar bagi negara terutama bagi negara Indonesia. Ketentuan wajib membayar pajak sudah diatur dalam  dalam Undang-undang No 16 tahun 2009 yang menjelaskan wajib membayar pajak bagi warga Indonesia. Kita mengetahui bahwa warga Indonesia wajib membayar pajak tetapi dalam objek pajak itu sendiri terdapat objek pajak berupa aset wakaf yang dikecualiakan untuk membayar pajak. Maka, penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui bagaimana terjadinya penghapusan pajak pada aset wakaf di Indonesia menurut hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni pendekatan dengan menggunakan ketentuan dalam Hukum Positif di Indonesia. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan maka dianalisis dengan cara kualitatif lalu diambil kesimpulannya menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Indonesia pada aset wakaf akan adanya penghapusan pajak dikarenakan wakaf dikatakan sebagai pengecualian sebagai objek pajak sesuai dalam UU No 12  pasal 3 ayat 1 Tahun 1985 atau PP No 71 Pasal 6 Tahun 2008 yang dipertegas bahwa dalam peraturan tersebut ditujukan bahwa wakaf dikecualikan sebagai objek pajak dalam Pemerintah Daerah No 18 Tahun 2010 dengan syarat pada aset wakaf tersebut terdapat sertifikat wakaf maupun akta ikrar wakaf.Kata Kunci : Pajak, Wakaf, Hukum PositifABSTRACTTaxes can be said to be the largest income for the state, especially for the state of Indonesia. The provisions on the obligation to pay taxes have been regulated in Law No. 16 of 2009 which explains the obligation to pay taxes for Indonesian citizens. We know that Indonesian citizens are obliged to pay taxes but in the tax object itself there is a tax object in the form of waqf assets that are exempt from paying taxes. So, this research was conducted by the author to find out how the occurrence of tax abolition on waqf assets in Indonesia according to positive law. The method used in this study is a qualitative method with the approach that the author uses in this study is normative juridical, namely the approach by using the provisions of Positive Law in Indonesia. The materials that have been collected are then analyzed in a qualitative way and conclusions are drawn using inductive and deductive thinking. The results of the study conclude that in Indonesia on waqf assets there will be a tax abolition because waqf is said to be an exception as a tax object according to Law No. 12 article 3 paragraph 1 of 1985 or PP No. 71 Article 6 of 2008 which is emphasized that in the regulation it is intended that waqf is excluded as a tax object in the Regional Government No. 18 of 2010 on the condition that the waqf asset contains a waqf certificate or a waqf pledge deed.  Keyword : Tax, Waqf, Positive Law
DINAMIKA PERKEMBANGAN WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA Astuti Astuti; Citra Oki Wijaya
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.10839

Abstract

Wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diantaranya yaitu dalam bidang keagamaan, bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta peradaban manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari berbagai sumber dan realitas sehari-hari berdasarkan pemikiran dan pendapat para ahli, yang bersumber dari bahan-bahan pustaka dan studi dokumen. Definisi wakaf menurut Jumhur adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tetapi bendanya tidak berkurang dengan mentransaksikan manfaat tersebut kepada bentuk transaksi yang dibolehkan atau kepada bentuk kebaikan dan derma demi mendekat kepada Allah Ta’ala. Pemberdayaan wakaf menjadi produktif memiliki pengaruh yang sangat besar kepada perkembangan lembaga pendidikan islam di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dengan semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh lembaga pendidikan, kualitas pembelajaran yang diberikan semakin baik karena banyak para pendidikan yang diberikan beasiswa untuk dapat belajar lebih tinggi lagi dengan dibiayai dengan harta wakaf yang diproduktifkan sehingga dapat mengajar para siswa dengan lebih baik lagi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue