Articles
164 Documents
<![CDATA[Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Susanto, Muhammad Hajir]]>;
<![CDATA[Puspitasari, Yonika]]>;
<![CDATA[Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i2.1349
<![CDATA[Secara konstitusional setiap warga negara mempunyai hak keperdataan yang harus dijamin dan dilindungi. Tidak semua anak lahir bernasib baik. Ada anak dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah disebut anak sah. Sementara, disebut anak luar kawin yaitu anak yang lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah di mana laki-laki dan perempuan yang masih perjaka dan perawan. Adanya perbedaan hak yang diterima anak sah dengan anak luar kawin menarik untuk dikaji menggunakan berbagai perspektif, salah satu perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan konsep hukum Islam. Nasab anak dalam hukum Islam dibedakan antara anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan sah namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dengan anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Adapun hubungan anak luar kawin dengan bapaknya menurut hukum Islam, yakni tidak memilik hak keperdataan berupa tidak ada hubungan nasab, tidak saling mewarisi, dan tidak dapat menjadi wali nikah.]]>
<![CDATA[Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi ]]>
<![CDATA[Asriyani, Arini]]>;
<![CDATA[Ambarwati, Auliah]]>;
<![CDATA[Nurdin, Muhammad Nur Iqbal]]>;
<![CDATA[Darmawansya, Andi]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i2.1365
<![CDATA[Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia hingga kini belum terselesaikan dengan baik karena sejumlah masalah, baik dalam tingkat infrastruktur maupun suprastruktur hukum yang memadai. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan : statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penanganan paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia, sejauh ini telah dilakukan beberapa upaya oleh Kepolisian. Akan tetapi, pemberantasan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia tidak cukup apabila hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian saja, tetapi juga harus melibatkan beberapa pihak dalam membangun kesadaran bersama]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine ]]>
<![CDATA[Syahril, Muh. Akbar Fhad]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 7, No 1 (2021): Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i1.1159
<![CDATA[asyarakat kini sudah diperkenalkan dengan berbagai macam kemudahan. Jasa yang diberikan oleh pihak perbankan tentunya juga sangat berperan penting didalamnya, selain memberikan kemudahan ternyata hal tersebut juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang secara tidak langsung akan merugikan nasabah pengguna jasa dan perbankan yang memberikan pelayanan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap nasabah pada transaksi Automatic Teller Machine dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah pengguna kartu Automatic Teller Machine dalam memperoleh hak-haknya apabila terjadi kerugian dalam penggunaan Automatic Teller Machine. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum, dengan menggunakan pendekatan konseptual yang merupakan suatu jenis pendekatan di dalam penelitian hukum yang memberi sudut pandang analisa terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, yang dilihat dari aspek dan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, bahkan bisa juga dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang sekaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan yakni melakukan pengaduan yang dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada bank.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TANTANGAN DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ]]>
<![CDATA[Tan, Winsherly]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i2.1342
<![CDATA[The SDGs have a goal of empowering women and the practice of underage marriage. However, this is still happen in Indonesia. The purpose of this study is first, analyze the protection to children who are involved in underage marriages. Second, analyze the role of Indonesia in realizing the fifth goal of the SDGs. The method used in this research is normative juridical. The primary legal materials used are Law Number 16 of 2019, Law Number 35 of 2014, Law Number 25 of 2004. The theories used in this study are Theory of Legal Effectiveness by Soerjono Soekanto and Theory of Welfare by Bagir Manan. Based on the research results, the protection has not been effective because of the weak factor of substance, infrastructure, society and existing legal culture. However, the Indonesian government has a strategy in achieving the five SDGs but it has not been effective in releasing.]]>
<![CDATA[Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah ]]>
<![CDATA[Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 7, No 1 (2021): Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i1.1170
<![CDATA[Kajian mengenai batas usia perkawinan ditinjau dari berbagai perspektif terus dilakukan oleh para akademisi, karena usia kawin seseorang bagian inheren untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan batas usia perkwinan perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia perkawinan perspektif hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam memiliki pengaturan berbeda, namun mempunyai kesamaan dalam meraih tujuan perkawinan. Keluarga sakinah dibentuk melalui perkawinan yang sah. Dalam perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah, memilih pasangan harus mempertimbangkan otonomi dan usia dewasa. Kedewasaan pada kesiapan menikah bukan sekedar memperhatikan baligh (kedewasaan biologis), tetapi harus pada pertimbangan rusyd (kedewasaan psikologis-sosial) yang jika diterjemahkan dalam ke dalam usia adalah usia 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Perkawinan.]]>
<![CDATA[BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAH YANG TIDAK DAPAT DIPIDANA ]]>
<![CDATA[Alti Putra, Moh Alfatah]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i2.1362
<![CDATA[Bentuk kesalahan dalam penggunaan wewenang (misuse of authority), sebenarnya merupakan perbuatan yang beda pengertian dengan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) sehingga berkaitan dengan dapat tidaknya dipidana bentuk kesalahan tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research Methods). Bentuk Penyalahgunaan Wewenang yang tidak dapat dipidana merupakan penyalahgunaan wewenang dengan wujud kesalahan penggunaan wewenang (misuse of authority), sedangkan dalam Penyalahgunaan Wewenang yang dapat dipidana didalamnya terdapat bentuk kesalahan dengan corak kesengajaan sebagai maksud atau niat jahat (mens rea) untuk menyalahgunakan wewenang. Bentuk Penyalahgunaan Wewenang yang tidak dapat dipidana adalah penyalahgunaan wewenang dengan bentuk melampaui wewenang dan sewenang-wenang, karena dalam pengertiannya di Undang Undang Administrasi Pemerintahan tidak ada peralihan tujuan dari pemberian wewenang terkecuali merupakan kesalahan administrasi dengan wujud kesalahan penggunaan wewenang (misuse of authority). Sedangkan dalam Penyalahgunaan Wewenang yang dapat dipidana bentuk penyalahgunaan wewenangnya sesuai dengan pengertian dalam Undang Undang Administrasi Pemerintahan tentang mencampuradukkan wewenang yang dapat ditindaklanjuti dengan pemidanaan ketika peralihan tujuan wewenang itu disertai Niat Jahat (Mens Rea) dalam bentuk kesalahan dengan corak kesengajaan sebagai maksud untuk mencari keuntungan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.]]>
<![CDATA[Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Putra, F A Satria]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 7, No 1 (2021): Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i1.1201
<![CDATA[Indonesia sebagai negara demokratis yang memiliki sistem ketatanegaraan yang membagi kekuasaan menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif guna mewujudkan prinsip check and balances. Bentuk kontrol yang dimiliki lembaga yudisial (kehakiman) melalui lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memberikan pengayoman dan kepastian hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga peradilan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram seta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjadi terpeliharanya hubungan serasi, seimbang serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha Negara dengan para warga masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang yang dibuat dengan metode deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pelaksanaan proses peradilan memiliki problematika yang sistematis dalam rangka pelaksanaan putusan hakim. Dalam hal putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Problematika yang terjadi yaitu penerapan eksekusi melalui pencabutan keputusan tata usaha Negara (KTUN), Problem eksekusi melalui uang paksa, sanksi administrasi dan problem penyampaian putusan yang diumumkan di media sosial. Eksekusi putusan hakim PTUN saat ini masih mengalami berbagai problematika yang terjadi karena upaya pelaksanaan putusan diserahkan kepada pejabat TUN. Beberapa problematika yang terjadi belum diatur secara jelas dan memiliki payung hukum yang pasti.]]>
<![CDATA[Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>;
<![CDATA[Yusuf, Raihan Radinka]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i2.1248
<![CDATA[Perlindungan bagi pekerja Migran Indonesia masih membutuhkan perhatian lebih, banyak tenaga kerja migran Indonesia kerap mendapatkan perlakukan yang kurang layak dan diantaranya terjerat beberapa kasus sehingga terancam hukuman mati bahkan telah ada yang di vonis. Pada tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan sosial ataupun jaminan sosial kepada seluruh pekerja migran Indonesia serta bertujuan untuk meminimalisir adanya permasalahan yang didapat oleh para pekerja migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara serta pengumpulan data statistik terkait pokok permasalahan yang dibahas. Data Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran indonesia cukup efektif untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pekerja migran Indonesia.]]>
<![CDATA[Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Hidaya, Wahab Aznul]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 7, No 1 (2021): Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i1.1156
<![CDATA[Perkembangan peradaban manusia yang berawal dari masyarakat agraris menuju masyarakat industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar lapisan masyarakat. Melihat dari jumlah penduduk yang ada di Kota Sorong sudah mencapai 481.890, tidak terlepas juga dari yang namanya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh orang dewasa dan tidak jarang tindak kriminalitas ini dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindakan kriminalitas tersebut karena faktor ekonomi yang kurang memadai dari orang tua, faktor lingkungan tempat anak tersebut tinggal, pengawasan yang kurang dari orang tua ataupun minimnya pendidikan akhlak yang di dapat anak tersebut sehingga cenderung melakukan tindakan yang menyimpang. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. (1) Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Sorong Kota dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal penyidik telah melakukan tugas penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan berita acara. (2) Hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan yang dihadapi oleh Polres Sorong Kota. (a) Faktor Internal, Pada dasarnya pihak kepolisian tidak banyak kesulitan baik di dalam melakukan penangkapan maupun dalam melakukan peyidikan, karena umumnya anak-anak itu tidak begitu menyadari dengan apa yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. (b) Faktor Eksternal, Hambatan secara ekstern yang biasa ditemui oleh penyidik adalah dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana.]]>
<![CDATA[Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus ]]>
<![CDATA[R.S. Rakia, A. Sakti]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 7, No 1 (2021): Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i1.1168
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan tentang kewenangan khusus serta kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan statute approach, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan UU Otsus Papua, lembaga MRP hanya memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Dengan kata lain, MRP tidak memiliki kewenangan murni di bidang legislasi, sebab berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf c, MRP hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP dan Gubernur.]]>
