cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erni Agustin
Contact Email
media_iuris@fh.unair.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
media_iuris@fh.unair.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Media Iuris
Published by Universitas Airlangga
ISSN : -     EISSN : 26215225     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Iuris E-ISSN (2621-5225) is an open-access-peer-reviewed legal journal affiliated with the Faculty of Law of Airlangga University, which was published for the first time in 2018 in the online version. The purpose of this journal is as a forum for legal scholars, lawyers and practitioners to contribute their ideas to be widely disseminated for the development of legal science in Indonesia. This journal is published three times a year in February, June and October. Scope of articles ranging from legal issues in the fields of business law, constitutional law, administrative law, criminal law, international law, comparative law, and other legal fields.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS" : 10 Documents clear
Kewenangan Penerapan Aturan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Korbannya Anak Muhammad Rhazi; Iskandar A Gani; Dahlan Dahlan
Media Iuris Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1.27156

Abstract

AbstractThis study aims to explain the handling of cases of immoral crimes whose victims are children in relation to the determination of the court to try and the authority of the investigation carried out by the National Police Investigators and the Aceh Wilayatul Hisbah Investigators associated with the concept of legal protection. The research method used is juridical empirical. Juridical research is using a statutory approach (dass sollen), while empirical research uses a field/interview approach (dass sein). The results of the study show that in Aceh Province in handling immoral crimes in which the perpetrators and victims are children, 2 (two) laws and regulations are applied, namely Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Qanun jinayat is a positive law which in its application still requires higher legislation with the aim of being guided by the scope of the judiciary so that the ideal concept can be clearly seen in handling cases related to jinayat law. Meanwhile, the Qanun jinayat is a derivative of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh.Keywords: Aceh; Immoral; Disparity. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan perkara tindak pidana asusila yang korbannya anak kaitannya dengan penentuan pengadilan yang mengadili dan wewenang penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Wilayatul Hisbah Aceh dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (dass sollen), sedangkan penelitian empiris menggunakan pendekatan lapangan/wawancara (dass sein). Hasil penelitian bahwa di Provinsi Aceh dalam penanganan tindak pidana asusila yang pelaku maupun korbannya anak diterapkan 2 (dua) aturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat merupakan hukum positif yang dalam penerapannya masih memerlukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan untuk dipedomani oleh lingkup peradilan sehingga dapat dilihat secara jelas konsep ideal dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan hukum jinayat. Sedangkan Qanun jinayat tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.Kata Kunci: Aceh; Asusila; Disparitas.
Kewenangan Mediator Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sapta Imtinan Akmal; Juwita Sarri; Yanto Yunus
Media Iuris Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1.27358

Abstract

AbstractAuthority is a legitimation for every state apparatus activity, include the mediator of industrial dispute resolution. The mediator authority is described in Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.17/ 2014. In this act, described that mediator has an obligation to solve industrial dispute in 30 days. But, in case, the limit of the process is over 30 days. In this research, will be describe is the public emlopyee mediator in indutrisal dispute resolution still have legitimate to do the mediation more than 30 days. The approach that used in this resedarh is conceptual approach dan the statute approach.The result of the research is the mediator authority is a mandate,that is a given task from Ministry of Labour and Transmigration. So that will make the legal impact if its authority is not used based on the rules.The legal impact from this problem are, besides the administrative sanction, also impacted to the legal product, make these legal product, either the judicial act or the collective bargaining agreement illegitimate, which can make the negative impact for every parties in industrial dispute resolution. But, there is a phrase without the illegitimate reason, which need to reinterpreted again and make the mediator whom do their authority more than 30 days is not be able to be sanctioned.Keywords: Authority; Mediator; Industrial Dispute Resolution.AbstrakKewenangan merupakan dasar setiap tindakan aparatur pemerintahan, termasuk mediator penyelesaian hubungan industrial. Kewenangan mediator dijelaskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014. Di dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Mediator berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Namun, tak jarang, batas waktu penyelesaian tersebut melebihi 30 hari. Dalam penelitian kali ini, akan dibahas apakah mediator pegawai negeri sipil pada dinas ketenagakerjaan masih berwenang melakukan mediasi setelah melewati batas waktu 30 hari kerja yang telah ditentukan secara limitatif tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa kewenangan mediator pegawai negeri sipil dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan mandat, yang mana merupakan amanat langsung dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kewenangan Mediator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terikat pada batas masa tertentu, batas tertentu dan terikat pada ketentuan hukum tertentu, sehingga akan membawa implikasi yuridis apabila tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Implikasi yuridis dari lewat batas waktu ini, selain pengenaan sanksi adminitratif bagi mediator, juga berdampak pada produk hukum yang dihasilkan, baik risalah maupun perjanjian bersama, yaitu menyebabkan produk hukum tersebut tidak sah. Keadaan ini tentunya malah akan membuat kerugian bagi para pihak yang bersengketa dalam Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial. Namun, masih terdapat frasa tanpa alasan yang sah, yang mana frasa tanpa alasan yang sah ini membuat tidak bisanya pengenaan sanksi adminitratif kepada mediator yang lewat waktu selama 30 hari dalam menjalankan kewenangannya.Kata Kunci: Kewenangan; Mediator; Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Keabsahan Keadaan Solven Debitor sebagai Dasar Pertimbangan dalam Perkara Kepailitan Clarita Stefanie Panjaitan; R. Kartikasari; Artaji Artaji
Media Iuris Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1.27480

Abstract

AbstractThis article will discuss the basic considerations of the judge in considering the debtor’s solvent condition as the reason for rejecting the bankruptcy case. This article also provides an explanation that the consideration of debtor solvent conditions as the implementation of the principle of balance in the examination of bankruptcy cases is an essential thing to resolve the problems that occur in the Bankruptcy Law in order to create legal certainty for the parties The research method used in this article is a normative legal research method that is descriptive analytical, with the application of a normative juridical approach, by observing secondary data legal materials, with data collection techniques through document studies, with library analysis. The results of the article indicate that Judges must apply the principle of balance by taking into account the debtor’s solvent condition in examining Bankruptcy cases in order to protect the interests of the parties and the interests of the business community.Keywords: Bankruptcy; Insolvency Test; Principle of Balance.AbstrakPenelitian ini akan membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan mengenai keadaan solven Debitor sebagai alasan penolakan perkara Kepailitan. Penelitian ini juga memberikan penjelasan bahwa pertimbangan keadaan solven Debitor sebagai implementasi asas keseimbangan dalam pemeriksaan perkara kepailitan, merupakan suatu hal yang esensial guna menyelesaikan problematika yang terjadi dalam Undang-Undang Kepailitan demi mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan penerapan metode pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan pengamatan terhadap bahan-bahan hukum data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, dengan analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim haruslah menerapkan asas keseimbangan dengan turut mempertimbangkan keadaan solven Debitor dalam memeriksa perkara Kepailitan guna melindungi kepentingan para pihak serta kepentingan masyarakat bisnis.Kata Kunci: Kepailitan; Insolvency Test; Prinsip Keseimbangan.
Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending) Helena Toshely Sasmita; Suci Kamilah; Rina Irsni Wardodo; Thody Daniel Satya Wira Wicaksana
Media Iuris Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1.27733

Abstract

AbstractFinancial Technology (Fintech) is currently developing in Indonesia. This is due to the development of increasingly advanced and sophisticated technology and the presence of fintech types of peer-to-peer lending that offer loans easily and quickly. The purpose of this study is to examine and analyze consumer protection factors in the urgency of establishing an online lending law (peer-to-peer lending). This type of research uses normative legal research methods, with a statutory approach and a conceptual approach. Various problems in the use of online loan services (fintech), including in terms of interest rate transparency, misuse of consumer personal data by lending companies, and collection methods that are not following legal rules, while in Indonesia the legal basis for online loan services is only accommodated by POJK No. 77/POJK.01/2016 which has not been able to fully accommodate all aspects of consumer protection such as the mechanism for monitoring online loan services, guarantees for consumer protection for the use of online loan services, and regulations regarding operating permits for fintech peer to peer lending. With the establishment of the online loan law, it is hoped that it will provide legal certainty for consumers in using online loan services today.Keywords: Consumer Protection; Constitution; Financial Technology.AbstrakFinancial Technology (Fintech) saat ini sedang berkembang di indonesia. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih serta kehadiran fintech jenis peer to peer lendingyang menawarkan pinjaman dengan mudah dan cepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor perlindungan konsumen dalam urgensi pembentukan undang-undang pinjaman online (peer to peer lending). Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Berbagai permasalahan dalam penggunaan layanan pinjaman online (fintech) diantaranya adalah dari segi transparasi suku bunga, penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan pemberi pinjaman serta cara penagihan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, sedangkan di Indonesia dasar hukum layanan pinjaman online hanya diakomodasi oleh POJK No. 77/POJK.01/2016 yang belum dapat sepenuhnya mengakomodasi seluruh sisi perlindungan konsumen seperti mekanisme pengawasan layanan pinjaman online, jaminan perlindungan konsumen atas penggunaan layanan pinjaman online dan aturan mengenai izin operasi fintech peer to peer lending. Dengan dibentuknya Undang – Undang pinjaman online diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam penggunaan layanan pinjaman online saat ini.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Undang-Undang; Fintech.
Pembaruan Hukum Penentuan Faktor Penyesuaian Sewa Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah Muhajir Muhajir; Mokhammad Najih
Media Iuris Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1.30707

Abstract

AbstractThis study wants to see how the legal problems in determining the factors that adjust the BMD rental and legal politics of norms in the future. This research uses normative legal research. The results of the study show that there is a legal discovery at the level of Permendagri 19/2016. As an implementing regulation for BMD and becoming an NSPK by the local government, Permendagri 19/2016 still does not have a rigid norm regulating the rent-adjusting factor. Legal reforms need to be carried out, among others, by: 1. to provide legal certainty for the separation between the BMD and BMN regimes firmly; 2. strengthening the role of the central government as a supervisor for local governments; 3. Local governments are free to seek legitimate financial opinions through (PAD). The advice given to the Ministry of Home Affairs is to revise Permendagri 19/2016 by incorporating the norms for rent-adjusting factors by adopting the norms contained in the Regulation of the Minister of Finance Number 115/PMK.06/2020 concerning Utilization of State Property.Keywords: Legal update; Regional Property Rental; Local government.AbstrakPenelitian ini ingin meilihat bagaimana permasalahan hukum dalam penetapan faktor penyesuai sewa BMD oleh pemerintah daerah dan politik hukum pembaharuan norma di masa mendatang. Pengkajian hal mengenai hal tersebut tergolong baru, karena belum pernah ada penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaturan sewa BMD khususnya dalam Permendagri 19/2016. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukakan bahwa terjadi kekosongan hukum dalam level Permendagri 19/2016. Sebagai peraturan pelaksana BMD dan menjadi NSPK oleh pemerintah daerah, Permendagri 19/2016 masih belum memiliki norma yang rigid mengatur tentang faktor penyesuai sewa. Permendagri 19/2016 tidak sampai mengatur tentang peruntukan hingga penghitungan terhadap jenis-jenis kegiatan usaha yang memanfaatkan BMD. Pembaruan hukum perlu dilakukan antara lain dengan adalah: 1. memberikan kepastian hukum pemisahan antara rezim BMD dan BMN secara tegas; 2. memperkuat peran pemerintah pusat sebagai pembina pemerintah daerah; 3. Pemerintah daerah bebas untuk mencari pendapat keuangan yang sah melalui (PAD). Saran diberikan kepada Kementrian Dalam Negeri untuk melakukan revisi terhadap Permendagri 19/2016 dengan memasukkan norma faktor penyesuai sewa dengan mengadopsi norma yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.Kata Kunci: Pembaruan Hukum; Sewa Barang Milik Daerah; Pemerintah Daerah.
The Political Cartel of Presidential Candidacy through Threshold Brings Up a Single Candidate Muhammad Saad; Dian Fitri Sabrina; Sukardi Sukardi
Media Iuris Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1.32040

Abstract

AbstractThe practice of presidential nomination by using a threshold through political parties or coalitions of political parties in Indonesia is still carried out because Indonesia adheres to a multi-party system. However, the regulation regarding the threshold for presidential nomination is prone to political transactions between parties. The reason is that there is no equality of access to presidential nominations between new political parties and old political parties considering that political parties are a defining element of representative democracy (Political parties are a defining element of representative democracy), this practice threatens the rights of minority political parties and limits the emergence of presidential candidates. The threshold in the nomination of President based on the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 74/PUU/XVII/2020 regarding the review of Law Number 7 of 2017 concerning Elections is referred to as an open legal policy which is the authority of the House of Representatives in forming the Law on Elections. This study aims to evaluate the application of the threshold in the nomination of President with the principle of justice. This research is a doctrinal research using a case approach and a law approach. This study was conducted by looking at the development of the application of thresholds in elections and the provisions stipulated in the Election Law. The results of the study indicate that it is necessary to establish an ideal implementation model based on the principle of justice in order to guarantee the rights of minority political parties and avoid the emergence of a single presidential candidate.Keywords: Political Cartel; President Threshold; Single Candidate.
Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Nani Indrawati
Media Iuris Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1.33052

Abstract

AbstractAnti SLAPP is a new terminology that was first recognized in the United States in 1996. Basically, Anti-SLAPP is a legal policy that provides legal protection for people who fight for the public interest’s purposes acknowledged in constitutional and statutory provisions. In Indonesia, the provisions which are similar to Anti-SLAPP in the environmental area (anti-eco SLAPP) is included in Article 66 of the Law on Environmental Protection and Management (LEPM) which intends to protect environmental defenders from criminal charges and lawsuits for exposing environmental rights violation. Law enforcers, especially judges, are still having difficulty in detecting cases that are indicated as SLAPP and stop the case to continue in the early stage. Article 66 of the LEPM are a symbol of legal protection, as well as a manifestation of the accommodative attitude of the LEPM towards the importance of environmental public participation including protecting individuals and groups who fight for the environmental rights against criminal charges and civil litigation. The lack of provisions on the procedures and mechanisms of the Anti-SLAPP makes it difficult to implement Article 66 of the LEPM. Consequently, law enforcers particularly court judges apply and interpret Article 66 of LEPM is not in line with the original intention of Anti SLAPP’s provision.Keywords: Anti-SLAPP; Public Participation; Environmental Law Enforcement.AbstrakAnti-SLAPP merupakan terminologi baru yang dikenal pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1996. Pada intinya Anti-SLAPP adalah ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan publik yang diakui dalam konstitusi dan perundang-undangan. Di Indonesia, ketentuan serupa dengan Anti-SLAPP dibidang lingkungan hidup (anti-eco SLAPP) termuat dalam Pasal 66 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang dimaksudkan untuk melindungi para pembela lingkungan hidup dari tuntutan pidana dan gugatan perdata karena mengungkap pelanggaran hak atas lingkungan hidup. Para penegak hukum khususnya hakim masih mengalami kesulitan mendeteksi kasus yang terindikasi SLAPP dan menghentikan kasus pada tahap awal. Ketentuan Pasal 66 UU PPLH merupakan simbol perlindungan hukum, sekaligus sebagai wujud dari sikap akomodatif UU PPLH terhadap pentingnya peran serta masyarakat, termasuk melindungi individu dan kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari tuntutan pidana dan gugatan perdata. Ketiadaan ketentuan tentang prosedur dan mekanisme Anti-SLAPP menyulitkan implementasi Pasal 66 UU PPLH. Akibatnya, para penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan dan menafsirkan Pasal 66 UU PPLH berbeda dengan tujuan awal ketentuan Anti SLAPP. Kata Kunci: Anti-SLAPP; Partisipasi Masyarakat; Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
Legalitas Perizinan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata Aktieva Tri Tjitrawati; Rizky Amalia; Fairuz Zahirah Zihni Hamdan
Media Iuris Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1.33353

Abstract

AbstractOne of the Government’s efforts to develop the tourism sector is to line up in villages. Some villages that have natural potential have been developed into tourist villages. The development of tourist villages is not only in nature which is the attraction but also can be a means of education that must be optimized. Gerbo Village is one of the villages in the Pasuruan area that seeks to develop its educational tourism. An understanding of the legal aspects, including permits, business contracts, and so on, needs to be given to village officials, tourism awareness groups, and the local community. This goal is intended as a preventive effort to prevent legal problems that may arise in the future.Keywords: Tourism; Villages; Permits; Business Contract.AbstrakSalah satu upaya Pemerintah untuk pengembangan sektor kepariwisataan adalah berlini pada desa. Beberapa desa-desa yang mempunyai potensi alam di kembangkan menjadi desa wisata. Pengembangan desa wisata tidak hanya pada alam yang menjadi daya tarinya, namun juga bisa menjadi sarana edukasi yang harus dioptimalkan, Hal inilah yang dilakukan oleh Desa Gerbo, salah satu desa di kawasan Pasuruan yang berupaya untuk mengembangkan wisata edukasi yang dimiliki. Pemahaman mengenai aspek hukum yang meliputi perizinan, kontrak bisnis, dan sebagainya perlu untuk diberikan bagi perangkat desa, kelompok sadar wisata dan juga masyarakat setempat. Tujuan tersebut diperuntukkan sebagai upaya preventif untuk mencegah problematika-problematika hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari.Kata Kunci: Kepariwisataan; Desa; Perizinan; Kontrak Bisnis.
Front Matter Media Iuris Vol 5 No 1, Februari 2022 Front Matter
Media Iuris Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1.33771

Abstract

Back Matter Media Iuris Vol 5 No 1, Februari 2022 Back Matter
Media Iuris Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1.33772

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2023): MEDIA IURIS Vol. 6 No. 1 (2023): MEDIA IURIS Vol. 5 No. 3 (2022): MEDIA IURIS Vol. 5 No. 2 (2022): MEDIA IURIS Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS Vol. 5 No. 1SpecialIssue (2022): MEDIA IURIS Vol. 4 No. 3 (2021): MEDIA IURIS Vol. 4 No. 2 (2021): MEDIA IURIS Vol. 4 No. 1 (2021): MEDIA IURIS Vol. 3 No. 3 (2020): MEDIA IURIS Vol. 3 No. 2 (2020): MEDIA IURIS Vol. 3 No. 1 (2020): MEDIA IURIS Vol. 2 No. 3 (2019): MEDIA IURIS Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS Vol. 2 No. 1 (2019): MEDIA IURIS Vol. 1 No. 3 (2018): MEDIA IURIS Vol. 1 No. 2 (2018): MEDIA IURIS More Issue