cover
Contact Name
Rahmatul Akbar
Contact Email
rahmatulakbar41090@gmail.com
Phone
+6285358268840
Journal Mail Official
-
Editorial Address
A Building, the Family Law Study Program, Shariah and Law Faculty, Ar-raniry State Islamic University Banda Aceh 23111
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
ISSN : 26208075     EISSN : 26208083     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal El-Usrah merupakan jurnal ilmiah berbasis Open Journal System (OJS) yang dibina oleh Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Jurnal El-Usrah ini adalah sarana bagi peneliti dan akademisi yang bergelut di bidang hukum keluarga Islam untuk dapat mengembangkan keilmuan dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jurnal El-Usrah diterbitkan dua kali periode dalam setahun, yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga" : 8 Documents clear
Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh) Muhammad Iqbal; Rabiah Rabiah
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v3i1.7708

Abstract

Makna ketentuan dispensasi perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) tidak disebutkan secara jelas sehingga masyarakat beranggapan bahwa Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang dispensasi yang dimana Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang kepastian hukum bagi anak yang ingin menikah tetapi masih dibawah umur. Oleh sebab itu hakim harus melakukan penafsiran terhadap pasal 7 ayat (2) supaya memperjelas makna dispensasi yang terkandung dalam pasal tersebut. Hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana penafsiran gramatikal dispensasi perkawinan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagaimana wujud penafsiran tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan-putusan Mahkamah syar’iyah Aceh. Untuk memperoleh jawaban digunakan penelitian library research terhadap beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh, dan didukung oleh data primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam penelitian ini, serta putusan-putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh. Disamping itu juga didukung oleh data sekunder berupa jurnal hukum, majalah, serta buku yang relavan dengan kajian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer berupa beberapa putusan dan melakukan analisis terhadap data primer terlebih dahulu. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebuah kesimpulan bahwa hakim melakukan penafsiran terhadap Pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi perkawinan didasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon sehingga dapat meyakinkan hakim dalam memberikan sebuah penetapan. Adapun wujud penafsiran dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim haruslah menggali fakta-fakta dan bukti yang diajukan oleh pemohon sebagai metode penemuan hukum yang belum jelas sehingga diperlukannya penafsiran untuk mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.
Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat Abdurrahman Adi Saputera; Nindi Lamunte
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v3i1.7651

Abstract

Penelitian ini berusaha menelisik fenomena dan faktor penyebab terjadinya pernikahan wanita dalam masa Iddah yang ditinggal mati suaminya dalam kajian studi kasus di Kecamatan Bolangitang Barat. Jenis Penelitian ini adalah studi kasus, Studi kasus adalah merupakan salah satu jenis strategi dalam penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data ditempuh melalui: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang dilakukan meliputi: Pengeditan, Klasifikasi, Verifikasi, dan Analisis. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pernikahan wanita dalam masa iddah di Kecamatan Bolangitang Barat dilakukan dan hanya dinikahkan oleh tokoh agama setempat, dengan alasan bahwa pernikahan yang dilakukan dihadapan tokoh agama adalah pernikahan yang sah berdasarkan syariat karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, tanpa mengetahui status atau keadaan janda tersebut. Sedangkan faktor terjadinya pernikahan dalam masa iddah yakni kurangnya pengetahuan masyarakat, kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, banyaknya masyarakat yang berpandagan bahwa pernikahan hahnyalah memenuhi kebutuhan bilogis saja.
Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 tentang Permohonan Batas Usia Kawin Amrullah Amrullah; Ahmad Rizki
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v3i1.7709

Abstract

Untuk mendukung tujuan dari suatu pernikahan negara hadir dengan membentuk UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal ini mengatur batasan usia perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1. Batas usia yang di atur dalam pasal tersebut ialah 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. Namun atas dasar permohonan para pemohon kepada MK dalam perkara permohonan pengujian UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 terhadap UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang dimuat dalam putusan No.22/PUU-XV/2017 para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Pertanyaan yang dikaji dalam skripsi ini adalah apa faktor-faktor uji materil Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 oleh para Pemohon, bagaimana pertimbangan majelis Hakim MK dalam merubah Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan serta bagaimana tinjauan Maqaṣid Syariah terhadap putusan Majelis Hakim MK dalam merubah Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang melandasi para pemohon untuk mengajukan uji materil terhadap Pasal 7 ayat 1 ialah situasi perkawinan anak yang dialami para pemohon karena adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun yang mengakibatkan hak konstitusional para pemohon telah terlanggar. Atas dasar itu hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum terkait usia anak yang didasari pada Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan jika ditinjauan dengan Maqashid Syariah sudah sesuai dikarenakan hakim menghindarkan anak dari implikasi negatif dalam rangka menjaga eksistensi jiwa, keturunan, dan akal pada perempuan. Dapat disimpulkan bahwa usia 18 tahun merupakan batas usia yang layak bagi anak perempuan berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 26 ayat 1 huruf C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna) Mumtazinur Mumtazinur; Elvina Amanda
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v3i1.7667

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menjatuhkan talak tergugat sebagai anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasannya. Dalam aturan perundang-undangan telah diatur bahwa anggota TNI yang ingin bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada komandan/atasan di satuannya. Namun dalam putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, majelis hakim Mahkmah Syar’iyah Banda Aceh telah memutus perkara dan menjatuhkan talak tergugat sebagai anggota TNI terhadap istrinya, yang mana dalam bukti-bukti surat yang terlampir tidak ada surat izin cerai dari atasan tergugat sebagai anggota TNI. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tentang perkara perceraian anggota TNI yang tidak mendapatkan izin cerai dari atasan, serta bagaimana pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap perceraian anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (Library Research) dengan menganalisis data melalui metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian menerangkan bahwa pertimbangan yang paling mendasar yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kemudian, dilihat dari segi hukum Islam, dalam kitab-kitab fiqh tidak dijelaskan mengenai syarat perceraian yang harus mendapatkan izin dari atasan, apalagi sampai menjadikannya sebagai rukun atau syarat terjadinya perceraian. Oleh karena itu, maka perceraian anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasannya dibenarkan dengan beberapa pertimbangan dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.
Alasan Fasakh Karena Penyalahgunaan Narkoba Menurut Seksyen 53 Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, Malaysia Azmil Umur; Asrul Nizam Bin Mat Nod
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v3i1.7710

Abstract

Fasakh merupakan suatu bentuk perceraian yang dapat dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila terjadinya ketidakcocokan dalam rumah tangga. Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan demi menghindari tidak tercapai tujuan perkawinan. Fasakh dapat disebabkan karena suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri, terjadinya keaiban atau kecacatan, ghaib atau menghilangkan diri, berlakunya kekejaman atau penganiayaan dan dihukum penjara. kajian ini ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan Hakim terhadap kasus fasakh karena alasan narkoba dan apa ketetapan Hakim terhadap isteri yang menfasakhkan suami yang diketahui sebagai pecandu narkoba sejak sebelum akad nikah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian pustaka). Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa Hakim Syarie di Mahkamah Syariah Kedah menetapkan putusan bagi kasus fasakh karena alasan narkoba didasarkan kepada dampak dari narkoba tersebut dan didasarkan pada alasan Seksyen 53 (h) (ii) dan (l). Hakim Syarie menggunakan konsep kemudharatan sebagai dasar dalam menetapkan putusan tersebut. Hakim Syarie tidak mempunyai ketetapan yang khusus terhadap isteri yang menfasakhkan suami yang diketahui sebagai pecandu narkoba sejak sebelum akad nikah. Isteri dapat menggunakan hal tersebut sebagai bukti yang kuat dalam argumentasi untuk membuktikan bahwa suami masih melakukan perbuatan tersebut walaupun setelah menikah.
Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Faisal Yahya; Maulidya Annisa
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v3i1.7706

Abstract

Ketidakhadiran tergugat sebagai suami dalam persidangan pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Dalam persidangan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, maka gugatan dapat diputuskan dengan putusan verstek. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui putusan verstek itu dapat dikategorikan sebagai upaya hukum untuk perlindungan perempuan dan untuk mengetahui analisis putusan perkara verstek dalam menyelesaikan sengketa di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah menganalisis putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemanggilan di dalam putusan verstek berdasarkan undang-undang sebanyak tiga kali pemanggilan, sedangkan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pemanggilan sebanyak empat kali di luar keharusan perundang-undangan, sebagian hakim memutuskan perkara putusan verstek berdasarkan pembuktiaan dari dalil gugatan penggugat. Pembuktian yang diputuskan oleh hakim adalah berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Dalam putusan verstek hakim yang mengadili perkara tersebut hakim perempuan hanya seorang saja, seharusnya dalam perkara ini lebih banyak kepada hakim perempuan. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh belum menaruh perhatian penuh terhadap perlindungan hak perempuan. Diharapkan kepada Mahkamah Agung untuk menempatkan lebih banyak hakim-hakim perempuan pada Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan yang banyak terkait perkara mengenai perempuan.  
Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren Edi Darmawijaya; Ferra Hasanah
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v3i1.7707

Abstract

Meningkatnya angka perceraian di kalangan masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, disebabkan oleh faktor ekonomi, suami yang tidak mengerti perannya di dalam rumah tangga. Sehingga istri melakukan gugat cerai terhadap suaminya. Hal ini berdasarkan fakta yang diperoleh dari Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren. Oleh karenanya peneliti menarik untuk mengkaji tentang peran suami istri terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren serta bagaimana tinjauan hukum Islam peran suami istri terhadap peningkatan angka perceraian. Dengan permasalahan di atas penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini mengupas permasalahan dengan cara turun dan melihat sendiri permasalahan yang terjadi di lapangan, serta pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara terhadap informan. Berdasarkan hasil dari penelitian, di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo yang paling tinggi mengajukan perceraian adalah dari pihak istri dengan cerai gugat terhadap suaminya, alasan seorang istri mengajukan gugatan cerai, banyak faktor yang mempengaruhi putusnya sebuah perkawinan sampai terjadinya perceraian, baik itu dari faktor internal keluarga yaitu suaminya sendiri maupun faktor esksternal yakni pihak ketiga.
Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Soraya Devy; Maryam Maryam
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v2i2.7659

Abstract

Perkembangan dunia modern dewasa ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik itu politik, sosial dan lainnya. Perempuan yang bekerja disebut sebagai wanita karier. Persepsi masyarakat bahwa seorang wanita karier yang tetap berkarier selama menjalani iddahnya karena cerai mati oleh suaminya dianggap menentang hukum islam. Karena menurut pemahaman masyarakat tersebut dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah apalagi bekerja diluar rumah, memakai pakaian yang celup dengan warna kecuali hitam dan tidak dibolehkan bersolek. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode wawancara, angket dan dokumentasi. Hasil yang didapati adalah 98% responden mengetahui bahwa apabila wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya maka wanita tersebut harus beriddah serta masyarakat juga memahami bagi wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut maka wanita tersebut harus berhenti bekerja selama menjalankan masa tunggunya yakni selama 4 bulan 10 hari, 100% responden menyetujui bahwa wanita karier yang sedang menjalankan iddahnya tersebut dilarang keluar rumah, bersolek, memakai pakaian yang celup dengan warna kecuali hitam dan dilarang menikah. 100% responden menyetujui bahwa persepsi tersebut muncul dari kebiasaan masyarakat setempat. Menurut tinjauan hukum Islam wanita karier yang di cerai mati oleh suaminya tersebut boleh bekerja tetapi memiliki batasan-batasan terhadapnya. Misalnya perempuan tersebut boleh berhias yakni hanya untuk memenuhi syarat dari pekerjaannya, dengan tujuan agar wanita karier tersebut tidak di pecat dari pekerjaanya.

Page 1 of 1 | Total Record : 8