cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erni Agustin
Contact Email
media_iuris@fh.unair.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
media_iuris@fh.unair.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Media Iuris
Published by Universitas Airlangga
ISSN : -     EISSN : 26215225     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Iuris E-ISSN (2621-5225) is an open-access-peer-reviewed legal journal affiliated with the Faculty of Law of Airlangga University, which was published for the first time in 2018 in the online version. The purpose of this journal is as a forum for legal scholars, lawyers and practitioners to contribute their ideas to be widely disseminated for the development of legal science in Indonesia. This journal is published three times a year in February, June and October. Scope of articles ranging from legal issues in the fields of business law, constitutional law, administrative law, criminal law, international law, comparative law, and other legal fields.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2020): MEDIA IURIS" : 9 Documents clear
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC (Electronic Data Captured) Lana Almira Luthfiana Istiqlal
Media Iuris Vol. 3 No. 1 (2020): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v3i1.17446

Abstract

Artikel ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Tekait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC (Electronic Data Captured)”, metode penulisan yang digunakan bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah: (1) Apakah pembebanan biaya transaksi pada mesin EDC (Electronic Data Captured) kepada konsumen pengguna kartu debit melanggar hak konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, (2) Upaya yang dapat dilakukan konsumen pengguna kartu debit akibat adanya kerugian yang timbul setelah melakukan transaksi pembayaran di mesin EDC (Electronic Data Captured). Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dapat disimpulkan pada rumusan masalah pertama terdapat hak-hak konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilanggar jika konsumen dibebankan biaya tambahan oleh merchant,  menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, dan Surat Edaran Nomor 11/10/DASP/2009 merchant tidak diperbolehkan untuk mengalihkan beban biaya tambahan kepada konsumen, sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua terkait upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika dikenakan biaya tambahan oleh merchant yaitu dapat melakukan pengaduan nasabah melalui layanan pengaduan nasabah yang telah disediakan oleh bank, jika tidak berhasil dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).
Legal Protection of Song Copyrights in Digital Form Chrisna Arwiandra Leuwol; Ludevikus Limdianda; Arjuna Rizky Dwi Krisnayana
Media Iuris Vol. 3 No. 1 (2020): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v3i1.17850

Abstract

The development of advanced technology and faster, ease of accessing the virtual world leads to equal public access to information collected on the internet, one of which is a song, a recording of rhythmic sound that was originally shaped physics from the record vinyl then to become a tape cassette for radio tape and now evolved along with technology into digital media like DVD, Flash disk, and Hard disk. The Internet connects the global world to a single location. Based on this case KEMENKOMINFO (Ministry of Communication and Informatics) has attempted to enforce the closure of a number of sites that commit illegal acts such as uploading, downloading and reproduction of songs on the internet without the permission of the author and copyright holder. From the problematic law is written this thesis about copyright protection of songs on the internet, what the copyright standards of songs on the internet together with the form of copyright infringement of songs on the internet and recovery efforts.
Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar “G” Jenis Trihexyphenidil Mohammad Heriyanto; Wahyu Hidayatullah; Mulyadi Mulyadi
Media Iuris Vol. 3 No. 1 (2020): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v3i1.18321

Abstract

Obat keras daftar “G” jenis Trihexyphenidil dapat terkualifikasi sebagai obat berbahaya apabila disalahgunakan, baik dalam proses produksi, peredaran, atau pun pemakaiannya. Namun demikian regulasi dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengatur sanksi pidana terhadap praktik ilegal dalam tahap produksi dan tahap peredarannya saja, tanpa menyentuh terhadap pembeli aktif maupun penggunanya. Upaya penegakan hukum secara komprehensif terhadap penyalahgunaan  obat keras daftar “G” jenis Trihexyphenidil khususnya terhadap pembeli aktif tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya tindakan represif semata, tetapi sekaligus harus dipandang sebagai upaya pencegahan (preventif) juga. Konsep kriminalisasi terhadap pembeli aktif ilegal obat keras daftar “G” jenis Trihexyphenidil diharapkan menjadi perwujudan penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui Pendekatan Undang-undang, Pendekatan Perbandingan dan Pendekatan Konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis terhadap regulasi hukum positif penegakan hukum terhadap pembeli aktif ilegal obat keras daftar “G” jenis Trihexyphenidil.
Perlindungan Hukum Atas Terbitnya Dua Sertipikat Hak Atas Tanah Dengan Objek yang Sama Muhammad Yusuf Yusrie; Mohamad Qomaru Rizal; Choiryzha Rochmatul Hilma
Media Iuris Vol. 3 No. 1 (2020): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v3i1.18329

Abstract

Terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah dengan objek yang sama mengakibatkanhilangnya kepastian hukum terhadap si pemilik sertipikat dan harus terjadi sengketa hingga penyelesaian melalui pengadilan, contohnya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 03/G/2012/PTUN-BKL jo No. 96/B/2012/PT.TUN.MDN jo No. 02/K/TUN/2013 yang terletak di Desa Talang Pauh,Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan Peraturan Perundang- undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukan adanya Perlindungan serta kepastian hukum kepada para pemegang hak ialah sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang Pokok Agrarian Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menjelaskan surat- surat tanda kepemilikan hak berlaku pula sebagai alat bukti yang kuat. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa mengenai sertipikat ganda (overlapping) tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan hukum Agraria.
Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Muhammad Reza Adiwijana
Media Iuris Vol. 3 No. 1 (2020): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v3i1.18416

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai suatu subsidiary crime atau tindak pidana lanjutan memiliki mekanisme pembebanan pembuktian yang berbeda dengan tindak pidana umumnya. Pada dasarnya hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menempatkan beban pembuktian pada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum yang harus membuktikan unsur-unur pidana yang didakwakannya terpenuhi. Sedangkan dalam perkara TPPU, regulasi menentukan bahwa beban pembuktian atas suatu TPPU berada pada pihak Terdakwa. Hukum Acara Pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah selaras dengan prinsip Due Process of law. Due Process of law merupakan jaminan yang diberikan konstitusi terhadap masyarakat bahwa hak-hak hukum mereka dilindungi, dan memberikan rasa aman pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh penguasa. Perbedaan mekanisme pembebanan pembuktian dalam perkara TPPU yang berbeda dengan mekanisme pembebanan pembuktian dalam KUHAP memunculkan suatu persoalan hukum yakni, Apakah Pembebanan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang telah sesuai dengan Due Process of law? Penulis mencoba menjawab persoalan tersebut melalui suatu penelitian hukum. Sehingga, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum. Hal tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Mekanisme pembuktian dalam perkara TPPU merupakan bentuk konkrit dari crime control model. Paradigma crime control model dalam pembebanan pembuktian TPPU koheren dengan due process of law, sejauh penerapan model tersebut masih memenuhi unsur-unsur minimal dari suatu due process of law.
The Status of Transgender Men Heir in Patrilineal System of Adat Inheritance Law Katherine Abidea Salim
Media Iuris Vol. 3 No. 1 (2020): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v3i1.18656

Abstract

Technology has enabled individuals with gender dysphoria - that is, those with a sense of incompatibility between gender and biological sex, to undergo sex reassignment surgery. Indonesia is one country which recognizes the right to legal recognition of sex reassignment. Nonetheless, the issue of sex change remains a taboo one in Indonesia, where religion and adat play important roles. Many Adat systems in Indonesia adopt a patrilineal inheritance system, where only sons may inherit, but have no established rules as to the ability of transgender men, born as women, to inherit. This article seeks to answer the question of whether transgender men have the right to a share of any, if at all, of their fathers’ inheritance. The author uses normative legal research using various sources of law, especially those found in statutes and regulations doctrines, and jurisprudences. In addition, secondary sources on Adat and inheritance law are used as supplementary sources. The research concludes that the change of biological sex does enable transgender men, who were prior to sex reassignment surgery not entitled to any inheritance, to inherit their fathers’ inheritance. This is owed to the fact that the ability to inherit in Indonesian Adat systems is concerned solely with the ability to carry family name, and not the ability to procreate as a man.
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek Nisrina Anrika Nirmalapurie
Media Iuris Vol. 3 No. 1 (2020): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v3i1.19161

Abstract

PayLater merupakan metode pembayaran berbentuk pemberian pinjaman yang saat ini dikenal dengan sebutan Pinjaman P2P. Pinjaman P2P adalah bentuk pinjaman dari orang ke orang melalui perantara jasa keuangan non bank. PayLater pada aplikasi Gojek adalah metode pembayaran berbentuk pinjaman yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membayar layanan yang disediakan oleh Gojek atau pihak yang bekerjasama dengan Gojek. Para pihak yang terlibat dalam penggunaan PayLater pada aplikasi Gojek adalah Findaya yang bekerjasama dengan Gojek dalam mengelola PayLater pada aplikasi Gojek, Pemberi Pinjaman yang memberikan kuasa kepada Findaya untuk menyalurkan dana yang dimilikinya, dan Penerima Pinjaman yaitu pengguna fitur PayLater pada aplikasi Gojek. Perjanjian utama dalam penggunaan PayLater pada aplikasi Gojek adalah perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dan perjanjian konsumen antara penerima pinjaman atau pengguna fitur PayLater dengan Findaya. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak ketika merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut adalah mengajukan ganti rugi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau ke Pengadilan Negeri.
Front Matter Vol. 3 No. 1, Februari 2020 Front Matter
Media Iuris Vol. 3 No. 1 (2020): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v3i1.19891

Abstract

Back Matter Vol. 3 No. 1, Februari 2020 Back Matter
Media Iuris Vol. 3 No. 1 (2020): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v3i1.19893

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2023): MEDIA IURIS Vol. 6 No. 1 (2023): MEDIA IURIS Vol. 5 No. 3 (2022): MEDIA IURIS Vol. 5 No. 2 (2022): MEDIA IURIS Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS Vol. 5 No. 1SpecialIssue (2022): MEDIA IURIS Vol. 4 No. 3 (2021): MEDIA IURIS Vol. 4 No. 2 (2021): MEDIA IURIS Vol. 4 No. 1 (2021): MEDIA IURIS Vol. 3 No. 3 (2020): MEDIA IURIS Vol. 3 No. 2 (2020): MEDIA IURIS Vol. 3 No. 1 (2020): MEDIA IURIS Vol. 2 No. 3 (2019): MEDIA IURIS Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS Vol. 2 No. 1 (2019): MEDIA IURIS Vol. 1 No. 3 (2018): MEDIA IURIS Vol. 1 No. 2 (2018): MEDIA IURIS More Issue