cover
Contact Name
Andrie Mulya Febrianto
Contact Email
andriegrage@gmail.com
Phone
+6287880040400
Journal Mail Official
akurasi@kemenkeu.go.id
Editorial Address
Komp. Kementerian Keuangan, Gd. Sutikno Slamet, Jl. Dr Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
ISSN : 25499858     EISSN : 26850656     DOI : https://doi.org/10.33827
Core Subject : Economy,
The more effective and efficient management of state finances is a demand in the life of the nation today. Budgeting and costing is one of the most important parts of managing state finances. As the implementation of upstream state financial management functions, the quality of budgeting largely determines the quality of management of state finances in general. As an effort to ensure more effective and efficient budgeting and costing, the existence of research in this regard is a must. Therefore, the presence of various studies related to cost management in the public sector in particular and budgeting in the public sector in general is very necessary. In the midst of the lack of such studies among academics, Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) is here to be part of the current budget improvement effort.
Articles 83 Documents
TINJAUAN EFISIENSI ANGGARAN DALAM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (STUDI PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 SAMPAI 2015) Sumadiyah Triwidiyantini Olfah
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1140.317 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2018.vol2.iss1.art35

Abstract

The objective of this research is to measure budget efficiency whether or not it already meet target of performance based budgeting purpose. This research use decriptive quantitative method which accounting for cost index and efficiency then explain the result. Based on analysis, it is found that efficiency measure on Financial Education and Training Agency has not met standardized criteria. This condition occur because there is no indexed standard output cost, especially on standard cost structure. This is caused by the output cost index for every years is significantly different starting from RP. 1.519.184,00/participant on 2013 with efficiency value 8.34% up to Rp. 7.945.241,00/participant on 2015 with efficiency value 5.72%. This efficiency value is not completely describe the actual efficiency value. This condition happend because there is no standardized output cost index mainly on standard cost structure. Based on this finding, to calculate real efficiency measure, there should be a predetermined standard output and standard cost then compare it with actual cost. For that objective, the definition of output and its structure should be adjusted and standardized, then efficiency can be measured and benchmarked. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah efisiensi anggaran sebagai salah satu dari tujuan penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) telah sesuai dengan yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Yaitu dengan menghitung indeks biaya dan efisiensi serta menjelaskan hasil analisisnya. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa nilai efisiensi pada satuan kerja di Lingkungan BPPK belum mencerminkan efisiensi yang sebenarnya. Penghitungan nilai efisiensi belum berdasarkan indeks biaya output yang terstandar. Hal tersebut terlihat dari nilai indeks biaya output antar tahun yang berbeda secara signifikan dengan kisaran nilai antara Rp1,519,184,00/peserta diklat pada tahun 2013 dengan nilai efisiensi sebesar 8,34 %, sampai dengan Rp7,945,241,00/peserta diklat pada tahun 2015 dengan nilai efisiensi 5,72%. Nilai efisiensi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai efisiensi yang sebenarnya. Kondisi tersebut terjadi karena belum adanya indeks biaya output yang terstandar terutama pada standar struktur biayanya. Berdasarkan temuan tersebut untuk menghasilkan nilai efisiensi riil perlu dirumuskan standarisasi output dan struktur biayanya terlebih dahulu, sehingga penghitungan nilai efisiensi akan lebih akurat karena berdasarkan indeks biaya output yang terstandar. Untuk itu rumusan output dan strukturnya perlu diperbaiki dan distandarisasi. Dengan rumusan output dan struktur biaya kinerja yang terstandar dapat dijadikan benchmark dan acuan dalam penghitungan efisiensi.
EFISIENSI BELANJA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN MENENGAH DI INDONESIA Tiara Tsani; Ermas Ermas; Ahmad Rivai Febriantono
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1443.212 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2018.vol2.iss1.art36

Abstract

This paper studies the relative efficiency of government expenditure on vocational high school (VHS) using Data Envelopment Analysis (DEA) approach during 2015-2016 in Indonesia. Input variable is expenditure on education on vocational high school. The number of teachers, students, and classroom are used as output, while Gross Enrollment Rates (GERs) is used as outcome. The result showed that the average efficiency was 0.36 which suggests that the efficiency in evaluated districts was relatively low. There four districts achieve efficiency highest and stable. They are Malang, Surabaya, Jayawijaya and Penukal Adab Pematang Ilir. Based on the estimate calculation could it be said that improvements in efficiency of expenditure on VHS can increase GERs among children aged 16 to 18 from 75,97 percent to 79,55 percent. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi belanja pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dalam kurun waktu 2015-2016. Variabel input menggunakan belanja pendidikan SMK, sedangkan jumlah guru, jumlah murid, dan jumlah kelas merupakan variabel output. Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) dijadikan sebagai variabel outcome. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi belanja pendidikan oleh pemerintah daerah di Indonesia sebesar 0.36 yang berarti tingkat efisiensinya tergolong rendah. Ada empat daerah yang mencapai efisiensi tertinggi dan stabil selama periode 2015-2016 yaitu Malang, Surabaya, Jayawijaya, dan Penukal Adab Pematang Ilir. Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa peningkatan efisiensi belanja pendidikan dapat meningkatkan APK anak usia 16-18 tahun dari 75,97 persen menjadi 79.55 persen.
EFISENSI BELANJA OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA Nurrochmah Adha Kusumawati; Andrie Mulya Febrianto; Mahfudin Mahfudin; Niken Ajeng Lestari
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (961.807 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2018.vol2.iss2.art37

Abstract

This study aims to analyze the causes of high and varied operationalspending’s valuesat the ministry/institution ​​by first comparing the concept of operational spending inRKA K / L with concepts according to academic theory. Then, an alternative concept of operational spending is prepared in accordance with the theory. By using data exercise, it was found that alternative conceptoperational expenditure that fit the theory resulted in lower and more efficient operational spending’s values. In addition, unit clustering was carried out to obtain a more standardized operational spending’s value.
KAJIAN DAMPAK PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TERHADAP SENSITIVITAS PEMBAYARAN BUNGA UTANG Heru Wibowo; Wido Lukasanto; Pujiastuti Pujiastuti; Hardaning Tyas Widito
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1001.583 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2018.vol2.iss2.art38

Abstract

The state budget has strategic roles due to its capability in setting fiscal policy, the amount of the government’s budget and national fiscal capacity, as well as maintaining fiscal sustainability, and enhancing accountability of the government. This study is aimed to analyze the impact of the change of basic macroeconomic assumptions towards the sensitivity of interest payment expenditure. By employing regression analysis, some conclusions can be drawn as follows: (1) the raise of 3 month SPN interest rates and the depreciation of Indonesian Rupiah to US Dollar lead to an increase of interest payment, (2) the raise of economic growth leads to a decrease of interest payment, (3) by employing a trend analysis, it can be concluded that the increase of domestic interest payment is predicted to grow more rapidly and dominate the portion of interest payment than foreign interest payment is. Abstrak Terkait dengan politik anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menduduki posisi strategis, karena memuat gambaran kebijakan fiskal dan besarnya anggaran, kemampuan keuangan negara, menjaga kesinambungan fiskal, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap sensitivitas pembayaran bunga utang. Hasil kajian dengan menggunakan analisis regresi menyimpulkan bahwa (1) peningkatan tingkat suku bunga SPN 3 bulan dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat berdampak pada peningkatan pembayaran bunga utang, (2) peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan pembayaran bunga utang. Melalui analisis tren didapati kesimpulan bahwa kenaikan bunga utang dalam negeri diperkirakan tumbuh lebih cepat dan mendominasi pembayaran bunga utang jika dibandingkan dengan bunga utang luar negeri.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM MENUNJANG KINERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Mahfudin Mahfudin
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (830.938 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2018.vol2.iss2.art39

Abstract

This study aims to examine the effect of cost standard policy on official travel which is reflected in official travel expenditures on the achievement of Ministry/Institution program performance. The study was carried out in the 2016 where the budget for the cost of official travel was be reducted, with a quantitative analysis method, namely correlation analysis and CHAID methods. The results showed that official travel expenditure had a significant relationship and influence on the achievement of Ministry/Institution program performance in 2016, including the achievement of output of program. Abstrak Kajian ini bertujuan meneliti pengaruh kebijakan standar biaya perjalanan dinas yang dicerminkan dengan belanja perjalanan dinas terhadap pencapaian kinerja program Kementerian/Lembaga. Kajian dilakukan pada tahun anggaran 2016 dimana pada tahun tersebut telah dilakukan penghematan anggaran biaya perjalanan dinas, dengan metode analisis kuantitatif yaitu menggunakan analisis korelasi dan analisis CHAID. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja perjalanan dinasmemiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kinerja program K/L pada tahun 2016, termasuk pencapaian output program.
HASIL MONITORING DAN EVALUASI STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017 Niken Ajeng Lestari
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1066.607 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2018.vol2.iss2.art40

Abstract

Monitoring and evaluation (M&E) of standard cost of expenditure is one of effort of government to give good governance. As the aim of M&E on PMK No.241/PMK.01/2017 Budgeting M&E is instrument of accountability and improving quality, in this contex is standard cost of output policy that the value set every year by minister of finance. Moreover, the 2017 SBK M&E also tested the formulas prepared in the previous study. The M&E was conducted in 20 work units from 17 state ministries and institutions that had SBKs from 2015 to 2017. Monev was conducted from 4 aspects, namely sustainability, allocation, realization, and consistency of components/stages. In terms of sustainability, most respondents proposed the same SBK in the following year. From the allocation aspect, it turned out that there were many respondents who were inconsistent when the allocation process, namely the SBK that had been determined, was not used in the RKA KL. From the aspect of realization, many respondents whose budget realization was not in accordance with what was stipulated in the PMK SBK. Then the last aspect is consistency of components/stages, only a small proportion of respondents who at the time of budget implementation did not use the same components/stages as SBK proposals because of policies outside the satker's control and no further information on why the satker did not use SBK has been established. Abstrak Monitoring dan evaluasi Standar Biaya Keluaran merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebuh baik. Sebagaimana tujuan monev pada PMK No.241.PMK.01/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, monev anggaran merupakan instrumen dari akuntabilitas dan peningkatan kualitas, dalam hal ini atas kebijakan Standar Biaya Keluaran yang besarannya ditetapkan setiap tahunnya. Selain itu, monev SBK 2017 ini sekaligus menguji formula yang telah disusun pada kajian sebelumnya. Monev dilakukan pada 20 satuan kerja dari 17 kementerian negara dan lembaga yang memiliki SBK tahun 2015 hingga 2017. Monev dilakukan dari 4 aspek yaitu keberlanjutan, alokasi, realisasi, dan konsistensi komponen/tahapan. Dari aspek keberlanjutan, sebagian besar responden mengusulkan SBK yang sama di tahun berikutnya. Dari aspek alokasi, ternyata banyak responden yang tidak konsisten pada saat proses alokasi yaitu SBK yang sudah ditetapkan tidak digunakan pada RKA KL. Dari aspek realisasi, banyak responden yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pada PMK SBK. Kemudian aspek terakhir yaitu konsistensi komponen/tahapan, hanya sebagian kecil responden yang pada saat pelaksanaan anggaran tidak menggunakan komponen/tahapan yang sama dengan saat pengusulan SBK karena kebijakan yang di luar kendali satker tersebut dan tidak ada informasi lebih lanjut mengenai alasan satker tidak menggunakan SBK yang telah ditetapkan.
TINJAUAN ATAS KINERJA REVIU APIP DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN K/L (Studi Kasus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) zaenuri imam satriyo
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1200.728 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2019.vol1.iss1.art43

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN ATAS KINERJA REVIU APIP DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN K/L (Studi Kasus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Kualitas Kinerja Anggaran yang buruk masih menjadi pekerjaan rumah hampir di semua kementerian/lembaga, hal ini tercermin dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang terjadi dalam dekade terakhir. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan harapan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif untuk mengetahui pengaruh reviu APIP K/L atas Kinerja Anggaran K/L dengan mengukur beberapa variabel dalam aspek Implementasi pada Evaluasi Kinerja Anggaran, diantaranya yaitu: variabel Capaian Keluaran (Output) Program, variabel Penyerapan Anggaran, variabel efisiensi, dan variabel Konsistensi. Variabel-variabel yang dihitung tersebut diharapkan dapat menjelaskan apakah terdapat pengaruh Reviu APIP K/L pada peningkatan Kinerja Anggaran K/L. Hasil analisis menunjukkan adanya dampak positif yang ditimbulkan karena peran Reviu APIP K/L terhadap perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran K/L. Hasil analisis yang mendukung kesimpulan penelitian ini ditunjukkan pada variabel Pencapaian Keluaran (Output), variabel Efisiensi, dan variabel Konsistensi era sesudah reviu APIP K/L lebih baik dibanding era sebelum APIP K/L melakukan reviu. Selanjutnya, agar diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terutama dengan pendekatan teknis yang lebih baik, penggunaan data sampel lebih banyak, serta penggunaan metode inferensial yang diharapkan dapat lebih banyak memberikan alternatif analisis statistik. Kata Kunci: kinerja anggaran, pengendalian intern, capaian keluaran (output), reviu, konsistensi.
STRATEGI PENGEMBANGAN TEACHING INDUSTRY PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI Tri Maryugo Hawati; Suyono Suyono; Mesa Ardhi Nugroho
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1261.741 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2019.vol1.iss1.art44

Abstract

The purpose of this study is to formulate strategic priorities in order to elaborate "Teaching Industry" activities at State Universities. In this study, we use descriptive analysis and Analytical Hierarchy Process (AHP) methods. The results of this study show that percentage of budget realization for Fiscal Year 2016 until 2018 is quite high, the precentage mean around 98% per year, however the number of State Universities participating in the Teaching Industry activities is still low, in 2016 as many as 6 Legal Entity State Universities, and in 2017 and 2018 as many as 8 Legal Entity State Universities. This is due to the remained subdued regulations that support the program and funding gap from the Government, State University, and Industry. Further more, in order to developing the Teaching Industry activities there are still many obstacles including, regulations that have not been supported, insufficient funding and the quality of human resources. The strategy in an effort to develop a Teaching Industry activities analyzed by AHP in order of quality and priorities is as follows: 1) compile regulations related to governance, institutions, and the Teaching Industry business model with a weight of 0.27; 2) coordinate intensively through the formed of a special team with a weight of 0.18; 3) improve the quality of lecturers and researchers through scholarship and entrepreneurship training programs with a weight of 0.16; 4) provide incentives / grants for university and industry cooperation with a weight of 0.15; 5) compile monitoring and evaluation instruments for the implementation of the Teaching Industry with a weight of 0.13; 6) improve university facilities and infrastructure with a weight of 0.11. For sensitivity analysis, shows that a scenario changes for Teaching Industry do not have an impact on changes in the priority of the strategy resulted. Keywords: Strategy, Teaching Industry, State University, Analytical Hierarchy Process (AHP). Abstrak Tujuan dari kajian ini adalah untuk merumuskan prioritas strategi dalam upaya mengembangkan kegiatan Teaching Industry pada Perguruan Tinggi Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan Proses Hierarki Analisis (PHA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 s.d 2018 cukup tinggi, yaitu rata-rata sekitar 98% tiap tahunnya, namun demikian jumlah Perguruan Tinggi Negeri yang berpartisipasi pada kegiatan Teaching Industry masih rendah, yaitu pada Tahun 2016 sebanyak 6 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 8 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Hal ini dikarenakan masih lemahnya regulasi yang mendukung program tersebut dan kurang kuatnya pendanaan baik dari sisi Pemerintah, Perguruan Tinggi maupun Industri. Selain itu, dalam mengembangkan kegiatan Teaching Industry juga masih terdapat banyak kendala diantaranya, yaitu: regulasi yang belum mendukung, keterbatasan pendanaan, dan kualitas sumber daya manusia. Strategi dalam upaya mengembangkan kegiatan Teaching Industry yang dianalisis dengan proses hierarki analisis sesuai dengan urutan bobot dan prioritasnya adalah sebagai berikut: 1) menyusun regulasi terkait tata kelola, kelembagaan, dan model bisnis Teaching Industry dengan bobot sebesar 0,27; 2) melakukan koordinasi secara intensif melalui pembentukan tim khusus dengan bobot sebesar 0,18; 3) meningkatkan kualitas dosen dan peneliti melalui program beasiswa dan pelatihan kewirausahaan dengan bobot sebesar 0,16; 4) memberikan insentif/hibah untuk kerjasama Perguruan Tinggi dan industri dengan bobot sebesar 0,15; 5) menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Teaching Industry dengan bobot sebesar 0,13; 6) meningkatkan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi dengan bobot sebesar 0,11. Untuk analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan scenario tidak berdampak pada perubahan prioritas strategi yang dihasilkan. Kata Kunci: Strategi, Teaching Industry, Perguruan Tinggi Negeri, Proses Hierarki Analisis (PHA).
STANDAR BIAYA DAN KINERJA: PENGARUH SBKK TERHADAP EFISIENSI ANGGARAN K/L Said Iwan Kusuma; Septian Bagus Pambudi; Aziz Wahyu Suprayitno
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1368.309 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2019.vol1.iss1.art45

Abstract

Abstract This study aims to measure the budget efficiency at the BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) in 2014 - 2017 using DEA (Data Envelopment Analysis). The variable used as the output variable is output produced by the work unit, and as an input variable is the budget realization, specified in the account level of employee expenditure, goods expense expenditure, service expenditure, maintenance expenditure, travel expenditure, output activities honorarium expenditure, other non-operational goods and capital expenditure. This study was conducted in two stages, the first stage is calculating the budget efficiency of the BPK Representative work unit in 33 Provinces. The second stage is to determine the effect of independent variables on budget efficiency. The results shows that the average efficiency score of 33 BPK Representative work unit has always increased from 2014 - 2017, from 0.57 in 2014, 0.79 in 2015, 0.92 in 2016 and 0,95 in 2017. While the results of panel data regression showed that the SBKK (Standar Biaya Keluaran Khusus) and Revision variables had a positive and significant effect on budget efficiency, while the Number of Employees variable did not affect budget efficiency. Keywords: DEA, budget efficiency, SBKK Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran pada BPK (Badan Pemeriksa Anggaran) pada tahun 2014 - 2017 dengan menggunakan DEA (Data Envelopment Analysis). Variabel yang digunakan sebagai variabel output adalah capaian output/keluaran yang dihasilkan satuan kerja, dan sebagai variabel input adalah realisasi anggaran yang dirinci pada level akun belanja pegawai, belanja beban barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, belanja honor output kegiatan, belanja barang non operasional lainnya dan belanja modal. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada tahap pertama menghitung nilai efisiensi anggaran satuan kerja BPK Perwakilan pada 33 Provinsi. Tahap kedua dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh variabel independen terhadap efisiensi anggaran. Dari hasil pengolahan data menggunakan DEA menunjukkan bahwa rata-rata nilai efisiensi 33 satker BPK Perwakilan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2014 – 2017, dari sebesar 0,57 di tahun 2014, 0,79 di tahun 2015, 0,92 di tahun 2016 dan 0,95 di tahun 2017. Sedangkan hasil analisis regresi panel data, menunjukkan bahwa variabel SBKK (Standar Biaya Keluaran Khusus) dan Revisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi anggaran, sedangkan untuk variabel Jumlah Pegawai tidak berpengaruh terhadap efisiensi anggaran. Kata Kunci: DEA, efisiensi anggaran, SBKK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGKA PARTISIPASI PERGURUAN TINGGI PADA 32 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013-2016 siti habibah; Yudha Perdana Putra; Yulindo Mandala Putra
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1504.932 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2019.vol1.iss1.art46

Abstract

The Gross Enrollment Rate of Higher Education Level (Tertiery Education) can show the quality of government services to the right of the community to access to higher education. The Gross Enrollment Rate of Higher Education Level also shows that people can easily access to tertiery education. This study aims to determine the factors that influence change in Gross Enrollment Rate of Higher Education Level. The analysis was conducted by looking at four aspects that replaced the change of the Gross Enrollment Rate of Higher Education, namely aspects of government, school, household, and regional characteristics. The data used are provincial level panel data, which is estimated using econometry through the analysis of the Fixed Estimation Method (FEM). The result shows that not all used variables in this study significantly affecting in change of the Gross Enrollment Rates of Higher Education. Significant variables on changes in Enrollment Rate of Higher Education include: (1) central government allocations in the field of higher education to GDRB (representing aspects of government); (2) Lecturer-Student Ratio (representing aspects of Higher Education); and (3) population (representing aspects of regional characteristics). Meanwhile, the number of Universities (representing aspects of Higher Education) and GRDP per capita (representing aspects of the Household) are not significantly to affect the Gross Enrollment Rates of Higher Education. This study may be used as input for the Government to formulate the policies as an effort to improve access to higher education through increasing of the Enrollment Rates of Higher Education. Keywords : gross enrollment rates, universities, provinces, data panels Abstrak APK Perguruan Tinggi dapat menunjukkan kualitas layanan pemerintah terhadap hak masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan tinggi. APK perguruan tinggi juga menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh kemudahan akses menempuh pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi perguruan tinggi. Analisis dilakukan dengan melihat empat aspek yang diduga mempengaruhi perubahan APK Perguruan Tinggi, yaitu aspek pemerintah, sekolah, rumah tangga, dan karakteristik daerah. Data yang digunakan merupakan data panel tingkat provinsi, yang diestimasi dengan pendekatan ekonometri melalui analisis Fixed Estimation Method (FEM). Hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua variabel dari keempat aspek tersebut diduga berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan APK Perguruan Tinggi. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan APK Perguruan Tinggi antara lain: (1) porsi pengeluaran pemerintah pusat di bidang pendidikan tinggi terhadap PDRB (mewakili aspek pemerintah); (2) Rasio Dosen-Mahasiswa (mewakili aspek Perguruan Tinggi); dan (3) jumlah populasi (mewakili aspek karakteristik daerah). Sementara itu, variabel jumlah Perguruan Tinggi (mewakili aspek Perguruan Tinggi) dan PDRB per kapita (mewakili aspek Rumah Tangga) diduga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan APK Perguruan Tinggi). Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam upaya peningkatan akses pendidikan tinggi melalui peningkatan APK Perguruan Tinggi. Kata kunci: angka partisipasi kasar, perguruan tinggi, provinsi, data panel.