cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Widodo
Contact Email
wahyu.widodo@stisipoldharmawacana.ac.id
Phone
+6285268788756
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jalan Kenanga No 3, Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Wacana Publik
Published by STISIPOL Dharma Wacana Metro
ISSN : 18582400     EISSN : 26569558     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Adalah jurnal ilmiah yangditerbitkan oleh STISPOL Dharma Wacana Metro, dibawah pengelolaan Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STISIPOL Dharma Wacana. Jurnal Wacana Publik terbit dua kali dalam setahun,yaitu pada Juni dan Desember. Jurnal Wacana Publik memuat artikel-artikel ilmiah dengan tema: kebijakan publik, pemerintahan, manajemen publik, dan pembangunan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018" : 7 Documents clear
PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH MONEY POLITICS DALAM PEMLIHAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 Shela, Metria; Sutiyo, Sutiyo
Wacana Publik Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.665 KB)

Abstract

Demokrasi dan pelaksaanaan pemilu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksaaan pemilu merupakan salah satu indikator berjalanya demokrasi di negara demokratis. Sebagai negara demokratis Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah setingkat gubernur setiap lima tahun sekali. Di Provinsi Lampung telah diselenggarakan pemilihan gubernur pada tahun 2018. Namun, penyelenggaraan pemilu tersebut diwarnai dengan adanya money politic atau adanya politik uang. Money politics merupakan salah satu pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum. Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas peran bawaslu dalam mencegah money politics pada pilkada di Provinsi Lampung tahun 2018. Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dan menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan dari informan serta menggunakan teknik analisis data yang disarankan oleh Miles dan Hubberman (2002) yang terdiri dari reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Bawaslu kecamatan Terbanggi Besar telah melaksanakan tugas dengan baik namun tetep tidak maksimal karena adanya keterbatasan wewenang
KEGAGALAN PRIVATISASI BUMN DI ERA REZIM ORDE BARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK Ma'arif, Syamsul
Wacana Publik Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.722 KB)

Abstract

After had being carried out nationalization and hostility against west countries, the New Order regime made important decision to change Indonesia economic direction from etatism system to free market economy. A set of policies were taken in order private sector could play major role in economic. However, when another economic sectors were reformed substantially, effords to reform the State Owned Enterprises had failed. The State Owned Enterprise, in fact, remained to play dominant role like early years of guided democracy era. Role of the State Owned Enterprises was more and more powerfull). The main problem of reforms finally lied on reality that vested interest of bureaucrats (civil or military) was so large that could?nt been overcome. 
RESTRUKTURISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA BANDARLAMPUNG Sulistiowati, Rahayu; Virginia, Dara
Wacana Publik Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.589 KB)

Abstract

Pemerintah memiliki peran dalam menjaga ketahanan dengan menyelenggarakan pengaturan, pembinaaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan. Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan restrukturisasi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Restrukturiasi yang dilakukan guna memaksimalkan tugas pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, juga dikarenakan kondisi ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung yang sangat mengkhawatirkan. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pelaksanaan Penyuluhan terhadap ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung. Artikel ini menggunakan paradigma good governance yang didasarkan kepada pendekatan manajemen baru yang dikemukakan oleh Hughes dalam Sulistio. Artikel ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan penarikan kesimpunan. Artikel ini menghasilkan kesimpulan adanya restrukturisasi dalam Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terhadap Ketahanan Pangan di Kota Bandarlampung terdapat lima unsur organisasi yang mempengaruhi pelaksanaan restrukturisasi.
GAYA KEPEMIMPINAN WALIKOTA METRO PERIODE 2005 – 2015 Sulistio, Eko Budi; Prihantika, Ita; Meiliyana, Meiliyana
Wacana Publik Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.433 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan Walikota Metro 2005-2015, Lukman Hakim. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, diperoleh kesimpulan bahwa selama dua periode menjadi Walikota Metro gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Lukman Hakim adalah gaya demokratis. Dengan gaya demokratis, kepemimpinan Lukman Hakim bisa dinilai cukup adaptif dengan dinamika tuntutan perkembangan pemerintahan di Kota Metro. Hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan seperti bedah APBD, pelayanan satu atap atau uji kepatuhan dan kepantasan (fit and proper test) untuk pejabat birokrasi pemerintahan di Kota Metro dalam rangka merealisasikan tuntutan dinamika pemerintahan yang demokratis dan pemerintahan yang bersih.Salah satu hasil dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Lukman Hakim sebagai Walikota Metro adalah naiknya Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2012 yang disebabkan semakin membaiknya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan pada mayarakat.
DISCLOSURE EKUITAS MEREK DALAM LAPORAN PERUSAHAAN Wardianto, Kussuyatmono Bagus
Wacana Publik Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.041 KB)

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait disclosure ekuitas merek dalam laporan tahunan dan keuangan perusahaan.Makalah ini juga bertujuan untuk memberikan masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Standar Akuntasi Keuangan mengenai disclosure ekuitas merek dalam laporan tahunan dan keuangan perusahaan. Makalah ini ditulis menggunakan kajian pustaka yang mendalam dan diikuti dengan penyajian data deskriptif terkait penghitungan ekuitas merek. Mengingat arti pentingnya ekuitas merek bagi manajemen perusahaan dan investor maka melalui makalah ini dirasa perlu memberi saran kepada OJK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan terkait disclosure ekuitas merek dalam laporan tahunan dan keuangan perusahaan.
ANALISIS KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDERS DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG Atika, Dewie Brima; Suminar, Ratna
Wacana Publik Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.131 KB)

Abstract

Koordinasi merupakan peran penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai koordinasi yang efektif yaitu meliputi Komunikasi, tujuan yang jelas, serta adanya hubungan yang baik. Karena itu pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya mewujudkan kerjasama yang efektif, dalam mewujudkan pembangunan kota yang baik yaitu program kota hijau. Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran koordinasi antar instansi dalam melaksanakan program pengembangan kota hijau di Bandar Lampung dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor kendala koordinasi dalam program pengembangan kota hijau di Bandar LampungTulisan ini menitik beratkan pada koordinasi yang dilakukan antar instansi pada program pengembangan kota hijau yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait seperti Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Kota, serta BPPLH. Dalam mengungkap permasalahan ini, peneliti menggunakan teori Sembilan syarat untuk mencapai koordinasi milik Tripathi dan Reddy, dan beberapa teori penunjang lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada dinas-dinas terkait di Kota Bandar Lampung. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak efektifnya koordinasi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam program pengembangan kota hijau. Dari Sembilan syarat untuk mencapai koordinasi hanya lima syarat yang dapat berjalan. Kendala yang dihadapi meliputi kendala komunikasi yang tidak efektif antar SKPD, kurangnya pemahaman para SKPD tentang program dan masa berlaku program kota hijau.
GAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BINA KELUARGA TKI DI KABUPATEN MALANG Puspawati, Ani Agus
Wacana Publik Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.234 KB)

Abstract

Kebijakan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bertujuan menyelesaikan permasalahan keluarga TKI di bidang pemberdayaan ekonomi, ketahanan keluarga dan perlindungan anak. Penelitian dilakukan di Desa Tlogosari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Implementasi tidak berhasil karena berhenti pada tahap persiapan. Pada Penelitian ini menguraikan tentang gap implementasi yang terjadi.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2023): Wacana Publik Vol. 16 No. 2 (2022): Wacana Publik Vol. 16 No. 1 (2022): Wacana Publik Vol. 15 No. 2 (2021): Wacana Publik Vol 13, No 01 (2019): Jurnal Wacana Publik, Juni 2018 Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018 Vol 12, No 01 (2018): Jurnal Wacana Publik, Juni 2018 Vol. 12 No. 2 (2018): Wacana Publik Vol. 12 No. 1 (2018): Wacana Publik