Garuda - Garba Rujukan Digital

Optimalisasi Undang-Undang Cipta Kerja pada Koperasi Syariah dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat M. Aufar Saputra Erawan; Zaid Zaid; Dewi Nurul Mustjari
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1016

Absrak Fokus masalah pada penelitian ini adalah untuk menggali optimalisasi dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam memberikan kemanfaatan pada Koperasi Syariah demi mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (Library Research). Sumber utama yang digunakan adalah sumber data sekunder (bahan-bahan kepustakaan). Di dalam data sekunder ini terdapat bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembaharuan dan tujuannya, UU Cipta Kerja diharapkan mampu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam hal apa saja yang terkait dengan perekonomian, mulai dari penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan sumber daya manusia. Karena selama ini dalam UU sebelumnya, ada banyak gejala yang ditimbulkan mengenai koperasi dalam perwujudannya untuk meningkatkan perekonomian Nasional. Mulai dari faktor internal dan eksternal. Kata Kunci : Optimalisasi, UU Cipta Kerja, Koperasi Syariah, Masyarakat. Abstract The focus of the problem in this research is to explore the optimization of Law no. 11 of 2020 on Job Creation in providing benefits to Sharia Cooperatives in order to realize welfare for the community. This type of research is normative legal research using a library research approach. The main sources used are secondary data sources (library materials). In this secondary data, there are legal materials used, namely: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analytical technique used in this study uses a qualitative descriptive analysis technique. The results of the study indicate that in its renewal and purpose, the Job Creation Law is expected to be able to realize the welfare of the community in anything related to the economy, ranging from job creation, and increasing human resources. Because so far in the previous law, there are many symptoms that arise regarding cooperatives in their realization to improve the national economy. Starting from internal and external factors. Keywords: Optimization, Work Creation Law, Sharia Cooperatives, Society.

Kepastian Hukum dan Konsep Kedepan terkait Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Sekretaris Desa (Sekdes) di Indonesia. Muhammad Hoiru Nail; Suphia Suphia
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1019

Abstrak Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan sebuah jabatan yang mana masyarakat membantu negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan pada pelaksaaan fungsi pemerintahan. Pasal 202 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pengisian jabatan Sekretaris Desa diisi dengan jabatan PNS, tentu ini menjadi kabar gembira bagi Sekretaris Desa yang ada karena berpeluang menjadi PNS. Seiring berjalannya waktu dasar hukum penyelenggaraan Pe-merintahan Daerah yang lama telah dicabut dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru ini tentu memiliki dampak terhadap beberapa aspek pengaturan dalam hukum pemerintahan daerah, tidak terkecuali jabatan sekdes yang dapat diangkat menjadi PNS. Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Desa Abstrak Civil servants are a position when the community assists the state in carrying out its duties and authorities in the implementation of goverment fungtions. Article 202 paragraph 3 of the republik of Indonesia law number 32 of 2004 concering regional goverment mandates filling the position of village secretary to be filled by civil servant, of course this is good news for the exiting village secretaries because they have the opportunity to became civil servant. Over time the old legal basis for the adminstration of regional goverment has been revoked and the Republik of Indonesia law No.23/2014 on regional governance has been enacted. The enactment of this new regional goverment law certainly has an impact on several regulatory aspects in regional goverment law, including the position of village secretary who can be appointed as a civil servant. Keyword: Civil Servant, village secretary

Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi Anak yang Dilahirkan pada Hubungan Sedarah Amalia Putri Vairus; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1020

Abstrak Kewenangan notaris secara umum terdapat dalam Pasal 15 UUJN yaitu membuat akta otentik. Terkait kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris tidak diatur secara spesifik dalam Pasal tersebut yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan surat keterangan waris khususnya bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menemukan mengenai pengaturan ke depan terhadap kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan hak waris bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah (Anak Sumbang). Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan kedepan mengenai kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah (Anak Sumbang) yang dikaji menggunakan teori kepastian hukum. Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Surat Keterangan Waris, Anak Sumbang Abstract In general, the authority of a notary is contained in Article 15 of the UUJN, namely making an authentic deed. Regarding the authority of a notary in making an inheritance certificate, it is not specifically regulated in the article which results in legal uncertainty in making an inheritance certificate, especially for children born in blood relations. The purpose of this study is to find out about future arrangements for the authority of a notary in making a certificate of inheritance rights for children born in incest (Sumbang Children). In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are the need for future arrangements regarding the authority of a notary in making a certificate of inheritance for children born in incest (Children Contribute) which is studied using legal certainty theory. Keywords: Authority of Notary, Certificate of Inheritance, Donated Child

Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember Firda Laily Mufid; Muhammad Hoiru Nail
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1021

Abstrak Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Pernikahan merubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda menjadi berstatus kawin. Dari ikatan pernikahan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan memasukinya, baik berupa persiapan fisik dan mental ataupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi. Usia pernikahan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang beresiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Banyak faktor dan penyebab terjadinya pernikahan dini di desa, selain rendahnya tingkat pendidikan, alasan adat istiadat juga menjadi faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kelurahan Jember lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Perlu adanya upaya pencegahan untuk mengurangi angka pernikahan dini, karena hal ini juga akan dapat menekan laju angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Kata Kunci : Pernikahan, pernikahan dini, kekerasan, perceraian Abstract Marriage is a sacred event. Marriage changes a person's status from single or widowed to married status. From the existing marriage ties, it is hoped that a new generation will be created that is better than the previous generation. Therefore, it is necessary to prepare quite mature for the couple who will enter it, either in the form of physical and mental preparation or other preparations that are socio-economic in nature. Early marriage age is a concern for policy makers and program planners because of the high risk of marriage failure, early pregnancy at risk of maternal death, and the risk of not being mentally prepared to foster marriage and become responsible parents. There are many factors and causes of early marriage in the village, in addition to the low level of education, cultural reasons are also a factor in the high rate of early marriage in Jember lor Village, Patrang District, Jember Regency. Prevention efforts are needed to reduce the number of early marriages, because this will also be able to reduce the rate of domestic violence and divorce. Keywords: Marriage, early marriage, violence, divorce

Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember Suphia Suphia; Tioma R. Hariandja
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1022

Abstrak Peraturan tentang penyandang disabilitas telah dimulai dengan diratifikasinya Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi. Kemudian dilanjutkan pada Tahun 2016 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan kemudian diakomodir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Keseluruhan peraturan tersebut sudah sinergi dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun secara realisasi peraturan tersebut sangatlah minim dan cenderung susah untuk dicapai. Pelaksanaan Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jember, masih belum efektif dalam realisasi penyelengaraan pemerintahan daerah, terbukti dengan kurang pahamnya masyarakat tentang Perda. Kemudian minimnya fasilitas dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Kata Kunci : Hak, Disabilitas, Kabupaten Jember Abstract Regulations on persons with disabilities have started with the ratification of the Convention On The Rights Of Persons With Disabilities through Law Number 19 of 2011 concerning Ratification of the Convention. Then continued in 2016 with the issuance of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and then accommodated by the Regional Government of Jember Regency through Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Protection and Fulfillment of Rights of Persons with Disabilities. All these regulations have synergies in realizing the fulfillment of the rights of persons with disabilities. However, in reality, these regulations are minimal and tend to be difficult to achieve. The implementation of the Regional Regulation of Jember Regency Number 7 of 2016 in Jember Regency, is still not effective in the realization of the implementation of regional government, as evidenced by the lack of understanding of the community about the Regional Regulation. Then the lack of facilities in guaranteeing the rights of persons with disabilities in Jember Regency. Keywords: Rights, Disability, Jember Regency

Prinsip Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan Moh. Reza Dedi Putra; Dyah Ochtorina Susanti; Moh. Ali
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1026

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga karena perjanjian perkawinan hanya sebagai upaya dalam melindungi kepentingan pihak yang membuatnya yaitu suami istri tanpa memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut, sehingga tidak tercipta suatu keadilan yang menjamin kepentingan para pihak. Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Pihak Ketiga, Prinsip Kepastian Hukum Abstract The decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 allows the making of a marriage agreement while in the marriage bond of both parties with mutual consent. This creates legal uncertainty for third parties. The problem to be discussed is whether the marriage agreement made after marriage is in accordance with the principle of legal certainty for third parties. The purpose of this study is to find out that the marriage agreement made after marriage is not in accordance with the principle of legal certainty for third parties. In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are marriage agreements made after marriage are not in accordance with the principle of legal certainty for third parties because marriage agreements are only an effort to protect the interests of those who make them, namely husband and wife without paying attention to the interests of third parties involved, so that there is no justice that guarantees interests of the parties. Keywords: Marriage Agreement, Third Party, Legal Certainty Principle

Prinsip Kepastian Hukum Jatuh Pailit terhadap Notaris Malik Wahyu Kurniawan
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1034

Notaris merupakan jabatan yang diberikan kewenangan khusus berupa membuatkan akta. Sebagai seorang Notaris yang telah diangkat oleh Menteri, Notaris tersebut harus menjalankan tugas dan jabatannya dengan benar. Jika tugas dan jabatan itu dijalankan dengan tidak benar, maka akan dikenakan sanksi yang tegas kepada Notaris tersebut, salah satu sanksi yang diatur dalam UUJN adalah diberhentikannya Notaris tersebut dari jabatannya secara tidak hormat, yangmana salah satu sebabnya adalah karena pernyataan pailit. Konsekuensi kepailitan terhadap Notaris membawa akibat pemberhentian notaris, hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a (UUJN). Kedua norma tersebut mengalami keka-buran atau vagenorm dan inkonsisten sehingga menimbulkan penafsiran ekstensif terhadap pemberhentian notaris yang mengalami pailit, mengingat Notaris yang pailit bukan merupakan badan hukum akan tetapi sebagai orang (natuurlijk person) membawa hak secara pribadi. Notaris yang notabene sebagai pejabat umum dan orang pribadi, harus memiliki kepastian hukum yang tegas dalam menafsirkan pasal 9 ayat (1) yang menurut hemat penulis terdapat kekaburan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan tidak terciptanya keadilan. Pada pasal tersebut saat notaris dikenai pailit dengan putusan yang tetap, haruslah membayar dengan ketentuan putusan pengadilan, akan tetapi timbul permasalahan lain yaitu saat dilakukannya proses inventarisasi oleh kurator mengenai harta bawaan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kepailitan, Notaris Abstract Notary is a position that is given special authority in the form of making a deed. As a Notary who has been appointed by the Minister, the Notary must carry out his duties and positions properly. If the duties and positions are carried out incorrectly, strict sanctions will be imposed on the Notary, one of the sanctions regulated in the UUJN is the dishonorable discharge of the Notary from his position, one of which is due to a declaration of bankruptcy The consequences of bankruptcy against a Notary lead to the dismissal of a notary, this is regulated in Article 9 paragraph (1) letter a (UUJN). The two norms are ambiguous or vagenormous and inconsistent, giving rise to extensive interpretations of the dismissal of a bankrupt notary, considering that a bankrupt Notary is not a legal entity but as a person (natuurlijk person) carries personal rights. Notaries who incidentally as public officials and private individuals, must have firm legal certainty in interpreting article 9 paragraph (1) which in the author's opinion there is a legal ambiguity that causes legal uncertainty and does not create justice. In this article, when a notary is subject to bankruptcy with a permanent decision, he must pay with the provisions of a court decision, but another problem arises, namely when the curator takes inventory of the assets. Keywords: Legal Certainty, Bankruptcy, Notary

Pengecualian Prinsip Perjanjian dan Persekutuan Modal dalam Badan Usaha Milik Negara Persero Erlina Widi Arini
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1054

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terkait PT BUMN Persero, pendiriannya dikecualikan dari syarat pendirian PT yaitu dengan perjanjian dan persekutuan modal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menemukan pengecualian prinsip perjanjian dan persekutuan modal dalam BUMN Persero tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan Doctrinal research yaitu penelitian ke dalam hukum dan konsep-konsep hukum dan Reform Oriented Research yaitu penelitian hukum yang secara intensif mengevaluasi ketercukupan aturan-aturan hukum yang telah ada yang tujuannya untuk memberikan rekomendasi dilakukannya pembaharuan terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam suatu aturan hukum tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah pengecualian prinsip perjanjian dan persekutuan modal secara terbatas hanya untuk persero dalam ketentuan Pasal 7 ayat 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas melanggar keadilan. Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara Persero, Persekutuan Modal Abstract Limited Liability Company (PT) is a legal entity which is a capital partnership, established based on an agreement, conducting business activities with authorized capital which is entirely divided into shares as regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Regarding PT BUMN Persero, its establishment is exempt from the conditions for establishing a PT, namely by agreement and capital partnership. The purpose of this study is to analyze and find exceptions to the principle of capital agreements and partnerships in BUMN Persero that do not conflict with the principles of justice. In this study, the Doctrinal research approach is used, namely research into law and legal concepts and Reform Oriented Research, namely legal research that intensively evaluates the adequacy of existing legal rules with the aim of providing recommendations for reforming the deficiencies found in the law. a certain rule of law. The result of this research is that the exclusion of the principle of agreement and limited capital partnership only for the company in the provisions of Article 7 paragraph 7 of the Company Law violates justice. Keywords: Limited Liability Company, State Owned Enterprise Persero, Capital Alliance

Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya dalam Mendaftarkan Akta Wasiat Siti Aqidatur Rizqiyah
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1087

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik juga mempunyai kewajiban dalam menjalankan jabatannya yaitu pada Pasal 16 ayat (1) huruf i dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yaitu untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, dan juga notaris mempunyai kewajiban untuk mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya tanggungjawab notaris agar dalam menjalankan tugasnya tidak lalai untuk mendaftarkan akta wasiat, sehinggah tidak merugikan ahli warisnya. penulisan ini dikaji menggunakan teori tanggung jawab hukum. Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Akta wasiat, Daftar Pusat Wasiat Abstract Notaries as public officials who make authentic deeds also have an obligation in carrying out their positions, namely in Article 16 paragraph (1) letter i and in Article 16 paragraph (1) letter j of the UUJN, namely to make a list of deeds relating to wills according to the order in which the deed is made each year. month, and also the notary has the obligation to send a list of wills or a list of nil deeds relating to wills to the Central List of Departmental Wills whose duties and responsibilities are in the notarial field within (five) days in the first week of each following month, and record in the repertory the date of delivery. list of wills at the end of each month. In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are the need for a notary's responsibility so that in carrying out his duties he is not negligent to register a will, so that it does not harm his heirs. This writing is studied using the theory of legal responsibility. Keywords: Authority of Notary, Testament, List Of Will Centers

Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Sel Berfasilitas Mewah Rizki Putri Suprapto; Maudyna Fitria; Firda Yunita Dewi
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1103

Keberadaan sel mewah pasti terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang tidak etis. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum jauh dari prinsip perlakuan dan pelayanan yang setara. Adanya perbedaan lembaga pemasyarakatan dengan sel mewah atau sel yang tidak dilengkapi perlengkapan layak, semakin menunjukkan kesenjangan yang ada dilembaga pemasyarakatan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas persamaan perlakuan dan pelayanan dilembaga pemasyarakatan dipenuhi banyak orang yang masih menyalahgunakan kekuasaannya untuk menggunakan fasilitas mewah (seperti hotel berbintang) guna mendapatkan sel penjara yang berfasilitas mewah dengan cara membayar oknum petugas dengan harga tinggi. Kata Kunci: Asas Perlakuan dan Persamaan, Lembaga Pemasyarakatan, Sel Mewah. Abstract The existence of luxury cells is definitely related to the abuse of power by law enforcement officers who are unethical. This shows that law enforcement is far from the principle of equal treatment and service. The existence of a correctional facility with luxury cells or cells that are not equipped with proper equipment in the correctional facility. The type of research used in this research is normative juridical. The method used is the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study indicate that the implementation of the principle of equality of treatment and services in correctional institutions is not met by many people who still abuse their power to use luxury facilities (such as five-star hotels) in order to get prison cells with luxurious facilities and pay high prices for officers. Keywords: Principles of Treatment and Equality, Correctional Institutions, Luxury Cells.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suphia

Contact Email
suphia@uij.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalrechtens@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suphia

Contact Email suphia@uij.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalrechtens@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. jember, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suphia

Contact Email
suphia@uij.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalrechtens@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA