cover
Contact Name
Wahab Aznul Hidaya
Contact Email
wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id
Phone
+6281248582845
Journal Mail Official
jurnaljustisi@um-sorong.ac.id
Editorial Address
Jl. Pendidikan No. 27 Kota Sorong
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
JUSTISI: Journal of Law
ISSN : 19797532     EISSN : 26860821     DOI : https://doi.org/10.33506/js.v10i2
Core Subject : Social,
Justisi provides a forum for publishing research articles, reviewer articles from academics, analyst, practitioners who are interested in providing literature on Legal Studies in all aspects. Scientific articles covering among them : 1. Criminal Law; 2. Civil Law; 3. Constitutional Law; 4. State Administrative Law; 5. Internasional Law; 6. Legal Comparison.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 8 No. 1 (2022): JUSTISI: Journal of Law" : 6 Documents clear
Penggunaan Bukti Tidak Langsung Dan Penerapan Leniency Program Di Kasus Kartel Indonesia Nicky Winata; Winsherly Tan
JUSTISI Vol. 8 No. 1 (2022): JUSTISI: Journal of Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i1.1400

Abstract

Cartels as a Form of Unfair Business Competition KPPU often has difficulty proving it through direct evidence in accordance with Law No. 5/1999, so the alternative used by KPPU to obtain evidence is indirect evidence, and in practice this indirect evidence It is also not easy because it has not been regulated in Law No. 5/1999 so that the Supreme Court has not given any information regarding indirect evidence. The research method used by the author is normative research using library research to obtain data, and there is a need for clarity regarding procedural law from the KPPU. And the Authority of the KPPU in order to facilitate the handling of the KPPU on the Cartel Problem in Indonesia and amid the uncertainty of indirect evidence, the leniency of the program can also be used as an alternative in proving the occurrence of cartel actions carried out by business actors, and the application of evidence is not This directly was also adopted by other countries as well as the leniency program, and Indonesia also needs to follow this step to reduce cartels in Indonesia.
Pelaksanaan Kewenangan Gubernur dalam Konsep Otonomi Khusus Papua A. Sakti R.S. Rakia; Muharuddin Muharuddin; Marthin Sahertian
JUSTISI Vol. 8 No. 1 (2022): JUSTISI: Journal of Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i1.1479

Abstract

Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, provinsi papua memiliki sejumlah kewenangan yang berbeda dari daerah-daerah otonomi pada umumnya di indonesia, berikut mengenai struktur pemerintahan daerahnya. Gubernur provinsi papua sebagai kepala daerah sekaligus kepala pemerintahan berkedudukan sebagai wakil pemerintah di papua, memiliki sejumlah kewenangan namun kewenangan tersebut tidak mencirikan sistem pemerintahan daerah sesuai dengan konsep otonomi khusus sebagai perwujudan desentralisasi asimteris (asymetrical decentralization) tetapi cenderung mewujudkan administrasi pemerintahan daerah dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa esensi konsep desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berbasis otonomi khusus di papua, serta bagaimana kewenangan pemerintah provinsi papua dalam otonomi khusus papua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan teori hukum dan perundang-undangan (statuta approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kewenangan gubernur dalam kerangka otonomi khusus papua masih dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang pemerintahan Daerah. Dampak dari pelaksanaan kewenangan tersebut menghasilkan posisi subordinatif atau ataupun kewenangan yang sumir antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi khusus papua.
Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris Mudzakirah Al mulia; Anwar Borahima; Winner Sitorus
JUSTISI Vol. 8 No. 1 (2022): JUSTISI: Journal of Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i1.1481

Abstract

Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tanggung jawab terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris dan (2) menganalisis akibat hukum akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat, Notaris mendapat tanggung jawab secara perdata dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara. (2) Akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publitasKeywords: Akta Wasiat, Tanggung Jawab Notaris, Akibat Hukum.
Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus di Polres Kota Sorong) Muhammad Ilham; A. Sakti R.S. Rakia; Wahab Aznul Hidaya; Dwi Pratiwi Markus; Masrifatun Mahmudah
JUSTISI Vol. 8 No. 1 (2022): JUSTISI: Journal of Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i1.1503

Abstract

Keberadaan serta kebiasan-kebiasaan yang hidup menjadi aturan hukum masyarakat adat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini masih eksis dan mengalami perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai proses penyelesaian tindak pidana berdasarkan adat suku moi (studi kasus di polres kota sorong). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan (field reseach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakkan hukum adat terhadap tindak pidana berdasarkan adat Moi dipengaruhi oleh penghormatan masyarakat adat Moi yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat itu pedoman hidup. Sementara itu, penyebab digunakan adat Moi dalam proses penyelesaian masalah di adat Moi dianggap lebih adil dan mewakili suasana kebatinan masyarakat suku Moi, serta lebih memberikan efek jera pada pelaku, dan juga berkaitan dengan hukuman ghaib yang dipercaya akan dihadapi oleh pelaku.
Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Fintech Syariah Pada Masa Pandemi di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah Sri Wahyu Ningsih; Winda Fitri
JUSTISI Vol. 8 No. 1 (2022): JUSTISI: Journal of Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i1.1552

Abstract

With the development of the times, fintech companies in Indonesia are increasingly popular and are also increasingly sought after by many people. One of the developments in fintech is the emergence of Sharia fintech. This study aims to analyze fintech crimes that occur from the perspective of jinayah law and to analyze relevant dispute resolution for fintech crimes from the perspective of jinayah law. In this study, the author uses a normative legal research method that uses qualitative analysis, namely by explaining the existing data with words or statements not with numbers. Sharia fintech has a difference with conventional fintech, namely sharia fintech is carried out in the contract process between business owners and investors. The emergence of sharia fintech provides convenience for the community to carry out a credit process using sharia principles and principles. But there is also a negative side, namely sharia fintech crimes such as fraud, fraud. Based on the results of the study, it shows that this sharia fintech crime when viewed from the perspective of jinayah law is included in the ta'zir crime, which if there is a violation the law enforcement is in accordance with the existing legislation in the fairest manner and carried out indiscriminately and discipline that actually carries out sanki ta'zir for sharia fintech crimes, which in essence contain benefits for human life both in the world and in the hereafter.
Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia Nella Octaviany Siregar
JUSTISI Vol. 8 No. 1 (2022): JUSTISI: Journal of Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i1.1563

Abstract

Persoalan yang terjadi saat ini di Indonesia yaitu permasalahan perdagangan internasional yang berkaitan tentang praktik dumping (penjualan barang impor di bawah harga normal produk domestik). Berdasarkan penjabaran permsalahan tersebut, sehingga bisa merumuskan masalahnya yaitu bagaimana regulasi anti dumping dalam perdagangan internasional, bagaimana penerapannya terhadap industri dalam negeri dari produk-produk impor yang berindikasi dumping. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hsil penelitiannya adalah Regulasi tentang Anti Dumping selain mengacu pada ketentuan internasional (Agreement on Implementation of Article VI GATT dan Agreement on Subsidies and Countervailing Duties), juga pada peraturan perundang-undangan nasional, yaitu UU. No. 10 tahun 1995 tetang Kepabeanan. Pengaturan anti dumping sangat diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri terhadap praktik yang dapat merugikan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Penerapan yang dapat dilakukan Indonesia mengatasi praktik dumping lebih dulu dilaksanakan penyelidikan oleh KADI dalan mendapatkan bukti mengenai produk impor berindikasi dumping yang akan merugikan industri domestik. Sesuai bukti tersebut maka pemerintah melalui KADI dapat membebankan bea masuk anti damping kepada importer.

Page 1 of 1 | Total Record : 6