Articles
151 Documents
<![CDATA[Prosperity of the Process and Issuance of Regional Bonds and Risk of Public Bonds Registration in Indonesia ]]>
<![CDATA[Sarah Wina Annisa]]>;
<![CDATA[Mega Rahmawati Combo]]>;
<![CDATA[Azizah Afaf]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 2 No. 1 (2019): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (60.612 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v2i1.13100
<![CDATA[AbstractMaking transactions can get a lot of profit, then there are several ways, one of which is in the form of investing. To make investments can be done by individuals or a person entity that has excess funds or is often called a company securities. Regulations regarding risk in Municipal Bonds are not the same as arrangements in corporate bonds and corporate bonds themselves, basically payment of Municipal Bonds made by this Regional Government comes from funds from the utilization / use of infrastructure built from publishing the regional bonds and reserve funds in the APBD must be allocated to repayment. it is important to research how to regulate and the process of issuing regional bonds. From this background can be drawn formulation of the problem, namely, How to Analyze the regulation and issuance process of Bonds Regions in Indonesia?The results of the formulation of the problem that the author took was that all the rulesrelated to procedures and issuance of municipal bonds is clear and regulated in law -invite, namely Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Central Government and Regional Government, Government Regulation Number 30 In 2011 concerning Regional Loans, Minister of Finance Regulation Number 180 / PMK.07 / 2015 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Finance Number 111 / PMK.07 / 2012 concerning Procedures for Issuance and Accountability of Bonds Area. Issuance of bonds can also be done through a public offering.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hak Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Bagi Orang Asing ]]>
<![CDATA[Noer Sida]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.764 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9602
<![CDATA[Penduduk yang berada di Indonesia tidak hanya warga negara Indonesia akan tetapi juga terdapat orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dengan berbagai latar belakang dan alasan. Keberadaan orang asing tersebut tentunya memerlukan rumah tempat tinggal atau hunian untuk bernaung selama di Indonesia. Sehingga diperlukan kebijakan yang memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pemberian pelayanan maupun izin meperoleh hak atas tanah untuk rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kebijakan terkait hak orang asing memiliki rumah tinggal di Indonesia, melalui pendekatan yuridis normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum beberapa negara ASEAN terkait hak orang asing memiliki rumah tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperkenankan bagi orang asing untuk memiliki rumah tinggal di atas tanah hak pakai di Indonesia dengan berbagai persyaratan dan pembatasan, hal serupa juga diterapkan oleh mayoritas negara ASEAN yang lain.]]>
<![CDATA[Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata ]]>
<![CDATA[Rose Panjaitan]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (23.165 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9102
<![CDATA[Perjanjian utang piutang adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian tambahan (accesoire) yaitu perjanjian yang dibuat berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian pokok. Perjanjian accesoire timbul karena adanya perjanjian pokok yang mendasarinya. Karena perjanjian accessoire ini lahir dari perjanjian pokok, maka apabila perjanjian pokok (utang-piutang) hapus, perjanjian accessoire (jaminan) nya pun hapus, namun apabila perjanjian accessoire (jaminan) nya hapus, belum tentu perjanjian pokok (utang-piutang) nya juga ikut hapus. Perjanjian jaminan bertujuan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor, dimana terdapat kekuatan eksekusi dalam lembaga jaminan, salah satunya adalah parate eksekusi yang merupakan salah satu cara aman dan cepat dalam pelunasan utang disaat debitor wanprestasi. Pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan, melibatkan peran serta balai lelang dalam peristiwa penjaminan. Terdapat kendala dalam pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan, karena pengaturan pada pasal 6 dan penjelasan umum angka 9 undang-undang hak tanggungan yang berbeda penjelasannya. Namun parate eksekusi masih tetap dapat dilaksanakan.]]>
<![CDATA[Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau ]]>
<![CDATA[Ira Damayanti Putri]]>;
<![CDATA[Dhea Amelisca]]>;
<![CDATA[Sarfia Nengsih]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 2 No. 2 (2019): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.37 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v2i2.13916
<![CDATA[Minangkabau indigenous people if the family does not have children, especially children, especially girls, it is permissible to adopt children as successors. The position of daughters in the family in the Minangkabau community is very important in terms of the continuation of the clans from a family, this is because the Minangkabau people generally adhere to the Matrilineal family system. But in its development with the entry of Islam in Indonesia, most of the Minangkabau people were influenced by the teachings of Islam, so that in the position of heirs there was a position of heirs that contradicted the Islamic inheritance law with customary inheritance law in the Minangkabau community. The problem in this research is Islamic inheritance law towards customary inheritance law in Minangkabau people. The results of this study are that the Minangkabau community after the entry of Islam, implemented two inheritance systems, namely for high inheritance inherited by the Matrilineal collective inheritance system, for low inheritance inherited with Bilateral individual inheritance systems.]]>
<![CDATA[Proportionality Principle on Online Lending Contract in Indonesia ]]>
<![CDATA[Chesa Ramadhan]]>;
<![CDATA[Adimas Rakyandani Saksono]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 2 No. 1 (2019): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.605 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v2i1.12986
<![CDATA[AbstractOnline lending is form of alternative funding resulted from financial technology innovation. Until February 2019 there are 99 financial technology corporations that engaged in lending activity that operated officially, legally, and recognized by Otoritas Jasa Keuangan. However, many problems arise form this innovation in form of online lending. Many consumers became the victims of either illegal or even legal online lending platforms. Started from the paramount loan interest applied in the online lending agreement until the amount of loan that need to be paid did not in accordance to the initial amount of debt, become core of the problems for the online lending consumers that treated unfair and unjustly by the online lending platform organizer. Moreover, online lending contract commonly belonged to the standard clause agreement that have been pre-arranged by one of the contracting parties. This research has purpose to determine the urgency of application of the proportionality principle on online lending contract. This research using doctrinal research method followed by conceptual and statute approaches. This research expected to generates conclusion on the notions of application of proportionality principle on online lending contract that included as standard clause contract in order to distribute contracting parties’ rights and obligations proportionally. Therefore, in future the online lending agreement could generate justice and proportional contract for contracting parties and the substance of the contract can reflect this proportionality principle. ]]>
<![CDATA[Perkawinan Sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ]]>
<![CDATA[AVISENA AULIA ANITA]]>;
<![CDATA[FELISA HARYANTI]]>;
<![CDATA[DIAH ASTRI ELLISA]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (45.24 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9759
<![CDATA[Undang-Undang perkawinan dibentuk untuk mengatur pergaulan hidup manusia yang sempurna, bahagia dan kekal didalam suatu rumah tangga. Sehingga dalam melaksanakan perkawinan pun harus berdasarkan menurut aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No 1 Tahun 1974, dimana harus sah berdasarkan hukum agama dan hukum negara. Apabila tidak dilakukan secara sah maka dampaknya adalah pada pihak perempuan (istri) dan keturunannya, selain it apabila terjadi perceraian, maka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun, karena hanya sah di mata agama, misalnya “Kawin Sirri”. Karena banyaknya praktik kawin sirri, maka sudah sepatutnya perlu ada pengawasan lebih lanjut dan penjelasan lebih mengenai kawin sirri. Salah satu yang penulis angkat yaitu mengenai praktik perkawinan sirri yang terjadi di suatu daerah di Kabupaten Pasuruan. Tujuan penulisan ini, untuk membantu memberikan gambaran serta realita yang ada akan dampak dari perkawinan sirri tersebut, dengan didukung penelitian lapang serta pendekatan konseptual untuk memudahkan penulisan ini.]]>
<![CDATA[Tanah Kas Desa yang Menjadi Penyertaan Modal Dalam Badan Usaha Milik Desa ]]>
<![CDATA[Tiyas Sekarningrum]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 2 No. 1 (2019): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.16 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v2i1.10261
<![CDATA[Pengelolaan kekayaan desa salah satunya adalah berupa Tanah Kas Desa dengan cara sebagai penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Desa diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dan peraturan mengenai Pendirian Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Di satu sisi peraturan mengenai kekayaan desa berupa tanah tidak bisa dialihkan namun dengan berkembanganya desa pada saat ini dan memiliki otonomi sendiri melalui ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk menuju desa yang mandiri, salah satunya perlu dilakukan peningkatan kemampuan perekonomian pemerintah desa untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan dan meningkatankan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi. Pengelolaan Keuangan berupa pendapatan desa salah satunya berasal dari kekayaan asli desa dalam hal ini adalah Tanah Kas Desa. Sertifikat Tanah Kas Desa ini diatasnamakan Pemerintah Desa, selain dapat dikelola oleh Pemerintah Desa, dapat juga dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengumpulkan pendapat-pendapat para ahli hukum, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa status hukum Badan Usaha Milik Desa dan bentuk penyertaan modal tanah kas desa ke dalam Badan Usaha Milik Desa.]]>
<![CDATA[Status of Waqf Properties As Debt’s Collateral ]]>
<![CDATA[intan avi]]>;
<![CDATA[Notaricia Sartika F.S.P.N]]>;
<![CDATA[Made Ayu Trisnawati]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 2 No. 1 (2019): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.409 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v2i1.13069
<![CDATA[The lack of understanding on land waqf creates many issues related to waqf itself, i.e. offers endowed land as deb’ts collateral. In Article 40 alphabeth (a) Law Number 41 Year 2004 on Waqf, there is prohibition to include waqf properties as collateral. Waqf properties’ status change that inchorent with Law Number 41 Year 2004 on Waqf, one of it is including land waqf as debt’s collateral will cause unwanted consequence on the collateral agreement itself. In fact, there are still violations on Article 40 alphabeth (a) Law Number 41 Year 2004 on Waqf. These situations are caused by minimum awareness on management of waqf properties from nadzir, heirs and bank as the creditor towards implementation of waqf properties’ status change. Therefore, consequence of waqf properties’ status change that violates Article 40 alphabeth (a) Law Number 41 Year 2004 on Waqf will not immediately null and void; however, debt’s repayment still needs to be fulfilled by debtor corresponds with Article 1131 BW. It required efforts to minimize issues on waqf through socialization of waqf towards nadzir, heirs, bank as creditor and wide community, especially waqf properties’ status change so there will not be any issues on implementation and management of waqf properties in the future. ]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Pembeli Satuan Rumah Susun yang Berbentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Apartemen Puncak Permai) ]]>
<![CDATA[Conan Budi Wijaya]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.71 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9862
<![CDATA[Saat ini kebutuhan akan perumahan di kota-kota besar semakin meningkat. Pengembang sering memasarkan flat sebelum flat selesai. Dalam hal ini, perjanjian yang mengikat untuk penjualan dan pembelian diperlukan yang membentuk dasar dari perjanjian antara pengembang dan pembeli. Perjanjian yang mengikat untuk penjualan dan pembelian perlu ditinjau ulang untuk validitasnya dan bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli. ]]>
<![CDATA[Kedudukan Yayasan yang Belum Disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir ]]>
<![CDATA[Listya Aswaratika]]>;
<![CDATA[Dian Purnama Anugerah]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.648 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9099
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan mengatur mengenai penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang telah lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan. Penyesuaian dilakukan dalam jangka waktu yang telah diberikan oleh Undang-Undang Yayasan dengan tujuan agar yayasan tersebut tetap mendapatkan status badan hukum. Namun terhadap yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar tersebut akan berdampak pada keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan dan kewenangan terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa status hukum yayasan yang hingga jangka waktu berakhir belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Yayasan, serta mengenai keabsahan tindakan hukum yang dilakukan yayasan apabila yayasan tersebut belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder, serta menggunakan metode interpretasi dan metode deduktif analisis untuk menganalisa bahan hukum tersebut. Kemudian hasil dari penelitian ini ialah mengetahui keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan yayasan jika yayasan hingga jangka waktu berakhir belum melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasannya dengan Undang-Undang Yayasan dan kewenangan terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan.]]>
