cover
Contact Name
Heri Firmansyah
Contact Email
herifirmansyah@uinsu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaltaqnin@uinsu.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum
ISSN : -     EISSN : 2685399X     DOI : -
Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum menerbitkan artikel dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum. Terbit dua kali satu tahun, edisi Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 54 Documents
PENGGUNAAN QAWAID FIQHIYYAH PADA FATWA YANG DIKELUARKAN DEWAN FATWA AL JAM’IYATUL WASHLIYAH Muhammad Hizbullah
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v1i2.5900

Abstract

Qawaid fiqhiyyah merupakan media dalam menggali kandungan dan makna hukum yang termaktub dalam nash alquran dan sunnah. Dengan mampu mengetahui dan memahami qawaid fiqhiyyah kita akan mengetahui benang merah dalam permasalahan fikih. Eksistensi qawaid fiqhiyyah dapat dijadikan titik temu dari permasalahan-permasalhan fikih yang dapat membuahkan kearifan dalam penerapan hukum yang diakibatkan adanya perbedaan waktu, tempat dan adat kebiasaan. Permasalahan-permalahan hukm Islam akan terus berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Dimana masyarakat butuh suatu ketetapan hukum dalam suatu permasalhan baru yang mungkin tidak tertuang secara eksplisit di dalam alwuran dan sunnah. Untuk itu dibutuhkan suatu perkumpulan yang mampu menjawab permasalahan tersebut. AL Jam'iyatul Washliyah memiliki organ yang disebut Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah. Organ ini berkompeten untuk mengeluarkan fatwa baik untuk kalangan Al Jam'iyatul Washliyah sendiri maupun masyarakat umum. Untuk itu artikel ini akan membahas bagaiman metode penginstinbatan hukum dan survey penggunaan qawaid fiqhiyyah pada Dewa Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN VAKSIN PALSU OLEH PETUGAS FARMASI PADA MASYARAKAT (Studi Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN Bks) Frans Gerhard Silalahi; Ricky Yang
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v1i2.6474

Abstract

ABSTRAK Kesehatan menjadi hal yang penting bagi suatu negara karena kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum, upaya pemerintah, perlindugan hukum tentang penggunaan vaksin, menanggulangi, dan penyebaran vaksin palsu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, sumber bahan hukum yang diperoleh yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara perpustakaan dan analisis data secara kuantitatif dan disajikan secara sistematis. Bedasarkan hasil penelitian ini pengaturan hukum tentang penggunaan vaksin dimasyarakat terdapat pada UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, serta diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi dalam pertimbangan ini Hakim yang menjatuhkan putusan pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dan yang didasarkan fakta-fakta didalam persidangan alat bukti maka di dalam persidangan hakim yang berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 197 UUNo.36 Tahun 2009, maka didalam persidangan terdakwa dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana penyebaran vaksin palsu yang merupakan pemindanaan yang sudah tepat.Kata Kunci: Vaksin Palsu, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana.      ABSTRACT               Health is an important thing for a country because health is one of the parameters to measure the success of human development. The purpose of this study was to determine the legal arrangements, government efforts, legal protection regarding the use of vaccines, tackling and spreading fake vaccines. The method used in this study is a normative juridical method which is analytical descriptive, the source of legal material obtained is using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, data collection techniques using data collection techniques by means of library and data analysis in a manner quantitative and systematically presented. Based on the results of this study the legal arrangements regarding the use of vaccines in the community are contained in the Health Law No. 36 of 2009, and are regulated in the Minister of Health Regulation of the Republic of Indonesia No. 12 of 2017 concerning the Implementation of Immunization under this consideration. Based on the facts in the trial of evidence, then in the trial of the judge who believes that the defendant's actions violated article 197 UUN. 36 of 2009, then in the trial the defendant was found guilty of committing the crime of spreading fake vaccines which is an appropriate act.Keywords: Fake Vaccines, Criminal Liability, Criminal Acts.
ANALISIS TERHADAP SYARAT PENGUNDURAN DIRI DARI KEDUDUKAN/JABATAN TERTENTU BAGI CALON KEPALA DAERAH Rajin Sitepu
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2, No 1 (2020): Januari-Juni 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v2i1.7602

Abstract

Dilatarbelakangi oleh keingintahuan terhadap persoalan seputar syarat pengunduran diri dari kedudukan/jabatan tertentu bagi Calon Kepala Daerah, maka disusunlah tulisan ini. Dalam peraturan perundangan pilkada manakah persyaratan tersebut pertama kali ditentukan, termasuk relevansinya dengan peraturan perundangan lainnya, apakah yang melatarbelakangi hingga persyaratan tersebut ada, serta bagaimanakah implikasi persyaratan tersebut terhadap pelaksanaan pilkada, itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijelaskan dalam tulisan ini. Setelah melalui proses berfikir yang analitis dan kritis terhadap peraturan perundangan pemerintahan daerah/pemilihan kepala daerah yang pernah berlaku, didapatkan jawaban bahwa persyaratan tersebut untuk pertama kali ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Peraturan perundangan yang terkait dengan undang-undang ini adalah Undang-Undang ASN, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 dan Nomor 33/PUU-XIII/2015. Latar belakang hingga persyaratan tersebut ada adalah dikarenakan pasca reformasi 1998 sudah ada larangan bagi PNS untuk menjadi anggota partai politik dan penghapusan dwifungsi ABRI (TNI/Polri). Larangan bagi PNS dan penghapusan dwifungsi tersebut menjadikan tidak lagi ada PNS dan anggota ABRI yang duduk di lembaga perwakilan (DPR dan MPR) yang berwenang menetapkan undang-undang. Implikasi dari persyaratan tersebut terhadap pelaksanaan pilkada adalah membatasi anggota DPR, DPD dan DPRD serta anggota TNI/Polri, PNS dan Kepala Desa serta dari jabatan pada BUMN dan BUMD untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Pembatasan tersebut telah memperkecil dan mempersempit pilihan calon dalam pelaksanaan pilkada. Disarankan agar pilkada dapat diikuti oleh Calon Kepala Daerah secara luas, oleh setiap golongan dan latar belakang, sehingga dapat menghasilkan kepala daerah yang benar-benar terbaik, kuat dan mumpuni, pengunduran diri tersebut sebaiknya dilakukan pada saat Calon Kepala Daerah tersebut benar-benar sudah terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Daerah.
Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional Muhammad Ilham
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2, No 1 (2020): Januari-Juni 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v2i1.7513

Abstract

Legitimate marriage is a dream for couples and harmony in family life, so that in Islam always depends on the ultimate goal Marriage is to get sakinah, mawaddah and warohmah. With this aim, sometimes it is wrong to place the rules of marriage only, one of them agreeing on a harmonious family but forgetting to look at the couple's religious side. The phenomenon of interfaith marriages often occurs not only in different countries but also in Indonesia, a lot of this is done.This study aims to look at the phenomenon of interfaith marriage in a qualitative form so that the ultimate goal can be developed with special concepts to be given at specific conclusions with various updates.Interfaith marriages often occur in Indonesian society, in marriage law No. 1 of 1974 concerning marriage clearly has a ban. Also in the Compilation of Islamic Law in Article 40 paragraph (c) and Article 44, too. The same can also be seen in the MUI Fatwa. Nevertheless, there are also some opinions of scholars who allow marriages of different religions from Muslim men and women experts of the book. In response, it is fitting to look at the social conditions of people in Indonesia who uphold religious norms, so that depending on the committee will be corrected on the understanding of specific ideas in matters of religion
PEMALSUAN IDENTITAS SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 335/Pdt.G/2013/PA Mdn) bagus ramadi
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2, No 1 (2020): Januari-Juni 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v2i1.7515

Abstract

Falsification of identity is part of the marriage registration issue that must be resolved immediately. The obligation to register marriages by some people turns out to be a difficult issue to adhere to, especially for couples who have been married. Case Number: 335 / Pdt.G / 2013 / PA. Mdn is one of the problems in the Medan Religious Court because it changes the marital status from widower to single and widowed to girl and does not match the actual marriage guardian with the marriage guardian in the marriage record. This study analyzes the decision of the Medan Religious Court Number: 335 / Pdt.G / 2013 / PA. Mdn, to see the legal considerations of the judge who decided to cancel the marriage of the Defendants. From the results of the analysis, the authors found discrepancies and discrepancies in the legal basis used by judges to decide this case. The judge considered the falsification of identity as part of the non-fulfillment of the requirements and the harmony of the marriage so the marriage had to be canceled. However, for the author of counterfeiting status and guardian of marriage part of administrative errors that can be updated or recorded again. Keywords: Identification of Falsehood, Marriage Cancellation, Decision
PENGGUNAAN QAWA‘ID FIQHIYYAH DALAM PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA MEDAN Dedi Mahruzani Nur Lubis
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2, No 1 (2020): Januari-Juni 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v2i1.7600

Abstract

This article discusses the extent of the use of Qawaid Fiqhiyyah in the Medan District Court Judgment. Qawaid Fiqhiyyah will look its function when someone or a mujtahid even a judge in court when facing problems of Islamic law. One of the official government agencies that always faces cases and problems of Islamic law is the Religious Court. The Religious Courts in resolving disputes under their jurisdiction desperately need the qawa>idh fiqhiyyah. The qawa>idh fiqhiyyah to be referred by a Judge of the Religious Courts in their decisions will assist them in resolving the cases at hand. In its legal considerations, the judge will normatively mention the qawa>idh fiqhiyyah as a reference in deciding a case. There are three decisions that are examined in this article about the extent of the use of fiqh rules in a Judge's decision in the Medan Religious Court.
Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari’ah) Irham Dongoran
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2, No 1 (2020): Januari-Juni 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v2i1.7604

Abstract

In every era, there are always social phenomena that arise, and Islamic law has covered and answered them for their legal position. One of the examples of the phenomena is IVF (In Vitro Fertilization), which is an artificial insemination as a shortcut to get children by bringing together sperm cells and egg cells outside the body which are then inserted into the mother's womb, so they can grow into a fetus as usual pregnancy. In this IVF process, there are likely to be 5 parties involved, namely: husband, wife, sperm donor, ovum donor and uterine mother. If there is a third party besides wife and husband involved in the process of IVF, there will be indications of genetic mixing in the fetus.IVF with a system without any third party involvement (sperm and ovum from husband and wife) by transferring into the womb of the wife is permissible and the baby is the descendant of his parents. However, if there is involvement of a third party, it is prohibited. IVF In the concept of Maqashid Shari'ah is one of the media that contributes in realizing 1. Hifdzu ad-din (protecting religion), 2. Hifdzu an-nafs (protecting souls), 3. Hifdzu al-aql (protecting the mind), 4. Hifdzu al-mal (protecting property), 5. Hifdzu an-nasab (protecting descendants). However, IVF is more dominant and looks more transparent in the aspect of Hifdzu an-nasab (protecting desdendants).
TRANSFORMASI POLIGAMI DALAM BINGKAI SYARI’AH ISLAM DI ACEH Muhammad Zukhdi; Faisal Faisal
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2, No 1 (2020): Januari-Juni 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v2i1.7434

Abstract

People’s views on polygamy are diverse, there are those who agree, but there are also those who disagree or oppose even more for women who feel disadvantaged, because they have to share with others. This is influenced by the family economy which does not allow polygamy. Such allegations eventually feel unsatisfied with suspection and even challenge qath’i syar’i texts with interpretations that are far from the elements of truth. So that legal issues are interpreted with multiple interpretations and cause vague and vague issues. And the Aceh which was given the authority in making qanun implementation of islamic shari’ah and participated in discussing anddesigning the Qanun (Raqan) family law which regulates polygamy but the draft qanun raises pro and contra at the people of Aceh.
WAKAF SEBAGAI BENDA PUBLIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEABADIANNYA TERHADAP PERALIHAN DAN PERUBAHAN FUNGSINYA Helza Nova Lita
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v2i02.8460

Abstract

Various cases of the loss of the status of waqf objects, including the change in their function, are a number of problems that occur in the practice of waqf. For example, in the re-functioning of Hagia Sophia as a mosque which was announced by the Government of Turkey, it became news that attracted international attention, including in Indonesia, where previously the building was used as a meseum. The transition of waqf objects is interesting to study considering that the change in the function of waqf  has also occurred in Indonesia. For this reason, this article will discuss how the legal protection of waqf as public good against the transfer of their status and function as waqf. The method used in this article is a legal research method with a normative juridical. Waqf is a public object whose existence and function must be protected so that it is not illegally abused. The importance of protection of waqf  in a comprehensive manner includes the registration and publication. Likewise, in terms of the supervision of waqf, either from the state or the government or Nazhir, which has a direct duty to supervise and manage waqf , including the active role of the community.
Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif M Taufiq; Muhammad Ilham
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v3i01.9514

Abstract

Artikel ini merupakan analisis buku yang ditulis Khaled M. Abou el-Fadl berjudul Speaking in God’s Name: Islamic law, Authority and Women, yang mencoba memaparkan pemikiran Khaled M. Abou El Fadl yang mengusung teori otoritas dengan menggunakan pendekatan hermeneutika sebagai pisau analisis dalam menyikapi persoalan hukum Islam yang berkembang selama ini yang masih dianggap diskriminatif, dalam istilah Khaled M. Abou El Fadl disebut sebagai otoritarianisme interpretasi. Hermeneutika yang Khaled M. Abou El Fadl kembangkan berorientasi pada otoritas penafsiran sebuah teks dengan menegosiasikan teks, pengarang dan pembaca dengan memperhatikan tiga hal, yaitu; kompetensi (autentisitas), penetapan makna, dan perwakilan. Tiga pokok persoalan inilah menurut Khaled M. Abou El Fadl, memainkan peranan penting dalam membentuk pemegang otoritas dalam dikursus keislaman. This article is an analysis of the book written by Khaled M. Abou el-Fadl entitled Speaking in God's Name: Islamic law, Authority and Women, which tries to explain the thoughts of Khaled M. Abou El Fadl who carries the theory of authority by using a hermeneutic approach as an analytical knife in addressing The problems of Islamic law that have developed so far are still considered discriminatory, in Khaled M. Abou El Fadl's terms referred to as interpretation authoritarianism. The hermeneutics that Khaled M. Abou El Fadl developed is oriented towards the authority of the interpretation of a text by negotiating the text, the author and the reader by paying attention to three things, namely; competence (authenticity), determination of meaning, and representation. According to Khaled M. Abou El Fadl, these three main issues play an important role in shaping the authority holders in Islamic discourse.