cover
Contact Name
Erni Agustin
Contact Email
media_iuris@fh.unair.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
media_iuris@fh.unair.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Media Iuris
Published by Universitas Airlangga
ISSN : -     EISSN : 26215225     DOI : -
Core Subject : Social,
Media Iuris E-ISSN (2621-5225) is an open-access-peer-reviewed legal journal affiliated with the Faculty of Law of Airlangga University, which was published for the first time in 2018 in the online version. The purpose of this journal is as a forum for legal scholars, lawyers and practitioners to contribute their ideas to be widely disseminated for the development of legal science in Indonesia. This journal is published three times a year in February, June and October. Scope of articles ranging from legal issues in the fields of business law, constitutional law, administrative law, criminal law, international law, comparative law, and other legal fields.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS" : 7 Documents clear
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak melalui Internet Twenty Purandari
Media Iuris Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.829 KB) | DOI: 10.20473/mi.v2i2.12717

Abstract

Eksploitasi seksual terhadap anak  atau Sexual Exploitation of Children adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dan oleh karena itu para pelanggarnya harus mendapatkan sanksi pidana yang setimpal. Upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum dalam kasus ini perlu mendapatkan perhatian bersama karena persoalan eksploitasi seksual terhadap anak saat ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dan belum dapat terselesaikan dengan baik bahkan cenderung makin mewabah sejak penggunaan media informasi dan komunikasi melalui internet marak di seluruh lapisan masyarakat. Perlu aturan hukum yang lebih mengatasi dan peran serta masyarakat untuk antisipasi. Persoalan eksploitasi seksual terhadap anak hingga dimasukkan dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang perlu dicegah dan dihapuskan.  Ekspolitasi ini selain melanggar hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya.  Bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi praktek eksploitasi terhadap anak, terlebih di era informasi dan komunikasi yang makin canggih berbasis internet seperti saat ini, sehingga modus-modus baru pun muncul dan aturan hukum  pun dituntut untuk dapat mengatasi perkembangan persoalan ini. Pada sisi inilah penelitian yuridis normatif ini ditekankan dengan pendekatan masalah secara statue approach  dan conceptual approach, penelitian ini diharapkan dapat mengurai permasalahan.
Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh Virdis Firmanillah Putra Yuniar
Media Iuris Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.486 KB) | DOI: 10.20473/mi.v2i2.13044

Abstract

Provinsi Aceh merupakan suatu provinsi yang mendapatkan legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh diterbitkan dalam rangka memperkuat dan mempertegas penerapan syari’at Islam di Aceh . Pada tanggal 27 September 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mensahkan satu produk hukum setingkat qanun, yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat ini sudah diberlakukan lebih dari satu tahun. Persoalannya adalah tentang bagaimana kedudukan qanun ini didalam sistem hukum nasional, bagaimana keterkaitan antar lembaga penegak hukum dengan lembaga-lembaga yang mendukung dalam pelaksanaan syari’at di Aceh serta apa saja kendala yang dihadapi oleh masing-masing lembaga tersebut. Tidak jarang karakteristik khusus Qanun ini memunculkan sejumlah permasalahan yang tidak jarang menyimpang dari ketentuan, misalnya penggunaan istilah asas personalitas, dasar hukum dan materi muatan. Dalam kenyataannya bahwa sering terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban yang dapat terjadi dalam lingkungan kecil yaitu keluarga dan dapat pula terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dalam perkara tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki sedikit perbedaan dalam prakteknya karena beberapa perkara dapat diterapkan peraturan yang berbeda yaitu dengan menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014. Pertanyaannya sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan tersebut.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial Mutiara Nastya Rizky; Risma Intan Fitriani; Muhammad Wahyu Sudibyo; Fatma Ayu Husnasari; Firmansyah Maulana
Media Iuris Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.646 KB) | DOI: 10.20473/mi.v2i2.13193

Abstract

Today, the crime rate is increasing, one of the trigger is due to the advances in the field of technology and information. Thus not a few people who use technological advances as a crime media to make money. Most of them use children as objects because children are easily persuaded and seduced to get something. One example of a crime that uses a child as an object is a sexual crime. These children are exploited as sexual disseminators disseminated through social media. Looking at the children's point of view as a weak individual then in Indonesia Law number 35 of 2014 was born to ensure that children can grow and develop optimally. So the law is regulated in detail about the rights of children and protection of children as victims of crime. On the other hand, there are several laws that regulate sexual crimes whether committed in cyberspace or not. Because of the importance of providing protection to children, there is more than one rule of law to protect children as victims of sexual crimes through social media. So the systematic specialist principle should be applied to provide legal certainty against the children. The purpose of this research was to determine the legal protection of children as victims of sexual exploitation through social media and the application of lex specialist systematic principles in the case of children as victims of sexual abuse through social media. To be able to answer existing legal problems, the research method is used with the type of doctrinal research and statute approach and conceptual approach. From this research, it can be obtained the results that in the application of the lex systematic specialist principle is based on case.
Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam Siti Maghfirotun Nimah
Media Iuris Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.88 KB) | DOI: 10.20473/mi.v2i2.13413

Abstract

Peralihan hak milik tanah waris dapat terjadi karena pewarisan yang di dasari tanpa wasiat dan/atau dengan adanya sebuah perbuatan hukum pemindahan hak. Pewarisan yang di dasari tanpa wasiat dapat dimaknai sebagai berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia. Hal tersebut biasa disebut dengan pewarisan. Harta warisan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni harta warisan merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang serta pemberian untuk kerabat. Isu yang dibahas pada tulisan ini adalah terkait keabsahan peralihan hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam hukum Islam dan Akibat Hukumnya penulisan jurnal ini tergolong sebegai penelitian hukum yang bersifat normatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum yang relevan serta menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan studi kasus (case study). 
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal Mohammad Solehodin Attijani
Media Iuris Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.467 KB) | DOI: 10.20473/mi.v2i2.13678

Abstract

AbstractInvestors who want to invest in the capital market in Indonesia, which include securities in the form of shares, need to have a good knowledge of investment objects because basically all investments contain risk and there is no guarantee of getting profits. Investor protection fund operators have the main goal of forming investor protection funds to increase protection and trust that investors’ assets are safe without being worried about the inability of securities companies to fulfill their obligations. The capital market can fail due to loss of investor distrust caused by the failure or bankruptcy of securities companies, resulting in a systemic effect that can reduce the reliability of the capital market industry. Through the organizer of the protection fund investors will provide compensation claims to investors who are victims of violations and securities crimes, not from loss of personal transactions. Investors whose assets receive investor protection funds are investors who meet the requirements set by the financial services authority.Keywords  :  Organizers of Investor Protection Funds, Investor Compensation Claims AbstrakInvestor yang ingin berinvestasi pada pasar modal di Indonesia, yakni antara lain surat berharga berbentuk saham, perlu memiliki pengetahuan yang baik mengenai obyek investasi karena pada dasarnya semua investasi mengandung risiko dan tidak ada jaminan pasti mendapatkan keuntungan. Penyelenggara dana perlindungan pemodal mempunyai tujuan utama membentuk dana perlindungan pemodal untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan bahwa aset investor aman tanpa dihinggapi rasa khawatir atas ketidakmampuan perusahaan efek dalam memenuhi kewajibannya. Pasar modal dapat mengalami kegagalan akibat hilangnya ketidakpercayaan pemodal yang disebabkan kegagalan atau kebangkrutan perusahaan efek, sehingga menimbulkan efek sistemik yang dapat menjatuhkan kridibilitas industri pasar modal. Melalui penyelenggara dana perlindungan pemodal akan memberikan klaim ganti rugi kepada investor yang menjadi korban dari pelanggaran dan kejahatan sekuritas, bukan dari kerugian transaksi pribadi. Investor yang asetnya mendapat dana perlindungan pemodal adalah investor yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan otoritas jasa keuangan.Kata Kunci :  Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Klaim Ganti Rugi Investor
Prospek Penerapan Online Dispute Resolution dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Muhammad Azwar
Media Iuris Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.563 KB) | DOI: 10.20473/mi.v2i2.13912

Abstract

Penyelesaian sengketa secara online belum diatur secara eksplisit di Indonesia sehingga perkembangan yang pesat dari informasi, teknologi, dan bisnis tidak dapat seimbang dengan aturan hukum positif. Peneliti dalam hal ini membahas prospek penerapan online dispute resolution sebagai model penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan futuristik. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa penyelesaian sengketa secara online merupakan salah satu wujud pembaharuan secara modern dari penyelesaian sengketa alternatif yang merupakan penyelesaian yang dikembangkan dengan teknologi dan internet melalui dunia maya dengan memudahkan dan menguntungkan para pelaku bisnis dalam upaya penyelesaian sengketa yang timbul sehingga hukum positif dapat mengimbangi laju perdagangan global, teknologi, dan informasi yang begitu cepat.
Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance Wilda Prihatiningtyas
Media Iuris Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.682 KB) | DOI: 10.20473/mi.v2i2.14744

Abstract

Berdasarkan Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan  undang-undang". Konsekuensi logis dari bentuk negara yang bercirikan kepulauan tersebut yaitu luasnya wilayah lautan. Hal tersebut didukung dengan fakta empiris yang menunjukkan bahwa 70% dari wilayah Indonesia adalah berupa laut. Dengan melihat pada fakta tersebut, maka pengelolaan wilayah laut menjadi isu strategis yang penting untuk dibahas karena pengelolaan wilayah laut (khususnya wilayah pesisir) yang baik mempunyai potensi yang signifikan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya nasional. Oleh karenanya, dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, peran pemerintah daerah mempunyai posisi penting dalam mewujudkan hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun isu hukum penelitian ini yakni mengenai prinsip-prinsip good environmental governance dalam pengelolaan wilayah laut dalam rangka mewujudkan sustainable development di bidang kelautan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7