cover
Contact Name
Mulia Jaya
Contact Email
jppd.fisipolumb@gmail.com
Phone
+62747-323310
Journal Mail Official
jppd.fisipolumb@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
jppd
ISSN : -     EISSN : 26862271     DOI : https://doi.org/10.36355/jppd
Core Subject : Social,
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah merupakan jurnal ilmiah yang proses telaahnya menggunakan peer-review . Jurnal ini mempublikasikan artikel penelitian dan artikel kajian literatur dalam bidang politik dan pemerintahan daerah. Fokus jurnal ini adalah Politik meliputi: kekuasaan, kebijakan, pengambilan keputusan, distribusi dan alokasi nilai. Pemerintahan daerah meliputi: individu, negara, urusan pemerintahan daerah dan, kebijakan publik. Naskah yang akan dikirimkan ke jurnal ini, melalui Submissions. Bagi penulis yang akan mengirimkan naskah ke jurnal ini, silakan klik Register. Jika sudah memiliku akun di jurnal ini, silakan klik Login.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2021): Desember" : 6 Documents clear
Legiminasi Kepala Desa Terpilih Tahun 2016 Di Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin Siti Maryam J; Rano Saputra
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.456 KB) | DOI: 10.36355/jppd.v3i2.34

Abstract

Permasalahan umum pasca pilkades memang sering terjadi di Indonesia, permasalahan pasca pilkades desa air liki baru, latar belakang penilitian ini yaitu bentuk konfilk yang muncul pasca pilkades tahun 2016 dan upaya yang dilakaukan kades dalam penyelesaiaan konflik internal didesa air liki baru kecamatan tabir barat kabupaten merangin dan upaya yang dilakukan kades dalam  menyelesaikan konflik didesa air liki baru kecamatan tabit barat kabupaten merangin, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaiaan konflik pasca pilkades desa air liki baru.Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan diskriptif kualitatif dimana peneliti ini menggambarkan permasalahan yang ada disana, teknik pengumpulan data, ovservasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik pemilihan informan yang menggunakan purposive sampling, analisis hasil dan wawancara dan data dibagi menjadi satu persatu sesuai dengan elemen leguistik dan data disempurnakan digolongkan sesuia dengan katogorinya berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan dapat disimpulkan bentuk-bentuk konflik yang muncul pasca pilkades tahun 2016 yaitu konfilik pertentangan pribadi tidak mau menerima program-program pembagunan desa tidak mau ikut gotong royong, tidak mau ikut muslembangdes dan pertentangan politik, pelanggaran perdes, politik uang dan nepotisme ada  pun dampak yang terjadi terhadap pembaunan desa yaitu terhambatnya pembangunan desa di bidang insprastrukktur jalan desa. Sedangkan upaya penyelesaiaanya melalui concialiation yaitu mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama dan  compromise dimana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutanya agar tercapainya suatu penyelesaiaan konflik yang terjadi.
Implementasi Peraturan Bupati Merangin Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Tahun 2017 Harpin Syah; Eko Aprio
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.587 KB) | DOI: 10.36355/jppd.v3i2.29

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Seling disebabkan oleh pembukaan lahan baru untuk perkebunan, serta pembukaan areal perladangan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Merangin Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam pembukaan lahan perkebunan di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Merangin Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Merangin Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan belum sepenuhnya diterapkan, dimana belum terpenuhinya ketentuan yang teah ditetapkan diantaranya struktur organisasi dan prosedur pengendalian, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, peningkatan kesadaran masyarakat penerapan. Hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Merangin Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin diantaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan mahalnya biaya buka lahan dengan alat berat.
Strategi Petani Dalam Membangun Kekuatan Politik Petani Subsektor Perkebunankomoditi Kelapa Sawit Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Mulia Jaya; Mimiyanti Mimiyanti
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.724 KB) | DOI: 10.36355/jppd.v3i2.30

Abstract

Penduduk indonesia sebagian besar tinggal di wilayah perdesaan dan menekuni sumber mata pencaharian disektor pertanian dan perkebunan. Salah satu sektor yang di kembangkan oleh pemerintah  dan cukup besar perannya dalam pertanian adalah sektor perkebunan. Salah satu sektor yang berkembang dan mendunia di indonesia saat ini adalah Kelapa Sawit. Kelapa sawit menjadi alternatif pekerjaan dan penghasilan di Pedesaan seperti di kec.Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi petani dalam membangun kekuatan politik petani sub sektor perkebunan komoditi kelapa sawit dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihapi para petani. Metode Penelitian adalah metode deskriptif dengan analisa data kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi yang digunakan petani dalam membangun kekuatan politik petani adalah strategi Komunikasi yang meliputi (kekuasaan dan sosialisasi), dan Strategi Pembentukan Organisasi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi petani adalah Kurangnya kekompakan terhadap satui sama lain dan tidak adanya pembinaan dari pemerintah daerah.
Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di PT. Perkebunan Nusantara VI Ridwan Ridwan; Sukma Delima
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.921 KB) | DOI: 10.36355/jppd.v3i2.31

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah industri kelapa sawit dan pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kadis Dinas Lingkungan Hidup, Staf Pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Humas PTPN VI (Persero), RT Desaa Tirta Kencana, RT Desa Sapta Mulya, dan Masyarakat sekitar Pabrik PTPN VI (Persero). Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan industri minyak kelapa sawit Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo belum efektif. Hal ini dikarenakan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Rimbo Bujang masih membuang limbah cair melalui parit dan anak sungai yang bermuara ke Sungai Alay sehingga menyebabkan pencemaran. Beberapa hambatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan air limbah industri minyak kelapa sawit Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, diantaranya adalah Faktor cuaca dan Faktor terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia).
Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Melestarikan Seni Tradisional Ronal Dison; Hasanusi Hasanusi
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.646 KB) | DOI: 10.36355/jppd.v3i2.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kecamatan Tanah Sepenggal dalam Melestarikan Seni Tradisional di Kecamatan Tanah Sepenggal Kab. Bungo. Tujuan kedua untuk mengetahui hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Kecamatan Tanah Sepenggal dalam Melestarikan Seni Tradisional. Dan tujuan ketiga untuk mengetahui cara Pemerintah Kecamatan Tanah Sepenggal menyelesaikan hambatan yang ada dalam Melestarikan Seni Tradisional. penelitian ini menggunakan dua Metode yaitu Data Sekunder dan sumber-sumber yang terkait. Hasil penelitian ini bahwa Upaya Pemerintah Kecamatan Tanah Sepenggal dalam Melestarikan Seni Tradisional di Kecamatan Tanah Sepenggal yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang Seni Tradisional dengan melibakan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Tanah Sepenggal berkerja sama degan Sanggar Seni, dan Perangkat-Perangkat Desa. Kami dari Perangkat Desa Melestarikan Seni Tradisional dengan cara mengikuti Pentas Seni yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Tanah Sepenggal yang di adakan pada tanggal 09 November 2017. Dengan mengadakan Pentas Seni dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap Seni Tradisional, sehingga Seni Tradisional yang ada di Kecamatan Tanah Sepenggal tetap Terlestarikan dan tidak terlupakan oleh kalangan masyarakat setempat. Jadi kami selaku masyarakat Kecamatan Tanah Sepenggal ikut serta dalam Melestarikan Seni Tradisional sehingga Seni Tradisional tidak dilupakan oleh masyarakat setempat, dan tetap diminati oleh generasi-generasi yang akan datang.
Kontrak Sosial Masyarakat Tradisional Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Potensi Keuangan Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Rudi Rudi; Ahmad Sondri
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.687 KB) | DOI: 10.36355/jppd.v3i2.33

Abstract

Lubuk Larangan merupakan salah satu Tradisi Warisan leluhur yang terus menerus dijaga dan dilestarikan khususnya di Desa Muara Kibul. Hal tersebut terlaksana karena lubuk larangan dibentuk dengan dasar sebagai sumber utama dalam mencari keuangan bagi keberlangsungan pembangunan Desa terutama dalam membangun mesjid dan mushola.Permasalahan dan konflik pun sering terjadi terutama dalam metode pengelolaan lubuk larangan, kecendrungan masyarakat yang mencuri lubuk larangan serta ketentuan hukum adat yang kurang menentu. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem pengelolaan yang ada sekarang serta kurangnya perhatian pemerintah desa dalam membentuk lubuk larangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan yang menjadi informan adalah Kepala Desa selaku pemegang puncak desa, pengurus lubuk larangan, serta beberapa masyarakat desa yang memiliki kaitan dengan lubuk larangan tersebut. Data dikumpulkan dari berbagai sumber buku adat, dan dari hasil wawancara dengan informan, serta juga dilakukan observasi dalam mengawasi aktivitas masyarakat dalam pengelolaan lubuk larangan tersebut. Beberapa aturan yang berlaku sekarang cenderung kurang efektif, hal ini disebabkan karena dalam hukum adat tersebut terdapat celah bagi beberapa pihak untuk mengambil keuntungan, sehingga hal tersebut menjadikan beberapa warga secara sembunyi-sembunyi melakukan pencurian pada lubuk larangan tersebut yang tidak lagi dijaga dengan menerapkan sistem piket. Hal ini berefek pada minimnya pendapatan berupa keuangan yang mampu dihasilkan oleh sebuah lubuk larangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6