Garuda - Garba Rujukan Digital

KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN Indah Umami; Annisa Indira Hondhe Hudsaha; Leli Joko Suryono
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3247

AbstractEvery parent has rights and obligations to their children or what is called parental power, parental power is intended for the fulfillment of children's rights. A harmonious and ideal family is a dream for all parents, but some parents have different opinions that can result in divorce. Generally, if a parent divorces, the parent's power to the child does not change, but the parental power ends so that the court must decide the guardian for the child. This study aims to analyze the power of parents over children after divorce by referring to court decision number 0011/Rev.G/2018/PA. Sby. This research uses normative methodology through literature studies by reading laws and regulations, scientific papers, and judges' decisions. The results showed that the negligence of parental power after divorce caused the child to be neglected. This finding shows the importance of exercising parental power after divorce, because parents cannot escape their responsibility to educate and nurture children, it will be separated if one of the parents has a bad habit that is feared to have a bad impact on the child's condition.Keywords: Legal Consequences, Divorce, Parental PowerAbstrakSetiap orang tua mempunyai hak dan kewajiban kepada anaknya atau yang disebut dengan kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua dimaksudkan untuk pemenuhan hak anak. Keluarga yang harmonis dan ideal merupakan impian bagi semua orang tua, tetapi beberapa orang tua memiliki berbeda pendapat yang dapat mengakibatkan adanya perceraian. Umumnya jika orang tua melakukan perceraian maka kekuasaan orang tua kepada anaknya tidak berubah, namun kekuasaan orang tua berakhir sehingga pengadilan harus memutuskan wali untuk anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuasaan orang tua terhadap anak setelah perceraian dengan mengacu pada putusan pengadilan nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sby. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif melalui studi kepustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan putusan hakim. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya kelalaian kekuasaan orang tua setelah perceraian menyebabkan anak menjadi terabaikan. Temuan ini menunjukan pentingnya pelaksanaan kekuasaan orang tua setelah perceraian, karena orang tua tidak bisa lepas dari tanggung jawab mereka untuk mendidik dan mengasuh anak, akan lepas jika salah satu orang tua mempunyai kebiasaaan buruk yang ditakutkan akan berdampak buruk pula terhadap kondisi sang anak.Kata Kunci: Akibat Hukum, Perceraian, Kekuasaan Orang Tua

ESENSI PROSEDUR DISMISSAL DALAM TAHAP PRA-PERSIDANGAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Aufa Wira Prakasa; Zakki Adlhiyanti
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3241

AbstractDismissal procedure is part of the pre-trial which decides the admissibility of the lawsuit. The administrative court chief holds the authority to examine the substance of the lawsuits in which previously has formally reviewed by the clerk. This article reviews the dismissal procedure regulations and the essence of this procedure in the administrative pre-trial. Using normative methodology, this research reveals that the dismissal procedure is regulated in the Law No 5 year 1986 jo Law No 9 year 2004 jo Law No 51 year 2009 on Administrative Court. In addition, the Supreme Court also issues the Supreme Court Regulation No 2 year 1991 on The Guidance of The Administrative Court Law Implementation. Furthermore, this research also comes to understanding that the dismissal procedure plays important role in the trial which are: 1) maintains the law and justice; 2) provides legal certainty; 3) creates harmonize relation between community and apparatus; 4) supports the check and balance principle for officials.Keywords: dismissal procedure; lawsuit; dispute; essence.AbstrakProsedur dismissal merupakan bagian dari rangkaian proses penentuan kelolosan gugatan dalam tahap pra-persidangan. Kewenangan atas prosedur ini dipegang oleh Ketua Pengadilan sebagai penilai substansi materiil suatu gugatan yang terlebih dahulu ditinjau secara formil oleh Panitera Pengadilan. Permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini mencakup ketentuan apa saja yang mengatur tentang prosedur dismissal dan esensi atau hakikat dari prosedur ini dalam tahap pra-persidangan. Artikel ini menggunakan metode yang berlandaskan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis menemukan bahwa UU 5/1986 tentang PTUN jo UU No 9/2004 jo UU No 51/2009 telah menyediakan seperangkat ketentuan mengenai prosedur dismissal yang didukung oleh SEMA 2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU 5/1986 tentang PTUN. Esensi dari prosedur dismissal ini ialah: 1) Menegakkan hukum dan keadilan secara universal; 2) Menyediakan kepastian hukum bagi subjek dan objek sengketa TUN; 3) Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparatur TUN; dan 4) Menjunjung tinggi prinsip check and balance bagi para pejabat administrasi negara.Kata Kunci: Prosedur Dismissal, Gugatan, Sengketa, Esensi

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK KOSMETIKA BERCOLLAGEN DALAM PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Darwis Manurung
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4191

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna ProdukKosmetika Bercollagen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen. Penerapan dan pengawasan terhadap standarmutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehinggabanyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuanuntuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikankesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkaitperlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetika bercollagen menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999, dan bentuk tanggung jawab dari pelaku usahaterkait peredaran kosmetika bercollagen. Metode penelitian yang di gunakan adalahpenelitian hukum normatif. Bahan Hukum yang di pergunakan terdiri dari bahanhukum primer dan sekunder. Hasil penelitian: Pertama, ada dua sarana perlindunganhukum yaitu perlindungan hukum preventif dimana upaya ini untuk memberikanperlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah melalui pengawasan kosmetik bercollagen dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, BPOM wajibmelakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk memastikankeamanan dan terjaminnya perlindungan konsumen sebelum pelaku usahamendistribusikan produk kosmetik ke pasaran dan perlindungan hukum represifdimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untukmenyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Perbedaankepentingan bisa dari apa yang menjadi keinginan dan harapan konsumen sebagaipengguna kosmetik, melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Kedua,pelaku usaha bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang dialami oleh konsumenakibat mengomsumsi produk kosmetik ilegal tersebut dengan cara menggantikerugian sesuai UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 dan pasal 24. Kata kunci : perlindungan hukum, konsumen, Kosmetik

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA KAPAL CEPAT ATAS PENCANTUMAN KLAUSUL BAKU DALAM PENGANGKUTAN DI LAUT Nurzamzam Nurzamzam; Darwis Manurung
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4192

Abstrak Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen ataspencantuman klausul baku dalam suatu perjanjian dan untuk mengetahui danmenganalisis pengaturan klausul baku dalam peraturan perundang-undangan.Metode penelitian menggunaka penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa dalam hal pencantuman klausula baku dikalangan ahli hukummasih menuai pro dan kontra namun sepanjang klausul baku tersebut tidakbertentangan dengan pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan aturan mengenai klausulabaku/klausul eksonerasi dalam perundang-undangan maka hal tersebut merupakanhal yang wajar. Namun yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap pelaku usaha dalamhal ini pelaku usaha dibidang jasa pengangkutan perairan dengan menggunakankapal cepat adalah hak dan kewajiban baik pelaku usaha dan konsumen, sebab padadasarnya Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dankewajiban tersebut.Kata Kunci: Konsumen; Klausula Baku; Pelaku; Usaha; Kapal CepatAbstractThe research objective is to analyze the legal protection of consumers for the inclusionof an standart contract in an agreement and to find out and analyze the arrangementof the standart contract in statutory regulations. The research method uses normativejuridical research.. The results of this study indicate that in the case of the inclusion ofstandard contrakct among jurists there are still pros and cons, but as long as thesestandard contract do not conflict with Article 18 paragraphs (1), (2), (3), (4) and therules regarding standard clauses/exoneration clauses in legislation, this is a naturalthing. However, what every business actor needs to pay attention to, in this case business actors in the field of water transportation services using speedboat, are the rights and obligations of both business actors and consumers, because basically the Consumer Protection Law regulates these rights and obligations.Keywords: Consumer; Standard contract; business actors; speedboat

Kualifikasi Kapasitas Taiwan Membangun Relasi dengan Negara Lain Sebagai Syarat Negara Cherish Young; Imanuel Fa’ano Zega; Chionya Sherly Mahat; Reyanne Dolimariz; Felicia Evelyn; Suhan Chae; Gabriel Van Daffa; Thalia Jamiana Kuang
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4193

Abstrak Penelitian ini dilakukan terhadap negara Taiwan, Penelitian ini bertujuan untukmengetahui upaya negara Taiwan untuk menjadi suatu negara yang diakui negaranegara lainnya. Salah satu permasalahan yang dikaji adalah mengenai upaya negara Taiwan dalam menjalin kerjasama dengan berbagai negara di dunia. Negara Taiwan melakukan hal itu dengan tujuan untuk mendapat status negara Taiwan sebagai negara yang diakui oleh negara-negara lainya. Karena pada saat ini negara Taiwan masih belum diakui sepenuhnya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui Studi Dokumen, yaitu melalui analisis atau interpretasi bahan tertulis melalui naskah dan artikel. Anggapan yang diajukan bahwa negara Taiwan saat ini sebenarnya bisa diakui sebagai suatu kedaulatan negara. Namun, berdasarkan data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan, pengakuan terhadap Taiwan masih belum diakui penuh oleh semua negara-negara yang ada. Tiap-tiap kerjasama yang dilakukan negara Taiwan dengan negara lain nya cenderung lebih banyak yang berakhir pada ke ranah politik.Kata Kunci: upaya, status pengakuan, kerjasama berbagai negara, politik.AbstractThis research was conducted in Taiwan. This study aims to determine Taiwan's effortsto become a country that is recognized by other countries. One of the problems studied is regarding Taiwan's efforts to establish cooperation with various countries in the world. The State of Taiwan does this with the aim of obtaining the status of the State of Taiwan as a country that is recognized by other countries. Because at this time the state of Taiwan is still not fully recognized. The method used in this research is through Document Study, namely through analysis or interpretation of written material through manuscripts and articles. The assumption put forward is that the current state of Taiwan can actually be recognized as a state sovereignty. However, based on data obtained from the results of research conducted, recognition of Taiwan is still not fully recognized by all existing countries. Every collaboration carried out by the Taiwanese state with other countries tends to end more in the political sphere.Keywords: efforts, recognition status, cooperation of various countries, politics.

DISKRIMINASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI- LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Farihza Ansyida Taufika; Fadel Ibrahim Subiyandono Putra; Leli Joko Suryono
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4188

Abstract Sexual violence is an act of sexual harassment to someone who is carried out by force.Based on Law Number 12 of 2022, acts of sexual violence are all acts that meet theelements of a criminal act as regulated in this Law and other acts of sexual violence asregulated in the Act as long as it is stipulated in this Law. Sexual violence does not onlyoccur in women, but also often occurs in men. In the case of sexual violence, many studiesshow that the majority of victims are women and perpetrators are men, but this factdoes not deny that sexual violence also occurs in men. Discrimination by lawenforcement in cases of sexual violence is still common and is also not considered aserious matter. In terms of gender equality, male victims of sexual violence do not havethe same access to justice as women, both in terms of handling rights as victims of sexualviolence and in legal instruments and law enforcement.Keywords: discrimination; sexual violence; gender equality.AbstrakKekerasan seksual merupakan tindakan pelecehan seksual kepada seseorang yangdilakukan dengan paksa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022tindakan kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindakpidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasanseksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan,melainkan sering terjadi juga pada laki-laki. Dalam kasus kekerasan seksual banyakpenelitian yang menunjukan bahwa mayoritas korban adalah perempuan dan pelakuadalah laki-laki, akan tetapi fakta tersebut tidak memungkiri bahwa kekerasanseksual juga terjadi pada laki-laki. Diskriminasi penegakkan hukum dalam kasustindakan kekerasan seksual masih sering kali terjadi dan juga tidak dianggap sebagaisuatu hal yang serius. Dari segi kesetaraan gender, laki-laki korban kekerasan seksualtidak memiliki access to justice yang sama dengan perempuan baik dalam hak-hakpenanganan sebagaimana korban kekerasan seksual maupun dalam instrumenhukum dan penegakan hukum.Kata Kunci : diskriminasi; kekerasan seksual; kesetaraan gender.

IMPLIKASI PENGAKUAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL Muhammad Hanif Asror; Fatma Ulfatun Najicha
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4194

Abstrak Penerapan klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional menurut Undang-UndangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berimplikasi terhadapkewenangan pengadilan domestik dengan meluasnya kewenangan pengadilan domestik terhadap kasus arbitrase yang memiliki unsur asing. Dalam segi pengaturan hukum internasional, arbitrase diatur dalam proses persengketaannya dalam United Nations Commission On International Trade Law: Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law) dan untuk pengakuan putusan arbitrase internasional sendiri diatur dalam Konvensi New York 1958. Artikel ini akan membahas mengenai implikasi penerapan dan pengakuan putusan Arbitrase Internasional menurut hukum Indonesia terhadap kasus yang memiliki unsur internasional.Keywords: International Arbitration; Arbitral Award; Choice of Law.AbstractThe application of the classification of International Arbitration Awards according to theArbitration and Alternative Dispute Resolution (APS) Law has implications for theauthority of domestic lawsuits by adding domestic authority to arbitration cases that have foreign elements. In terms of international law arrangements, arbitration is regulated in the dispute process in the United Nations Commission On International Trade Law: Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law) and for the recognition of international arbitral awards themselves are regulated in the New York Convention 1958. This article will discuss the application and recognition of International Arbitration penalties according to Indonesian law in cases that have an international element.

HUKUM PIDANA MATI BERDASARKAN SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Chofifatul Hidayah; Fatma Ulfatun Najicha
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4189

Abstrak Hukum pidana mati di terapkan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Hukumini merupakan salah satu jenis hukum pokok pada urutan pertama dan hukumanterberat di Indonesia. Penerapannya sendiri bertujuan agar memberi peringatandan efek jerah bagi pelaku pelanggar hukum. Hukum pidana mati tercantum padapasal 10 KUHP dan tata cara pelaksanaannya dijelaskan pada Undang-undangNomor 2 Tahun 1964. Akan tetapi, hukum pidana mati bertolak belakang denganhukum HAM yang ada pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengandemikian bagaimana sudut pandang Undang-Undang Dasar 1945 mengenai haltersebut? Berdasarkan asas degorable right, yaitu hak seseorang bisa dibatasi. Parapelaku telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadapkehancuran umat manusia. Maka dari itu, hukum pidana mati tidaklah melanggarHAM terpidana.Kata kunci: Hukum; Pidana mati; UUD 45; HAM.AbstractDeath penalty has been applied in Indonesia since the Dutch colonial era. This law isone of the main types of law in the first order and the toughest punishment inIndonesia. Its application it self aims to provide a warning and deterrent effect forperpetrators of law violators of law violators. The death penalty law is contained inArticle 10 of the Criminal Code and the procedures for implementing it are explained inLaw Number 2 of 1964. However, the death penalty law is contrary to the humanrights law contained in the body of the 1945 Constitution regarding this matter? Basedon the principle of degorable rights, that is a person’s rights can be limited. Theperpetrators have violated other human rights, which have an impact on thedestruction of humanity. Therefore, the death penalty does not violate the humanrights of the convict.Keywords: Law; Death Penalty; 1945 Constitution; Human Rights

KORELASI BPJS KESEHATAN DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN Vania Elfina; Leli Joko Suryono
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4195

Abstrak Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sertaSurat Dirjen PHPT No.HR.02/153-400/II/2022 syarat pendaftaran peralihan hak atastanah atau biasa disebut balik nama karena jual beli harus menyertakan Kartu BPJSKesehatan atau dengan kata lain pembeli tanah harus merupakan peserta yang aktifdalam program jaminan kesehatan. Tujuan penelitian yaitu mencari tau korelasi BPJSKesehatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah dan juga harus memenuhisyarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaanyang mengacu pada norma-norma hukum. Data yang diperoleh dianalisismenggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa memang tidakada korelasi secara hukum antara syarat peralihan hak atas tanah dengan programjaminan kesetahan berupa BPJS Kesehatan.Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Pendaftaran, Peralihan Hak Atas Tanah, SyaratPerjanjian, Jual Beli.AbstractSince the issuance of the Intruksi Presiden Republik Indonesia Number 1 of 2022concerning Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional and theSurat Dirjen PHPT No.HR.02/153-400/II/2022 the registration requirements for thetransfer of land rights or commonly referred to as reverse name because the sale andpurchase must include a BPJS Health Card or in other words, the land buyer must be an active participant in the health insurance program. The purpose of the study was to find out the correlation of BPJS Health in registering the transfer of land rights and must also meet the requirements for the validity of an agreement contained in article 1320 of KUHPerdata. This research uses normative legal research methods or literature that refers to legal norms. The data obtained are analyzed using descriptive methods. This research shows that there is indeed no legal correlation between the requirements for transferring land rights and the solidarity guarantee program in the form of BPJS Health.Keywords: Insurance and Social Security Health, Registration, Transfer of Land Rights,Terms of Agreement, Purchase and Sale.

Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Milenial Yang Bertanggung Jawab Brama Prameswara Tarigan; Fatma Ulfatun Najicha
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4190

AbstrakPenelitian ini disusun untuk mempertimbangkan Pancasila sebagai dasar negara yang juga berperan dalam pembentukan karakter bangsa. Artikel inimenguraikan karakter bangsa Indonesia yang bertanggung jawab. Pengertiantanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguhsungguh.Tanggungjawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Kita tidak bisa membiarkan begitu saja apa yang telah kita lakukan dengan perbuatan kita tanpa bertanggung jawab. Sebagai generasi milenial, kita juga harus bisa dalam mengambil keputusan yang pantas dan efeketif dan bisa bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Tetapi masih banyak generasi milenial yang belum bisa bertanggung jawab oleh keputusannya sendiri. Penelitian ini didasarkan pada metodologi kualitatif, seperti studi pustaka atau studi literasi terhadap berbagai buku dan artikel yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Penulis mengumpulkan informasi dari makalah dan jurnal referensi situs web terkemuka. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam penelitian ini dengan membaca, menyimpulkan, kemudian mengolah dan membuat data-data yang terkumpul sebagai bahan dari penelitian yang dilakukan.Kata kunci: Pembentukan karakter bangsa, Tanggung jawab, Milenial AbstractThis research is structured to consider Pancasila as the basis of the state which alsoplays a role in the formation of the nation's character. This article outlines the character of a responsible Indonesian nation. The definition of responsibility is to carry out all duties and obligations seriously. Responsibility also means being ready to take all the risks for your own actions. We cannot just let what we have done with our actions without being responsible. As millennials, we must also be able to make appropriate and effective decisions and be responsible for these decisions. But there are still many millennials who cannot be responsible for their own decisions. This research is based on qualitative methodologies, such as literature studies or literacy studies of various books and articles related to the topic being discussed. The author gathers information from leading website reference papers and journals. The author conducted a literature study in this study by reading, concluding, then processing and making the data collected as material from the research conducted.Keywords: Formation of national character, Responsibility, Millennials

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nurzamzam

Contact Email
zamzam.law@gmail.com

Phone
+6285242942361

Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com

Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara

Location
Kota tarakan,

Kalimantan utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nurzamzam

Contact Email zamzam.law@gmail.com

Phone +6285242942361

Journal Mail Official bolrev.borneo@gmail.com

Editorial Address Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara

Location Kota tarakan, Kalimantan utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nurzamzam

Contact Email
zamzam.law@gmail.com

Phone
+6285242942361

Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com

Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara

Location
Kota tarakan,

Kalimantan utara

INDONESIA